Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan sebagai referensi kepada otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait untuk memberikan solusi dan rekomendasi dalam menerapkan DER rule sebelum PMK 169 Tahun 2015 mulai berlaku di Indonesia dengan studi kasus pada PT. X menggunakan arm's length approach. Penelitian ini juga membahas implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal yang terjadi pada PT X dan kaitan DER menggunakan arms length approach pada PMK-169 tahun 2015. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah MM theory, yaitu teori yang mengatakan bahwa dalam kondisi normal struktur modal tidak menambah value perusahaan, namun dengan adanya unsur pajak struktur modal akan berpengaruh pada value perusahaan karena adanya tax shield berupa biaya bunga, untuk melihat kecenderungan PT. X dalam mengatur struktur modalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk dapat meneliti fenomena yang terjadi pada PT. X lebih dalam dan memberikan evaluasi perpajakan untuk menjadi referensi bagi otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, studi literatur, dan pencarian data komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum peraturan mengenai DER diterapkan di Indonesia, PT. X cenderung menggunakan pinjaman sebagai struktur modal yang utama, hal ini sesuai dengan MM theory. Oleh karena struktur modal PT. X tidak wajar, sehingga otoritas pajak berhak melakukan penyesuaian fiskal menggunakan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Namun demikian, penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian fiskal secara proporsional dan tidak melakukan penyesuaian fiskal terhadap seluruh biaya yang timbul akibat pinjaman tersebut, seperti beban bunga dan kerugian selisih kurs. Selanjutnya, terdapat implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal dari sisi kreditur dan debitur, hal tersebut terjadi apabila ada selisih nilai utang yang menjadi modal. Kemudian, perlu dipertimbangkan juga DER rule menggunakan safe harbour approach yang mengkaitkan arms length approach di dalamnya.

---

This research is conducted in order to be a reference to the tax authorities, tax consultant, and other stakeholders to provide solutions and recommendations in implementing DER rule before PMK 169 year 2015 comes into force in Indonesia with a case study on PT. X using the arms length approach. This research also discusses the taxation implications of debt to equity swap that occurred at PT. X and the relation between DER using the arms length approach with PMK 169 year 2015. The theory used in this study is MM theory, that is the theory which says that under normal conditions the capital structure does not increase the company's value, but with tax the capital structure will affect the company's value because of the tax shield in the form of interest costs, to see the case of PT. X when it sets its capital structure. The method used in this study is a case study to be able to examine the phenomena that occur in PT. X more deeply and provide tax evaluations to be a reference for tax authorities, tax consultant, and other stakeholders. The data is collected by document studies, literature studies, and commercial data searches. The result of this study indicates that before the regulation regarding DER was applied in Indonesia, PT. X tended to use loans as the main capital structure than equity, this was in line with MM theory where companies tended to use debt rather than equity with the presence of tax. Because PT X's capital structure is not at arm's length, the tax authorities have the right to make fiscal adjustments using Article 18 paragraph (3) of the Income Tax Act. Therefore, this study recommends to make a fiscal adjustment proportionally and not to make a fiscal adjustment to all costs arising from such loans, such as interest expense and foreign exchange losses. Furthermore, there are tax implications of the debt to equity swap both of the creditor and debtor side, this occured if there is a difference in the value of debt that becomes equity. Then, it should be considered also the DER rule using safe harbor approach that related to the arms length approach."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kapasitas administrasi lembaga otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memungut pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang dilengkapi dengan artikel, jurnal, media lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam rangka mencapai kebutuhan publik dan penerimaan pajak, otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam masih kurang memadai dan diperlukan peningkatan kapasitas dalam mengatur kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan pengembagan teknologi informasi yang membantu dan memudahkan wajib pajak maupun fiskus menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the administrative capacity of Tax Authorities Institute in Indonesia and Vietnam to perform their duties and function in accordance to fulfill the needs of public. This study is using postpositivsm approach and qualitative method. Data was collected through interviews and secondary data with articles, journals, and other media related to this study. The results from this study is that in order to meet the expectation of public and target for tax revenue, tax authorities in Indonesia and Vietnam inadequate and should increase their capacity in managing the institution, human resource and development of information technology provides the facilities and simplification to taxpayers and tax officer related to their rights and obligation to pay tax."

"Automatic Exchange of Information (AEoI) yang diusul oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dan OECD ditujukan untuk mengatasi bentuk penghindaran maupun penggelapan pajak pada negara yang terkenal akan tax haven. Penelitian ini membahas dua rumusan permasalahan, yaitu pengaturan kebijakan terkait prinsip rahasia bank di Indonesia, Swiss dan Singapura dan dampak pengaturan Automatic Exchange of Information perpajakan terhadap prinsip rahasia bank yang diatur di Indonesia, Swiss, dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap penerapan teori-teori dan norma-norma hukum terhadap implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip rahasia bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di Swiss, pengaturan prinsip rahasia bank diatur Federal Law on Banks and Saving Banks 1934 dan beberapa yurisprudensi. Di Singapura, pengaturan prinsip rahasia bank diatur dalam Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). Adapun dampak dari kebijakan AEoI terhadap rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura mengakibatkan adanya perubahan karakteristik rahasia bank, wewenang otoritas pajak dalam pembukaan rahasia bank dan jangkauan keberlakuan nasabah selaku subjek yang dituju. Peneliti menyarankan perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai karakteristik subjek pelapor entitas yang wajib dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 agar pengaturan subjek pelapor yang dituju ditentukan secara tegas, sehingga tidak dikenakan kepada subjek pelapor yang merupakan nasabah domestik yang tidak memiliki domisili selain di negara Indonesia.

---

Automatic Exchange of Information (AEoI) proposed by countries incorporated in the G20 and OECD aimed at overcoming forms of avoidance and tax evasion in countries that are known for tax havens. As for countries that are AEoI participating countries, including Indonesia, Switzerland and Singapore. This study discusses two formulation of the problem, namely policy arrangements related to the principles of bank confidential in Indonesia, Switzerland and Singapore and the impact of the regulation of Automatic Exchange of Information taxation on the secret principles of regulated banks in Indonesia, Switzerland and Singapore. The research method used is juridical-normative research by conducting a study of the application of theories and legal norms to their implementation.

The results of the study indicate that the regulation of the principle of bank confidential in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 1992 amanded by Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. In Switzerland, the regulation of the principle of bank confidential is regulated in Federal Law on Banks and Savings Banks 1934 and several jurisprudences. In Singapore, regulation of the principle of bank secrecy is regulated in Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). The impact of the AEoI policy on bank secrets in Indonesia, Switzerland, and Singapore has resulted in changes in the banks secret characteristics, the authority of the tax authority in opening bank secrets and the range of customer validity as the intended subject.

The researcher suggests that changes in provisions regarding the characteristics of the reporting subject must be carried out which must be reported as stipulated in Article 19 paragraph (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 so that the intended subject matter of the reporting subject is determined so that it is not imposed on the reporting subject who is a domestic customer who does not have a domicile other than in the country of Indonesia."

"Studi ini bertujuan menganalisis hubungan antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu umur operasional usaha (age) dan ukuran usaha berdasarkan jumlah karyawan (size). Penelitian ini juga mengelompokkan pengetahuan perpajakan menjadi kelompok lebih kecil yaitu pengetahuan perpajakan terkait administratif dan pengetahuan perpajakan terkait penegakan hukum/sanksi. Sampel yang digunakan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian tingkat kepatuhan WP UMKM dinilai penting karena sektor UMKM memiliki potensi perpajakan yang cukup tinggi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin dan pernyataan benar atau salah dengan 193 responden. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan adanya hubungan positif antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

---

This study aims to analyze the association between tax morality, trust in public authorities, perceptions of fairness, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers. This study uses two control variables which are the age of business operations and the size of the business based on the number of employees. This study also grouped tax knowledge into smaller groups namely taxation knowledge related to administration and taxation knowledge related to law enforcement / sanctions. In this study, the sample used is the micro, small and medium businesses across Indonesia. This research uses quantitative methods. Quantitative testing regarding the level of compliance of SMEs Taxpayers is considered important because the SMEs sector has a high tax potential. Data collection instruments in the form of a questionnaire that uses a 5-point Likert scale and true or false statements with 193 respondents. Quantitative research results show that there is a positive relationship between tax morality, trust in public authorities, perceptions of justice, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers."

"ABSTRAK

Kewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana status hukum kewenangan bidang pertanahan yang dimiliki oleh Otorita Batam sehubungan dengan diundangkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana status hukum terhadap peraturan bidang pertanahan yang telah diterbitkan oleh Otorita Batam apabila terjadi peralihan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam. Penults meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kewenangan bidang pertanahan yang tidak sinergis antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Dalam hal konsep kekhususan pengembangan kawasan Batam tetap dipertahankan, maka keberadaan Otorita Batam perlu dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat, termasuk pengaturan mengenai kewenangan bidang pertanahan. Dalam hal pemerintah memandang bahwa Batam perlu dikembangkan sesuai dengan semangat Otonomi daerah, maka peran Pemerintah Kota Batam harus lebih dioptimalkan dengan memberikan segala kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Otorita Batam, termasuk kewenangan bidang pertanahan.

"

"Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan Pemerintah Daerah yang dalam pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan perundang undangan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2018 yang membatalakan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan jawaban bahwa pemerintah daerah mempunyai peran dalam pengangkatan perangkat desa dimana pemerintah daerah juga mendapatkan amanat dari Undang Undang untuk mengatur hal yang lebih konkret dalam pengangkatan perangkat desa. Tindak lanjut dari Putusan MA Pemerintah Kabupaten Kediri membentuk Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. MA membatalakan Perda kemudian ditindak lanjuti dalam Perbup, secara hiearakis Perda mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Perbup. Perbup Nomor 48 Tahun 2021 melibatkan Pihak Ketiga merupakan keterlibatan secara tidak langsung oleh Pemerintah Daerah, terlebih pihak ketiga lebih dominan dalam pengangkatan perangkat desa karena melaksanakan ujian tulis yang hasil dari ujian dengan nilai tertinggi mengikat Kepala Desa untuk diangkat menjadi perangkat desa. keabsahan pengangaktan perangkat desa dengan keterlibatan pemerintah daerah yang berlebihan mempengaruhi keabsahan pengangkatan perangkat desa.

---

This research discusses the involvement of the Local Government in the village authorities levitation based on laws and regulations and the Supreme Court Decision Number 28 P/Hum/2018, which annuls Article 9 paragraph (1), paragraph (2), Article 11 paragraph (2) of Kediri Regency Regional Regulation (henceforth Perda-Peraturan Daerah) Number 5 of 2017 concerning Levitation and Dismissal of Village Authorities. This research is prescriptive normative legal research. This study found that the local government has a role in the levitation of village authorities, where the local government is also mandated by law to regulate more factual matters in the levitation of village authorities. Following the Supreme Court Decision, the Government of Kediri Regency established Kediri Regent Regulation (henceforth Perbup-Peraturan Bupati) Number 56 of 2018 as amended by Perbup Number 48 of 2021 concerning Regulations Implementing Perda Number 5 of 2017 concerning the levitation and dismissal of village authorities. The Supreme Court annulled the Perda and followed up on the Perbup. Hierarchically the Perda has a higher position than the Perbup. Perbup Number 48 of 2021 involves a third party, which is an indirect involvement by the Local Government, especially since third parties are more dominant in the levitation of village authorities because they carry out written exams, the results of which with the highest scores are binding on the Village Head to be appointed as village authorities. The validity of the levitation of village authorities with excessive local government involvement affects the validity of the levitation of village officials"

"Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari pesisir dan laut dan jika dikelola dengan baik, wilayah itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pesisir dan laut mengandung sumber daya yang tidak sedikit. Wilayah pesisir pantai dan laut yang berada di sekitar daerah kabupaten, selama ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya sebagai perpanjangan tangan saja. Hal ini disebabkan belum adanya penyerahan wewenang yang jelas kepada daerah untuk mengelola pesisir pantai dan laut. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan wewenang daerah mengelola pesisir dan laut di Kabupaten Lampung Selatan disimpulkan bahwa pengaturan tentang wewenang pemerintah kabupaten di wilayah pesisir dan laut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah kabupaten selama ini hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah propinsi sehingga 'pengelolaannya sering menemui kegagalan, dalam praktiknya wewenang yang dimiliki pemerintah kabupaten mengelola pesisir dan laut hanya terbatas pada pengelolaan skala kecil saja, dan hasil yang diperoleh sebagian besar tersedot ke pemerintah pusat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola pesisir dan laut, diharapkan dapat dijadikan dasar wewenang bagi daerah untuk mengelola pesisir pantai dan lautnya masing-masing, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sehingga daerah dapat meningkatkan pendapatannya sekaligus pula mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

"Penelitian ini membahas pengawasan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem online atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan kendala penerapan sistem online Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem online pajak telah memberikan manfaat, terutama meminimilisasi biaya administrasi pajak dan efisiensi dalam pengawasan pemungutan pajak. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem online adalah belum kooperatifnya wajib pajak dan beragamnya tipe alat transaksi di tempat usaha wajib pajak yang menyebabkan target jumlah objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang menggunakan sistem online pajak belum tercapai. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan kesesuaian alat sistem online dengan alat transaksi di tempat usaha wajib pajak, melakukan lebih banyak penyuluhan kepada wajib pajak, serta menambah bank untuk bekerjasama dalam penerapan sistem online pajak.

---

This study discusses regional tax collection monitoring of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax through the online system conducted by Provincial Government of DKI Jakarta. This study is intended to analyze the benefits and constraints of the implementation of the online system of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax in DKI Jakarta. The approach used is a case study approach. This study concludes that the online system has provided benefits especially tax costs minimilized and efficiency in the monitoring of tax collection. Constraints encountered in the implementation of the online system such as taxpayers uncooperative and various types of transaction tools in taxpayer's place of business that causes the target number of taxpayers use tax online system has not been achieved. Recommendations from this study is the Provincial Government of DKI Jakarta, particularly the Dinas Pelayanan Pajak, compliance efforts online system tools with transaction tool in a taxpayers place of business, doing more outreach to taxpayers, as well as add a bank to cooperate in the implementation of tax online system."

"Kondisi Indonesia yang berada pada zona rawan bencana, maka pada saat keadaan genting dan darurat dibutuhkan penanganan yang tanggap dan tepat di setiap kejadian bencana untuk menyelamatkan nyawa dan membantu korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi lembaga pemerintah menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan di daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD Provinsi) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota). Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas identifikasi pembagian kewenangan dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan penanggulangan bencana oleh BNPB dan BPBD yang mengaitkan dengan hubungan antar wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembagian kewenangan dalam BNPB dan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan membagi kewenangan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan urusan, status dan tingkatan bencana yang terjadi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan tersebut diberikan kepada atasan melalui laporan. Oleh karena itu lembaga yang terkait penanggulangan bencana perlu mengkaji kembali pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan ketangguhan bangsa Indonesia pada bencana.

---

The emergence of condition of Indonesia that placed in a disaster-prone zone requires prompt and appropriate handling in every disaster event to save lives and help victims. National Disaster Management Agency (BNPB) was formed to organize disaster management at the central level. Meanwhile in the regions, the implementation of disaster management is carried out by the Local Disaster Management Agency (BPBD). By conducting normative research, this study aims to discuss the identification of the division of authority in disaster management based on legislation and accountability mechanisms in the implementation of disaster management authority by BNPB and BPBD associated with the relationship between authorities and local governments. This thesis observes that the division of authority in BNPB and BPBD is by dividing the authority for disaster implementation according to the affairs, status and management of disasters that occur as well as implementation accountability given to superiors through reports. Therefore, institutions related to disaster management need to review the regulations regarding disaster management at the central and regional levels to realize the resilience of the Indonesian nation in disasters. "