Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah religiusitas. Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, Indonesia memegang erat nilai Ketuhanan. Di dalam ajaran agama Kristen Protestan diajarkan kepada pengikutnya untuk membayar pajak kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang beragama Kristen Protestan dengan studi kasus pada Gereja X dan Gereja Y di Kota Bekasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan teknik penarikan sampel berupa purposive sampling. Hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi beragama Kristen Protestan di Gereja X dan Gereja Y, Kota Bekasi.

---

There are several factors that may influence tax compliance, one of them is religiosity. Pancasila as the foundation of Indonesia holds firm the value of divinity. Christianity teach their followers to pay taxes to government. This study aims to examine the effect of religiosity on tax compliance of Christian individual tax payer with case study at X and Y Church in Bekasi City.

This research approach is quantitative, and the data collection technique is mix method. The sample that used in this research is 100 respondents with purposive sampling technique. The results of linear regression test show that religiosity influence the tax compliance of Christian individual tax payer at X and Y Church, Bekasi City."

"Berdasarkan pada slippery slope framework, kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pemberian kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta strategi layanan yang ditempuh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ke 100 respondendengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresidan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (sebesar 48,1%) di KPP Pratama Pasar Rebo.

---

Based on slippery slope framework, tax compliances determined into two types, voluntary tax compliance and enforced tax compliance. Nowadays, government is trying to increase voluntary taxes through the provision of good quality services. This research was conducted in order to analyze the impact of service quality to individual tax compliance and service strategies to increase individual tax compliance. The approach of this research is quantittave approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires to 100 respondents with non-probability sampling techniques and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In qualitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that service quality have effect on individual tax compliance (48,1%) in KPP Pratama Pasar Rebo."

"Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak, legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia.Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur. Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden. Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan kepatuhan responden yang sebenarnya.Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

---

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors. Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from Indonesia's taxpayers perception.This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance behaviour are.The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption."

"Saat ini kebanyakan wajib pajak sudah memahami kegunaan internet dengan berbagai kemudahannya. Inilah yang mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat tiga aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan Ditjen Pajak sejak tahun 2005, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dengan aplikasi e-regristration, sistem pembayaran pajak dengan e-payment, dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-Filing. Terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan. e-Filing adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT) melalui internet secara online real time. SPT ini berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui website www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Aplicatian Service Provider atau ASP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas ease of tax administration and compliance; mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan SPT PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing; serta menjelaskan upaya yang dilakukan KPP Bogor mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor belum ada kepastian hukum, sedangkan ditinjau dari asas ease of administration and compliance dari sisi wajib pajak sangat tercermin dalam kemudahan pelaporan e-Filing tersebut, karena wajib pajak sudah tidak perlu lagi antri dan repot dengan berkas-berkas kertas. Begitu juga dari sisi fiskus, mereka sangat terbantu dengan adanya e-filing, karena sudah tidak perlu lagi melakukan perekaman data SPT, dan lain-lain. Tetapi di satu sisi dengan adanya SPT LB yang pada hakekatnya adalah SPT Nihil justru menambah beban kerja aparat pajak serta seringnya terjadi gangguan dalam akses ke website Ditjen Pajak membuat pelaksanaan e-Filing menjadi terhambat.

---

Currently most taxpayers already understand the usefulness of the Internet with various ease. This prompted the creation of an Internet-based form of taxation services. There are three applications of Internet-based information system that has been developed and launched the Directorate General of Taxation since 2005, the taxpayer registration system with the application of e-regristration, payment systems with e-payment of tax, and the tax reporting system with e-Filing. Breakthrough e-system is not another as part of a tax reform tax administration in particular. e-Filing is the delivery of the Notice Period (return period) or Notice of Annual (Annual SPT) in the form of an electronic form in computer media (e-SPT) over the internet in real time online. SPT is shaped electronic form transferred or delivered to the Directorate General of Taxes through the website www.pajak.go.id or Application Service Provider (Aplicatian Service Provider or ASP).The purpose of this study was to analyze the implementation of e-Filing in the reporting of Annual Income Tax Personal in KPP Pratama Bogor in terms of the principle of legal certainty and ease of tax administration and compliance; know the constraints faced in the implementation of reporting SPT by using the e-Filing application; and the efforts of KPP Pratama Bogor overcome obstacles faced in implementation of e-Filing.This study used a qualitative approach. The results indicate the implementation of e-Filing in KPP Pratama Bogor no legal certainty, while in terms of the principle of ease of administration and compliance of the taxpayer is strongly reflected in the ease of reporting the e-Filing, because taxpayers no longer need to queue and hassle with paper files. So also from the tax authorities, they were greatly assisted by the e-filing, because it was no longer perform SPT data recording, and others. But on the one hand with the SPT LB which is essentially nil tax return will increase the burden of work and the tax authorities of frequent interruptions in access to the website of the Directorate General of Taxation makes the implementation of e-Filing to be blocked."

"Selama satu dekade terakhir, seperti kebanyakan negara di dunia, Pemerintah Indonesia telah menempatkan Sektor pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini terlihat pada peran penerimaan pajak dalam menunjang pembiayaan APBN yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun penerimaan pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun rasio pajak secara umum masih rendah, pemerintah merekomendasikan untuk mengadakan program Amnesti Pajak yang peraturannya telah diatur oleh konstitusi sendiri. Ketentuan perpajakan yang digunakan dalam analisis adalah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984, peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak tahun 1984, RUU Pengampunan Pajak tahun 2001 dan RUU Pengampunan Pajak tahun 2005. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitik, dimana teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ini terlihat jelas bahwa RUU Pengampunan Pajak masih belum memenuhi prinsip-prinsip penting dalam pemungutan pajak, khususnya kesetaraan, kepastian, dan produktivitas pendapatan. Dalam jangka panjang. Tax Amnesty yang terus menerus dilakukan mempunyai pengaruh negatif terhadap perolehan pajak. Ketika Tax Amnesty sering diterapkan, maka faktor utama perolehan yang menurun adalah penurunan terhadap Penerimaan Pajak. Dalam pandangan perpajakan di atas seharusnya pemerintah menunda pelaksanaan Tax Amnesty lebih awal. Padahal mereka harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Amnesty secara akurat, matang, dan menyeluruh, baik regulasi maupun teknis pelaksanaannya, dengan memperhatikan Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak.

---

For the last decade, how as most countries in this world, Indonesia's Government has already placed tax Sector as a main source of state's revenue. It can be seen in tax revenue role in supporting APBN financing that always increase from year to year. Despite of tax revenue tend to increase by the year, even tax ratio still have low rate generally, the government recommended to hold a Tax Amnesty program wherein the regulation have provised by constitution itself. Tax provision applied in the analysis is a presidential decree number 26 year of 1984, execution regulation which had been based on execution of Tax Amnesty policy year of 1984, RUU Draft of Tax Amnesty 2001 and RUU Draft of Tax Amnesty 2005. The research method applied in this paper is decriptive analytic, wherein technique data collecting is by study bibliography and study field. Based on this research, it is clearly shown that RUU Draft of Tax Amnesty yet still have no comply the important principles in tax collecting, particularly equality bases, certainty, and productivity revenue. In the long run. Tax Amnesty that constantly incurred has a negative influence against tax acquirement. When Tax Amnesty applied often, the principle factor of acquirement that decrease is the downward against Tax Revenue. In the view of tax above the government is suppose to postpone Tax Amnesty execution earlier. While they should totally make a review of the Amnesty accurately, maturely, and all over, either of regulation and technical executional, by taking notice of Tax Collection Principles."

"Saldo piutang pajak di Indonesia meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan Wajib Pajak belum mematuhi seluruh kewajiban pajaknya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan tindakan penagihan pajak termasuk pemblokiran rekening keuangan Penanggung Pajak. Pemblokiran dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi hukum bagi Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan pajak, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemblokiran harta kekayaan Penanggung pajak ditinjau dari deterrence effect menurut Beccaria (1963) yaitu certainty, celerity, dan severity dan dampak pemblokiran terhadap kepatuhan formal dan material dari Wajib Pajak. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan Juru Sita KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dan Wajib Pajak untuk mengetahui aspek deterrence effect dari pemblokiran serta wawancara dengan Account Representative untuk mengetahui dampak pemblokiran terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah pemblokiran. Data sekunder berupa data kepatuhan formal juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek certainty pemblokiran tidak memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, Aspek celerity dan severity pemblokiran memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, namun deterrence effect dalam aspek severity harus memenuhi beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Dampak pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak belum tercermin dalam kepatuhan formal dan kepatuhan material di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

---

The tax receivables in Indonesia increases every year. This reflects that taxpayers have not complied with all their tax obligations. One effort to increase Taxpayer compliance is by tax collection actions including blocking the Tax Insurer's financial account. Financial account blocking is intended to provide legal consequences for Tax Insurers who violate tax provisions, thereby creating a deterrent effect and encouraging tax compliance. Based on these problems, this research aims to analyze the blocking of tax insurers’ financial assets in terms of the deterrence effect according to Beccaria (1963), namely certainty, celerity, and severity and the impact of blocking on formal and material compliance of taxpayers. Qualitative primary data in the form of interviews with the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Bailiff and the Taxpayer to determine the deterrence effect aspect of the financial account blocking as well as interviews with Account Representatives to determine the impact of the financial account blocking on Taxpayer compliance after that. Secondary data in the form of formal compliance data was also used in this research. The results of the analysis show that the certainty aspect of financial account blocking does not provide a deterrence effect for Taxpayers. The celerity and severity aspects of financial account blocking provide a deterrence effect for Taxpayers, however the deterrence effect in the severity aspect must fulfill several conditions that must be met. The impact of blocking the Tax Insurer's assets has not been reflected in formal compliance and material compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu."

"Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mengelola kepatuhan dari wajib pajak terdaftar dan melihat peranan Akuntan Publik terkait kepatuhan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa co-operative compliance strategy adalah cara yang paling sesuai dalam mengelola kepatuhan pajak, namun butuh beberapa perubahan mengingat kegiatan yang dijalankan masih belum efektif meskipun sudah positif dalam mengelola kepatuhan pajak dan penerimaan pajak; dan dari sisi Akuntan Publik agar terus mempertahankan kualitas kinerja serta independensinya agar dapat memberikan opini yang sesuai mengingat pentingnya opini Akuntan Publik bagi kepatuhan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the strategy used by the Tax Office of the Large Taxpayers II in managing tax compliance of Large Taxpayers and knowing the role of Public Accountant related to the tax compliance. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study conclude that co-operative compliance strategy is the most appropriate strategy to manage the compliance of Large Taxpayers but still need changes since we know that it has not been effective, even it has a positive impact on the tax compliance and tax-revenue; And from the Public Accountant to keep on developing the quality of performance and independence in order to provide opinions that really describe the condition of a company."

"Kepercayaan orang-orang dari pemerintah mereka dan kekuatan yang mereka rasakan atas warganya untuk menegakkan kepatuhan pajak membentuk perilaku kepatuhan. Emosi oleh persepsi pemerintah mereka belum mendapatkan perhatian utama, bersama dengan implikasi pengingat moral dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menganalisis efek mediasi emosi yang dirasakan oleh wajib pajak oleh persepsi mereka terhadap pemerintah. Eksperimen penelitian ini menggunakan 4 skenario yang mencakup 312 responden, dan menemukan bahwa kepercayaan menginduksi emosi positif dan dikaitkan dengan kesediaan untuk patuh. Sementara persepsi daya tinggi menyebabkan emosi negatif dan meningkatkan kepatuhan pajak juga tetapi mendorong kesiapan untuk menghindari pajak. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pengingat moral mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

---

The trust of people from their government and the power they feel for their citizens to enforce tax compliance shapes compliance behavior. Emotions by the perception of their government have not received major attention, along with the implications of moral reminders in shaping tax compliance behavior. This study analyzes the mediating effects of emotions felt by taxpayers by their perception of the government. This research experiment used 4 scenarios covering 312 respondents, and found that trust induces positive emotions and is associated with willingness to obey. While the perception of high power causes negative emotions and increases tax compliance, it also encourages readiness to avoid taxes. In addition, this study also found that moral reminders influence tax compliance behavior."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pajak terkait kewajiban kontijen yang mungkin muncul atas PPh 21, 23/26, 4 Ayat 2, dan PPN dari sebuah perusahaan digital agency (PT X) di Indonesia dengan menggunakan analisis tax review. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara, laporan keuangan dan semua dokumen perpajakan perusahaan terkait jenis pajak yang dinilai. Prosedur tax review dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perpajakan terhadap beberapa indikator yaitu objek, tarif, penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak pada tahun 2012. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa PT X secara umum sudah mematuhi aturan perpajakan dalam menentukan objek dan tarif pajak untuk semua transaksi yang dikenakan PPh 21, 23/26, 4 Ayat 2, dan PPN. Namun untuk indikator penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak, perusahaan belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, serta hasil rekonsiliasi yang tidak sesuai antara laporan keuangan dengan SPT Masa Pajak. Hal ini menyebabkan munculnya kewajiban kontijen bagi PT X berupa sanksi pajak dan kurang bayar pajak tambahan yang sewaktu-waktu akan ditagih oleh KPP setempat

---

This study aims to assess tax compliance related to contingent liabilities that may arise on income tax article 21, 23/26, 4 Paragraph 2, and VAT from a digital agency company (PT X) in Indonesia. The study is conducted by using tax review analysis which data used are gained from result of interviews, financial reports, and all company taxation?s documents related to tax assessment. Tax review procedures is done by comparing tax regulations against some indicators as tax object, tax rate, tax payment, tax reporting, and tax reconciliation in 2012. The results of this study revealed that generally PT X already complied with the tax regulations in the context of determining tax object and tax rate for all transactions regarding to income taxes article 21, 23/26, 4 paragraph 2, and VAT. Whereas, in case relate to several indicators such as tax payment, reporting, and reconciliation, the company doesn?t comply with tax regulation for instances late in tax paying, tax reporting, and there are several reconciliations of financial statements which do not conform to The Periodic Tax Return. This finding might be led to the emergence of contingent liabilities for PT X in the form of tax penalties and future bills for additional underpayment of taxes by the Local Tax Office."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan perbedaan gender terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Metode analisis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner, baik cetak maupun secara online. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 170 mahasiswa program D3 Vokasi, S1 Reguler, dan S1 Ekstensi Universitas Indonesia dari berbagai bidang studi. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa atas kepatuhan perpajakan, sedangkan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan perbedaan gender tidak berpengaruh pada persepsi mahasiswa atas kepatuhan perpajakan.

---

This research aims to know the influence of tax knowledge, trust in government, and gender difference to college student s perception about tax compliance. This research is quantitative. Data analysis method used in this research is multiple linear regression. Method of data collection in this research is primary data source by using questionnaires, either printed or online. The sample used in this research is 170 students of Diploma Program, S1 Reguler, and S1 Extension Porgram of Universitas Indonesia from various fields of studies. The result of quantitative analysis indicates that the tax knowledge has a negative effect on the students perception on tax compliance, while the trust in the government has a positive effect and the gender difference has no effect on the students perception on tax compliance."