Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas berbagai hal tentang upaya dan hubungan di antara pemerintah daerah dan warga lokal, serta bentuk informalitas penanggulangan bencana banjir di wilayah Gang Anwar, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan di tahun 2014 hingga 2018. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan yang terjalin di antara pemerintah daerah dan warga lokal dapat mempengaruhi bentuk informalitas penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kepercayaan dan jaringan melalui hadirnya fenomena implementasi kebijakan normalisasi sungai Ciliwung memicu bentuk hubungan yang terjalin di antara pemerintah daerah dan warga lokal yang kemudian mempengaruhi tinggi rendahnya informalitas sebagai bentuk penanggulangan bencana banjir.

---

ABSTRACTThis research discusses various things about Local Government-Local Residents efforts and relationship, with the informality form of flood-disaster management in Gang Anwar, Kelurahan Kampung Melayu, East Jakarta. The purpose of this research is to explain how the Local Government-Local Residents relationship can influence the informality form of flood-disaster management. This research uses qualititative methods. The results of this study suggest that two aspects: trust and network, with the implementation of Ciliwung River Normalization Policy, has an influence on Local Government-Local Residents relationship which then influence the high and low informality of flood-disaster management."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi kampanye campuran yang digunakan oleh Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan Jokowi-Ahok merupakan strategi kampanye campuran atau kampanye post-modern. Kampanye post-modern adalah campuran antara kampanye pra-modern dan kampanye modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan dilengkapi dengan penelusuran data sekunder melalui buku, jurnal, artikel online dan sumber lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dipilihnya strategi kampanye campuran pada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jokowi-Ahok ditentukan oleh keterampilan kandidat, keterampilan tim kampanye, penggambaran media dan lanskap politik.

---

This thesis discusses about campaign strategy which used by Jokowi-Ahok during the Jakarta?s Governor Election 2012. This thesis focused to explain that Jokowi-Ahok?s campaign strategy is mixed campaign strategy or post-modern campaign. Post-modern campaign is acombination between pra-modern and modern campaign. This research is a qualitative methods with primary data collected in-depth interview and secondary data collected books, journals, online articles and other sources as a data collection techinques. The result of this thesis is the mixed campaign strategy by Jokowi-Ahok as a Governor and vice Governor is determined by personal skill of candidates, skill of campaign team, the media?s image and political landscape."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."

"Otonomi Daerah di Indonesia memaksa kepala daerah untuk terus memperbaiki kualitas layanan pemerintah. Dalam upayanya melakukan pembenahan terkadang birokrat tidak mampu mengikuti ritme kerja kepala daerah dan menunjukkan kuragnya loyalitas. Hal ini membuat agenda pembenahan terhambat. Penelitian kualitatif ini menggambarkan loyalitas terhadap pasangan kepala daerah yang fenomenal, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dan studi terhadap konsepkonsep terkait. Penelitian ini menemukan bahwa loyalitas terhadap kepala daerah menjadi optimal jika diberikan secara proporsional, tidak personal, dan berdasarkan keinginan untuk melakukan perubahan.

---

Regional autonomy in Indonesia forces district heads to keep improving public services quality. Alongside with improvement efforts, often times bureaucrat can’t keep up with distric head’s maneuver and show lack of loyalty. This qualitative research describes loyalty to the phenomenal district heads, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Data have been collected from in-depth interviews with related parties and reviewing related concepts. This research finds that loyalty to the distric head can reach optimalization when it given with proportional amount, impersonal, and based on will to make a changes."

"Tesis ini membahas mengenai analisis kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam penerapan dan penegakan kebijakan di propinsi DKI Jakarta periode 2012-2017. Beberapa kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut adalah program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, Pembukaan Gerai Samsat di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta, Relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Penertiban Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada petugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, petugas Polri dan warga masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, seperti: (1) Program Kartu Jakarta Pintar dan Program Jakarta Smart City dikaitkan dengan teori perubahan sosial, merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat di kota Jakarta mengenai nilai-nilai sosial, norma dan berbagai pola dalam kehidupan manusia; (2) Pembukaan Gerai Samsat di Setiap Kecamatan di Seluruh Wilayah DKI Jakarta dikaitkan dengan teori Koordinasi, merupakan bentuk kerjasama antar instansi dalam menjalankan roda organisasi sehingga dapat berjalan dengan baik; dan (3) Relokasi Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur serta Penertiban dan Penutupan Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat dikaitkan dengan teori kepemimpinan, bahwa kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain, sedangkan dikaitkan dengan teori dimensi budaya, kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari teori Low Context, yakni perkataan atau sebuah pernyataan yang tidak mengandung candaan dan langsung menjelaskan maksud atau arti sebenarnya. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dalam prakteknya dapat berhasil berkat adanya peran dari aparat kepolisian dalam penerapan program tersebut.

---

This Tesis is discuss the leadership analysis Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama in the application and enforcement of policies in the province of DKI Jakarta 2012-2017 period. Some policies Governor Basuki Purnama Tjahaja among others Program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, opening outlets Samsat in every sub-district in Jakarta, relocation of residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Control Localization Kalijodo, West Jakarta. This research was conducted with methods of field observations are supported by the method of interview and gather related documents. Interviews were conducted to Jakarta Education Department officials, police officers and citizens. This research was conducted by descriptive qualitative.

The results showed that the various policies that have been issued by Basuki Tjahaja Purnama, such as: (1) Program Jakarta Pintar and Program Jakarta Smart City associated with the theory of social change, is a change that occurred in the community in the city of Jakarta on social values, norms and various patterns in human life; (2) The opening of outlets SAMSAT in each sub-district in the entire Territory of Jakarta is associated with the theory of coordination, is a form of inter-agency cooperation in running the organization so that it can run well; and (3) Relocation of Residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Controlling and Closing Localization Kalijodo, West Jakarta is associated with leadership theory, is that these activities can only be done by someone in leading, guiding, influencing or controlling their thoughts, feelings, or behavior of others, whereas is associated the theory of cultural dimensions these activities is the elaboration of the theory of Low Context, is words or a statement that does not contain jokes and directly explain the meaning or the true meaning. Various policies have been issued by the Governor Basuki Tjahaja Purnama, in practice can be managed to the role thansk of the police in the implementation of the program."

"ABSTRACTSkripsi ini menganalisis preferensi Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebagai calon petahana terhadap kelompok seniman di Jakarta. Pada tahun 2014, Basuki mengesahkan kebijakan Pergub No. 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Selain itu, Basuki menerapkan beberapa kebijakan lain di bidang seni. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan seniman di Jakarta. Aksi resistensi dilakukan oleh kelompok seniman pada tahun 2015, namun usaha tersebut gagal karena kebijakan tetap terlaksana. Langkah lain yang diambil kelompok seniman adalah mediasi yang hingga pergantian kepemimpinan belum menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kelompok seniman. Kebijakan pada masa kepemimpinan Basuki nampaknya tidak mempengaruhi preferensi seniman dalam memilihnya. Penulis memiliki argumen bahwa preferensi seniman didasari kepada karakter yang dimiliki Basuki selama masa kepemimpinannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Trust in Politician oleh Natalia Pohorila. Faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah nilai instrumental kerena merupakan hasil pengamatan dari evaluasi kerja petahana.

---

ABSTRACTThis thesis analyse Basuki Tjahaja Purnama preference of Jakarta Gubernatorial Election in 2017 as an incumbent candidate of Jakarta artist group. In 2014, Basuki legalized Pergub No. 109 tahun 2014 that had been decision to derivative of Governor Policy in 2014 about local owned business entities. In other hand, Basuki had been implementing a several art policy. That policies had impact for artist in Jakarta. Resistant act of artist was emerged by a demonstration that held in Taman Ismail Marzuki in 2015. Although, demonstration was failed, artist had been trying their best attempt to cancel the policy. Other way that artist do is mediation with local governor. Until Basuki was demotion, this policy has been getting solve. Artist want that local governor accommodate artist will. Basuki rsquo s policy was not giving influence of Jakarta Artist to vote Basuki. In this thesis, writer use a Trust in Politician theori in factor instrumental values by Natalia Pohorila. This factor is result of incumbent office evaluation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertunjukan komunikasikepemimpinan seorang kepala daerah. Dengan menggunakan pendekatandramaturgi, peneliti melakukan pengamatan berperan serta didukung denganwawancara mendalam dan penggunaan data-data sekunder untuk melakukan studidokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepala daerah melakukankomunikasi kepemimpinan secara berlapis, mulai dari keterampilanpengembangan strategi hingga pengunaan keterampilan dalam konteks situasiorganisasi yang lebih kompleks. Kemampuan komunikasi dipertunjukan dalamperan yang berbeda-beda berkisar pada fungsi administratif pimpinan, fungsimanajerial, hingga politik. Kerja sama antara tim dalam organisasi dengan timprofesional dalam perannya sebagai tenaga ahli dapat membawa pemimpinmewujudkan figur kepemimpinan yang kuat sementara pemanfaatan teknologimemberikan kontribusi perubahan terutama dalam organisasi pemerintahan karenapenyebaran informasi-informasi pembangunan dapat dilakukan melalui beragamkanal dan dengan memanfaatkan media sosial.

---

ABSTRACTThis research aims to understand the performance of leadershipcommunication of a regional head. By applying dramaturgical approach,researcher conducted participant observation method completed with indepthinterview and used of secondary data to do the document studies. The resultsshow that regional head as a leader, implements leadership communication thatconsist of layered expanding skills from strategy development to the use of theskills in more complex organizational situation. Communication skills shown insome different roles such as administrative, manajerial to politic function. Thecooperation between internal team in an organization with professional team orspecialist can create a strong leadership figure while the use of technology givescontribution to the governmental organization change because the disseminationof development informations can be socialized through various channels and byutilizing social media."

"Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang Gubernur, Anies Baswedan. DKI Jakarta sebagai wilayah Ibu Kota dan pusat berbagai kegiatan membutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam menangani kondisi krisis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai tingkat aktualisasi crisis leadership pada Gubernur DKI Jakarta di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui survei, yang kemudian ditunjang dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Lebih lanjut, jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 25 orang yang diperoleh melalui kuesioner, baik daring maupun luring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat aktualisasi crisis leadership pada Gubernur DKI Jakarta adalah tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan lima dimensi yang digunakan tergolong kedalam kategori tinggi sebagaimana mengacu pada Boin et al (2016) bahwa kelima dimensi tersebut meliputi sense making, decision making and coordination, meaning making, accounting, dan learning.

---

The Covid-19 pandemic that has been going on since 2020 is a challenge for DKI Jakarta led by a Governor, Anies Baswedan. DKI Jakarta as the capital city area and the center of various activities require the ability of a leader to handle crisis conditions. Based on this, this study examines the level of crisis leadership actualization of the Governor of DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic by using quantitative data collection techniques through surveys, which are then supported by in-depth interviews and literature studies. Furthermore, the number of respondents in this study was 25 people who were obtained through questionnaires, both online and offline. The results of this study indicate that the level of crisis leadership actualization of the Governor of DKI Jakarta is high. This is proven by the five dimensions used is classified as high as referred to Boin et al (2016) that the five dimensions include sense making, decision making and coordination, meaning making, accounting, and learning."

"Penelitian ini menggali bagaimana sepasang kandidat menggunakan pendekatan branding dalam kontestasi pilkada. Perumusan dan penerapan political branding Jokowi-Ahok, pemenang Pilkada DKI Jakarta 2012, menjadi sentral tulisan ini. Melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam penerapan konsep ini, ditemukan bahwa kemampuan membaca konteks sosial, politik, historis menjadi dasar political branding Jokowi-Ahok, khususnya dalam menentukan positioning, political brand dan media komunikasi yang sesuai. Berdasarkan analisis tadi, merek politik pun dibuat bertumpu pada kekuatan figur pasangan guna meraih simpati publik, dibantu dengan wacana politik, cara kampanye, dan baju kotak-kotak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana branding diterapkan pada konteks politik untuk menggalang partisipasi di tengah situasi politik yang semakin tersekularisasi.

---

This research studies how a pair of candidates adopts branding approach to win a local election. Jokowi-Ahok’s political branding, the winning pair of the 2012 Jakarta Gubernatorial Election becomes the central of this paper. In depth interviews with their branding expertise were conducted, and it is found that the proficiency in understanding social, political, and historical context became the foundation of Jokowi-Ahok’s political branding, including positioning, political brand, and media used for communicating the brand. Their political brand was then made to rely most on their figures, yet political ideas, campaign maneuvers and checkers shirt also play a part. The result of this research shows how branding approach is applied in political context to gain political participation in the more secularized politics."

"Tesis ini membahas dampak gaya kepemimpinan kepala daerah terhadap iklim komunikasi dengan melihat pada kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok, dalam merevitalisasi birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana gaya kepemimpinan menjadi penentu iklim komunikasi dan iklim organisasi dengan menganalisa empat indikator yaitu transparansi, rekrutmen, kinerja dan penerapan sanksi. Penelitian dilakukan dengan dengan pendekatan fenomenologi, melalui metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan Ahok yang otoriter dinilai berdampak terhadap iklim komunikasi dan iklim organisasi, sehingga terjadi revitalisasi sistem kerja birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Namun meskipun dengan gaya kepemimpinan yang otoriter tersebut Ahok menerapkan transparansi pada sistem kerja birokrasi Pemprov DKI Jakarta dengan tujuan mengurangi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mengembalikan citra pemerintah sebagai pemberi solusi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

---

This thesis discusses the leadership style of Governor Basuki Tjahaja Purnama or known as Ahok impact towards communication climate and organization climate therefore revitalizing the bureaucracy of Pemprov DKI Jakarta. The purpose of the research is to describe how leadership style can determine communication climate and organization climate by analyzing four indicators such as transparency, recruitment, work performance and applicating sanctions. This research uses qualitative method with phenomonology approach and in depth interview in collecting data technique.

The result of this research shows that how Ahok's authoritarian leadership style have an impact towards communication climate and organization climate, therefore revitalize the work system in Pemprov DKI Jakarta bureaucracy. Despite Ahok's authoritarian leadership style, he apply transparency in Pemprov DKI Jakarta's work system to decrease corruption, colution and nepotism in order to restore the government image as a problem solver."