Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Kebijakan Impor Film Asing Cina yang diatur dalam Film Industry Promotion Law sebagai upaya pemerintah Cina dalam mempertahankan ideologi sosialis dari invasi budaya dan ideologi Barat yang masuk melalui film Hollywood. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori Cultural Policy dan konsep Core Value System of Socialist, penelitian ini mencoba mengghubungkan penerapan Film Industry Promotion Law dengan upaya pemerintah Cina dalam mempertahankan ideologi sosialis. Berangkat dari asumsi bahwa terdapat keterkaitan antara Film Industry Promotion Law dengan upaya mempertahankan ideologi sosialis, penelitian ini juga menunjukan bahwa keberhasilan penerapan Film Industry Promotion Law berimplikasi dengan hilangnya budaya dan ideologi Barat yang terkandung dalam film Hollywood dan dominasi nilai-nilai sosialis dalam film-film yang beredar di Cina. Dengan begitu melalui kebijakan ini masyarakat Cina tidak terpapar dengan budaya dan ideologi Barat yang berpotensi menggeser budaya dan ideologi Cina.

---

This thesis discusses the implementation of the Chinese Foreign Film Import Policy that regulated in the Film Industry Promotion Law as an effort to defend the socialist ideology from the Western cultural and ideology invasion that entered through Hollywood movies. This study used qualitative research methods. Using the Cultural Policy theory and The Core Value system of Socialist concept, this research attempts to link the implementation of the Film Industry Promotion Law to the efforts of the Chinese government in maintaining socialist ideology. Based on the assumption that there is a connection between Film Industry Promotion Law and the effort to maintain socialist ideology, this study also shows that the successful implementation of Film Industry Promotion Law has implications for eliminate Western culture and ideology contained in Hollywood movies and the dominance of socialist values in movies circulating in China. In this way, through this policy, Chinese society not exposed to Western culture and ideology which has the potential to shift Chinese culture and ideology."

"Sun Wukong-孙悟空 adalah tokoh utama dalam novel klasik Cina abad ke-16 berjudul Kisah Perjalanan ke Barat- Xīyóu jì 西游记. Sun Wukong semakin populer sejak kemunculannya pada tahun 1926 dalam film-film adaptasi perjalanan ke barat. Disertasi ini menganalisis sosok Sun Wukong sebagai representasi ideologi Impian Cina. Korpus yang digunakan adalah penokohan Sun Wukong dalam tujuh film adaptasi perjalanan ke barat yang dirilis pada periode 2013 hingga 2018, dengan box office rate di atas US$ 100 juta. Analisis dibagi kedalam tiga bagian, konteks, korpus, dan ideologi. Konsep dan teori adaptasi digunakan untuk melihat mitologisasi monyet Sun Wukong sejak era klasik hingga diadaptasi dalam film masa kini sebagai konteks. Analisis korpus secara naratif dan sinematik dilakukan menggunakan skema monomyth hero’s journey dari Joseph Campbell (2010), dan visual penokohan berdasarkan Fictional and dramatic elements dari Dennis W. Petrie dan Joseph M. Boggs (2012). Rekontekstualisasi Sun Wukong sebagai ekspresi diskursif dan reproduksi ideologi, dilakukan dengan cara mengkritisi penempatannya dalam film sebagai bentuk ideologi Impian Cina yang relevan dengan konteks zaman. Disertasi ini membaca Impian Cina sebagai ideologi berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh Terry Eagleton (1991) dan Teun A. van Dijk (1998), ideologi sebagai seperangkat gagasan dan keyakinan yang menentukan praktik sosial masyarakat. Konsep Impian Cina memperlihatkan impian bangsa Cina tentang kondisi kehidupan material dan spiritual yang lebih baik. Konsepsi Impian Cina pada era Xi Jinping melebur bersama ideologi negara dalam wacana Chinese Dream-Zhōngguó mèng中国梦, membentuk wacana besar yang berkarakteristik Cina. Secara epistemologi dan ontologi, kerangka teori dan metodologi yang digunakan disertasi ini, menghadirkan kebaruan dalam pembacaan sistematis dan kritis tentang sosok Sun Wukong terkait dengan ideologi Impian Cina. Disertasi ini memperlihatkan transformasi ketiga sosok monyet SWK, yaitu ‘from hero to superhero,’ dan relevansinya dengan konteks Cina kontemporer, khususnya era Xi Jinping. Kata Kunci: Sun Wukong 孙悟空; Kisah Perjalanan ke Barat西游记; Impian Cina中国梦; Ideologi; Monomyth; Film Cina.

---

Sun Wukong-孙悟空 is the main character in Wu Cheng'en's 16th-century Chinese classic novel, Journey to the West- Xīyóu jì 西游记. Sun Wukong has been popular since in 1926 in the film adaptation of journey to the west. This dissertation analyzes the figure of Sun Wukong as a representation of the Chinese Dream ideology. The corpus is the characterization of Sun Wukong in seven film adaptations of the journey to the west which were released in the period 2013 to 2018 and hit a box office rate of over US$ 100 million. The analysis is divided into three parts, context, corpus, and ideology. The concept and theory of adaptation are used to look at the mythologization of the monkey Sun Wukong from the classical era to being adapted in nowadays films as a context. Narrative and cinematic aspects are analyzed using the monomyth hero's journey scheme by Joseph Campbell (2010), and visual characterizations based on Fictional and dramatic elements by Dennis W. Petrie and Joseph M. Boggs (2012). The recontextualization of Sun Wukong as a discursive expression and reproduction of ideology is analyzed by criticizing his placement in the film as a form of Chinese Dream ideology that is relevant to the current context. This dissertation reads the Chinese Dream as an ideology based on the definition explained by Terry Eagleton (1991) and Teun A. van Dijk (1998), ideology is a set of ideas and beliefs that determine people's social practices. The concept of the Chinese Dream shows the Chinese people's dream of better material and spiritual living conditions. The conception of the Chinese Dream in the Xi Jinping era merged with the state ideology in the discourse of the Chinese Dream-Zhōngguó mèng中国梦, forming an extensive discourse with Chinese characteristics. Epistemologically and ontologically, the theoretical framework and methodology present a novelty in a systematic and critical reading of the figure of Sun Wukong in relation to the ideology of the Chinese Dream. This dissertation shows the third transformation of Sun Wukong monkey figures, 'from hero to superhero,' and his relevance to the contemporary Chinese context, particularly the Xi Jinping era."

"Skripsi ini membahas mengenai nilai royalti impor film di dalam nilai pabean. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Permasalahan difokuskan pada fenomena adanya penambahan nilai royalti atas impor film ke dalam nilai pabean. Namun, pada penerapan atas ditambahkannya nilai royalti ke dalam nilai pabean bukan hal yang tepat, mengingat pembelian atas film impor merupakan barang yang dikenakan pajak, sehingga mengacu pada Peraturan Pajak Nilai Lain Atas Film Cerita Impor yang menjadi dasar pemungutan PPN. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk membahas permasalahan ditambahkannya nilai royalti ke dalam nilai pabean dengan perbandingan atas persepsi perpajakan.

---

This paper discusses the royalty value of imported films in the customs value. The author uses descriptive qualitative research methods. The problem is focused on the phenomenon of the addition of royalties on the value of imported films into the customs value. However, the adoption of value added royalty to the customs value is not appropriate, considering the purchase of goods over imported films are to be taxed, so the reference to Rule of Other Value Tax of Imported Film on which the collection of VAT. Therefore, in this paper, the author attempts to discuss the issue of royalties to the value added in the customs value by comparison of the perception of taxation."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya-upaya implementasi suatu kebijakan publik di Kota Bandung. Kebijakan Publik yang dimaksud adalah mengenai penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan untuk memberantas tindak pidan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Walikota Bandung dengan memanfaatkan pengembangan dan optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan birokrasinya. Tujuan penelitian ini antara lain untuk membuktikan bahwa pengembangan kebijakan e-government yang dicanangkan oleh Ridwan Kamil sebagai Kepala Daerah terpilih dapat meminimalisir bahkan memberantas tindak pidana korupsi di Kota Bandung periode 2014-2018. Penyusunan dalam penelitian ini dikorelasikan dengan teori fraud prevention dari Tommie Singleton dan konsep implementing public policy (implementasi kebijakan public) dari George C. Edward. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam (indepth interview). Temuan penelitian ini menunjukan bahwa penerapan suatu kebijakan berbasiskan e-government dapat mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi Kota Bandung. Dinamika mengenai politik anggaran dalam menjalankan kebijakan penggunaan e-government terjadi antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Indikator keberhasilan penurunan tingkat pidana korupsi di Kota Bandung dibuktikan dari beberapa hal diantaranya nilai AKIP, opini BPK, nilai LPPD dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Bandung.

---

The study discussed the implementatios efforts public policy in Bandung. The intended public policy is the application of e-government in governance to eradicate corruption. The fight against corruption is a policy taken by the mayor of Bandung by leveraging the development and optimizing information technology and communication in its bureaucratic environment. The objective of the study is, among other things, to prove that the development of the e-government policy imposed by Ridwan Kamil as head of elected territory can minimize and eliminate corruption from the city of Bandung, 2014-2018. The publication in the study is correlated with the fraud prevention theory of singleton tommie and the conceptual public-policy of George c. Edward. The research method used is a qualitative method with deep interviews (indepth interviews). The findings suggest that the application of an e-government policy can minimize corruption in the environmental bureaucracy of Bandung. The dynamics of the budget issued by the DPRD can be proven by the Mayor of Bandung in implementing the e-government based policy. The indications of the success rate for the decline in the state's corruption in Bandung are evident from a number of these features: the AKIP value, LPPD opinion, and the public's commitment to the performance of the Bandung government.Keywords: e-government, implementing public policy, fraud prevention, AKIP value, BPK opinion, LPPD value"

"Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 5 persen. Bahkan International Monetary Fund (IMF) sempat memperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi high-income country, jika dapat menumbuhkan pendapatan per kapitanya dari US$ 4,046 menjadi US$ 12,536 dengan tingkat pertumbuhan 5,2 persen. Indonesia telah memasuki fase tidak hanya menerima bantuan dari negara lain, tetapi juga telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi global. Kontribusi pembangunan global oleh Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sebagai instrumen diplomasi politik dan ekonomi. Penelitian terkait kebijakan pemberian hibah oleh Indonesia kepada pemerintah asing/lembaga asing ini masih jarang dilakukan. Penelitian ini akan menguraikan dinamika kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan pendekatan teori tata kelola kolaboratif karena kebijakan pemberian hibah tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, pemerintah/lembaga asing, serta beberapa development partners. Pendekatan penelitian ini menggunakan post positivisme dalam membuktikan kebenaran ilmiah terkait proses tata kelola kolaboratif serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Penelitian ini juga akan menjelaskan tren pemberian hibah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan tren tersebut realisasi pemberian hibah secara akumulasi masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain meningkatkan public awareness, digitalisasi tata kelola, dan pendekatan yang inklusi dengan para pelaku usaha untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

---

From 2015 to 2019, Indonesia achieved stable economic growth of 5 per cent. Even the International Monetary Fund (IMF) has predicted that in 2045, Indonesia will become a high-income country if it can grow its per capita income from US$ 4,046 to US$ 12,536 with a growth rate of 5.2 per cent. Indonesia has entered a phase of receiving aid from other countries and contributing to global economic development. Indonesia's contribution to global development is realized by providing grants to foreign governments/institutions as an instrument of political and economic diplomacy. Research related to the policy of providing grants by Indonesia to foreign governments/institutions still needs to be carried out. This research will describe the implementation of the policy of providing grants to foreign governments/foreign institutions using a collaborative governance theory approach because the policy of providing grants is implemented through collaboration between the government, domestic business actors, foreign governments/institutions, and several development partners. This research approach uses post-positivism to prove scientific truth regarding the collaborative governance process and the factors that influence the collaborative governance process in implementing policies for providing grants to foreign governments/institutions. This research will also explain grant-giving trends implemented from 2020 to 2024. Based on these trends, the realization of accumulated grant giving still needs to meet the set targets. For this reason, this research will describe the supports and obstacles to implementing grantmaking policies. Several recommendations can be given as follow raising public awareness, digitalizing governance, and inclusively approaching business actors to be involved in implementing policies for providing grants to foreign governments/foreign institutions."

"Industri komponen kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting untuk membangun industri kendaraan bermotor dalam negeri yang stabil dan mandiri. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor. Setelah kebijakan tersebut berjalan dari tahun 2008, pagu anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya belum terserap secara optimal yaitu dengan rata-rata realisasi sebesar 30,55 dengan realisasi tertinggi mencapai 67,81 pada tahun 2016. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri komponen kendaraan bermotor, alasan realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri tersebut masih belum optimal, dan harmonisasinya dengan upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing industri komponen nasional. Penelitian ini menggunakan metode post-positivism dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data yang berasal dari studi lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam hal sumber daya, disposisi, dan birokrasi dalam proses implementasi kebijakan ini. Realisasi yang belum optimal terjadi karena keterlambatan peraturan-peraturan pelaksana, perubahan permintaan pasar, dan kondisi ekonomi dalam negeri maupun global. Mengenai harmonisasi kebijakan dengan peningkatan daya saing dan kemandirian industri, kebijakan ini perlu dilakukan secara selektif dan limitatif.

---

Automotive components industry is one of the important parts to build a stable and independent motor vehicle industry. Therefore, the government issued a Government Borne Import Duty policy on the import of goods and materials for the manufacture of motor vehicle components.After the policy was implemented from 2008, the budget ceiling allocated annually has not been optimally absorbed with the average of realization is 30,55 with the highest realization reached 67,81 in 2016.

This study aims to analyze the implementation of the Government Borne Import Duties in the in the automotive component industry, the reasons for the realization of Government Borne Import Duties are stil not optimal, and its harmonization with the efforts to increase the independence and competitiveness of national vehicle component industry.

This research used a post positivism method by using data collecting techniques in the form of literature study and field study. Data derived from field studies were obtained through in depth interviews with the informants involved in the policy.

The results of this study indicate that there are some problems in terms of resources, disposition, and bureaucracy in the implementation process. The realization which has not been optimal occurs because the regulations of this policy are late issued, changes in market demand, and domestic and global economic conditions. Regarding the harmonization of policies with competitiveness and independence of industry, this policy needs to be done selectively and limitatively."

"Penelitian inimerupakan penelitian yang mencoba menjelaskan peran suatu bagian dalam sebuah organisasi,dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini mengkaji peranan Hubungan Masyarakat (humas) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan mengacu pada pelaksanaan Undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik danbagaimana humas kementerian tersebut menerapkan beberapa hal yang diwajibkan dalam undang-undang demi tercapainya suatu konsep good governance.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus yang menjadikan HumasKementerian PU sebagai objek penelitian. Pada pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara terhadap beberapa pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan strategis pada kinerja humas. Disamping itu peneliti menggunakan teori multi sistem dari Grunig sebagai alat analisis kinerja suatu kelompok atau organisasi.Penelitian ini menemukan bahwa Humas Kementerian PU adalah tipe organisasi Sinkronis (synchronic) yang lebih mengutamakan respon masyarakat dari kebijakan yang sudah ditentukan. Disamping itu Humas Kementerian PU saat ini memiliki perilaku organisasi yang dikategorikan sebagai routine habit yang menjalankan program hanya sebatas rutinitas tanpa melakukan pencarian informasi yang lengkap. Sedangkan dari sisi anggota organisasi sebagian besar anggota Humas Kementerian PU saat ini bertipe routine habit yang bersifat pasif dan lebih bersifat menunggu arahan yang diberikandari atasan dibandingkan melakukan inisiatif tertentu.

---

This research conducted to explain how part of organization playing its role to reach out the organization?s aim. It trying to inspect the role of the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) in applying the Act, which is UU no. 25 year 2009 about public services, and how they implemented compulsory Act in order to achieve good governance concept.

This research is a qualitative case study method and the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) is the research object. Data collected by interviewing several official that have authorities in strategic decision-making in the public relations performances. Besides that, researcher using the Grunig?s theory of multi-system as organization?s analysis tools.

This research discover that they are a synchronic type organization, which means they accentuate responses from civilians about the policy that have been made before. At the same time, they have a fashion (so called ?routine-habit?) in running policy without digging any further complete information on how people responses. Meanwhile, this ?routine-habit? is also become a manner among organization?s member, lack of initiative and passively waiting for duty call."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan fiskal berupa insentif fiskal bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan pesawat terbang bagi perusahaan penerbangan komersial tahun anggaran 2011 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah dan kendala yang dihadapi oleh implementors dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi implementors menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah sangat rendah dan hanya dimanfaatkan oleh dua airlines.

---

This thesis focused on implementation of the fiscal policy of customs duties borne by the government on import of materials and goods for aircraft, specially for commercial airlines for fiscal year 2011 at supervisory and services office of customs and excise medium type customs soekarno hatta. The purpose of this thesis are to know implementation of this policy and implementors?s constraints faced in its implementation. This research uses qualitative approach through field study and literature study for data collection techniques. The research result shows that the realization of this policiy is totally low and are merely used by two airlines."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Perizinan Ekspor dan Impor online Inatrade di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis yang didasarkan pada Teori Edward III. Hasil penelitian yaitu indikator transmisi dan staf belum memadai. Diharapkan sosialisasi eksternal semakin ditingkatkan dan juga pemberian informasi secara rutin melalui buletin/newsletter yang dikirim ke e-mail., penambahan jumlah staf berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan dengan tetap memperhatikan kompetensinya

---

The focus of this study are about the Implementation of Export and Import Online Licensing Inatrade Policy at Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade. This study use positivist approach based on Edward III Theory. The conclusion of this study are transmition and indicator are insufficient. The advice for Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade are to develop a better external socialization wi with priodic providing information via neswletter that send by e-mail, add more staf based on work load and office job analysis that consider their competency. that consider their competency."

"ABSTRAKRendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang tercermin dalam tax ratio Indonesiayang relatif rendah dibandingkan dengan negara asia tenggara. Hal tersebut menjadikan Reinventing policy sebagai salah satu alternatif yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015. Reinventing policy ditujukan untuk meningkatkan penerimaan, mendorong kepatuhan Wajib Pajak serta memperkuat basis data di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Kebijakan ini memberi keringanan Wajib Pajak dengan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak melalui surat permohonan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Skripsi ini merupakan studi kasus implementasi kebijakan reinventing policy di KPP PMA Lima dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reinventing policy dikatakan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang telah dilakukan KPP PMA Lima dalam pelaksanaan kebijakan ini diantaranya melakukan sosialisasi, himbauan dan melakukan lembur di akhir batas pelaksanaan kebijakan.

---

ABSTRACTThe low level of tax compliance in Indonesia which is reflected in Indonesia 39 s tax ratio is relatively low compared with countries of Southeast Asia. It made Reinventing policy as an alternative released by government in mid 2015. Reinventing policy aimed at increasingtax revenue, tax compliance and also strenghten database at Directorate General of Taxation DJP . This policy gives relief taxpayer by reducing or removing the administrative sanction of taxes through petition regulated in Finance Minister Regulation No. 91 PMK.03 2015. This thesis is a case study implementation of reinventing policy in KPP PMA Lima using qualitative research methods. The results of this study indicate that implementation of reinventing policy has failed in increasing tax revenues and tax compliance. In optimizing this policy, the tax office undertakes socialization activities, provide appeal to taxpayer and do overtime at the end of utilization limit of reinventing policy."