Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 5 persen. Bahkan International Monetary Fund (IMF) sempat memperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi high-income country, jika dapat menumbuhkan pendapatan per kapitanya dari US$ 4,046 menjadi US$ 12,536 dengan tingkat pertumbuhan 5,2 persen. Indonesia telah memasuki fase tidak hanya menerima bantuan dari negara lain, tetapi juga telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi global. Kontribusi pembangunan global oleh Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sebagai instrumen diplomasi politik dan ekonomi. Penelitian terkait kebijakan pemberian hibah oleh Indonesia kepada pemerintah asing/lembaga asing ini masih jarang dilakukan. Penelitian ini akan menguraikan dinamika kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan pendekatan teori tata kelola kolaboratif karena kebijakan pemberian hibah tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, pemerintah/lembaga asing, serta beberapa development partners. Pendekatan penelitian ini menggunakan post positivisme dalam membuktikan kebenaran ilmiah terkait proses tata kelola kolaboratif serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Penelitian ini juga akan menjelaskan tren pemberian hibah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan tren tersebut realisasi pemberian hibah secara akumulasi masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain meningkatkan public awareness, digitalisasi tata kelola, dan pendekatan yang inklusi dengan para pelaku usaha untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

---

From 2015 to 2019, Indonesia achieved stable economic growth of 5 per cent. Even the International Monetary Fund (IMF) has predicted that in 2045, Indonesia will become a high-income country if it can grow its per capita income from US$ 4,046 to US$ 12,536 with a growth rate of 5.2 per cent. Indonesia has entered a phase of receiving aid from other countries and contributing to global economic development. Indonesia's contribution to global development is realized by providing grants to foreign governments/institutions as an instrument of political and economic diplomacy. Research related to the policy of providing grants by Indonesia to foreign governments/institutions still needs to be carried out. This research will describe the implementation of the policy of providing grants to foreign governments/foreign institutions using a collaborative governance theory approach because the policy of providing grants is implemented through collaboration between the government, domestic business actors, foreign governments/institutions, and several development partners. This research approach uses post-positivism to prove scientific truth regarding the collaborative governance process and the factors that influence the collaborative governance process in implementing policies for providing grants to foreign governments/institutions. This research will also explain grant-giving trends implemented from 2020 to 2024. Based on these trends, the realization of accumulated grant giving still needs to meet the set targets. For this reason, this research will describe the supports and obstacles to implementing grantmaking policies. Several recommendations can be given as follow raising public awareness, digitalizing governance, and inclusively approaching business actors to be involved in implementing policies for providing grants to foreign governments/foreign institutions.