Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAset tetap merupakan bagian penting dalam keuangan pemerintah daerah dimana aset tetap merupakan bagian besar pada aset milik pemerintah daerah yang menunjukan kekayaan daerah tersebut. Untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian perlu dilakukan dimana hal tersebut merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan aset daerah. Namun, pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan penghapusan aset tetap milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khusunya Dinas Pendidikan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan penghapusan aset tetap dinas pendidikan DKI Jakarta tahun 2016. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah post positivist dengan wawancara mendalam dan studi dokumen terkait sebagai metode dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan aset di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh: (1) sumber daya manusia merupakan kendala terbesar dalam pada pelaksanaan inventarisasi aset tetap sekolah dimana guru selaku pengajar berperan ganda sebagai pengurus barang, (2) pencatatan yang belum lengkap dan aset yang belum tervalidasi, (3) kekeliruan pada penilaian awal aset, dan (4) belum terlaksananya monitoring dan evaluasi secara langsung pada pelaksanaan penghapusan.

---

ABSTRACTFixed assets are the important part of local goverment finance where they are represent the local public wealth. To know the assets of local public, the implementation of inventory and appraisal are important where they are the important aspect of local public asset management. However, the implementation of assets management in Education Office of DKI Jakarta has not done well. It is one the factors that caused the goverment financial statement of DKI Jakarta to get an  unqualified opinion (WDP) by The Audit Board of Republic of Indonesia (BPK) in 2016 budget year. This study aims to analyze the implementation of asset inventory, valuation, and write-off of DKI Jakarta province especially in fixed assets of education office in 2016. In this research, the method used is post positivist with in-depth interviews and related document studies as a method in data collection. The results of this research shows that the implementation of asset management in Education Office Of DKI Jakarta has not been done well due to: (1) problem of human resource in implementation of fixed asset inventory especially in school where teacher acts double as assets managers, (2) incomplete records and unvalidated assets, (3) errors in the initial valuation of the asset, and (4) monitoring and evaluation on asset write-off has not been done."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan siklus hidup aset dengan pendekatan Total Asset Management TAM agar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik manajemen aset tetap yang ada dengan kerangka TAM serta best practice yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang saat ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya memenuhi komponen dalam konsep Total Asset Management sehingga belum menunjukan adanya keterkaitan langsung antara pengelolaan aset tetap dengan strategi pencapaian tujuan organisasi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the fixed assets management at Jakarta Provincial Government DKI Jakarta based on assets life cycle approach and Total Assets Management TAM in order to achieve organizational objectives economically, efficiently, and effectively. This study used a qualitative method with case study approach. The analysis is done by comparing the current practices of fixed assets management with asset management best practice criteria and elements based on assets life cycle and TAM concept. The results shows that fixed assets management currently implemented in DKI Jakarta has not entirely meet the component in the the Aset Life Cycle Management and TAM concept thus has not shown any direct link between fixed assets management and an organizational strategy."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Peneliti bertujuan untuk menguraikan alasan dilakukannya kembali kebijakan ini, perbedaan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dan alternatif lain yang dimiliki BPRD DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat beberapa alasan dilakukannya kembali program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 yaitu dalam rangka HUT RI ke-72, optimalisasi penerimaan dan peningkatan tertib administrasi serta perbaikan sistem pendataan. Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan dari kebijakan yang dilakukan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah pelaksanaan razia bersama, pemberitahuan melalui media yang lebih luas, perpanjangan waktu pelayanan, dan peningkatan penerimaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. BPRD DKI Jakarta memiliki alternatif lain baik yang sedang berjalan maupun dalam proses perencanaan. Saran untuk BPRD DKI Jakarta dan Samsat agar program ini, sosialiasinya dan alternatif lain untuk lebih dioptimalkan.

---

ABSTRACT

This study discusses about the analysis of program about administrative sanctions write off of vehicle tax at DKI Jakarta in 2017. The researcher aims to describe the reasons for the re implementation of this policy, the difference of administrative sanctions write off policy of vehicle tax in 2017 with previous years and other alternatives owned by BPRD DKI Jakarta related to Vehicle Tax. This research is a qualitative approach research. The results of this study indicate the existence of several reasons for the program that exist in the framework of Indonesia rsquo s 72nd Year of the Independence Day, optimizing the acceptance and improvement of administrative order and improvement of data collection system. There are also some differences from the policies undertaken this year with previous years is the implementation of joint raids, notices through the wider media, extension of service time, and increased revenues than in previous years. BPRD DKI Jakarta has other alternatives both ongoing and in the planning process. Suggestions for BPRD DKI Jakarta and Samsat for this program, its socialization and its alternatives to be more optimized."

"Skripsi ini menguraikan hasil penelitian mengenai penatausahaan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdapat aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN ini penatausahaan aset dapat dilakukan. Aset-aset yang dimiliki Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dapat dicatat dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pencatatan aset tetap di dalam aplikasi SIMAK-BMN tetapi belum dicatat dengan baik dan belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga belum dapat dilakukan penghapusan terhadap aset tetap yang tidak layak pakai lagi.

---

This is a qualitative research with descriptive design, looking at the administration of fixed assets owned by DKI Jakarta Regional Office of National Land Agency. Reffering to the Central Government Accounting System (SAPP), governmental fixed asset is to be managed in to the Management Information System & Public Good Accounting (SIMAK BMN). The research concludes that DKI Jakarta Regional Office of National Land Authority (BPN) has used SIMAK BMN in its fixed asset administration, yet the technique has not been applied optimally such that the accounting report of fixed assets may not completely reflect real situation, for example unuseable or damaged fixed assets are still not eliminated."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko, kemungkinan terjadinya dan dampaknya, serta respon dan rencana pengendalian pada pengelolaan aset tetap di Badan Pengelola Aset Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan penyebaran kuesioner kepada pemilik risiko pada fungsi yang terkait perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan termasuk kategori risiko sedang. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasikan bahwa perencanaan memiliki 8 risiko, pengadaan memiliki 41, sedangkan penatausahaan memiliki 11 risiko. Respon yang dipilih untuk mengurangi risiko pada perencanaan adalah dengan mengurangi dampak dan mengurangi kemungkinan terjadinya, pada pengadaan adalah dengan mengurangi dampak, sedangkan pada penatausahaan adalah dengan mengurangi dampak serta mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.Kata kunci: Manajemen risiko; pengelolaan aset tetap; rencana pengendalian risiko; risiko; Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to analyze the risk, the probability of occurrence and its impact, also response and control plan in fixed asset management in Local Government Asset Management Agency of DKI Jakarta Provincial Government. This study used a qualitative method with case study approach. Data collection is done through in depth interview and questionnaires to the risk owner in association with plan, procurement, and administration function. The results showed that planning, procurement, and administration included in medium risk category. The results identified that planning has 8 risks, procurement has 41 risks, while administration has 11 risks. Selected responses to reduce the risk in planning are reducing the likelihood level and reducing the consequences level, in procurement is reducing the consequences level, while in administration are reducing the consequences level and the combination of both responses."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis latar belakang dan implementasi pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomer 134 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan penelitian ini adalah bahwa latar belakang insentif tersebut adalah untuk pemutakhiran data kendaraan serta optimalisasi penerimaan. Peneliti menyarankan agar Dispenda dan Samsat mempermudah administrasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

---

The main focus of this paper is the analysis and the implementation of the reduced vehicle tax and Vehicle Ownership Title Transfer Fee in Jakarta Province regulated by the legislation of the governor Number 134 Year 2012. This research is using a qualitative descriptive method. The Conclusions is, the background of the policy is to updates the vehicle data and to optimize province revenue. Researchers suggested that the Dispenda and Samsat to ease the administration and improve the quality of service to the taxpayer"

"ABSTRAKPenelitian ini memfokuskan kajian dalam pada bidang pendidikan dan pelatihan In House Training yang dilaksanakan di RSUD Tarakan Jakarta dan baru berjalan sekitar 2 tahun. Dalam proses penelitian ini, pelaksanaan diklat dilihat dari awal perencanaan diklat hingga pelaksanaan diklat tersebut.Selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pelaksanaan diklat selama 2 tahun belakangan ini peneliti juga ingin mnegetahui kendala-kendala apa saja yang tejadi di dalam proses pelaksanaannya dan kendala yang dihadapi oleh penyelenggara diklat dalam pelaksanaan diklat In House Training. Untuk mengetahui obyektifitas pelaksanaan diklat In House Training tersebut, dilakukan wawancara, studi dokumen serta mempelajari dokumentasi yang telah tersedia sebagai data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode post-postivis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasilnya adalah Bidang Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan menerapkan pendidikan dan pelatihan diklat In House Training untuk mengefisiensikan anggaran yang ada walaupun belum dapat berjalan secara efektif dan masih banyak terdapat hambatan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh KSP Pendidikan dan Penelitian agar diklat In House Training dapat berjalan lebih baik. Seperti instruktur tetap widyaiswara, sarana dan prasarana yang lebih baik dan lain sebagainya. Ada dua hambatan di dalam penyelenggaraan diklat In House Training di RSUD Tarakan yang ditemukan yaitu hambatan sumber daya manusia trainer atau instruktur dan anggaran. Pada masa yang akan datang diharapkan RSUD Tarakan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat agar dapat melayani pasien lebih baik.

---

ABSTRACTThis study focuses on the study of human resources development, especially in the field of education and training of In House Training conducted in Tarakan Hospital Jakarta and has been running for about 2 years. In the process of this research, the implementation of the training is seen from the beginning of the training plan until the implementation of the training. In addition, this research also wants to see how the implementation of training for the last 2 years researchers also want to know what constraints occur in the implementation process and the constraints faced by training providers in the implementation of In House Ttraining training. To find out the objectivity of In House Training training implementation, conducted interviews, document studies and studying the documentation that has been available as research data.This research uses pure post postivist method. Data collection techniques used are in depth interviews and document studies. The result is field Education and Research of RSUD Tarakan implements education and training training In House Training to efficient existing budget although not yet can run effectively and there are still many obstacles. There are several things that must be prepared by KSP Education and Research for In House Training can run better. Such as fixed instructors widyaiswara , better facilities and infrastructure and so forth. For the next stage of innovation Pusdiklat Kemnaker not ready. There are two obstacles in the implementation of In House Training in Tarakan Hospital which is found that is the obstacles of human resources trainer or instructor and budget. In the future Tarakan Hospital is expected to be able to prepare qualified human resources who have followed the education and training or training in order to serve patients better. "

"Hak untuk memperoleh informasi semakin terjamin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut merupakan sebuah mandat nasional yang harus dipatuhi oleh semua badan publik untuk dapat menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat. Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki permohonan informasi terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah berhasil dan hal-hal apa saja yang belum berhasil dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian implementasi UU KIP oleh Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa terdapat hal yang belum berhasil dilihat dari faktor komunikasi, kecukupan sumber daya, dan kepemilikan SOP, sedangkan implementasi yang sudah berhasil dapat dilihat dari tersedianya fasilitas untuk mendukung pelayanan informasi publik.

---

The right to access information is progressively well guaranteed after the enactment of Law 14 of 2008 on the Openness of Public Information. The Law is a national mandate which must be obeyed by all public bodies to be able to provide information that is requested by the society.

In Jakarta, Department of Education is one of public bodies that has the most information application. Therefore, researcher aims to find out what are the things that have or have not succeeded in implementation of Openness of Public Information Law at Education Department of DKI Jakarta. This research uses qualitative approach by collecting datas with field and literature studies, as well as interviews.

The result of this research shows that there are some factors that have not yet sucsesfully implemented, which are communication, resource adequacy, and SOP ownership; whereas the implementation that has succeeded can be seen from the availability of facility to support public information service."

"Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi.

---

One of the objectives of the competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for functional positions is carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law. This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency test for health functional positions at the DKI Jakarta Provincial Health Office and its alignment with stakeholder policies. This research is a qualitative research with research design using George C. Edward III's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission sub-variable, it can be seen that the socialization process is still lacking so that it has an impact on the lack of enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there were still a small number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the competency test"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan akuntansi aset tetap di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan soft systems methodology. Penelitian mengidentifikasi beberapa permasalahan akuntansi aset tetap seperti pengakuan aset tetap yang hanya dilakukan pada akhir tahun atau akhir semester, belum ditindaklanjutinya hasil sensus tahun 2013, serta kurangnya kompetensi pegawai terkait akuntansi aset tetap. Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha dipecahkan oleh penelitian ini bersama para pihak terkait di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta serta menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan penyusunan regulasi penilaian aset tetap, penyusunan petunjuk teknis akuntansi aset tetap, peningkatan kapasitas pegawai, dan pemutakhiran database aset tetap.

---

ABSTRACT

This research aims to optimize fixed asset accounting in Dinas Bina Marga Jakarta Provincial Government using soft systems methodology. The research identifies some problematical situations related with fixed asset accounting such as fixed asset recognition is only performed at the end of year term, the follow up of fixed asset physical inventory has not been done, and the lack of staf capacities. Those problematical situations are resolved by this research with related actors and Dinas Bina Marga will do the following action composing regulation of fixed asset valuation, composing fixed asset accounting technical guidelines, upgrading staf capacities, and updating fixed asset database."