Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisi sehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudah mempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskesmas Ciomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhi oleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melalui inventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya, dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatih asuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasi akupresur untuk keluhan ringan.

---

ABSTRACTIncreasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines. Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side of conventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility that prioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be said implementing traditional health if they meet one of the criteria have traditional medicine trained staff, carry out coaching, and perform self care traditional medicine. West Java Province has a smaller number of health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor District of Bogor as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nurses certified in acupressure in these Puskesmas Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discover information of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods document review, observation, and in depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those three puskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidance could be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional health services in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas did not implement self care traditional medicine because they do not have trained independent care staff but can be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minor complaints."

"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisi sehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudah mempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskesmas Ciomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhi oleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melalui inventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya, dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatih asuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasi akupresur untuk keluhan ringan.

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines. Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side of conventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility that prioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be said implementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff, carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller number of health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor (District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nurses certified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discover information of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review, observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those three puskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidance could be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional health services in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas did not implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff but can be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minor complaints."

"Di Kota Depok telah terjadi berbagai masalah pada anak seperti kekerasan, penelantaran maupun kesehatan anak. Pemerintah Kota Depok telah merespons dengan mengeluarkan kebijakan pembentukan Puskesmas Ramah Anak sebagai bagian dari Depok Kota Layak Anak dan diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi program Puskesmas Ramah Anak sudah dijalankan dan apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan pada Informan kunci yaitu sebanyak 5 orang di Dinas Kesehatan, 8 orang di Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan 20 pengguna PRA. Penelitian dilakukan di 4 PRA di Kota Depok sejak April – Mei 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya Standar Operating Procedure (SOP) diseluruh PRA. Unsur proses belum optimal, pengawasan dari Dinas Kesehatan belum efektif karena hanya dilaksanakan setahun sekali namun aspek lingkungan sosial sudah cukup mendukung dengan berperannya lintas program dan lintas sektor dalam kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisis data hasil pelayanan dan belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan hanya ada 1 Puskesmas Ramah Anak yang sudah memenuhi seluruh indikator penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Cilodong. Untuk Puskesmas Beji hampir mendekati sedangkan Cinere dan Tapos masih ada beberapa indikator yang belum berjalan optimal yaitu sarana prasarana, SOP, Penggerakan Tim Puskesmas untuk secara sadar melaksanakan program dan Output pada cakupan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA). Rekomendasi perlu adanya Pembuatan SOP di PRA, pelatihan Konvensi Hak Anak bagi petugas di PRA, Pelatihan KTA untuk memenuhi pelayanan Kekerasan Terhadap Anak, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan minimal tiga bulan sekali dan alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

---

The Depok City Government has approved the establishment of Puskesmas Ramah Anak as part of the Depok Kota Ramah Anak and is expected to be the solution to the above problems. The research program aims to see the extent of the implementation program. This study uses qualitative methods, using in-depth interviews, document review and observation. In-depth interviews were conducted at key informants, namely as many as 5 people at the Health Office, 8 people at the Puskesmas Ramah Anak (PRA) and 20 PRA users. The study was conducted in 4 PRAs in Depok City since April-May 2019. The results showed that the input aspect had not run optimally, human resources had not been well prepared for the quality of resources, the unavailability of Standard Operating Procedures (SOPs) throughout the PRA. The process is not yet optimal, supervision from the Health Office has not been effective because it is only carried out once a year. The environmental society supported enough through the cross programs and crosssector activities. Uncertain output is not optimal, processing and analysis of data from service results have not been carried out and there are no simultaneous monitoring and evaluation activities. The conclusion is that only 1 Puskesmas Ramah Anak in Cilodong has fulfilled all the indicators set by the Puskesmas Ramah Anak. Almost all Puskesmas in Beji Puskesmas fulfilled the indicators while in Cinere and Tapos still have a number of indicators that have not run optimally such as infrastructure, SOP, Puskesmas Role Team to fully implement the program and Output at the time of the implementation of the Pelayanan Kekerasan Pada Anak (KTA) consultation activity. Recommendations need to be made for SOPs in PRA, training for Child rights for officers in PRA, KTA Training for procurement of services for Violence Against Children, implementation of Monitoring and Evaluation from the Health Office at least once every three months and donations for improving quality and human resources (HR))."

"Puskesmas sebagai pelaksana pelayanan JKN berfungsi sebagai gatekeeper menuju pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Konsep gatekeeper terdiri dari kontak pertama, berkelanjutan, koordinasi, dan komprehensif. Penelitian ini ingin melihat implementasi konsep gatekeeper pada pelayanan UKP di Puskesmas X. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survey kepuasan pasien. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa struktur pada UKP masih kurang pada jumlah tenaga kesehatan, jenis pelayanan, dan fasilitas yang tersedia. Pada proses, masalah yang ditemui adalah waktu tunggu yang terlalu lama sebelum diperiksa, sedangkan durasi pemeriksaan terlalu cepat. Hasil penelitian kuantitatif pada unsur hasil, menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan mencapai 89,13%, kepuasan tertinggi berasal dari dimensi tampilan yaitu 91,67%. Karena jam buka pelayanan hanya sampai pukul 13:00 dan pelayanan hanya sampai hari Sabtu, kontak pertama masih kurang. Banyak kasus yang harus dirujuk karena keterbatasan fasilitas dan prasarana. Implementasi berkelanjutan di Puskesmas X terlihat dari rawat jalan prolanis. Pelayanan UKP di Puskesmas X belum tersedia layanan IGD dan home visit. Koordinasi terlihat dari hubungan Puskesmas X dengan fasilitas kesehatan lain. Implementasi konsep gatekeeper pada Puskesmas X masih kurang pada unsur komprehensif dan kontak pertama, sehingga dapat ditingkatkan dengan penyediaan pelayanan dan penambahan tenaga kesehatan.

---

Puskesmas as the implementer of JKN services serves as a gatekeeper to advanced health services. The gatekeeper concept consists of the first contact, sustainable, coordinated, and comprehensive. This research would like to see the implementation of gatekeeper concept in the service of UKP in Puskesmas X. The research used quantitative and qualitative methods. Qualitative data collection through in-depth interviews, while quantitative data collection is conducted through patient satisfaction surveys. The results of qualitative research indicate that the structure in the UKP is still lacking in the number of health workers, types of services, and facilities available. In the process, the problem encountered is the waiting time is too long before being checked, while the duration of the inspection is too fast. The result of quantitative research on the element of results, shows that the satisfaction of the service reaches 89.13%, the highest satisfaction comes from the tangible dimension that is 91.67%. Since the service hours are only until 13:00 and service is only until Saturday, the first contact is still lacking. Many cases have to be referred to due to limited facilities and infrastructure. The ongoing implementation at Puskesmas X is seen from outpatient prolanis. UKP service in Puskesmas X is not available IGD service and home visit. Coordination can be seen from the relationship between Puskesmas X and other health facilities. Implementation of the concept of gatekeeper at Puskesmas X is still lacking in the comprehensive element and the first contact, so that it can be increased with the provision of services and the addition of health personnel."

"Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum BLU di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD . Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service BLU isestablished in every Public Health Puskesmas . In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency BLUD . This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency. "

"Persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu. Persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas Caringin sebesar 83,3% masih di bawah target Kabupaten Bogor sebesar 90%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Caringin Kabupaten Bogor tahun 2015. Penelitian ini menggunakan dua design penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan design potong lintang (cross-sectional) serta penelitian kualitatif untuk mendukung hasil penelitian kuantitatif. Variabel yang diteliti sebagai variabel dependen adalah pemilihan penolong persalinan sedangkan variabel independen adalah umur, paritas, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap ibu, akses ke fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas persalinan, riwayat ANC, biaya persalinan, dukungan suami, peranan dari tenaga kesehatan dan peranan kader. Cara pengambilan data dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh ibu yang bersalin di bulan April 2015 dan wawancara mendalam pada 3 ibu yang bersalin oleh tenaga kesehatan dan 3 ibu yang bersalin oleh dukun. Analisis data menggunakan univariat serta bivariat dengan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83% persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan 17% ditolong oleh tenaga non kesehatan. Hasil analisis bivariat menunjukkan variabel yang secara statistik berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan adalah paritas, pengetahuan, sikap ibu, akses ke fasilitas kesehatan, biaya persalinan, dukungan suami, dan peranan tenaga kesehatan.

---

Deliveries by health personnel is an important factor in efforts to reduce maternal mortality. Deliveries by health personnel in the work area by 83,3% Caringin health centers are still below the target of 90% Bogor regency. The purpose of this study was to determine the factors associated with the selection of birth attendants in the work area Caringin Health Center Bogor in 2015.

This study uses two (2) design, namely quantitative and qualitative researh. Quantitative research with cross sectional and qualitative research to support the result of quantitative research. Variables examined as the dependent variable is the birth attendants while independent variables are age, parity, education, work, knowledge, mother's attitude, distance/access to health care facilities, availability of maternity facilities, prenatal care, cost, husband support, role of health personnel, and role of health volunteers.

Data collection by using a questionnaire given to mothers who labor in April 2015 and by dept interviews with three mothers who labor by health personnel and three mothers who labor by traditional birth attendant. Analysis of data using univariate and bivariate test with chi square test.

The results showed that 83% of births attended by skilled health and 17% are not helped by medical personnel. The results of the bivariate analysis showed a statistically significant variables associated with the selection of auxiliary labor is parity, knowledge, mother's attitude, distance/access to health care facilities, cost, husband support and role of health professional."

"ABSTRAKAnalisis Pelaksanaan Program Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis di Beberapa Puskesmas Kecamatan Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Kabupaten Bogor daerah endemis filariasis, microfilaria-rate 1,92. Diadakan POPM Filariasis setahun sekali, minimal 5 tahun untuk eliminasi filariasis 2020. Tujuan penelitian mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program di 3 kecamatan. Jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian, jumlah obat berlebih, kerja sama lintas sektor baik, ada dana 4 miliar. Hambatannya beredar rumor efek samping obat, dan kurangnya sosialisasi program, jumlah tenaga kesehatan, kader, obat pendamping, serta pendanaan. Sebaiknya dilakukan peningkatan cakupan minum obat dengan sosialisasi audiovisual, testimoni, role model, meredam rumor, sweeping di hari libur, dan mengadakan duta filariasis. Kata Kunci: POPM Filariasis, faktor pendukung, faktor penghambat.

---

ABSTRACTAnalysis of Implementation of Mass Drugs Administration Filariasis Program in Community Health Center in Bogor District in 2015 Bogor District is filariasis endemic area, microfilaria rate 1.92. MDA Filariasis is held once a year, at least 5 years for elimination of filariasis in 2020. The purpose of research to know the supporting factors and inhibiting the implementation of the program in 3 districts. Type of qualitative research with case study design. The results of the study, the number of drugs is over, good cross sectoral cooperation, there are 4 billion funds. Constraints circulated rumors of drug side effects, and lack of socialization programs, the number of health workers, cadres, and funding. Should be increased drug coverage with audiovisual socialization, testimonials, role models, muffled rumors, sweeping on holidays, and filariasis ambassadors. Keywords POPM Filariasis, supporting factors, inhibiting factors."

"Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuan roadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkan langsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen, penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitas sarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisi input, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan prasurvei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaian akreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhan kompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukan adalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumen serta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement public health centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public health centers in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of the filing of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only upon appointment directly, without measuring the readiness of public health centers both in terms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability of resources includes human resources, funds and facilities infrastructure standard instrument of accreditation of public health centers.

The purpose of this research is to know accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed the input, process and output based on variable phase and readiness resources preaccreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depth interviews conducted with the review document.

The results showed that the availability of funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centers accreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of human resource competency and the completeness of the documents is still low. A proposed recommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperwork and do a self assessment regularly and scheduled."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis rujukan rawat jalan kasus non spesialistik di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer berupa wawancara mendalam, dan data sekunder dengan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya memiliki rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik yang optimal yaitu sebesar 0 , hal ini disebabkan karena dokter di kedua puskesmas memiliki kesadaran tinggi untuk memberikan rujukan sesuai indikasi, dan terdapat feedback dari BPJS terkait dengan capaian rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik. Dokter di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik serta memiliki lama kerja sebagai dokter yang cukup panjang. Jumlah dokter di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya masih belum cukup sesuai dengan analisis beban kerja. Pelatihan dibutuhkan oleh dokter non PNS. Peralatan di kedua puskesmas masih kurang lengkap. Obat di kedua puskesmas sudah lengkap namun terkadang terjadi kekosongan obat.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze non specialist referral cases at Beji Puskesmas and Puskesmas Depok Jaya.This study uses a qualitative approach, by using secondary data from primary care and in depth interviews. The results of this study found that Puskesmas Beji and Puskesmas Depok Jaya have good non specialist referral ratio, which is 0 . This due to doctors in both puskesmas have high awareness to give referrals according to patient rsquo s diagnosis, and there is Feedback from BPJS related to the achievement of non specialist referral ratio. Doctors at Puskesmas Beji and Puskesmas Depok Jaya have good skills and knowledge, and have long working period as a doctors. Amount of doctors at Puskesmas Beji and Puskesmas Depok Jaya is still not ideal.Training is required by non civil servant physicians. Equipment at both puskesmas is still incomplete. The medicine in both puskesmas is complete but sometimes the medicine vacuum occurs. "

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."