Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada pendudukusia produktif di Tangerang Selatan pada tahun 2018. Variabel penelitian mengacu padateori impelementasi kebijakan Edwards III, yaitu aspek implementasi, komunikasi,disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April-Juni 2018 di Tangerang Selatan. Mengacu pada Inpres 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada informan yang bertanggung jawab untuk kegiatan Germas di tingkat daerah, yaitu kepala daerah yang dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah dan atau kepala Bappeda sertapelaksana terkait dengan kegiatan Germas yang diteliti. Dengan mempertimbangkan kemampuan laksanaan penelitian baik dari aspek pengetahuan, sumber daya dan waktu penelitian, maka lingkup penelitian dibatasi pada kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik di dalamnya, sehingga informan yang diteliti dipersempit menjadi informan dari instansi yang bertanggungjawab pada Germas dan mempunyaitugas dalam kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik padaruang terbuka hijau. Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasi Germas pada penduduk usia produktif di Tangerang Selatan dikarenakan implementasi Germas masih dititikberatkan ke dinas kesehatan, belum ada pelibatan kebijakan Germas dalam dokumen perencanaan kebijakan daerah, belum ada kajian dan mapping kegiatan Germas, belum ada perdatentang Germas, serta belum ada supervsisi dan monitoring Germas. Dari segi disposisi, pemerintah Tangerang Selatan berkomitmen untuk menyediakan sarana aktivitas fisikseabagai bagian dari perwujudan Tangerang Selatan sebagai kota layak huni dan berwawasan lingkungan.

---

This thesis discusses the implementation of Healthy Living Community Movement at productive age population in South Tangerang in 2018. The research variables refer to Edwards III policy implementation theory, namely implementation aspect, communication, disposition, resource and bureaucratic structure. This research is descriptive analytic research with qualitative approach. The research was conductedthrough in depth interviews, observation, and document review. The implementation ofthis research is April June 2018 in South Tangerang. Referring to Presidential Instruction 1 year of 2017 on Healthy Living Community Movement, the scope of thisresearch is limited to informants responsible for Germas activities at the regional level,ie heads of regions that can be delegated to regional secretaries and or heads ofBappeda and implementers related to Germas activities. Considering research capability both from the aspect of knowledge, resources and time of research, the scope of research is limited to the activities of providing green open spaces and physical activity facilities in it, so that the informants studied are narrowed down to informants from the agencies responsible for Germas and have tasks in the provision of activities green open space and means of physical activity in green open space. The result of the research concluded that generally there are some things that need to be corrected related to the implementation of Germas in the productive age population in South Tangerang because the implementation of Germas is still focused on the local health departement, there has been no policy involvement of Germas in regional policy planning documents, no studies and mapping of Germas activities yet there is a regional regulation on Germas, and there has been no supervision and monitoring of Germas. In terms ofdisposition, the South Tangerang government is committed to providing the means ofphysical activity as part of the realization of Tangerang Selatan as a liveable andenvironmentally sound city."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang sudah tersebar luas dan sering menimbulkan KLB di daerah endemis. Di Indonesia. Penyakit ini umumnya dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus Dengue. Pada infeksi sekunder, penyakit ini sering menimbulkan kematian. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik wilayah endemis DBD di provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data Laporan RDT provinsi Bali dengan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian DBD di Provinsi Bali dapat tersebar secara merata di semua wilayah baik di tipe wilayah perkotaan maupun pedesaan, padat penduduk ataupun tidak, pertanian ataupun wilayah selain pertanian seperti daerah pemukiman penduduk.

---

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF or DBD in Indonesia) is a disease that is widely spread and often make outbreak in endemic area. In Indonesia, this disease was carried by Aedes aegypti mosquito that carries the Dengue virus. Secondary infection of this disease often causes death. This study was made in order to determine the regional characteristics that related to DHF in Bali province. This study uses Rapid Diagnostic Test (RDT) DHF Reports from May 2011 to April 2012 and other demographic data and analyzed with univariate and bivariate analysis. The results showed that the distribution of DHF in Bali province can occur in all type of region whether in urban or non- urban, densely populated area, agricultural or non-agricultural area such as residential area."

"Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang.

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review.

The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency. "

"Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan; khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional; melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas; namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua 2 . Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif; dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang; yaitu Kementerian Kesehatan; Sudinkes Jakarta Selatan;Kepala Puskesmas; Dokter poli; pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan; adanyadukungan Kepala Puskesmas; SOP pelayanan; dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala; komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi kejelasan dan konsistensi belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana; aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah; aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training; especially training of traditional health careworkers; through the training of acupressure services for Primary Health Care; butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta; PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two 2. Thisresearch is a qualitative research; and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people; namely the Ministry of Health; Sudinkes South Jakarta; Head ofPrimary Health Care; Doctor; program implementer. Methods of data collection throughWM and document review.

The result of research of input component have beenrunning; existence of support of Head of Puskesmas; service SOP; and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle; component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect clarity andconsistency has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers; the financing aspect has not been supportedby local regulations; the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care. "

"Perilaku hidup bersih dan sehat PHBS sebaiknya mulai diterapkan sejak dini sebagai titik awal pembentukan perilaku sehat. Penerapan kolaborasi bermain sosiodrama Ko-Berdrama menjadi metode pendidikan kesehatan yang interaktif dan inovatif bagi anak usia sekolah. Penulisan bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan Ko-Berdrama dalam pelayanan asuhan keperawatan komunitas integrasi model manajemen pelayanan keperawatan, Whole School, Whole Community, Whole Child WSCC, Family Centered Nursing FCN, dan Health Promotion Model HPM pada anak usia sekolah dengan masalah kurangnya PHBS. Metode praktik yang digunakan adalah studi kasus selama 8 bulan. Hasil praktik menunjukkan intervensi Ko-Berdrama mampu meningkatkan pengetahuan anak usia sekolah terkait PHBS dari 45,1 menjadi 61,4, sikap anak usia sekolah terkait PHBS meningkat dari 42,6 menjadi 59,8, dan keterampilan anak usia sekolah terkait PHBS meningkat dari 42,9 menjadi 54,9. Pengetahuan kader kesehatan sekolah terkait program Usaha Kesehatan Sekolah UKS meningkat dari dari 49,2 menjadi 78,5. Sebanyak 80 dari 10 keluarga berada pada tingkat kemandirian IV setelah dilakukan intervensi pada keluarga. Intervensi Ko-Berdrama dapat menjadi peluang bagi perawat untuk mengembangkan upaya promotif dan preventif dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah.

---

Clean and healthy behavior PHBS should begin to be applied early on as the starting point for the formation of healthy behavior. The implementation of sociodramatic play collaboration Ko-Berdrama became an interactive and innovative health education method for school-aged children. The study aimed to provide an overview of the implementation of Ko-Berdrama in nursing care services community integration management nursing model, Whole School, Whole Community, Whole Child WSCC, Family Centered Nursing FCN, and Health Promotion Model HPM lack of clean and healthy behavior. The study method used case study during 8 months. The results showed that Ko-Berdrama intervention increased the knowledge of school-age children related to PHBS from 45.1 to 61.4, school-age-related attitudes of PHBS increased from 42.6 to 59.8, and school-age-related skills PHBS increased from 42.9 to 54.9. The knowledge of school health cadres related to the school health program increased from 49.2 to 78.5. As many as 80 of 10 families were at the level of IV independence after family intervention. Ko-Berdrama intervention could be applied for nurses to develop promotive and preventive efforts in the improving clean and healthy behavior in schools."

"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS-PK adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8:Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotikkronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa diKota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion FGD dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok berdasarkan 4 empat variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisadiatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agarmeningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metodepelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat.

---

The Healthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK is the Ministry ofHealth's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8:Mental Healthhas not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS PK implementation readiness Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design.

The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS PK Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in depth interviews, Focus Group Discussion FGD and document review.

The research result indicates that PIS PKimplementation Indicator 8:Mental Health in Depok were not ready based on 4 four implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources,disposition and bureaucracy structure.

The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can bereduced by sufficient funding availability.

The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method inorder to improve the mental health and reduce the stigma in society."

"ABSTRAK Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan program Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang dijalankan untuk mencegah penularan penyakit, termasuk penyakit infeksi kulit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara prevalensi penyakit infeksi kulit dengan tingkat pengetahuan PHBS siswa Sekolah Dasar. Sebanyak 135 siswa usia 9-12 tahun di Sekolah Dasar X dan Madrasah Ibtidaiyah Y diperiksa oleh dokter spesialis kulit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tingkat pengetahuan PHBS dinilai melalui kuesioner. Sebanyak 59 anak (43,7%) menderita penyakit infeksi kulit. Pedikulosis kapitis ditemukan pada 54 anak (40,0%). Survei tingkat pengetahuan PHBS menujukkan sebagian besar siswa berpengetahuan kurang (51,1%). Uji Chi-square menunjukkan nilai p=0,149. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan antara prevalensi penyakit infeksi kulit dan tingkat pengetahuan PHBS.

---

ABSTRACTClean and Healthy Living Behavior (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, PHBS) is a program of Ministry of Health in order to prevent spreading of a disease, including skin infection. This study would like to find out the correlation between skin infection prevalence and knowledge level of PHBS of elementary school students. Dermatologists from Cipto Mangunkusumo Hospital examine 135 students aged 9-12 years from two elementary schools. Knowledge level of PHBS is obtained based on questionnaire. The results show that 59 students suffer the skin infection (43,7%). Pediculosis capitis is found in 54 students (40,0%). Knowledge level survey shows that most of the students have poor knowledge (51,1%). Chi-square test gives p-value 0,149. Conclusively, there is no correlation between skin infection prevalence and knowledge level of PHBS."

" Peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayananan kesehatan dalam implementasi rujuk balik Diabetes menjadi sangat penting. Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan rujuk balik Diabetes Melitus di Puskesmas Pamulang tahun 2014 dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Desain Studi melalui content analisis dan metode triangulasi. Data primer didapatkan dengan wawancara mendalam, Diskusi kelompok terarah, dan pengamatan di lapangan. Untuk data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur. Dari hasil penelitian : menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan rujuk balik Diabetes Melitus di Puskesmas Pamulang masih berjalan optimal. Untuk itu perlu menyempurnakan kembali regulasi yang ada selama ini agar tidak terjadi kesenjangan dalam implementasi kebijakan rujuk balik diabetes di masa mendatang

---

Increased prevalence of diabetes mellitus will have an impact on the high health financing in the Era of National Health Insurance . The role of PHC as a spearhead in the implementation of health pelayananan refer back Diabetes becomes very important . Study is to examine the implementation of policies refer back Diabetes Mellitus in PHC Pamulang 2014 from aspects of communication , resources, disposition , and organizational structure . This study used a qualitative approach to the study design through content analysis and triangulation methods . Primary data obtained by in-depth interviews , focus group discussions , and field observations . For secondary data from policy documents and literature . From the results of research : indicates that the implementation of policy refer back Diabetes Mellitus in PHC Pamulang still running optimally . For that we need to revise the existing regulations for this so as not to there are gaps in the implementation of the reconciliation policy behind diabetes in the future next ."