Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membangun profesionalisme aparatur sangat diperlukan terlebih dalam melakukan pelayanan publik. Undang-undang Aparatur Sipil Negara diantaranya mengamanatkan bahwa membangun profesionalisme melalui jabatan fungsional karena dalam jabatan fungsional mensyaratkan keterampilan dan keahlian tertentu atau kompetensi. Diharapkan dengan kompetensi yang ada pada jabatan fungsional akan membawa aparatur kearah profesionalitas. BATAN sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai kompetensi yang unik yang tidak dipunyai oleh instansi lain yaitu keteknis nukliran sangat membutuhkan kompetensi dalam jabatan fungsional untuk menjawab tantangan dalam RPJMN 2015-2019. Idealnya pengembangan jabatan fungsional baik dari sisi jenis jabatan atau dari sisi formasi jabatan fungsionalnya adalah dengan menggunakan mekanisme analisis jabatan.Penelitian ini menganalisis tentang penerapan analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis jabatan di BATAN. Penelitian dilakukaan dengan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif eksplanatif dengan mengambil lokus penelitian di BATAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN terdapat kekurangan pada pelaksanaannya yaitu pada tahap keempat pengumpulan dan penggalian data. Yang menjadi perhatian adalah bahwa data yang terkumpul kemudian tidak dilakukan verifikasi dan finalisasi hasil olahan. Hal ini didorong oleh faktor-faktor diantaranya bahwa analisis jabatan di BATAN masih dianggap sebagai pekerjaan rutin biasa dan belum mendapatkan perhatian yang serius sehingga tidak didukung dengan anggaran. Hal lainnya adalah karena BATAN sebagai lembaga teknis maka ada kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dalam memahami dan mengerti bahasa-bahasa teknis sehingga tidak bisa mendapatkan data yang rinci mengenai jabatan.

---

Building professionalism of the apparatus is needed especially in the conduct of public services. The State Civilian Apparatus Act mandates that building professionalism through functional positions because in functional positions requires certain skills and skills or competencies. Expected with the existing competence in functional positions will bring apparatus towards professionalism. BATAN as one of government institution having unique competency which is not owned by other institution that is nuclear engineering business really need competence in functional position to answer challenge in RPJMN 2015 2019. Ideally the development of functional positions either from the type of position or from the side of functional position formation is to use the mechanism of position analysis.

This study analyzes the application of job analysis for functional positions in BATAN and the factors that influence the implementation of position analysis in BATAN. The research was conducted with post positivist approach and qualitative explanative method by taking the research locus at BATAN.

The result of the research shows that position analysis for functional position in BATAN there is a deficiency in its implementation that is at fourth stage of collecting and extracting data. The concern is that the collected data is then not verified and finalized the processed results. This is driven by factors such as that position analysis in BATAN is still considered a regular work routine and has not received serious attention so it is not supported by the budget. Another thing is because BATAN as a technical institution there are difficulties faced by the Implementation Team of Job Analysis in understanding and understanding technical languages so that can not get detailed data about the position."

"ABSTRAKPermasalahan yang dihadapi BATAN saat ini adalah kesenjangan pengetahuan antar generasi yang disebabkan oleh kebijakan zero growth. Knowledge management merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola pengetahuan. Banyak implementasi knowledge management mengalami kegagalan karena kurang siapnya organisasi dalam menerapkan knowledge management. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan knowledge management.Penelitian ini mengukur tingkat kesiapan BATAN dalam menerapkan knowledge management. Analisis dilakukan berdasarkan faktor-faktor pada penelitian sebelumnya, kemudian dilakukan pembobotan dengan metode Analytical Hierarchical Process (AHP). Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan penerapan knowledge management di BATAN telah mencapai level 4 (receptive) yang artinya BATAN telah siap untuk mengimplementasikan KM.

---

ABSTRACT

The problems facing the military today is the knowledge gap between generations due to zero growth policy. Knowledge management is an attempt to improve the organization's ability to manage knowledge. Many knowledge management implementations fail due to lack of readiness of the organization in applying knowledge management. Therefore, the required measurement of organizational readiness for implementing knowledge management.

This study measured the level of preparedness BATAN in implementing knowledge management. The analysis was performed based on the factors in previous studies, then weighted by Analytical Hierarchical Process (AHP). Data was collected by questionnaire method. The analysis showed that the degree of readiness of the application of knowledge management in BATAN has reached level 4 (receptive) which means BATAN ready to implement KM."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi pengangkatan jabatan fungsional yang meliputi kegiatan analisis jabatan, perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksinya serta menganalisis kesesuaian penetapan jabatan fungsional terhadap tujuan organisasi di kantor pusat Badan Kepegawaian Negara, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan analisis jabatan dan perencanaan kebutuhan pegawai belum dilakukan dengan optimal. Telah dilakukan rekrutmen dan seleksi untuk mengisi jabatan fungsional yang lowong, namun belum berdasarkan kebutuhan pegawai yang ideal. Secara faktual terdapat tujuh jenis jabatan fungsional yang memiliki peran langsung terhadap tujuan organisasi, namun beberapa jenis jabatan tersebut belum berkontribusi dengan baik, jika dilihat dari sisi sumber daya manusianya belum dilakukan perencanaan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan analisis beban kerja, serta sudah dilakukan upaya pengembangan kompetensi untuk para pemangku jabatan di beberapa jenis jabatan fungsionalnya, namun dalam realitanya yang bersangkutan belum dapat bekerja dengan baik sesuai dengan jenis jabatannya.

---

This research discusses the implementation of functional positions appointment which includes job analysis, employee planning, recruitment and selection and also analyzing the suitability of functional position assignment to organizational goals at national civil service agency headquarter. this research is a qualitative research. The result of the research explains, that the job analysis activity and the requirement planning of the employee have not done optimally, Recruitment and selection have been performed to fill functional positions, but not yet based on ideal employee needs. Factually there are seven types of functional positions that have a direct role to the objectives of the organization, but some types of positions have not contributed well, when viewed from the side of human resources there are not calculation yet in need of employees based on workload analysis and there have been efforts to develop competences, but in reality they can not work properly in their positions."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi analisis jabatan dan kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan pada jabatan fungsional di Kementerian tersebut belum di implementasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek yang meliputi penggunaan data hasil analisis jabatan masih temporer, keterlibatan para pihak masih kurang, penentuan informan yang mewakili belum tepat, analisis pekerjaan aktual belum akurat, verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan belum tepat, dan penyusunan deskripsi dan spesifikasi jabatan belum akurat. Selain itu kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional juga masih kurang, baik dari deskripsi dan spesifikasi jabatan maupun jumlah pemangkunya.

---

This research discusses the implementation of job analysis and appropriate based on bezetting and formation on functional positions in the Ministry of Environment and Forestry. The research was conducted using post-positivist approach and qualitative method.

The results of the research saw that the job analysis on functional position in the Ministry has not been implemented well, this can be seen from the usage of temporarily data result of job analysis, the lack of stakeholders involvement, the unproperly representative informant determination, the unaccurately analyze the job, the unproperly verification and validation of job analysis, and the unaccurately development of job description and job specification. The other result saw that there is the unppropriate both the job description-job specification and number of employee based on bezetting and formation."

"Teknologi nuklir atau radiasi sudah banyak dimanfaatkan dalam bidang kehidupan, seperti bidang pertanian, kesehatan dan industri. Namun demikian selain memberi dampak positif, tenaga nuklir juga mempunyai potensi bahaya radiasi terhadap pekerjanya, anggota masyarakat dan lingkungan hidup, apabila didalam pemanfaatan tenaga nuklir ketentuan tentang keselamatan nuklir tidak diperhatikan dan diawasi dengan sebaiknya. Pusat Penelitian Tenaga Nuklir Serpong adalah salah satu pusat kegiatan yang melakukan penelitian dan pengembangan program -pemanfaatan tenaga nuklir. Dalam melaksanakan tugas tersebut para pekerjanya saling berhubungan dengan sumber radiasi maupun bahan zat radioaktif. Dengan demikian pekerjanya berpotensi untuk terpajan dengan radiasi baik secara interna maupun eksterna. Hal ini mungkin dapat menyebabkan ganguan kesehatannya, untuk itu perlu dilakukan pemantauan dosis radiasi baik itu pada pekerja maupun lingkungan kerjanya untuk menghindari agar dosis radiasi tidak melebihi nilai batas dosis yang diizinkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor apa saja yang berhubungan dengan dosis radiasi eksterna yang diterima oleh pekerja radiasi akibat interaksi antara pekerja radiasi dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Rancangan penelitian adalah pendekatan cross sectional, untuk melihat hubungan umur, jenis kelamin, pendidikan, pelatihan, masa kerja, pengetahuan dan sikap, peralatan proteksi radiasi, prosedur kerja dan pengawasan serta pajanan radiasi lingkungan daerah kerja dengan dosis radiasi eksterna yang diterima. Sebagai responder digunakan 100 orang pekerja radiasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 orang pekerja radiasi ada 10 % yang menerima dosis radiasi lebih besar dari 15 mSv. Jika dibandingkan dengan laporan dari UNSCEAR tahun 2000 (1%) untuk rata-rata penerimaan dosis pekerja radiasi di dunia selama periode 1990-1994, ternyata lebih tinggi, namun bila dibandingkan dengan penerimaan untuk rata-rata dengan jenis pekerjaan (13%), hasil yang diperoleh lebih rendah. Dari hasil pemantauan lingkungan kerja diperoleh pajanan radiasi daerah kerja pada umumnya di bawah 2,5 mR/jam. (yang tertinggi lebih dari 200 mR/jam), tetapi pajanan radiasi yang tinggi ini tidak berlangsung lama. Dengan demikian pajanan radiasi masih tergolong dalam daerah pengendalian sesuai dengan pembagian daerah kerja. Hasil penelitian dengan uji statistik menunjukkan bahwa umur, jenis kelamin, pendidikan, pelatihan, masa kerja, pengetahuan, peralatan proteksi radiasi tidak ada hubungan yang signifikan dengan dosis radiasi eksterna. Sementara sikap, prosedur kerja, pengawasan dan pajanan radiasi lingkungan daerah kerja berhubungan dengan dosis radiasi eksterna. Dari hasil analisis multivariat diperoleh 2 faktor yang saling berhubungan dengan dosis radiasi eksterna. Dari dua faktor tersebut ternyata yang paling berhubungan dengan dosis radiasi eksterna adalah pajanan radiasi daerah kerja kemudian prosedur kerja dengan nilai Odds Ratio masing-masing 89,9086 95% CI : 8,6600-933,4321 dan 14,0036, 95% CI : 1,9476-100,6859. Dengan demikian disarankan kepada instansi untuk mengambil langkah berusaha menurunkan pajanan radiasi lingkungan kerja dan lebih memperhatikan/mengawasi pekerja radiasi dalam melakukan pekerjaan agar mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan dan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja radiasi yang menerima dosis lebih besar dari 15 mSv lebih diperhatikan.

---

Analysis on Factors Related to External Radiation Dose to Radiation Workers at Serpong Nuclear Research Centre, National Nuclear Energy Agency in 2000/2001Nuclear or radiation technology has much been used in various fields of life: agriculture, health, industry etc. Nevertheless, along with its positive advantages, nuclear energy also potentially dangerous to the workers, public and environment, whose using the nuclear energy, whenever the requirements of safety radiation are not well establish.

Serpong Nuclear Research Centre is one of the centres of activities that carries out research and development of nuclear energy. In the implementation of the task, the workers are often in contact with radiation sources and radioactivity materials. The workers will then potentially expose to radiation, externally and internally. This may affect his health so that it is necessary to monitor the radiation dose to the workers and his work environment to avoid the radiation dose that exceeds the dose limit.

This study has purpose to analyze factors that related to the external radiation dose received by the workers or their work environment since there were interaction among workers with his job and his work environment.

The design of the study was a cross sectional approach and to know the relationship of age, sex, education, training, work duration, knowledge, attitude, equipment for radiation protection, work procedures, supervision and radiation exposure to the environment of work area with external radiation dose received. As respondents, 100 radiation workers have been collected.

The result of the study shown that 10% out of 100 radiation workers received radiation dose more than 15 mSv. If compared to 2000 UNSCEAR report (1%) for global averaged dose received by radiation workers dining 1990-1994, it is seen higher. But if compared to average rate received wording to the work classification (13%), the result obtained is lower.

From the result of the monitoring of work area environment, in general its obtained under 2,5 mR/hour, the highest is over 200 mR/hour but not longer. Therefore, it can still be classified as of controlled area.

The result of the study using the statistical test shows that age, sex, education, training, work duration, knowledge, equipment for radiation protection have no significant relationship with external radiation dose. However, attitude, work procedures, supervision and radiation exposure of work area environment have a significant relationship with external radiation dose.

From the multivariate analysis result two factors which were related with external radiation dose. The most related of that factors were radiation exposure of work area, followed by the procedures having the Odds ratio value 89, 9086 95% CI: 8, 6600-933,4321and 14, 0036, 95% Cl : 1,9476-100,6859 respectively.

It is therefore advisable for the institution to take the necessary measures to minimize radiation exposure of work environment and to give more attention to their radiation workers. Establishing work procedures, as well as to provide a more thorough health examination to workers who received radiation dose exceeding 15 mSv."

"ABSTRAKImplementasi Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan dalam mewujudkan tatanan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan konsep dan strategi reformasi birokrasi yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan di Instansi Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivis, dimana pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang ada di delapan area perubahan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap jalannya percepatan reformasi birokrasi di BATAN menggunakan analisis SWOT.Dari hasil analisis SWOT diketahui skala prioritas strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di BATAN dan konsep perencanaan strategis yang di hasilkan berupa rumusan program reformasi birokrasi periode yang akan datang.

---

ABSTRAKBureaucratic Reform Implementation is carried out something very important in order to realize the good governance, concepts and strategies needed bureaucratic reforms that can be understood by the stakeholders in Government Agencies. This study is a qualitative study of post positivist approach, in which the primary data collection using qualitative in-depth interview techniques. This study identifies and analyzes the internal and external environments that exist in eight areas of change to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats to the acceleration of bureaucratic reforms in the course of BATAN using SWOT analysis. From the results of the SWOT analysis is known priority strategy in achieving the goals and objectives in BATAN bureaucratic reform and strategic planning concept which is derived in the form of bureaucratic reform program formulation of future periods."

"Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengharuskan adanya pengelolaan PNS berdasarkan jabatan fungsional yang sudah ditentukan. Badan Litbang Kesehatan belum melakukan penataan SDM jabatan fungsional sesuai dengan peraturan tersebut. Sesuai perhitungan yang didasarkan pada indikator kinerja Badan Litbang Kesehatan dan rencana strategis pemerintah, terdapat kelebihan jumlah peneliti sehingga diperlukan penataan berupa perencanaan SDM untuk dialihkan ke jabatan fungsional lainnya. Penelitian ini membahas tentang perencanaan SDM Jabatan Fungsional di Badan Litbang Kesehatan dengan menggunakan dasar pemikiran bahwa perencanaan terbagi menjadi dua aspek yaitu analisis pekerjaan serta permintaan dan penawaran yang kemudian dibagi menjadi empat sub aspek yaitu spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabfung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan post-positivisme. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara kepada beberapa informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDM Jabatan fungsional di Badan Litbang Kesehatan disesuaikan denga pedoman LIPI, proses spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabatan fungsional sudah didasarkan pada latar belakang pendidikan, kompetensi, dan kepakaran pegawai. Peramalan sudah dilakukan melalui beberapa cara yaitu: pengambilan pegawai dari jabatan fungsional umum, perekrutan pegawai ditahun berikutnya, peningkatan mutu pegawai melalui diklat dan seminar. Perencanaan SDM jabatan fungsional saat ini sudah memasuki tahap penyesuaian melalui jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya seperti: statistisi, analis kebijakan, pranata komputer dan perekayasa. Kendala utama yang dialami dalam proses tersebut adalah perbedaan besarnya tunjangan fungsional peneliti dibandingkan dengan jabatan fungsional lainnya dan kurangnya sosialisasi tentang jabatan fungsional lainnya sebagai jabatan alternatif.

---

Government Regulation Number 11 Year 2017 on the Management of Civil Servants requires the management of civil servants based on functional positions that have been determined. National Institute of Health Research and Development NIHRD has not done the arrangement of HR functional position in accordance with the regulation. According to the calculation based on the performance indicators of NIHRD and the government strategic plan, there are excess number of researchers so that the necessary arrangement in the form of HR planning to be transferred to other functional positions. This study discusses the planning of HR Functional Position in NIHRD using the rationale that the planning is divided into two aspects, namely job analysis and demand and supply which is then divided into four sub aspects, namely HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment. The research method used is descriptive with post positivism approach. The data collection process used interviews with several informants and document studies.

The result of the research indicates that the functional position HR planning in NIHRD is adjusted to LIPI guidelines, the process of HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment is based on educational background, competence, and employee expertise. Forecasting has been done through several ways the taking of employees from general functional positions, recruitment of employees in the next year, improving the quality of employees through training and seminars. Current HR functional position planning has entered the adjustment stage through functional positions of researchers and other functional positions such as statistics, policy analysts, computer institutions and engineers. The main constraint experienced in the process is the difference in the magnitude of the functional allowance of researchers compared with other functional positions and lack of socialization of other functional positions as alternative positions."

"Tesis ini membahas Analisis Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai pada pengisian Formasi Jabatan Pengawas di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan hasil penelitian: perencanaan karir pegawai pada manajemen karir di BKN belum ada keselarasan, perencanan karir pegawai tidak terarah dan tidak memiliki tujuan karir yang jelas karena manajemen karir di BKN tidak menetapkan jalur karir pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Manajemen karir di BKN belum menyusun pola karir pegawai sesuai dengan potensi yang dimiliki pegawai dan kebutuhan organisasi. Kesimpulan: Perencanaan dan pengembangan karir pegawai pada pengisian formasi jabatan pengawas di BKN belum sesuai antara perencanaan karir individu dengan perencanaan karir organisasi, pegawai tidak merencanakan karirnya tetapi hanya mengikuti kesempatan yang ada sehingga perencanaan organisasi untuk pengisian formasi jabatan pengawas tidak terpenuhi.

---

This analysis focus on career planning and development to compliance the formation of Supervisor position at National Civil Service Agency(BKN) with the results of research that between a career planning with a career management in BKN has been no alignment, career planning of the employee is unfocused and do not have a clear career goals for management BKN career does not define a career path of the employees with appropriate qualifications and competence. BKN career management in employee career patterns have yet to develop in accordance with its potential employees and the needs of the organization. Conclusion: career planning and development of the employees to compliance the formations of supervisor position in BKN not fit between career planning of individuals with career planning organization, employees are not planning they career but simply follow the opportunities that exist so that the planning organization for compliance the formation of supervisor position not fullfil yet."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah dan untuk mendeskripsikan penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah beserta kompetensinya. Keberadaan jabatan fungsional jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan kementerian/lembaga yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas Kementerian Negara/Lembaga.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2013 dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi hanya pada laporan keuangan kementerian/lembaga. Jenjang pada jabatan ini adalahAhli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, dan Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan fungsional ini terdiri atas kompetensi inti, kompetensi pendukung dan kompetensi manajerial. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan jabatan fungsional, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

---

This study aimed for knowing and describe the importance of Government Accounting Expert Functional Job Design and also to describe Government Accounting Expert with its competencies. This of Government Accounting Expert Functional Job Design is very important in government financial reporting. This job is very needed for resulting the finest quality financial statements of ministry/intitution. Finacial statements is a tool for accountability of ministry/intitution.

Research conducted in May-July 2013 and use qualitative method. This research limited only on financial statements of ministry/intitution. The grading for this functional job are Ahli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, and Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Competency of Government Accounting Expert consist of Core Competence, Supporting Competency and Managerial Competency. Researcher hope this study can be used as reference in funcional job design, especially in accounting and financial reporting."

"Salah satu kunci kesuksesan dalam manajemen pengetahuan adalah kemampuan proses pengelolaan pengetahuan. Pendekatan contingency view digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan proses pengelolaan pengetahuan yang paling tepat diimplementasi oleh BATAN. BATAN yang sedang bersiap mengimplementasi manajemen pengetahuan membutuhkan pandangan dari pihak ketiga dalam memberikan panduan proses pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk diimplementasi oleh BATAN beserta urutan prioritas proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan proses combination yaitu proses pembuatan pengetahuan baru dari data atau informasi tertulis yang sudah ada memiliki prioritas tertinggi. Proses routine yaitu pemanfaatan pengetahuan yang tertanam di dalam prosedur, aturan, dan norma menempati urutan kedua. Kedua proses tersebut merupakan proses yang tepat untuk diimplementasi di BATAN dengan adanya dukungan infrastruktur manajemen pengetahuan yang dimiliki oleh BATAN.

---

One key to have successful knowledge management implementation is knowledge management process capabilities. Contingency view approach is used in this research to determine the right knowledge management process to be implemented by BATAN. BATAN which want to implements knowledge management needs third party perspective in giving guidance about the appropriate knowledge management process and the priority of the process.

The result of this study tells that combination, process which make a new knowledge from existing data or information, have the highest priority. Routines, utilization of knowledge embedded in procedure, rules, and norm, in second place. Both of the processes have the highest priorities to be implemented in BATAN with the support from knowledge management infrastructure that BATAN already have."