Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia adalah negara yang mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus KEK . KEK Tanjung Lesung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 23 Februari 2015. Tujuan penetapan KEK Tanjung Lesung secara umum adalah untuk meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu masalah dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung adalah belum optimalnya pembangunan sarana transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan melihat apa saja yang yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi KEK Tanjung Lesung. Dalam menganalisis implementasi Kebijakan Pengembangan KEK Tanjung Lesung penulis menggunakan analisis implementasi Michael Hill dan Peter Hupe, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn serta teori dari Kotler mengenai marketing place. Metode penelitian yang digunakan adalah postpositive. Hasil penelitian menunjukan implementasi KEK Tanjung Lesung masih belum optimal.

---

ABSTRACTIndonesia is a country that develops the tourism sector to improve the economy. Among the ways in which to improve the economy, the Indonesian government established a Special Economic Zone KEK . One of the KEK formed is KEK Tanjung Lesung determined through Government Regulation No. 26 of 2012 and inaugurated on February 23, 2015. The objective of KEK Tanjung Lesung is to increase investment, to absorb labor, and to increase the utilization of local resources. However, the construction of transportation facilities and other supporting facilities in the KEK Tanjung Lesung is not optimal. This study aims to illustrate how the implementation of KEK Tanjung Lesung development and see the supporting and inhibiting factors of the implementation of KEK Tanjung Lesung. In analyzing the policy implementation, the development of KEK Tanjung Lesung, the writer uses the implementation analysis of Michael Hill and Peter Hupe, the factors that influence the implementation of the policy according to Van Meter and Van Horn and Kotler 39 s theory of marketing place. The research method used is postpostivis. The results showed that the implementation of KEK Tanjung Lesung is still not optimal. "

"Kondisi perekonomian antar daerah yang masih timpang satu dan lain membuat pemerintah Indonesia melaksanakan masterplan percepatan dan peluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mana salah satu strategi yang dilakukan adalah pengembangan koridor-koridor ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah. Prakteknya pengembangan ini dilakukan melalui Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang baru dibentuk adalah KEK Tanjung Kelayang yang secara penunjukan administratfi paling cepat di Indonesia. KEK Tanjung Kelayang yang merupakan KEK pariwisata memiliki beberapa kendala seperti konflik sengketa tanah dan tidak tercapainya target investasi. Peneliti kemudian mencoba menganalisis implementasi dari Kebijkan KEK Tanjung Kelayang tersebut dengan menggunakan multiple streams/critical juncture approach dan model implementasi rational. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta data sekunder dari literature. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KEK merupakan inisiatif BUPP untuk mengembangkan kawasan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah ikut serta melihat potensi dari pengembangan kawasannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh banyak aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan BUPP. Masalah yang menjadi hambatan KEK adalah lambatnya realisasi investasi yang dikarenakan banyak investor yang wait and see. Secara faktor-faktor penting implementasi yang menghambat ada pada indikator visi, misi yang kurang jelas, perencanaan target investasi yang kurang dan pengawasan tanpa intervensi.

---

Massive economic gap between each regions in Indonesa made the government of Indonesia to launch Indonesian masterplan to accelerate economic building (MP3EI) which one of its strategy to develop multiple economic corridor using each region specialities. In the development using special economic zone. One of the new Tanjung Kelayang SEZ which perform the fastest administration appointed in Indonesia. Tanjung Kelayang SEZ have some difficulties with land conflict and unreachable investment target. Then writer want to study about the implementation with streams/critical juncture approach and rational implementation model. This study was conducted with a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The study result, that the SEZ was BUPP doing to do business with incentive from government. Government see this as an opportunity to develop the region. The implementation itself happened with lots of actor from government and BUPP. The problem with SEZ is that the investor choose to wait and see. The important factor that influenced the implementation are unclear vision and mission, unachievable investment target and monitoring without intervention."

"Pada 2019, realisasi target investasi Sei Mangkei hanya sekitar Rp5.46 triliun dari total kebutuhan Rp128.10 triliun, sementara realisasi target investasi Tanjung Lesung hanya sekitar Rp300 miliar dari total kebutuhan Rp96.60 triliun. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang menjadi penghambat tercapainya realisasi target investasi dan serapa tenaga kerja di KEK Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung menggunakan teori Collaborative Governance dengan berfokus pada interaksi antara Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, dan Badan Usaha/Pengelola. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset-riset terdahulu sebagai sumber data primer. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini yakni terkait infrastruktur yang tidak memadai, minimnya koordinasi antara aktor, dan adanya antagonisme antara aktor menjadi penghambat realisasi target di kedua wilayah KEK ini.

---

In 2019, the realization of Sei Mangkei's investment target was only around IDR 5.46 trillion out of a total requirement of IDR 128.10 trillion, while the realization of Tanjung Lesung's investment target was only around IDR 300 billion out of a total requirement of IDR 96.60 trillion. This thesis aims to identify and analyze the problems that are hindering the realization of investment and employment targets in Sei Mangkei SEZ and Tanjung Lesung SEZ using Collaborative Governance theory by focusing on interactions between the National SEZ Council, Regional Council, and Business Entities/Administrator. The method used in this thesis is a qualitative research method using previous research as the primary data source. There are three findings in this thesis, namely related to inadequate infrastructure, lack of coordination between actors, and the existence of antagonism between actors which hinders the realization of targets in these two SEZ regions."

"Tanjung Lesung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus zona pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat 2 (dua) permasalahan di Tanjung Lesung yaitu regulasi dan infrastruktur wilayah. Penelitian ini memfokuskan pada kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Teori yang digunakan untuk menganalisis kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah teori daya saing destinasi yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum siap berdaya saing karena memiliki permasalahan utama yaitu infrastruktur wilayah khususnya pembebasan lahan. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Daerah perlu segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan perlunya insentif daerah dalam bentuk Peraturan Derah untuk menarik minat investor agar Tanjung Lesung siap berdaya saing.

---

Tanjung Lesung has been designated as a Special Economic Zone of tourism zone based on Government Regulation No.26 of 2012. Since established as Special Economic Zone, there are two problems in Tanjung Lesung that is regulation and regional infrastructure. This research focuses on the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone. The theory used to analyze the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone is a destination competitiveness theory developed by Ritchie and Crouch. This research uses qualitative method.The result showed that Tanjung Lesung Special Economic Zone is not ready to compete because the main problem that is regional infrastructure particularly land acquisition. Researcher suggest that the Federal and Local Governments need to immediately accelerate the development of regional infrastructure and the need for regional incentive in the form of Local Regulation to attract investors so that Tanjung Lesung Special Economic Zone ready to compete."

"Tujuan dari adanya pembangunan adalah membangun masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Adanya perbedaan potensi sumberdaya alam maupun manusia membuat adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Salah satu kasusnya adalah pada Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Tanjung Lesung terhadap perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penduduk masyarakat Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan unit analisis administratif yang terdiri dari 18 Desa berdasarkan jarak ibukota kecamatan yang sejauh 15 km dari KEK Tanjung Lesung dengan analisis spasial Overlay dan Query, serta analisis statistik Chi Square. Data yang digunakan berupa data sekunder 1 Shapefile penggunaan lahan Kabupaten Pandeglang Periode I, II dan III da, 2 Rata-Rata Pendapatan Keluarga per-desa Kabupaten Pandeglang Periode II dan III, 3 Mata Pencaharian Masyarakat per-desa Kabupaten Pandeglang Tahun Periode II dan III, 4 Shapefile Jaringan Jalan Kabupaten Pandeglang, dan 5 Tingkat pendidikan per-desa Periode II dan III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak adanya pembangunan KEK Tanjung Lesung baru dapat dirasakan pada wilayah yang memiliki jarak terdekat. Adanya perubahan lahan terbangun yang disebabkan karena adanya pembangunan KEK Tanjung Lesung memberikan dampak besar pula bagi aktivitas ekonomi dan kualitas penduduk di wilayah yang berjarak dekat dengan KEK Tanjung Lesung.

---

The purpose of the development is to build the community to achieve prosperity. Differences in the potential of natural and human resources make the inequality of economic development between regions. One case is in Pandeglang District. This study aims to analyze the impact of Tanjung Lesung Special Economic Zone KEK development on land use change and economic growth as well as the quality of Pandeglang Regency community. This study uses an administrative analysis unit consisting of 18 villages based on distance from the capital city of 15 km from KEK Tanjung Lesung with spatial analysis of Overlay and Query, and Chi Square statistical analysis. Data used in the form of secondary data 1 Shapefile land use Pandeglang District Period I, II and III da, 2 Average Revenue Family per village Pandeglang District Periods II and III, 3 Livelihoods Community per village District Pandeglang Period II and III, 4 Shapefile Road Network Pandeglang District, and 5 Level of education per village Period II and III. The results showed that the impact of the development of new Tanjung Lesung KEK can be felt in the region that has the closest distance. The existence of the change of land that was built due to the development of KEK Tanjung Lesung gave a big impact to the economic activity and the quality of the population in the area close to KEK Tanjung Lesung."

"Salah satu strategi dalam pengembangan ekonomi, mendorong investasi serta meningkatkan daya saing adalah pengembangan Special Economic Zone (SEZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK memfasilitasi kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, meningkatkan produktivitas masyarakat wilayah sekitar serta pemusatan kawasan ekonomi hingga daerah cepat tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh KEK di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi regional, baik terhadap wilayahnya serta terhadap Kabupaten/Kota di sekitarnya (spillover effect) dengan metode spasial ekonometrika yaitu Dynamic Spatial Durbin Model. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh KEK terhadap pertumbuhan wilayah hanya terdapat pada KEK Pariwisata sedangkan pada KEK Manufaktur belum berdampak signifikan. Pengaruh KEK pada pertumbuhan wilayah hanya pada jangka pendek. Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan adalah Pertumbuhan Wilayah sebelumnya, PMDN, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan PDRB. Sedangkan pada wilayah sekitar variabel yang berpengaruh adalah Pertumbuhan PDRB serta Informasi dan Komunikasi.

---

One of the strategies in economic development, encouraging investment and increasing competitiveness is the development of a Special Economic Zone (SEZ). (KEK). SEZs facilitate the region whose location has access to the global market, increases local productivity, and centralizes economic areas in fast-growing areas. The study aims to analyze the impact of SEZs in Indonesia on regional economic growth, both in its region and in its spillover effect with the method of spatial econometrics, dynamic spatial durbin model. The results of the study show that in Tourism SEZs, SEZ variables have a significant effect on regional economic growth, while in Manufacturing SEZs, SEZ variables do not have a significant effect. In general, SEZ is a short-term effect on regional economic growth. The significant control variables are Previous Regional Growth, Domestic Direct Investment (PMDN), Labor Force Participation Rate, Information and Communication Technology, Human Development Index (HDI), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth. Meanwhile, in the neighboring areas GRDP growth and Information and Communication Technology are significant variables."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis indikator process, output, dan outcome dari kebijakan insentif fiskal terhadap implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis mengapa belum semua kebijakan insentif fiskal untuk KEK belum dapat memaksimalkan implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung dilihat dari teori kebijakan publik dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan insentif fiskal KEK Tanjung Lesung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sudut pandang paradigma post positivisme dengan metode pengumpulan data jenis kualitatif. Berdasarkan analisis atas data yang sudah dikumpulkan tersebut, didapatkan dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Untuk kesimpulan pertama, implementasi kebijakan insentif fiskal dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung belum berjalan dapat dilihat dalam indikator process, output, dan outcome dalam pelaksanaan implementasi kebijakan insentif fiskal belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) atau Pelaku Usaha (PU). Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, kebijakan insentif fiskal yang diimplementasi dalam KEK secara keseluruhan belum dapat memaksimalkan KEK Tanjung Lesung hal ini dapat diuraikan dari faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan insentif fiskal dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terkait implementasi insentif fiskal yang belum tercapai dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung. Sementara itu, untuk saran kedua diharapkan pihak pengelola juga meningkatkan infrastruktur KEK Tanjung Lesung dan kompetensi masyarakat sekitar sehingga dapat menarik investor asing dan pelaku usaha untuk dapat menamakan modal di KEK Tanjung Lesung.

---

This undergraduate thesis research has two objectives. The first objective is to analyze the process, output, and outcome indicators of fiscal incentive policies towards the implementation of the Special Economic Zone (SEZ) development in Tanjung Lesung. The second objective is to analyze why not all fiscal incentive policies for SEZs have been able to maximize the implementation of SEZ development in Tanjung Lesung, based on public policy theory and its influence on the implementation of fiscal incentive policies for SEZs in Tanjung Lesung. This research adopts a qualitative approach from the perspective of post-positivism paradigm with qualitative data collection methods. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn as answers to the research questions. Regarding the first conclusion, the implementation of fiscal incentive policies in the development of Tanjung Lesung SEZ has not been fully utilized, as indicated by the process, output, and outcome indicators in the implementation of fiscal incentive policies not being fully utilized by the Development and Management Agency or Business Actors. Meanwhile, for the second conclusion, fiscal incentive policies implemented in SEZs as a whole have not been able to maximize Tanjung Lesung SEZ. This can be attributed to the factors influencing the implementation of fiscal incentive policies in the development of Tanjung Lesung SEZ. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is for the central and local governments to provide support for the implementation of unachieved fiscal incentives in the development of Tanjung Lesung SEZ. Meanwhile, the second recommendation is for the management to improve the infrastructure of Tanjung Lesung SEZ and enhance the competencies of the surrounding community, in order to attract foreign investors and business actors to invest in Tanjung Lesung SEZ."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan konstruksi , dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif dokumen sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones SEZ has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are Proposing and Setting, Development construction , and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection document so that the target of SEZ formation was not achieve Key words Policy Implementation, Special Economic Zone, Fiscal Incentive. "

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve."

"Pengembangan suatu wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus berpotensi memberikan dampak bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Dampak tersebut terjadi akibat adanya perubahan-perubahan dari adanya pengembangan kawasan. Akibatnya, masyarakat dapat merasakan ancaman dan gangguan. Masyarakat sebagai obyek pembangunan dituntut untuk mampu memiliki ketahanan agar tercapai sinergi pengembangan kawasan dengan pengembangan masyarakat. Kurangnya ketahanan pada masyarakat dapat menghilangkan kemampuan untuk dapat pulih dari gangguan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di daerahnya. Resiliensi sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk dapat bertahan, beradaptasi, dan pulih dari gangguan dan perubahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian resiliensi sosial masyarakat pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, mengetahui faktor prioritas, dan penerapan faktor prioritas dalam manajemen perubahan. Wawancara dan kuesioner digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini yang disebarkan kepada pakar dan responden yang telah ditentukan. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan 43 faktor yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian resiliensi sosial masyarakat dan 3 faktor yang menjadi faktor prioritas. Faktor prioritas tersebut kemudian dipetakan dalam kurva manajemen perubahan sehingga dapat diketahui strategi high level untuk mencapai resiliensi sosial masyarakat.

---

Development of a SEZ has the potential to have an impact on the community in it. These impacts occur due to changes from the development of the area, in the form of changes in the main regional industries and changes in the main livelihoods of the community. As a result, people can feel threats and disturbances. The community as the object of development is required to be able to have resilience in order to achieve a synergy between regional development and community development. Lack of resilience in the community can eliminate the ability to recover from disturbances and difficulty to adapt to changes that occur in their area. Social resilience is the ability of the community to be able to recover from disturbances and changes that occur. This study aims to identify and analyze social factors that influence the achievement of social resilience in the community in Special Economic Zones, finding the priority factors, and implementing priority factors in change management. Interviews and questionnaires were used as instruments in this study which were distributed to predetermined experts and respondents. From the research conducted, there are 43 factors that have an influence on the achievement of social resilience and 3 factors that become priority factors. The priority factors are then mapped in the change management curve so that high-level strategies can be identified to achieve social resilience."