Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Lutfiyah RizqullohProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Faktor Penentu Intensi Melakukan Whistleblowing System PadaAparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan Tahun 2018Anggaran dibidang kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehinggamemungkinkan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Whistleblowing system mampusecara efektif mengubah aktivitas tindakan tidak etis di organisasi. Penelitian inibertujuan mengetahui faktor penentu intensi melakukan whistleblowing system padaAparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan dengan melihat persepsi pegawaiterhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, perlindungan hukum whistleblower,sikap profesionalisme, pelaporan internal, pelaporan eksternal, anonim, dan hotline.Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain Cross Sectional, pengambilan sampelmenggunakan probability sampling dengan teknik proportionate random sampling.Responden penelitian sebanyak 98 orang dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, DirektoratJenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Direktorat Jenderal Kefarmasiandan Alat Kesehatan. Analisis data dilakukan dengan chi square dan regresi logistik. Hasilpenelitian mendapatkan bahwa intensi melakukan whistleblowing system pada pegawaiAparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan berhubungan dengan persepsi pegawaiterhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, sikap profesionalisme, perlindunganhukum whistleblower, pelaporan internal, dan hotline. Persepsi pegawai terhadappelaporan eksternal dan anonim tidak berhubungan dengan intensi melakukanwhistleblowing system pada pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan.Sebaiknya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan reformasi pelaporandari website menjadi aplikasi WBS Kemenkes untuk memberikan kemudahan dalammengakses dan penggunaan, serta membuat Standard Operating Procedure SOP perlindungan hukum whistleblower untuk memperjelas perlindungan whistleblower.Kata kunci:Whistleblowing system, perlindungan hukum, whistleblower, sikap profesionalisme,pelaporan internal

---

ABSTRACTName Lutfiyah RizqullohStudy Program Public HealthTitle Determinants of the Intention of Conducting a Whistleblowing Systemin the State Civil Apparatus at the Ministry of Health of 2018In the health budget from year to year has increased allowing for the occurrence of thecrime of corruption. Whistleblowing system capable of effectively revamp the unethicalactions of the activities in the organization. The presence of this research aims to knowthe determinants of intention whistleblowing system at State Civil Apparatus of in theMinistry of Health to look at the perception of employees on organizational commitment,organizational culture, protection whistleblower, an attitude of professionalism, internalreporting, external reporting, anonymous, and hotlines. Through quantitative approachwith the design using Cross Sectional, sampling using a probability sampling techniquewith proportionate random sampling. The respondents of the research as much as 98people at the Directorate General of Health Services, The Development andEmpowerment of Human Resources for Health, Directorate General of Disease Controland Prevention, and the Directorate General of Pharmaceutical and Health tools with dataanalysis using chi square and logistic regression. The results obtained that intentionwhistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in the Ministry ofHealth is related to employee perception of organizational commitment, organizationalculture, an attitude of professionalism, protection whistleblowers, internal reporting, andhotlines. Employee perceptions of external and anonymous reporting are not related tothe intention of whistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in theMinistry of Health. We recommend that the Inspectorate General of the Ministry ofHealth reform the reporting from the website into the application of WBS Kemenkes togive ease of access and usage and make Standard Operating Procedure to legal protectionwhistleblowers to clarify the protection of whistleblowers.Key words Whistleblowing system, legal protection, whistleblower, professionalism attitude,internal reporting"

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris  pengaruh pengungkapan ESG dan whistleblowing system terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah perusahaan yang memiliki CEO Power yang tinggi akan memperkuat hubungan pengungkapan ESG dan whistleblowing system terhadap nilai perusahaan. Dengan mengambil 45 perusahaan non-keuangan di Indonesia sebagai sampel penelitian di tahun 2015-2017, penelitian ini diuji dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan perusahaan yang memiliki CEO Power yang tinggi akan memperkuat hubungan antara pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan secara marjinal. Sedangkan pengungkapan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan perusahaan yang memilki CEO Power yang tinggi akan memperkuat hubungan antara pengungkapan whistleblowing system terhadap nilai perusahaan.

---

This study aims to prove empirically the effect of ESG and whistleblowing systems disclosure on firm value. This study also aims to prove empirically whether companies that have high CEO Power will strengthen the relationship of ESG and whistleblowing systems disclosure towards firm value. By taking 45 non-financial companies from Indonesia as research samples in 2015-2017, this study was tested by panel data regression method. The results show that ESG disclosure had a negative effect on firm value and companies that had high CEO Power would strengthen the relationship between ESG disclosure towards firm values marginally. While whistleblowing systems disclosure has a positive effect on firm value and companies with high CEO Power will strengthen the relationship between whistleblowing system disclosure towards firm value."

"ABSTRAKPeran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat diharapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun banyak kecurangan dan berbagaipraktik pelanggaran etika dan hukum yang mengakibatkan kerugian negara tidak berhasil diungkap oleh APIP, melainkan diungkap oleh pihak luar organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh level penalaran moral dan konflik peran terhadap perilaku whistleblowing APIP. Dengan menggunakan desainfaktorial 2x2 antarsubjek, eksperimen yang melibatkan 102 mahasiswa magister akuntansi, menemukan bahwa APIP dengan level penalaran moral yang tinggi memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level penalaran moral yang rendah. APIP dalam kondisi konflik peran terbukti memiliki perilaku whistleblowing lebih rendah dibandingkan APIP dalam kondisi tidak ada konflik peran. APIP dengan level penalaran moral tinggi dan tidak ada konflik peran memiliki perilaku whistlblowing lebih tinggi dibandingkan dengan APIP dengan level moral rendah dan ada kondisi konflik peran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku whistleblowing APIP dengan level penalaran moral yang tinggi tidak berbeda signifikan dalam kondisi tidak ada konflik peran atau dalam kondisi tidak ada konflik peran."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Whistleblowing System (WBS) pada PT XYZ dengan membandingkan antara kebijakan Whistleblowing System yang diungkapkan perusahaan dengan Pedoman Whistleblowing System yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta kesesuaian antara implementasinya di dalam lingkungan dan aktivitas perusahaan dengan apa yang telah diungkapkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kebijakan WBS yang diungkapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan panduan KNKG, akan tetapi Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan dan Insentif Bagi Pelapor belum diterapkan oleh perusahaan. Departemen Human Capital dan Internal Audit menjelaskan bahwa pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan telah dilakukan dalam bentuk pelatihan budaya dan value perusahaan serta beranggapan bahwa secara tidak langsung, WBS sudah termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut karyawan diluar departemen penggerak utama WBS (Internal Audit dan Human Capital), pelatihan berkelanjutan yang khusus mengenai WBS harus tetap dilakukan, diluar pelatihan budaya perusahaan. Selain itu para karyawan juga merasa perlu adanya penambahan saluran pelaporan berupa aplikasi khusus yang mudah dipahami dan digunakan.

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) at PT XYZ by comparing the Whistleblowing System policy disclosed by the company with the Whistleblowing System Guidelines provided by the National Committee on Governance Policy (KNKG) and the appropriateness of its implementation in the company's business activities with what has been disclosed. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The results of the study show that in general the WBS policies disclosed by the company are in compliance with the KNKG guidelines, but the Continuing Education Training and Incentives for Whistleblowers have not been implemented by the company. The Human Capital and Internal Audit Departments explained that ongoing training and sosialization had been carried out in the form of corporate culture and values training and assumed that WBS was included indirectly. Meanwhile, according to employees outside the WBS prime mover departments (Internal Audit and Human Capital), continuous training specific to WBS must still be carried out, apart from corporate culture training. In addition, employees also consider the need for additional channels for reporting in the form of special application that are easy to understand and use."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan mekanisme hubungan antara whistleblowing system dan sistem pengawasan internal pemerintah di Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan pengawasan internal. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian ini menemukan perbaikan saluran pengaduan secara prosedural melalui whistleblowing system mengarah pada penguatan sistem pengawasan internal, tetapi penempatan unit pengelola whistleblowing system di Direktorat Jenderal Pajak perlu ditinjau kembali dan sarana-sarana pendukung seperti help desk, metode sosialisasi, dan ketersediaan support group bagi whistleblowers perlu diperbaiki.

---

This qualitative study describes the linkage mechanism of whistle blowing system and government's internal control system in Directorate General of Tax in improving internal control. Data have been collected from in-depth interviews, studying related published documents, and observation. This research finds that reform in whistle blowing system leads to strengthening of internal control system. However, the positioning of unit in charge of whistle blowing system in Directorate General of Tax needs to be reviewed. Moreover, supporting facilities such as help desk, socialization methods, and support group availability for whistleblowers need to be improved."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah whistleblowing system dan kode etik berpengaruh terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan, dan apakah dewan komisaris dan komite audit dapat memperkuat pengaruh whistleblowing system dan kode etik terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan. Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi tahun 2012-2016. Metode penelitian menggunakan analisis regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan, sementara kode etik berpengaruh negatif terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan. Dewan komisaris yang berkualitas dapat memperkuat pengaruh whistleblowing system terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan, namun tidak memperkuat pengaruh kode etik terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan. Sementara itu, komite audit yang berkualitas tidak dapat memperkuat pengaruh whistleblowing system dan kode etik terhadap jumlah kasus fraud yang dilaporkan. Disarankan dewan komisaris untuk melaksanakan peran pengawasannya dengan efektif dalam rangka meningkatkan efektifitas whistleblowing system.

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether the whistleblowing system and code of ethics affect the number of reported fraud cases, and whether the board of commissioners and the audit committee can strengthen the influence of whistleblowing systems and codes of conduct on the number of reported fraud cases. In testing the hypothesis, this study uses a sample of banking company data listed on the Indonesia Stock Exchange with the observation period of 2012 2016. The research method used panel regression analysis. The results showed that the whistleblowing system had a positive effect on the number of reported fraud cases, while the code of ethics had a negative effect on the number of reported fraud cases. A qualified board of commissioners may strengthen whistleblowing influence on the number of reported fraud cases, but do not reinforce the effect of the code on the number of reported fraud cases. Meanwhile, qualified audit committees can not reinforce the influence of whistleblowing systems and codes of conduct on the number of reported fraud cases. It is recommended that the board of commissioners perform their supervisory role effectively in order to improve the effectiveness of the whistleblowing system."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Whistleblowing Management System di Lembaga XYZ menggunakan framework ISO 37002:2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Whistleblowing Management System XYZ telah sesuai secara menyeluruh pada dua klausul dan telah sesuai sebagian sehingga memerlukan peningkatan pada lima klausul lainnya jika dibandingkan dengan framework ISO 37002:2021. Klausul yang perlu ditingkatkan diantaranya klausul kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi dan evaluasi kinerja. Diharapkan penelitian ini dapat membantu XYZ meningkatkan tata kelola Whistleblowing Management System melalui penguatan kebijakan dan pedoman serta penguatan dari sisi pegawasan dan komunikasi internal.

---

This study aims to evaluate the implementation of the Whistleblowing Management System at XYZ Institution using the ISO 37002:2021 framework. This research uses a qualitative descriptive research method with a case study approach. The results indicate that the Whistleblowing Management System at XYZ is compliant with two clauses but requires improvements in five other clauses according to the ISO 37002:2021 framework. The clauses needing improvement include leadership, planning, support, operations, and performance evaluation. This research will contribute to the enhancement of XYZ's Whistleblowing Management System governance through the fortification of policies and guidelines, coupled with the reinforcement of oversight and internal communication mechanisms."

"Auditor internal merupakan pihak yang diharapkan dapat mendeteksi fraud dalam organisasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi fraud adalah whistleblowing system (WBS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui best practices WBS dan mengusulkan langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank Indonesia dalam menerapkannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan studi survey melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 15 (lima belas) hal penting dalam best practices WBS pada organisasi yang melaksanakannya, yang dapat dirangkum menjadi 3 (tiga) elemen pelaksanaan WBS yaitu komitmen, sistem dan struktur. Dalam menerapkan WBS, Bank Indonesia perlu memastikan terpenuhinya seluruh elemen pelaksanaan WBS tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank Indonesia adalah dengan melakukan gap analysis, perancangan WBS dan penerapan WBS (tahap pra penerapan, penerapan dan paska penerapan). Berdasarkan gap analysis terhadap pemenuhan elemen pelaksanaan WBS, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia saat ini telah memiliki sebagian dari elemen pelaksanaan WBS.

---

Internal auditor is expected to detect fraud within the organization. One method that can be used to detect fraud is whistleblowing system (WBS). The objectives of this study are to understand WBS best practices and to recommend activities that can be done by Bank Indonesia in order to implement WBS. The methods used are literature studies and survey studies through interviews. The study concluded that there are 15 (fifteen) important matters of WBS best practices, which can be summarized into 3 (three) elements of WBS implementation, namely commitment, systems and structures. In applying the WBS, Bank Indonesia needs to ensure the fulfillment of all elements of WBS implementation. The steps can be done by Bank Indonesia are to perform a gap analysis, design and implementation of WBS (pre-implementation, implementation and post-implementation phase). Based on the gap analysis, it can be concluded that Bank Indonesia has had part of the elements of WBS implementation."

"[ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjabarkan efektivitas whistleblowing sebagai upayapemberantasan korupsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktorsosiologi hukum yang ada di Indonesia. Analisa faktor-faktor sosiologi hukumuntuk mengukur efektivitas whistleblowing, penulisan ini menggunakanpemikiran dari William M Evan mengenai efektivitas hukum. Penulisan inimenggunakan metode kajian kepustakaan melalui penelusuran data sekunder yangberkaitan dengan fokus penulisan. Penulisan ini menyimpulkan bahwa faktorfaktor sosiologi hukum yang ada di Indonesia kurang mendukung perlindungan dan kurang mendorong masyarakat untuk menjadi whistleblower. Adanya kondisi ini menyebabkan whistleblowing menjadi sulit untuk berjalan dengan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

---

ABSTRACTThis paper is designed to describe the effectiveness of the whistleblowing in aeffort to eradicate corruption in Indonesia, by considerasing the factors ofsociology of law in Indonesia. Analysis of the factors in the sociology of law tomeasure the effectiveness of whistleblowing, this paper uses William M Evanthought about the effectiveness of law. This paper is using library researchthrough the search secondary data relating the focus of paper. This paperconcludes that the factors of sociology of law in Indonesia is less support and lessprotection to encourage people to be a whistleblowers. The existence of theseconditions cause whistleblowing becomes difficult to operate effectively in combating corruption in Indonesia. , This paper is designed to describe the effectiveness of the whistleblowing in aeffort to eradicate corruption in Indonesia, by considerasing the factors ofsociology of law in Indonesia. Analysis of the factors in the sociology of law tomeasure the effectiveness of whistleblowing, this paper uses William M Evanthought about the effectiveness of law. This paper is using library researchthrough the search secondary data relating the focus of paper. This paperconcludes that the factors of sociology of law in Indonesia is less support and lessprotection to encourage people to be a whistleblowers. The existence of theseconditions cause whistleblowing becomes difficult to operate effectively in combating corruption in Indonesia. ]"