Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mempunyai peranan penting dan dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional melalui penyediaan akses sumber dana bagi pihak yang membutuhkan sekaligus memberikan peluang alternatif investasi bagi masyarakat yang memiliki dana. Seiring dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa pinjam peminjam uang berbasis teknologi informasi, hal tersebut telah memberikan peluang meningkatnya risiko terjadinya berbagai kejahatan bidang keuangan, termasuk risiko digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah merupakan bagian dari program anti pencucian uang pada sektor jasa keuangan. Sebagai subjek yang dikategorikan sebagai industri keuangan non bank, dasar pengaturan prinsip mengenal nasabah bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pedoman program anti pencucian uang memuat beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan identifikasi dan verifikasi nasabah termasuk penerapan prinsip customer due diligence CDD yang sejalan dengan rekomendasi FATF melalui pendekatan berbasis risiko. Dari aspek regulasi, prinsip mengenal nasabah telah membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan lingkup substansi pengaturannya. Dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

Peer to peer lending plays an important role and contribute to the national development and economy through the provision of access to financial resources for the parties in need as well as provide alternative investment opportunities for people who have the funds. Along with the increasing complexity of peer to peer lending products and services, it has provided an increased risk of occurrence of various crimes in the financial sector, including risks of being used as means and or targets of money laundering crime. Know your customer principles is part of anti money laundering program in the financial services sector. As a subject categorized as a non bank financial industry, know your customer principles in peer to peer lending refers to the provisions stipulated by the Financial Services Authority regulated in the POJK No. 12 POJK.01 2017 on Implementation of Anti Money Laundering and Counterterrorism Prevention Program in the Financial Services Sector. The anti money laundering guidelines contain some policies and procedures related to customer identification and verification including the application of customer due diligence CDD principles that are consistent with FATF recommendations through a risk based approach. From the aspect of regulation, know your customer principles have brought legal consequences related to the scope of the substance of the arrangement. In the discussion of this thesis, the author uses the normative research methods."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dengan skema Peer to Peer Lending. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk Peer to Peer Lending, skema transaksi Peer to Peer Lending, serta perbandingan pengaturan tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk mencegah terjadinya pencucian uang pada Platform Peer to Peer Lending di Indonesia, Inggris dan China. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana pengaturan penerapan Prinsip Pengguna Jasa dalam Peer to Peer Lending yang ada dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam rangka mencegah Peer to Peer Lending dijadikan sarana pencucian uang serta untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diamanatkan dalam POJK No. 12/POJK.01/2017. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan pengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk Peer to Peer Lending dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 belum mampu mengakomodir penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa secara elektronik dan belum dapat menerapkan program anti pencucian uang.

---

This thesis discusses about the implementation of Know Your Customer Principle in borrowing and borrowing system based on information technology with Peer to Peer Lending scheme. In this thesis will be discussed about the implementation of the Principles of Knowing Service Users for Peer to Peer Lending, Peer to Peer Lending transaction scheme, as well as the role of rules on Know Your Customer Principles to prevent money laundering on the Peer to Peer Lending Platform in Indonesia, England, and China. The purpose of writing this thesis is to understand how the implementation of the Principles of Service Users in Peer to Peer Lending in POJK No. 77 POJK.01 2016 in order to prevent Peer to Peer Lending from being used as a money laundering and to implement anti money laundering and terrorism financing programs mandated in POJK No. 12 POJK.01 2017. This research is in the form of juridical normative research using descriptive comparative research type. The result of this study is that the regulation concerning the Know Your Customer Principle for Peer to Peer Lending in POJK No. 77 POJK.01 2016 has not been able to accommodate the implementation of Know Your Customer Principles electronically and has not been able to implement anti money laundering programs."

"Isu terkait misstatement pelaporan keuangan perusahaan saat ini menjadi perbincangan hangat para pemangku kepentingan yang diindikasikan dengan adanya restatement laporan keuangan. Salah satu tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan untuk para pemangku kepentingan bebas dari kesalahan dan sesuai dengan standar. Dewan Komisaris harus memiliki board capital berupa pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang relevan untuk menjalankan tugasnya agar tidak terjadi misstatement dalam laporan keuangan. Penilitian ini dilakukan untuk mengkaji board capital Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selama periode tahun 2012 hingga 2020. Pemilihan obyek penelitian berdasarkan adanya kasus restatement laporan keuangannya akibat adanya misstatement. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan data Laporan Tahunan perusahaan yang dapat diakses dari website dan sumber data publik lainnya. Penelitian juga melakukan analisis dengan membandingkan dengan board capital yang dimiliki Board of Directors Singapore Airlines dan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kompetensi pendidikan akuntansi dan keuangan anggota Dewan Komisaris merupakan faktor yang sangat penting dalam pencegahan misstatement dan restatement laporan keuangan.

---

ssues related to the Company's financial reporting misstatement are currently a hot topic of discussion among stakeholders, which is indicated by the restatement of financial statements. One of the objectives of Good Corporate Governance is to ensure that the financial statements presented to stakeholders are error-free and in accordance with standards. The Board of Commissioners must have board capital in the form of relevant education, experience and training to carry out their duties so that there are no misstatements in the financial statements. This research was conducted to examine the board capital of the Board of Commissioners of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. during the period from 2012 to 2020. The selection of the research object was based on the existence of a financial statement restatement case due to a misstatement. The research method uses qualitative methods in the form of case studies using companies’ Annual Report data that can be accessed from websites and other public data sources. The study also conducted an analysis by comparing the board capital of the Board of Directors of Singapore Airlines and the Board of Commissioners of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. The results of the study indicated that the educational competence background of accounting and finance members of the Board of Commissioners is a very important factor in preventing misstatement and restatement of financial statements.

"

"Indonesia merupakan negera dengan penerimaan terbesar dari pajak, salah satunya pajak atas orang pribadi maka dari pada itu Compliance Risk Management diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak pada September 2019 dengan tujuan meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko yang merupakan reformasi perpajakan dalam membangun profil kepatuhan yang lebih baik.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management di Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jakarta dengan mengunakan teori Mazmanian dan Sabatier dan menganalisis strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mensukseskan penerapan Compliance Risk Management di Jakarta. Peneliti mengunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma pos-positivisme. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management. lmplementasi Compliance Risk Management dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kinerja staf Account Receivable yang ada di Kantor Pelayanan Pajak  dalam menentukan risiko, kekurangan pada implementasi ini adalah kurangnya staf di unit Compliance Risk Management dalam menyusun logaritma sistem yang lebih efektif. Hasil penelitian terkait strategi yang dilakukan dalam mensukseskan penerapan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Unit Compliance Risk Management melakukan percepatan persebaran sosialisasi dengan sistem shareknowledge yaitu dengan cara mengambil sampel dari masing – masing Kantor Pelayanan Pajak sebagai responen yang nantinya akan dibagikan ke seluruh staf terkait di unit masing -  masing, selain itu juga dengan menanamkan visi dan misi perubahan paradigma di seluruh Direktorat Jenderal Pajak. Namun kekurangan dari hal ini adalah tidak adanya mandatori sehingga masih ada beberapa staf yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan share knowledge.

---

Indonesia is the country with the largest tax revenues, one of which is tax on individuals, so Compliance Risk Management was implemented at the Directorate General of Taxes in September 2019 with the aim of increasing supervision of risk-based taxpayer compliance, which is tax reform in building a better compliance profile. The purpose of this study is to analyze the implementation of Compliance Risk Management at the Directorate General of Taxes in increasing taxpayer compliance in Jakarta by using Mazmanian and Sabatier theory and analyzing the Directorate General of Tax's strategy in the successful implementation of Compliance Risk Management in Jakarta. Researchers used qualitative methods and adopted the positivism paradigm. Based on the results of the analysis through data collection conducted using literature studies and in-depth interviews with informants, it can be concluded that with the Compliance Risk Management. Implementation of Compliance Risk Management can help the Directorate General of Taxes to handle Taxpayers more equitably and transparently, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will realize a new compliance paradigm for the Directorate General of Taxes namely sustainable compliance that implements Compliance Risk Management conducted at the Directorate General of Taxes can improve the performance of Account Receivable staff in the Tax Service Office in determining risk, the lack of this implementation is the lack of staff in the Compliance Risk Management unit in developing a more effective system logarithm. The results of the research related to the strategy carried out in the successful implementation of the Directorate General of Tax Compliance Risk Management Unit accelerate the dissemination of information dissemination using the shareknowledge system by taking samples from each Tax Service Office as a response that will later be shared with all relevant staff in each unit - respectively, but also by instilling a vision and mission of paradigm shift in the entire Directorate General of Taxes. But the drawback of this is the absence of a mandatory so there are still some staff who do not carry out their obligations in conducting knowledge sharing."

"Risiko dan ketidakpastian dalam kegiatan pemboran merupakan suatu hal yang lumrah dihadapi di industri hulu migas. Tidak diantisipasinya risiko akan berakibat fatal pada biaya pemboran. Kesiapan aspek material tangible oleh KKKS (Owner Company) adalah suatu keharusan dan menjadi faktor pertimbangan utama jadi atau tidaknya proyek. Pemboran tidak bisa dimulai atau dilanjutkan ke tahap trayek berikutnya, ketika material tidak tersedia dalam kuantitas yang mencukupi. Perusahaan harus menjamin ketersediaan material dengan tetap memperhatikan faktor keekonomian dan finansial dalam sudut pandang proses bisnis SCM (Supply Chain Management): Pengelolaan persediaan. Penelitian dilakukan terhadap 12 jenis material tangible utama, dalam rentang waktu 2 tahun (2018-2019), mencakup 33 sumur bor (7 eksplorasi dan 26 eksploitasi), berdasarkan 4 parameter data primer sebagai informasi historis berupa jumlah: Persediaan, permintaan, pembelian, dan pemakaian. Kerangka berpikir yang digunakan dalam analisis risiko ini mengacu pada ISO 31000 Supply Chain Risk Management (SCRM). Analisis risiko dilakukan secara kuantitif dengan bantuan Crystal Ball^®[1] untuk memperoleh nilai perkiraan risiko serta melakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh, sehingga dapat dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan risiko pada tingkatan yang dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan utama adalah Casing 9.5/8 in. Simulasi model optimasi dapat meningkatkan probabilitas tercapainya kondisi persediaan sehat hingga 78,19%. Dengan menerapkan faktor koreksi sebesar 8,33% terhadap keputusan pembelian secara keseluruhan, sehingga kondisi persediaan sehat dengan toleransi risiko sebesar 10% dari nilai persediaan dapat tercapai.

---

The risks and uncertainties in gas well drilling activity are common in upstream oil & gas industry. The non-anticipated risk will be fatal to the drilling costs. Readiness of Tangible material aspect by PSC’s (Owner Company) is a must and becoming major consideration factor to the project do or not. Drilling can’t be started or continue to the next trajectory, when the material is not available on sufficient quantity, without ignoring quality. The company must guarantee the availability of material by taking into economic and financial factors in perspective of SCM (Supply Chain Management) business processes: Inventory management.

The research was carried out on 12 main tangible material items, in a span of 2 years (2018-2019), including 33 wellbores (7 explorations and 26 exploitations), based on 4 primary data parameters as historical information of quantity: Initial, requirement, purchasing, and usage. The thinking framework used in this risk analysis refers to ISO 31000 Supply Chain Risk Management (SCRM). Risk analysis used quantitatively method with Crystal Ball^® to get the risk forecasting and sensitivity analysis indicating risk priority of the most decisive variable, so that various efforts can be implemented to reducing the risk at a tolerable level.

The results show that the most dominant factor is 9.5/8-inch Casing. Optimization model can increase the probability of health stock achieved up to 78.19%. With implementing correction factor by 8.33% towards purchase decision in overall, so that the health stock condition with 10% risk tolerance of inventory value can be achieved."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada UangTeman sebagai salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Pada studi kasus UangTeman, Penulis meneliti penerapan manajemen berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, serta SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai manajemen risiko pada LPMUBTI menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimanakah penerapan manajemen risiko di UangTeman terkait dengan perlindungan hukum bagi UangTeman dan Penggunanya. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, serta tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian yang didapat adalah penerapan manajemen risiko di LPMUBTI masih mengacu pada manajemen risiko di industri perbankan. Oleh karena itu, OJK perlu membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai manajemen risiko pada LPMUBTI, serta perlu dilakukan pengembangan terhadap manajemen risiko yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk melindungi Penyelenggara serta Pengguna layanan.

---

This thesis discusses the implementation of risk management in financial technology types of Peer-to-Peer Lending, with case studies about implementation of risk management at UangTeman as one of the P2P Lending company. In the case study at UangTeman, the author examines the implementation of risk management at UangTeman based on POJK Number 77/POJK.01/2016 on Peer-to-Peer Lending service, POJK Number 1/ POJK.05/2015 on Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, and SEOJK Number 18/SEOJK.02/2017 on Information Technology Governance and Risk Management of Information Technology in Peer-to-Peer Lending. The formulation of the problem of this research are, how regulations are related regarding the risk management in Peer-to-Peer Lending according to Indonesian laws, and how about the implementation of risk management at UangTeman related to legal protection for UangTeman and the users. The research method is analytical description. The data used is secondary data, which is supported by the results of interview. The results of the research obtained that the implementation of risk management in P2P Lending is still referring to risk management in the banking industry. Therefore, OJK need to make a specific regulation regarding risk management at Peer-to-Peer Lending, it is also necessary to develop risk management in Peer-to-Peer Lending company to protect the company, lenders, and borrowers."

"Perkembangan pesat layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga membawa risiko tinggi seperti masalah kredit macet. Tidak adanya sistem pertukaran data yang wajib untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah mengakibatkan peningkatan risiko gagal bayar dari peminjam, berbeda dengan sektor perbankan. Sistem pertukaran data konsumen akan membantu Perusahaan Fintech untuk mendeteksi debitur macet, dan untuk mengurangi risiko kredit macet. Adapun dengan demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertukaran data konsumen di sektor jasa keuangan, (2) bagaimana implementasi pertukaran data konsumen antara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. (3) pertukaran data konsumen yang tepat bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Metode Peneilitan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Alat pengumpulan data adalah data sekunder berupa studi kepustakaan dengan didukung oleh wawancara. Dengan menerapkan penelitian hukum menggunakan pendekatan normatif, dan komparatif. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sektor jasa keuangan memiliki dua adalah dua entitas pertukaran konsumen yang diatur oleh Otoritas Jasa. Meskipun ada dua entitas pertukaran data, pada praktiknya mayoritas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menggunakan entitias swasta..Dengan demikian pertukaran data konsumen yang paling cocok untuk pinjaman adalah LIPIP

---

The rapid development of Peer-to-Peer Lending Fintech also brings problem such as the high risk of the nonperforming loan. The absence of mandatory data exchange system has resulted in an increased risk of default from borrowers. Unlike the banking sector, where there are mandatory, there is no mandatory exchange information of consumer data between peer-to-peer lending Fintech companies. The consumer data exchange system would help Fintech Company to detect bad debtor, and to mitigate the risk of the nonperforming loan. This undergraduate thesis explores there main issues: (1) how consumer data sharing in Financial sector especially for Peer-to-Peer Lending Financial Technology consumer is regulated, and (2) how the implementation of consumer data exchange. (3) which is consumer data sharing is suitable for peer-to-peer lending Fintech companies.  By applying the normative legal research using the statute, and comparative approach and support by interview this undergraduate conclude that are two consumer exchange entities : (1) sistem Layanan Informasi Kreditur (SLIK), under Financial Service Authority (OJK). (2) Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), under private entities, and consumer data exchange is regulated in several provision such as the Financial Service Authority (OJK) Law, Banking law, and also financial regulation. Even though there are two data exchange entities, in practice the majority of Peer-to-Peer Lending Financial Technology are using LPIP and non-using SLIK. The reason is SLIK seen as more tightly regulated, that can hinder growth or even losing business edge from other financial industry. Thus the most suitable consumer data exchange for lending is LPIP"

"Dalam proyek pembangunan PLTU 10.000 MW, risiko atau ketidakpastian yangm muncul di dalam proyek tersebut terdapat pada setiap tahapan proses EPC mulai dari tahap engineering, procurement, construction sampai dengan tahapan testing/commissioning yang menimbulkan pengaruh signifikan dalam kinerja biaya. Setelah dilakukan kajian dan risiko didapatkan risiko dominan yaitu sering terjadinya re-design engineering, perubahan kondisi cuaca pada fase construction. Pada proses dummy didapatkan faktor dominan risiko kurang pengalaman Partner dalam menangani proyek sejenis dan kurangnya informasi tentang perusahaan vendor. Pemodelan risiko didapatkan mean pada skala interval -2,5% < sd < 0%, artinya kinerja biaya proyek pada kondisi kecenderungan rendah atau dengan realisasi RAP aktual melebihi RAP rencana.

---

In a 10,000 MW power plant construction projects, risks or uncertainties arise in the project are included on each stage of the EPC process starting from the engineering, procurement and construction up to the stage of testing / commissioning are also factors that influence the risk of project performance. After doing the study and of risk that influence the cost performance of the EPC contractor on the construction, the dominant risk are the frequent occurrence of re-engineering design phase and changes in weather conditions at the construction phase. The dummy process on statistical model also found the dominant risk in the factor of partner inexperience in handling similar projects and the lack of information about the company's vendors. From the obtained mean risk modeling scenarios on a scale interval -2.5% "

"Aktivitas peer to peer lending memiliki akses yang sangat luas, risiko yang dapat terjadi pada kegiatan peer to peer lending adalah menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mengurangi dampak bencana atas risiko tersebut, Penyelenggara peer to peer lending harus menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko dengan menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara efektif dan memadai yang terdiri dari lima pilar, yaitu pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, serta sumber daya manusia dan pelatihan. Pada skripsi ini, Penulis akan membahas mengenai pengaturan dan implementasi manajemen risiko melalui Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta contoh implementasinya pada Platform X. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan mengenai regulatory technology dan countermeasures belum sepenuhnya teregulasi secara efektif serta Platform X belum dapat mengimplementasikan manajemen risiko terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sepenuhnya secara efektif. Penulis berharap Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk peraturan mengenai persyaratan minimum regulatory technology dan peraturan yang mewajibkan Penyelenggara untuk melakukan pembatasan transaksi terhadap negara berisiko tinggi untuk kegiatan countermeasures. Selain itu, Penulis memberi saran kepada Platform X untuk memenuhi seluruh pilar Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

---

Peer to peer lending activities have very broad access, the risk that can occur in peer to peer lending activities is to become a means of money laundering and financing terrorism. To reduce the impact of disasters on this risk, peer to peer lending providers must implement a risk management framework process by implementing an effective and adequate Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program which consists of five pillars, namely active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners, policies and procedures, internal control, management information systems, as well as human resources and training. In this thesis, Author will discuss the regulation and implementation of risk management through the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program and examples of its implementation on Platform X. This research is normative juridical with a descriptive-analytical research typology supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusion of this study is that regulations regarding regulatory technology and countermeasures have not been fully regulated effectively and Platform X has not been able to implement risk management related to the anti money laundering and prevention of terrorism financing fully effectively. Author hopes that the Financial Services Authority can establish regulations regarding minimum regulatory technology requirements and regulations that require Providers to restrict transactions in high-risk countries for countermeasures activities. In addition, Author advises Platform X to fulfill all pillars of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas manajemen terhadap kebijakan keuangan dan investasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Kebijakan keuangan diukur dengan nilai leverage ratio dan dividend payout ratio, sedangkan kebijakan investasai diukur dengan tingkat investasi perusahaan. Variabel independent penelitian ini adalah ukuran tim manajemen, gelar MBA pada presiden direktur, jabatan langsung presiden direktur, struktur organisasi perusahaan, dan jumlah direktur yang juga menjabat di perusahaan lain. Sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan, usia perusahaan, lembaga penunjang perusahaan, nilai Tobin?s Q, nilai ROA, dan total stock return. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan keuangan dan investasi perusahaan.

---

This reaserch analyze the impact of quality management toward finance and investment policy in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2010-2014. Financial policy measured by leverage ratio and dividend payout ratio. Investment policy measured by level of investment. Independent variables of this reaserch are the size of the management team, MBA degree at the president director, office of the president director directly, organizational structure, and the number of directors who also served in other companies. Control variables are the size of the company, aged company, corporate support institutions, the value of Tobin's Q, ROA, and the total stock return. The results showed the quality of the management have a positive significant impact with company's financial and investment policies."