Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama :Nancy Bumbunan M SiraitProgram Studi :Kajian Administrasi Rumah SakitJudul :Implementasi Tata Kelola Badan Layanan Umum di 3 RSBhayangkara PolriPembimbing :Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH.Badan Layanan Umum BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kepolisian NegaraRepublik Indonesia selaku lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penegakanhukum, menjalankan reformasi birokrasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya yangdilaksanakan oleh RS Bhayangkara kepada masyarakat menjadi bagian yang terintegrasidari reformasi birokrasi Polri. Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2005 serta PerkapNomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit diLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai titik tolakpembentukan Satker BLU di lingkungan Polri Rumkit Bhayangkara . Tujuan penelitianini untuk menganalisa implementasi kebijakan tata kelola Badan Layanan Umum diRumah Sakit Bhayangkara Polri.Penelitian dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengankepala rumah sakit dari perwakilan 3 RS yaitu RS Bhayangkara Tk. II Sartika AsihBandung, RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu, dan RS Bhayangkara Tk IV SespimaCiputat,dan pembina layanan kesehatan Kepolisian Pusat, perwakilan DitjenPerbendaharaan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Yankes KementerianKesehatan, dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancaramendalam dan observasi telaah dokumen Dan didapatkan hasil bahwa Rumah SakitBhayangkara Polri yang sudah BLU memberikan efek positif, dimana RS menjadi lebihfleksibel untuk mengembangkan layanannya, sehingga terjadi peningkatan pendapatanrumah sakit, implementasi tata kelola BLU di RS Bhayangkara telah berjalan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada telaah dokumenmasih ditemukan beberapa ketidaklengkapan berupa bukti evaluasi dari pelaksanaankegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupundewan pengawas, PPK-BLU yang diterapkan di RS Bhayangkara sesuai dengan UUNomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 20 ayat 3, dan implementasi tatakelola BLU Di RS Bhayangkara menurut 10 unsur yang terkait secara garis besar sudahberjalan baik sesuai dengan asas BLU.Hal-hal yang harus dipersiapkan RS Bhayangkara untuk menjadi BLU yaitumeningkatkan layanan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit,melakukan persiapan seperti persyaratan substantif, teknis, dan adminitratif seperti yangtercantum pada PP Nomor 23 tahun 2005 pada pasal 4, memberi pemahaman danedukasi kepada seluruh personil rumah sakit akan pelaksanaan BLU di Rumah SakitBhayangkara Polri.Kata kunci : Badan Layanan Umum, RS Bhayangkara Polri, implementasi, tata kelola

---

ABSTRACTName Nancy Bumbunan M SiraitStudy Program Kajian Administrasi Rumah SakitTitle Implementation of Public Service Agency Management at 3Bhayangkara Polri HospitalCounsellor Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH.Public Service Agency BLU is a government agency established to provide services to thepublic in the form of providing goods and or services sold without prioritizing profit andin carrying out its activities based on efficiency and productivity principles. The Police ofthe Republic of Indonesia as an institution in charge of enforcing the law, carrying outbureaucratic reforms in the field of health services especially implemented by BhayangkaraHospital to the community become an integrated part of the reform of the policebureaucracy. With the issuance of Government Regulation of the Republic of IndonesiaNumber 23 Year 2005 and Regulation of Chief of Police Number 3 Year 2010 on HospitalFinancial Management System in the Police Environment of the Republic of Indonesia isthe starting point of the formation of BLU Work Unit within Polri RumkitBhayangkara .The purpose of this research is to analyze the implementation of governancepolicy of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital.The study was conducted through secondary data analysis and in depth interviews with thehead of the hospital from a representative of 3 RS, Bhayangkara Tk. II Sartika AsihBandung, Bhayangkara Hospital Tk. III Bengkulu and Bhayangkara Tk IV Sespima CiputatHospital, and the Central Police healthcare supervisor, the Directorate General of Treasuryat the Ministry of Finance, the Directorate General of Yankes of the Ministry of Health, andrepresentatives of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. Thisresearch used qualitative method through in depth interview technique and observation ofdocument review And it was found that Bhayangkara Polri Hospital which has BLU givepositive effect, where the hospital become more flexible to develop its service, so that thereis an increase of hospital 39 s income, the implementation of BLU governance in BhayangkaraHospital has been run in accordance with the provisions of the laws and principlesapplicable to the BLU. Although in the document review still found some incompleteness inthe form of evidences of evaluation of the implementation of monitoring and evaluationactivities conducted by internal supervisors and supervisory boards, PPK BLU applied inBhayangkara Hospital in accordance with laws and regulations as in Law No. 44 of 2009about hospitals in article 20, paragraph 3, and implementation of BLU governance InBhayangkara Hospital according to 10 related elements in outline has been running well inaccordance with the principle of BLU.The things that must be prepared by Bhayangkara Hospital to become BLU is to improvethe service, so that there is an increase of hospital income, perform preparation such assubstantive, technical, and administrative requirements as stated in PP No. 23 year 2005 onarticle 4, giving understanding and education to all hospital personnel will implement theFinancial Management of Public Service Board at Bhayangkara Polri HospitalKeywords Public Service Agency BLU , Bhayangkara Polri Hospital, implementation"

"ABSTRAKHUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU, LINGKUNGAN KERJA DANKOMPENSASI JASA PELAYANAN DENGAN KEPUASAN KERJAPERAWATDI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018Sulaeman Mardiati Najib Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit, Fakultas KesehatanMasyarakat, Universitas Indonesia Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas KesehatanMasyarakat, Universitas IndonesiaEmail : safat98@gmail.comBerdasarkan hasil studi pendahuluan yang di lakukan di RSUD Kota Mataramtahun 2017 lebih dari 50 perawat merasakan kurang puas, hal ini dikhawatirkanmempengaruhi kinerja. Penelitian ini merupakan studi kasus denganpendekatan potong lintang untuk menganalisis hubungan antara karakteristikindividu, lingkungan kerja, kompensasi jasa pelayanan dengan kepuasankerja perawat. Jumlah responden sebanyak 290 orang yang memenuhi kriteriainklusi dan eklusi. Data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan informanWadir Umum dan Keuangan,Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan, KepalaBidang Keperawatan, Kepala Bagian Umum, Ketua Komite Keperawatan, KepalaRuangan dan 5 orang perawat. Hasil studi menunjukkan terdapat hubungan antarakarakteristik individu, lingkungan kerja, kompensasi jasa pelayanan dengankepuasan kerja perawat. Kepuasan kerja perawat perlu ditingkatkan lagi denganmemperhatikan lingkungan kerja yang baik, karakteristik individu dankompensasi jasa pelayanan. Lingkungan kerja dengan risiko tinggi diharapkanmenjadi bagian dari penilaian jenjang karir dan remunerasi.Kata kunci : kepuasan kerja perawat, karakteristik individu, lingkungankerja, kompensasi jasa pelayanan,

---

ABSTRACTTPOSTGRADUATE PROGRAM FACULTY OF PUBLIC HEALTH SCIENCEUNIVERSITAS INDONESIAThesis, July 2018Name SulaemanStudy Program Master of Hospital AdministrationTitle The Relationship between Individual Characteristics,Work Place Environment and Merit Compensation andNurses rsquo Work Satisfaction in Public Hospital of MataramCity in 2018Supervisor Dr. drg. Mardiati Najib, M.S.Based on previous study in Mataram hospital in 2017 the worksatisfaction among nurses was found low and need to be prevented from affectingperformance.. This case study was using cross sectional design to analyzerelationship of individual characteristics, work place environment and servicemerit compensation with satisfaction. Number of respondent was 290 andqualitative approach to support findings infolved the General and Finance ViceDirector, Medical Services and Nursing Vice Director, The Head of NursingDepartment, The Head of Nursing Committee and five nurses as informants. Theresult showed that there was a significant relationship between indidividualcharacteristics, work environment, merit compenasation with satisfaction p"

"Tesis ini membahas tentang kelayakan rujukan oleh bidan Puskesmas Poned Kota di RSUD Pirngadi Medan Tahun 2012. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh kasus rujukan yang dirujuk ke RSUD Pirngadi berjumlah 136 kasus rujukan, dan dilengkapi dengan informasi dari 17 orang bidan di 6 Puskesmas Poned. Data primer diambil dengan wawancara menggunakan kuesioner, daftar ceklist dan data sekunder menggunakan data rekam medis RSUD Pirngadi Medan. Ada 75,7% kasus rujukan persalinan yang layak dirujuk dan 24,3% kasus rujukan persalinan yang tidak layak dirujuk.

---

This study analyzed the referral feasibility by Poned Health Centres midwives in Pirngadi Medan Hospital in 2012. This is a quantitative research using cross sectional design. Sample in this study are all referral cases referred to Pirngadi Hospital 136 cases and supplemented by information from 17 midwives in 6 Poned Health Centre. Data used a questionnaire, checklist, and medical record. There were 75,7% of the cases referred to decent referral and 24,3% of cases referral is not feasible referenced."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis rujukan rawat jalan kasus non spesialistik di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer berupa wawancara mendalam, dan data sekunder dengan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya memiliki rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik yang optimal yaitu sebesar 0 , hal ini disebabkan karena dokter di kedua puskesmas memiliki kesadaran tinggi untuk memberikan rujukan sesuai indikasi, dan terdapat feedback dari BPJS terkait dengan capaian rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik. Dokter di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik serta memiliki lama kerja sebagai dokter yang cukup panjang. Jumlah dokter di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya masih belum cukup sesuai dengan analisis beban kerja. Pelatihan dibutuhkan oleh dokter non PNS. Peralatan di kedua puskesmas masih kurang lengkap. Obat di kedua puskesmas sudah lengkap namun terkadang terjadi kekosongan obat.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze non specialist referral cases at Beji Puskesmas and Puskesmas Depok Jaya.This study uses a qualitative approach, by using secondary data from primary care and in depth interviews. The results of this study found that Puskesmas Beji and Puskesmas Depok Jaya have good non specialist referral ratio, which is 0 . This due to doctors in both puskesmas have high awareness to give referrals according to patient rsquo s diagnosis, and there is Feedback from BPJS related to the achievement of non specialist referral ratio. Doctors at Puskesmas Beji and Puskesmas Depok Jaya have good skills and knowledge, and have long working period as a doctors. Amount of doctors at Puskesmas Beji and Puskesmas Depok Jaya is still not ideal.Training is required by non civil servant physicians. Equipment at both puskesmas is still incomplete. The medicine in both puskesmas is complete but sometimes the medicine vacuum occurs. "

"ABSTRAKIndonesia menurut Geografi, geologi, hidrologi dan demografi merupakan negara yang rawan bencana baik dari bencana alam, non alam hingga faktor manusia. Salah satupermasalahan akibat bencana adalah pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit. Masalahutama dari rumah sakit ketika terjadi bencana yaitu keberadaan kesiapan structural, nonstrukturalhingga kapasitas fungsional banyak yang tak berfungsi. Pan American HealthOrganization PAHO dan World Health Organization WHO telah mengembangkanHospital Safety Index HSI yang merupakan tools internasional dimana telah divalidasiuntuk penilaian standar dan perbandingan keselamatan rumah sakit . Tujuan penelitianini adalah mengetahui kesiapan siagaan rumah sakit di wilayah kota/kabupaten Cirebon kabupaten Indramayu dalam menghadapi bencana. Penelitian ini menggunakan desaindeskriptif dengan metode semi kuantitatif. Populasi yang diambil adalah 5 RSUD dikota/kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Data yang digunakan adalah dataprimer yang berasal dari tools HSI dengan metode wawancara, observasi serta checklistdan data sekunder berupa penelaahan dokumen serta arsip serta data lainnya dari internet.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa RSUD A mendapat skor 0,57, RSUD Bskor 0,76, RSUD C skor 0,70, RSUD D skor 0,79 dan RSUD E skor 0,41. Hasil yangdiperoleh tersebut menyatakan bahwa sebanyak 3 rumah sakit yakni RSUD B, C dan Dmasuk kategori siap siaga ketika keadaan darurat sementara 2 rumah sakit lainnya yaituRSUD A dan E perlu untuk perbaikan dalam jangka pendek agar kondisinya sama.

---

ABSTRACT Indonesia according to Geography, geology, hydrology and demography is a disaster pronecountry both from natural disasters, non natural and human factors. One of theproblems caused by disasters is health services including hospitals. The main problem ofhospitals in the event of a disaster is the existence of structural, non structural readinessto functional capacities that do not work. The Pan American Health Organization PAHO and the World Health Organization WHO have developed the Hospital Safety Index HSI which is an international tool that has been validated for standard assessment andhospital safety comparison. The purpose of this research is to know the preparedness ofhospital in Cirebon Indramayu district in the face of disaster. This research usesdescriptive design with semi quantitative method. Population taken is 5 RSUD in town regency of Cirebon and Regency of Indramayu. The data used are primary data derivedfrom HSI tools with the method of interviewing, observation and checklist and secondarydata in the form of review documents and archives and other data from the internet. Basedon the results obtained that RSUD A got a score of 0.57, RSUD B score 0.76, RSUD Cscore of 0.70, RSUD D score 0.79 and RSUD E score of 0.41. The result obtained statesthat as many as 3 hospitals, RSUD B, C and D are categorized as standby whenemergency while 2 other hospitals that are RSUD A and E need for improvement in theshort term so that the condition is same."

"Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporate governance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktik berbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman, yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan & pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU di Kementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi & evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment, peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai. Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya.

---

A hospital as an institution needs to implement good corporate governance and good clinical governance to improve service quality continuously. Public Service Agency (BLU) is a government agency established in order to provide services to the community in the form of supply of goods and/or services being sold without profit and doing activities based on the principles of efficiency and productivity. The government realized the needs for flexibility in healthy business practices of various institution, so it has issued Government Regulation No. 23, 2005 (PP 23/2005) of the Financial Management BLU and allow its application to be implemented in a variety of government agencies including the hospitals. The purpose of this research is to evaluate governance at four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali.

The result of this study in four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali showed that there are differences in the implementation. These include differences in achievement of the completeness document on good corporate governance as well as governance requirements documents as well as differences in the 4 (four) elements of governance from PP 23/2005 that includes 12 (twelve) related factors of Donabedian and Glickman’s scheme which are corporate culture, BLU establishment, hospital by laws, strategic planning & business plan budget, service development, procurement of goods and services, service standards, tariffs, management officer, remuneration, staffing, training and supervision.

This research suggested the need for improved understanding of work force management officer, the quality of guidance and supervision, the establishment of specialized managers in BLU in Ministry of Health, the establishment of an integrated team involving all stakeholders. Improvements needed in change organizational culture, BLU’s hospital selection & evaluation, BLU's institutional requirements, reward & punishment system, clear rules and strategic plan & business plan budget. Appropriate public policy to determine the success of a country in achieving its objectives is needed."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) syariah dan indikator mutu wajib syariah merupakan inti pelayanan pasien di rumah sakit syariah. Standar pelayanan ini harus dipenuhi sesuai target pencapaian. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai syariah yang berdampak terhadap implementasi standar pelayanan syariah. Penelitian ini menggunakan mix methode dengan data kuantitatif yang dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Model) dan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah pada pelaksana di RS Nur Hidayah telah terinternalisasi dengan baik dan berdampak terhadap implementasi standar pelayanan syariah. Internalisasi nilai-nilai syariah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu budaya organisasi yang dibentuk dari strategi organisasi dan kepemimpinan spiritual sedangkan faktor internal pelaksana berupa motivasi dan altruistik mempunyai pengaruh yang tidak terlalu kuat. Perlu disusun strategi untuk kualifikasi rekrutmen sumber daya insani dan peran serta seluruh level manajemen untuk berkontribusi dalam internalisasi nilai-nilai syariah.

---

Sharia Minimum Service Standards (SPM) and Sharia Compulsory Quality Indicators are the core services of patients at the Sharia Hospital. The service standards must be attained to the achievement target. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the internalization of Islamic values that had an impact on the implementation of sharia service standards. This study used a mix methods with quantitative data analyzed using SEM (Structural Equation Model) and qualitative data.

The results of the study indicated that Islamic values in the implementers of Nur Hidayah Hospital have been internalized well and have an impact on the implementation of sharia service standards. Internalization of Islamic values was strongly influenced by external factors i.e organizational culture that was formed by organizational strategy and spiritual leadership. The internal factors of implementers such as motivation and altruistic had a little influence. Strategies need to be formulated for human resource recruitment qualifications and the participation of all levels management to contribute to the internalization of Islamic values."

"Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 adalah rumah sakit berbentuk kapal yang dalam pelaksanaan operasionalnya membutuhkan tata kelola rumah sakit. Konsep tata kelola rumah sakit yang digunakan merujuk kepada Permenkes No. 33 tahun 2023 sebagai rujukan utama seluruh pelaku rumah sakit kapal/apung Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep dan tata kelola RS Apung Nusa Waluya 2 dan implementasinya atas Permenkes No. 33 tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk menemukan konsep tata kelola RS Apung Nusa Waluya 2. Hasil penelitian menunjukkan RS Apung Nusa Waluya 2 secara regulasi memenuhi standar perundang-undangan, di aspek lain hampir menyerupai tata kelola rumah sakit di daratan. Faktor yang menjadi pembanding antara lain regulasi, good governance, bentuk pelayanan, SDM, sarpras, pendanaan, dan patient safety. Usulan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah terkait pendokumentasian dan penyusunan  panduan tata kelola rs apung.

---

The Nusa Waluya 2 Floating Hospital is a ship-shaped hospital whose operational implementation requires hospital management. The hospital governance concept used refers to Minister of Health Regulation no. 33 year 2023 as the main reference for all floating hospital executant. The objective of this research is to get the information of the concept and the governance of the Nusa Waluya 2 Floating Hospital and its implementation of Minister of Health Regulation No. 33 of 2023. This qualitative study adopts a case study approach to discover the concept of governance of the Nusa Waluya Floating Hospital 2. The research finding is that the Nusa Waluya 2 Floating Hospital already in accordance to regulatory standards, in other aspects it almost resembles land-hospital governance. Contributing factors related to regulations, good governance, forms of service, human resources, infrastructure, funding, and patient safety. The proposed follow-up actions that can be carried out are related to documentation and preparation of floating hospital management guidelines."

"ABSTRAKTesis ini memberikan solusi bagaimana penerapan manajemen risiko di Rumah Sakit ABC. Tujuannya adalah untuk memahami desain manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi, kemudian mendapatkan hasil desain yang akan diimplementasikan. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa Rumah Sakit ABC menghadapi 12 risiko utama yang dikategorikan berdasarkan tingkat orang yang bertanggung jawab. Temuan lainnya adalah sumber daya manusia memiliki tingkat kesadaran risiko yang rendah serta manajemen risiko yang diterapkan belum sepenuhnya terintegrasi dengan setiap aspek signifikan masih dipisahkan. Rekomendasi berfokus pada membangun kesadaran risiko dan menerapkan manajemen risiko terintegrasi.

---

ABSTRACTThis thesis intends to provide solution of how the implementation of risk management at ABC Hospital is. Its objectives are getting understanding of effective and integrated design of risk management then getting the results of the design to be implemented. Author used case study approach. Result shows that ABC Hospital faces 12 key risks categorized by level of responsible person. Other findings are human resources have low level of risk awareness as well as risk management implemented hasn't been fully integrated with each significant aspects are still being separated. Recommendation focuses on building risk awareness and implementing integrated risk management."