Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" Kota Jayapura merupakan Ibu Kota dari Provinsi Papua yang rawan konflik vertikal-horizontal dan konflik elit.Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan pencegahan konflikdi Kota Jayapura. Membahas bagaimana Pemerintah Kota Jayapura menurunkan Undang-undang No.7/2012 setelah Permendagri No.42/2015 untuk pencegahan konflik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Model Ambiguitas Konflik untuk Implementasi Kebijakan dari Matland 1995 . Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik di Kota Jayapura adalah akibat Ambiguitas Kebijakan dalam interpretasi tujuan dan alat kebijakan. Pemerintah Kota Jayapura menurunkan kebijakan dari pemerintah pusat secara simbolik dengan program dan alokasi dana. Instrumen yang digunakan untuk mengelola OPD dan pemangku kepentingan adalah instrumen kapasitas. Keberhasilan kebijakan pencegahan konflik didukung alat otoritas dari TNI/Polri, sehingga stabilitas sosial dan politik di Kota Jayapura terjaga untuk pembangunan. Pemerintahan kota dapat bersinergi dengan pemerintahan adat dalam mengelola konflik ditingkat sosial. Permasalahan implementasi kebijakan adalah kurang menjawab permasalahan mendasar orang asli Papua.

---

Jayapura city is the capital of Papua Province, prone to vertical horizontalconflicts, and conflicts of elites. The focus of this study is to analyze conflict prevention policies in Jayapura City. To elaborate how the government of Jayapura City adopts Law Nr.7 2012 and MOHA Decree Nr.42 2015. This qualitative research uses the Ambiguity Conflict Model of Policy Implementation by Matland 1995 . The researcher suggests that conflict in Jayapura City is the outcome of Policy Ambiguity in interpreting goals and instrument of policies. The city government of Jayapura implements the central governments rsquo policy symbolically in forms of program and budget earmarking. The instrument used to manage the city governance and stakeholders is the capacity instrument. Success of conflict prevention policy is supported by authoritative instruments from the military police, resulting the maintenance of social and political stability in Jayapura City needed for development. The city government is able to synergize with the indigenous governance in managing conflict at the social level. Problems of policy implementation are the inability to answer the basic needs of Indigenous Papuans. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perumusan kebijakan publik penanganan konflik sosial pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Belum efektifnya undang-undang tersebut, dan didorong oleh eskalasi konflik sosial yang terus meningkat membuat pemerintah mengeluarkan terobosan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam menangani konflik sosial. Kompleksitas isu konflik sosial dan dinamikanya memerlukan penanganan yang komprehensif. Desain kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan akan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan.Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konflik sosial sebagai sebuah masalah publik didefinisikan dan bagaimana ide kebijakan dirumuskan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu kompleksitas konflik sosial diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh eksekutif secara terbatas dengan alasan urgenitas dan keterbatasan waktu dan melalui instrumen kebijakan berupa Instruksi Presiden agar dapat segera dilaksanakan. Pembuat kebijakan menganggap kompleksitas konflik sosial di Indonesia terkait masalah politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya dimana setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental. Beberapa alternatif yang dirumuskan sebagai solusi penanganan konflik sosial adalah melalui adanya keterpaduan unsur terkait, penyelesaian akar masalah, penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, Kepala Daerah sebagai penanggung jawab keamanan di daerah, respon cepat dan pembentukan early warning system, serta peningkatan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi.

---

ABSTRAKThis research discusses the formulation of policies to handle social conflict after the issuance of Law No. 7 of 2012 about The Handling of Social Conflict. The ineffectiveness of the law, and driven by the escalation of social conflict that continuous to increase make the government issued a policy breakthrough that can be used as guidelines for implementation in addressing social conflicts. The complexity of the issues and dynamics of social conflict requires a comprehensive treatment. Design policies made by the policy makers will greatly affect the effectiveness of the policy.The purpose of this research was to examine how social conflict as a public problem is defined and formulated. By using qualitative methods, this research resulted in several important findings : the complexity of social conflict that has translated into a policy formulated by the executive are limited by reason of emergency, time constraints and with the policy instrument through a presidential instruction, so the policy can be implemented immediately. Policy makers assume the complexity of social conflict in Indonesia related with the political issues, economics, law, ethnicity, and culture in which every conflict has a strong local character. Some alternatives are formulated as a solution to handling social conflict: through the integration of relevant elements, the completion of the root problem, the preparation and implementation of action plans, every head of region have the responsibility to keep secure in their area, quick response and the establishment of an early warning system, as well as improving the effectiveness of the monitoring and evaluation system."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan pembinaan teritorial TNI AD yang telah diterapkan di Kota Bandung untuk pencegahan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembinaan teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/Kota Bandung dengan menggunakan teori Grindle (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dan metode kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan teritorial telah berjalan dengan optimal. Kebijakan yang dibuat pada tingkat strategis telah diimplementasikan dengan baik, begitu juga keputusan pada tingkat operasional. Implementasi kebijakan ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan, antara lain TNI AD, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk menciptakan suasana yang damai dan tenteram. Komunikasi yang intens antar lembaga stakeholder dan penguasaan wilayah oleh Babinsa telah meningkatkan kepercayaan masyarakat, melebihi target yang diharapkan. Implementasi pencegahan konflik sosial di lapangan dengan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama yang dilakukan bersama dengan unsur Forkopimcam dan Forkopimda juga telah terjalin dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melaksanakan program pembinaan yang melibatkan masyarakat dan memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembinaan teritorial secara berkelanjutan.

---

This research analyzes the territorial development policy of the Indonesian Army (TNI AD) that has been implemented in Bandung City to prevent social conflicts. The aim of this study is to analyze the implementation of the territorial development policy of the Indonesian Army for the prevention of social conflicts in Kodim 0618/Bandung City using Grindle’s theory (2017). This research uses a post-positivist approach and qualitative methods, with data collected through interviews and literature studies. The analysis results show that the implementation of the territorial development policy has been optimal. Policies made at the strategic level have been well implemented, as have decisions at the operational level. The implementation of this policy involves several stakeholders, including the Indonesian Army, the Police, the Local Government, and the community, who work together to create a peaceful and serene atmosphere. Intensive communication between stakeholder institutions and territorial control by Babinsa has increased public trust, exceeding the expected targets. The implementation of social conflict prevention in the field through synergy, collaboration, and cooperation with Forkopimcam and Forkopimda elements has also been well established. This study suggests implementing development programs involving the community and strengthening the planning, implementation, and evaluation of territorial development programs on an ongoing basis."

"Kota Ternate sebagai Kota Kepulauan di Provinsi Maluku utara yang rentan terhadap konflik sosial dikarenakan pernah mengalami konflik horizontal pada tahun 1999-2000. Tingginya intensitas konflik / pertikaian antar warga / pemuda yang terjadi di Kelurahan Mangga Dua dan Toboko pada tahun 2012-2013 menjadikan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat yang tidak kondusif dan berdampak terhadap lambannya proses kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah yang mengakibatkan lemahnya ketahanan daerah. Pemerintah membentuk FKDM berdasarkan Permendagrii nomor 12 tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan tujuan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial dijelaskan bahwa Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Sedangkan Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan data, informasi serta mewawancarai delapan orang informen terdiri dari Keanggotaan FKDM Kota Ternate antara lain Agung Prasojo Anggota Pembinan, Halil Hi Ibrahim wakil perguruan tinggi selaku Ketua FKDM Kota Ternate, Pdt. Abram Uggu anggota FKDM dari tokoh agama, Johan wahyudi anggota FKDM unsur Kepolisian, Aswan Lampa anggota FKDM dari tokoh pemuda, Iksan Ahmad Camat Ternate Selatan, Mochtar Lurah Mangga Dua dan Mahmud Hi. Ibrahim Lurah Toboko. Penyelesaian konflik akan terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang mewujudkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusa-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan, maka Peran FKDM bukanlah bentuk pranata sosial yang dapat menjalankan tingkatan intervensi transformasi konflik seperti Peace making (menciptakan perdamaian), Peace keeping (menjaga perdamaian), Conflict management (pengelolaan konfli) dalam bentuk Negosiasi, Mediasi, Penyelesaian jalur hukum (judicial settlement), arbitrase, dan workshop pemecahan masalah dan Peace building (pembangunan perdamaian) yang merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan rekonsiliasi seluruh pihak bertikai. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di mangga dua dan toboko kota ternate disebabkan oleh faktor pendorong struktural. Dimana pengaruh minuman keras, pengangguran, rendanya pendidikan dan mudahnya terpovokasi dengan isu serta solidaritas yang kuat diatara kelompokop membuat pemuda sering terlibat dalam konflik yang disertai dengan tindakan kekerasan. Pencegahan konflik yang dilakukan oleh FKDM dengan meminimalisir faktor determinan, malakukan untuk hidup damai dan mejauhi kekerasan menunjukkan bahwa konflik di Ternate mengalami penurunan namun masih saja terlihat banyak minuman keras yang masuk disebabkan tidak optimal pengawasan serta tindakan tegas kepada penjual. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh FKDM dengan melakukan konsiliasi, tindakan paksaan oleh aparat dan detente sangat baik dalam menyelesaikan konflik namun dibutuhkan peningkatan koordinasi dari FKDM dan aparat terkait sehingga penyelesaian konflik berjalan maksimal.

---

Ternate city as the city of island in North Maluku Province is vulnerable to social conflict because there had been horizontal conflict in 1999-2000. The high intensity of conflict/ inter-society/youth brawl in Mangga Dua and Toboko administrative village during 2012-1013 made the atmosphere, security, order and peace of society hardly conducive and affected to the slow government policy process in regional development which result in weak regional resilience. Government formed FKDM based on Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 12 2006 on Early Public Vigilance Forum with the purpose to help government apparatus in serving security, peace and order of society through early prevention and detection of potential threat and disaster. In constitution Number 7 2012 on handling of social conflict explained that conflict handling is a series of systematic and organized activity. Conflict prevention is a series of activities conducted to prevent the conflict by improving the capacity of institution and early warning system. This study was conducted by using qualitative with descriptive approach and data collection, information and also interviewing eight informants from the members of FKDM, Ternate City. They are Agung Prasojo as member of training, Halil Hi Ibrahim the representative from University as the leader of FKDM Ternate City, Pdt. Abram Uggu member of FKDM from religious leader, Johan wahyudi member of FKDM from police, Aswan Lampa member of FKDM from youth leader, Iksan Ahmad district chief (Camat) of South Ternate, Mochtar head of administrative village (Lurah) of Mangga Dua dan Mahmud Hi. Ibrahim head of administrative village (Lurah) Toboko. The conflict resolution will be met through certain institutions which grow the pattern of discussion and decision making among the opposite sides so the role of FKDM is not as social institution to intervene conflict transformation such as Peacemaking (creating peace), Peace keeping (keeping peace), Conflict management (conflict management) in the form of negotiation, mediation, judicial settlement, arbitration and workshop of conflict resolving and Peace building which are processes to increase welfare, development, infrastructural development, and reconciliation among the actors. The result of the study showed that the conflict which happened in Mangga Dua and Toboko, Ternate City was caused by structural supporting factors. They are the effect of alcohol, unemployment, low education rate, easily provoked group and the strong community solidarity made the youth often involved in violent conflict. The conflict prevention which implemented by FKDM through minimizing the determinant factors, living the peaceful life and avoiding violent act showed the conflict in Ternate declining, in reality, there are still number of alcoholic beverages distribution which caused by lack of supervision and decisive action to the seller. The conflict resolution which implemented by FKDM through conciliation, coercive action by law enforcement officers and ... in resolving conflict but it is also needed to improve the coordination from FKDM and law enforcement officers so that the conflict resolution can run optimally."

"Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi dan meringankan beban pelaku usaha perhotelan baru di Kota Jayapura membuat kebijakan pembebasan Pajak Hotel terhadap hotel baru di Kota Jayapura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini menumbuhkan perekonomian di Kota Jayapura dan telah meringankan beban para pelaku usaha. Kemudian terdapat hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Jayapura yaitu tentang belum adanya regulasi turunan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel kepada Peraturan Walikota secara spesifik yang mengatur teknis kebijakan ini, kepatuhan hotel dalam memungut pajak hotel selama masa pemberlakuan kebijakan berlangsung, dan perbedaan opini antara pengusaha hotel dan Pemerintah Kota Jayapura dalam pemasangan sistem pengecekan pendapatan hotel.

---

The Government of Jayapura City attempted to promote economic growth and lessen the burden of the new hoteliers in the City of Jayapura through enforcing a Hotel Tax Exemption Policy for the new hotels in Jayapura City. This research used a descriptive qualitative method by collecting literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the policy has grown the economy and has relieved the burden on business actors. Furthermore, the obstacles faced by the government include the absence of further legalization of the policy from Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 concerning the Hotel Tax Policy on the Mayor Regulations that specifically oversee the technicality of the policy, hotel's compliance in paying taxes, and conflicting opinions between the business actors and the Government on the tax checking system at the hotel"

"ABSTRAKLatar penelitian ini didasarkan pada berbagai temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya berbagai pengaruh pada remaja dalam mengakses media massa. Dengan model Uses and Gratifications ingin dijawab pertanyaan 1 mengapa remaja terdorong mengakses program terpilih, dan 2 bagaimana manfaat yang diterima remaja dengan mengakses program terpilih. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif denganjenis penelitian eksplanatori. Program acara terpilih adalah You rsquo;re So Special radio lokal dan Papua Sehat televisi lokal di Kota Jayapura Propinsi Papua. Program pilihan ini berupa topik kesehatan reproduksi yakni topik fungsi alat reproduksi, penyakit menular seksual serta kehamilan tidak diinginkan. Total informannya adalah 48 orang.Disimpulkan pada penelitian ini bahwa khalayak remaja dalam menggunakan pelayanan sosial melalui program terpilih pada media massa lokal dalam pemenuhan kebutuhannya lebih berorientasi pada manfaat yang berfokus pada manfaat di periode jangka menengah dan jangka panjang. Terdapat sejumlah kecil manfaat praktis dalam periode jangka pendek yang didapatkan khalayak remaja dalam mengakses program terkait kesehatan reproduksi pada kedua media massa lokal di Kota Jayapura. Berdasarkan temuan mengenai manfaat dinyatakan terdapat tiga jenis tipologi yakni manfaat 1 masa depan, 2 informatif, dan 3 praktis dan tiga jenis tipologi dalam temuan dorongan yakni tipe dorongan 1 informatif, 2 kisah dan kata bijak, dan 3 tips.

---

ABSTRACTThis research background is based on the findings of previous researches which suggested a variety of influences on adolescents in accessing mass media. Using the Uses and Gratification model needs to answer questions 1 why teens are encouraged to access the selected program, and 2 how the benefits received by teens with access to the selected program. The research approach uses a qualitative approach to the type of explanatory research. The selected programs are You 39 re So Special local radio and Papua Sehat local television in Jayapura City, Papua Province. The topic of selected programs the reproductive health topics which are reproductive function topic, sexually transmitted diseases and unwanted pregnancies. Total informants are 48 people. It is concluded in this research that the teen audience in the use of social services through the selected program on the local mass media in fulfilling the needs are more oriented to the benefits that focus on the benefits in the period of mid term and long term. There are a small number of practical benefits in the short term period obtained teenage audience in accessing reproductive health related programs at both the local mass media in the City of Jayapura. Based on the findings regarding the benefits stated there are three types of typologies that benefit 1 of the future, 2 informative, and 3 practical and three types of typologies in the findings urge the type of motives 1 informative, 2 the story and wisdom words, and 3 tips."

"[ABSTRAKKonsep mengenai conflict prevention atau penecegahan konflik merupakankonsep yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya karakter konflik.Namun demikian, pencegahan konflik seringkali diabaikan dan tidak ditanggapidengan serius karena banyaknya keraguan yang muncul pada aktor-aktorinternasional dan negara sebagai pihak ketiga, terutama karena hasil akhir daripencegahan konflik yang tidak berwujud. Padahal, pencegahan konflik pentingsebab jika konflik sudah pecah menjadi konfrontasi terbuka dan telah melibatkanpenggunaan kekerasan, biaya dan upaya yang dibutuhkan untuk mengatasinyaakan jauh lebih besar, ditambah lagi jumlah korban serta kerugian moral danmateriil yang ditimbulkan juga sangat besar. Di sisi lain, banyak juga literaturyang menyuarakan pendapat positifnya terkait pencegahan konflik dan PBBsebagai organisasi internasional juga telah melakukan upaya-upaya untukpencegahan konflik. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan mengkaji literaturliteratur terkait pencegahan konflik untuk melihat dinamika perkembangan pencegahan konflik pasca-Perang Dingin.

---

ABSTRACTConflict prevention is seen as a concept that keeps evolving along with thecharacters of conflict. However, conflict prevention is often ignored and not takenseriously because there are many doubts from international actors and states as athird party, especially since the result of conflict prevention are intangible. As amatter of fact, conflict prevention is actually needed because if the conflict hadalready broken out into open confrontation and has involved violence, the costsand efforts required to overcome them will be much greater, moreover the numberof victims as well as the moral and material losses will be very large. On the otherhand, many literatures also expressed their positive view regarding conflictprevention and the UN as an international organization has also made efforts forconflict prevention. Therefore, this literature review will examine literatures on conflict prevention to look at the dynamics of the development of conflict prevention in the post-Cold War era. , Conflict prevention is seen as a concept that keeps evolving along with thecharacters of conflict. However, conflict prevention is often ignored and not takenseriously because there are many doubts from international actors and states as athird party, especially since the result of conflict prevention are intangible. As amatter of fact, conflict prevention is actually needed because if the conflict hadalready broken out into open confrontation and has involved violence, the costsand efforts required to overcome them will be much greater, moreover the numberof victims as well as the moral and material losses will be very large. On the otherhand, many literatures also expressed their positive view regarding conflictprevention and the UN as an international organization has also made efforts forconflict prevention. Therefore, this literature review will examine literatures on conflict prevention to look at the dynamics of the development of conflict prevention in the post-Cold War era. ]"

"Dalam rangka membangun sistem pencegahan korupsi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian KPK pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari nilai total dana asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan sebesar sekitar Rp 40 triliun pada 2014, dana yang berpotensi hilang akibat kecurangan bisa mencapai Rp 2 triliun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses implementasi Permenkes No.36 tahun 2015 di Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan wilayah Kota Tangerang dilihat dari 4 (empat) variabel implementasi sesuai teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelmentasi pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan Program JKN wilayah Kota Tangerang masih belum optimal. Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, fraud, jaminan kesehatan

---

Title : The Implementation of Regulation of Minister of Health of Republic of Indonesia Number 36 Year 2015 on Fraud Prevention in the Implementation of Health Insurance At National Social Security System in The Referral Health Facilities of Tangerang City in 2018 Academic Advisor : Prof. Dr. drg Jaslis Ilyas MPH In order to establish a corruption prevention system in the National Health Insurance Program (JKN), the Ministry of Health has issued a Regulation of the Minister of Health (Permenkes) No. 36 of 2015 concerning Fraud Prevention in the Implementation of the Health Insurance Program in the National Social Security System. The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK)revealed that from the total value of health insurance funds managed by BPJS Kesehatan amounting to around Rp 40 trillion in 2014, funds that could potentially be lost due to fraud could reach Rp 2 trillion.This study aims to find out and analyze the implementation process of Minister of Health Regulation No. 36 of 2015 in the Referral Health Facilities in the Tangerang City area seen from 4 (four)implementation variables from Edward III: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study used qualitative methods with in-depth interview techniques and documents review. The results showed that the implementation of Minister of Health Regulation No. 36 of 2016 in Referral Health Facilities, the fraud prevention system in the implementation of the Tangerang City JKN Program, was still not optimal. Analysis of communication variable showed that in the process of transmitting, stakeholders from non health sector has not been socialized. The implementor has not yet understood the clarity of information regarding supervision of the implementation of fraud prevention systems. In the resource variable there is a lack of quantity and quality of Human Resources as policy implementors. There are no regional regulations at the level of regional institutions that regulate JKN fraud in Referral Health Facilities at both the City and Provincial levels. From the disposition variable, it was found that there were differences in attitudes and tendencies in each stakeholder. There are no special incentives that encourage the implementation of regulations by implementors. On the other hand, the economic price of JKN tariffs that are deemed not appropriate seems to be a disincentive to be received by FKRTL when implementing Minister of Health Regulation No. 36 of 2015. The bureaucratic structure variables found that the internal SOP of Referral Health Facilities has not been effective and there has been no optimal coordination between Fraud prevention teams of Referral Health Facilitie and other stakeholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis efektivitas pemberdayaan personel Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dalam penanganan konflik pilkada di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bentuk pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Dalam upaya pengamanan pilkada harus melakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara benar dan efektif agar dapat mengantisipasi potensi-pontesi konflik. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu manajemen organisasi. Peran manajer atau pimpinan menjadi penting dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara efektif bila mampu memenuhi 6 dimensi yaitu kemampuan, kelancaran, konsultasi, kerja sama, membimbing, dan mendukung. Penelitian ini berbentuk penelitian studi kasus dengan mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Kaltim yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data yang dilakukan pengujian data secara triangulasi, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan refrensi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum adanya efektivitas dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur bila dilihat dari dimensi kemampuan, kelancaran, konsultasi, kerja sama, membimbing, dan mendukung. Dalam penanganan pengamanan pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur di provinsi Kalimantan Utara juga belum efektif dalam pelaksanaan.

---

This research aims to analyze effectiveness of empowerment East Kalimantan local police Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit in handling conflict of 2015 Election in North Kalimantan Province. This research also intends to look at the form of human resource empowerment done by East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit. In attempt to have a safe Election, human resource empowerment must be done correctly and effectively in order to anticipating potential conflicts. Human resource empowerment is one of the keys to success in a organizational management. The role of manager or leader becomes important in empowering human resource effectively if able to fulfill 6 dimesions; enabling, facilitating, consultating, collaborating, mentoring, and supporting. This research is conducted in the form of case study using a type of descriptive research with a qualitative approach. This research is focused on effectiveness of the empowerment of East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit located in East Kalimantan and North Kalimantan. Data for this research is collected by using non-probability sampling with purposive sampling method. This research is analyzed by doing data reduction, data presentation, data conclusions which done by triangulation data testing, analysing negative cases, dan using references. The result of this research concluded that there is no effectiveness yet in empowering human resource done by East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit if seen from capability, continuity, consultation, cooperation, guiding and supporting dimensions. The implementation of handling Regional Election for Governer and Vice Governor Candidates security is also not effective yet."

"[ABSTRAKPemerintah Kota Surabaya mempunyai pengaturan tanah yang unik dan tidak dijumpai di kota manapun di Indonesia dengan memberikan Surat Izin Pemakaian Tanah atau sering dikenal dengan ldquo Surat Hijau rdquo yang mendasari penarikan retribusi kepada masyarakat Pengaturan tanah tersebut di atas tanah negara dan sebagian lagi memang di sebagian tanah Aset Daerah Kota Surabaya sendiri Penelitian Kebijakan Penyelesaian Konflik Pertanahan di atas ldquo Surat Hijau rdquo di Kota Surabaya ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka Dalam perkembangannya masalah ldquo Surat Hijau rdquo telah menimbulkan berbagai macam konflik antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya Konflik ini timbul karena terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya dalam merujuk peraturan mengenai masalah penguasaan tanah Untuk itu diperlukan solusi yang saling menguntungkan antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

---

ABSTRACTThe Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya , The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ]"