Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKomunikasi terjadi dalam suatu konteks sosial dimana penafsiran, sikapdan penggunaan teknologi komunikasi pada suatu organisasi dibangun bersama dalam konteks sosial tersebut. Anggota organisasi memiliki keleluasaan dalam menginterpretasikan teknologi yang digunakan dimana interpretasi tersebut biasanya merupakan hasil dari konstruksi sosial. Pendekatan konstruksi sosial teknologi milik Pinch dan Bijker dan pengembangan milik Humphreys digunakan untuk menganalisis penggunaan teknologi dalam komunikasi organisasi pemerintah dengan menekankan pada dua elemen penting yaitu fleksibilitas interpretasi dan kelompok sosial relevan. Dari hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebuah teknologi yang sama digunakan oleh pengguna yang berada dalam kelompok sosial yang sama justru memiliki fleksibilitas untuk diinterpretasikan secara berbeda. Interpretasi aparatur pemerintah mengenai aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang digunakan dalam komunikasi organisasi sehari-hari terbentuk melalui pemahaman dan pengalaman menggunakan teknologi dalam praktek penyelesaian pekerjaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor kekuasaan dan struktural berperan untuk menunjukkan proses pembentukan makna pengunaan teknologi dalam komunikasi organisasi pemerintah.

---

ABSTRACTThe communication occurs in a social context in which the interpretation, attitude and the use of communication technology in an organization are constructed within that social context. The member of an organization has flexibility in interpreting the use of technology that such interpretation is usually the result of a social construction. The concept of Social Construction of Technology from Pinch and Bijker and its development that belongs to Humphreys are employed to analyze the use of technology at government organizational communications by emphasizing its two essential elements, interpretive flexibility, and relevant social groups. Through in-depth interview showed that the same technology used by users within the same of a relevant social group has the flexibility to be interpreted differently. The interpretation of government officers on Citizen Relation Management (CRM) application used in daily organizational communication is constructed through theunderstanding and experience of using technology in the practice of workcompletion. The findings of this study are power and structural factors play a role to show the process of shaping the meaning of technology use within government organizational communications."

"This book describes the implementation of green IT in various human and industrial domains. Consisting of four sections: “Development and Optimization of Green IT”, “Modelling and Experiments with Green IT Systems”, “Industry and Transport Green IT Systems”, “Social, Educational and Business Aspects of Green IT”, it presents results in two areas – the green components, networks, cloud and IoT systems and infrastructures; and the industry, business, social and education domains. It discusses hot topics such as programmable embedded and mobile systems, sustainable software and data centers, Internet servicing and cyber social computing, assurance cases and lightweight cryptography in context of green IT. Intended for university students, lecturers and researchers who are interested in power saving and sustainable computing, the book also appeals to engineers and managers of companies that develop and implement energy efficient IT applications."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intention to use teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan Kuesioner TAM yang digunakan untuk mengukur persepsi pegawai Kementerian Sosial dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan untuk menemukan hubungan antara faktor eksternal variabel independen dengan variabel dependen, yaitu Perceived Ease Of Use dan Perceived Usefullness berpengaruh langsung , serta pengaruhnya terhadap Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh tidak langsung dalam kerangka penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memengaruhi persepsi pegawai Kementerian Sosial terhadap Perceived Ease Of Use dan Perceived Usefullness, dan persepsi mereka berdampak pada Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi. Faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah Prior Experience, Education Level, Job Relevance, Trust, Autonomy, Subjective Norm dan Training. Penelitian ini hanya dilakukan di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sedang dalam proses Reformasi Birokrasi. Intention To Use disini dianggap mewakili terhadap penggunaan sebenarnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan kapabilitas organisasi. Implikasi yang diharapkan dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi, akan dapat mendukung peningkatan kapabilitas organisasi di Kementerian Sosial RI, sehingga organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan niat pegawai Kementerian Sosial RI dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam pekerjaannya. Dan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi. Peneliti berharap penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk peningkatan kapabilitas organisasi di organisasi publik lainnya.

---

ABSTRACT AbstractThe purpose of this paper is to analyze the influencing factors toward the intention to use information and communication technology in order to improve organizational capacity in the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia. This study used TAM questionnaire to collect data to measure the perceptions of Ministry of Social employees in the use of information and communication technology and to find the relationship between external factors independent variables with Perceived Ease Of Use And Perceived Usefullness direct influence , and the effect on the Intention To Use information and communication technology indirect influence within the research framework. The results of this study indicate that external factors influence the perceptions of Ministry of Social Affairs employees to Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use, and their perception has an impact on Intention To Use information and communication technology. The most influential external factors are Prior Experience, Education Level, Job Relevance, Trust, Autonomy, Subjective Norm and Training. This research is conducted in the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is in the process of Bureaucratic Reform. Intention to use here is considered to represent the actual use in the utilization of information and communication technology in order to increase the Organizational Capability. The expected implication by understanding the factors that influence the Intention To Use information and communication technology, will be able to support the improvement of organizational capability in the Ministry of Social Affairs, so that the organization can run effectively and efficiently. The results of this study are expected to provide information to improve the intention of Ministry of Social Affairs employees to use Information and Communication Technology optimally in their work. And to improve the organizational capability in the framework of Bureaucratic Reform. Researchers hope this research can also be used as a guide for improvement of organizational capability in other public organizations."

"Aplikasi komunikasi mobile telah diterima dan digunakan secara luas seiring dengan tingginya adopsi smartphone. Penelitian ini menjelaskan penerimaan teknologi komunikasi berbasis aplikasi berdasarkan perspektif bukan pengguna. Penerimaan teknologi komunikasi diamati berdasarkan 13 variabel yaitu (1) perlakuan/treatment berupa membaca review dan atau mencoba aplikasi, (2) norma subyektif, (3) perceived behavioral control, (4) perceived usefulness, (5) perceived ease of use, (6) perceived enjoyment, (7) perceived expressiveness, (8) perceived quality, (9) perceived usability, (10) perceived aesthetic, (11) sikap, (12) niat menggunakan dan (13) alasan. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan desain eksplanatoris sekuensial. Pengumpulan data dilakukan dengan eksperimen dan wawancara mendalam. Eksperimen melibatkan 80 partisipan non-pengguna yang terbagi menjadi empat kelompok perlakuan yaitu (1) membaca review aplikasi, (2) mencoba aplikasi melalui smartphone, (3) membaca review dan mencoba aplikasi serta (4) tidak mendapat perlakuan sama sekali. Dengan menggunakan analisis one-way ANOVA dan regresi linear, sebanyak 17 hipotesis terbukti, 10 hipotesis tidak terbukti dan 11 hipotesis tidak dianalisis lebih lanjut karena dua variabel (norma subyektif dan perceved behavioral control) tidak reliabel. Selain itu, dengan menggunakan PLS-SEM, penelitian ini menghasilkan model yang menjelaskan penerimaan aplikasi komunikasi pada kelompok non-pengguna. Data kualitatif menunjukkan konfirmasi pada data kuantitatif. Salah satu temuan pada penelitian ini adalah memberikan stimulus berupa membaca review dan mencoba aplikasi sekaligus secara signifikan mempengaruhi niat menggunakan.

---

Mobile applications apps have been accepted and used widely as following the high number of the smartphone adoption. This study explains the communication technology acceptance based on non-users perspectives. The communication technology had been observed by 13 variables;(1) treatment as reading app reviews or trying apps, (2) subjective norms, (3) perceived behavioral control, (4) perceived usefulness, (5) perceived ease of use, (6) perceived enjoyment, (7) perceived expressiveness, (8) perceived quality, (9) perceived usability, (10) perceived aesthetic, (11) attitude, (12) intention to use and (13) reason. This study used mixed method with sequential explanatory design. The data collection was conducted by an experiment and an indepth-interview. The experiment involved 80 non-user participants that was divided by four treatment groups (1) reading app reviews, (2) trying smartphone apps, (3) reading app reviews and trying apps and (4) no treatment. One-way ANOVA and linear regression were used to test hypotheses; 17 hypotheses wepre proved, 10 hypotheses were rejected, and 11 hypotheses were not analyzed due to two variables (subjective norms and perceived behavioral control) did not meet reliability threshold. Moreover, PLS-SEM was used to create a model that explains communication application acceptance for non-user apps. Qualitative data confirms the quantitative data. Main result of this study is giving stimuli as reading app reviews and trying apps significantly influences intention to use the mobile communication apps."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana anggota organisasi birokrasi berinteraksi pada Whatsapp group chat berdasarkan konsep rhetorical sensitivity sensitivitas retorik, serta kaitannya dengan konteks birokrasi di Indonesia. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivism dengan metode penelitian netnografi pada teks grup WhatsApp salah satu unit kerja di Kementerian Pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berinteraksi pada grup WhatsApp, tiap-tiap individu akan menampilkan satu dari tiga gaya sensitivitas retorik rhetorical sensitive, noble self atau rhetorical reflector ketika mereka dihadapkan pada satu situasi komunikasi atau arah komunikasi organisasi tertentu Edie Paulson, 1986. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa WhatsApp group chat berpotensi mempersingkat alur komunikasi birokrasi, namun enkulturasi budaya instansi pemerintah yang sudah mengakar tidak serta merta hilang dengan hadirnya komunikasi bermediasi teknologi dalam organisasi birokrasi.

---

ABSTRACTThis study aims to examine how members of bureaucracy organization interact in WhatsApp group chat based on the rhetorical sensitivity concept, and how it relates to the Indonesian bureaucracy context. It observed the WhatsApp group chat of one of the working units in the Ministry of Tourism under the post positivism paradigm with netnography as the research methodology. The result shows that each members of the WhatsApp group chat tend to performs one out of three rhetorical style ndash the rhetorical sensitive, noble self or rhetorical reflector ndash when faced with particular communication situation or certain organizational communication flow Eddie Paulson, 1986. Other finding also shows that WhatsApp group chat is potential to shorten the bureaucracy communication flow however the enculturation of bureaucratic culture which have been rooted over a very long period of time within the government office would not be easily shifted with the presence of the technology mediated communication in this bureaucratic organization."

"ABSTRAKMasalah yang menjadi fokus kajian adalah mengenai peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) dalam pengembangan Bank Soal Daerah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di suatu wilayah.Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan TIK dalam pengembangan Bank Soal Daerah untukmeningkatkan mutu pendidikan. Proses pengembangan instrumen penilaian (soal standar) menggunakan internetdan komputer serta perangkatnya. Pengelolaan Bank Soal Daerah dapat dilakukan secara bersama antara satuanpendidikan dengan dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota. Bank Soal Daerah dengan soal standar membantu para pendidik dalam pelaksanaan penilaian. Hasil penilaian digunakan untuk perbaikan dalam pembelajaran sehingga terjadi peningkatan mutu pendidikan. Permintaan soal oleh satuan pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan teknologi informasi atau melalui internet sehingga kerahasiaan soal terjamin. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan TIK berperan untuk mewujudkan Bank Soal Daerah dan pengembangan soal standar yang digunakan oleh pendidik pada penilaian internal. Penggunaan soal standar oleh sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya sekolah menelusuri dan membandingkan hasil penilaian antarsekolah."

"Aplikasi SatuSehat Mobile atau yang sebelumnya dikenal sebagai PeduliLindungi merupakan aplikasi yang diinisiasi oleh pemerintah dalam melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran COVID-19. Pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Sejak tanggal 1 Maret 2023, PeduliLindungi resmi bertransformasi menjadi SatuSehat Mobile. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan aplikasi SatuSehat Mobile oleh masyarakat di DKI Jakarta usia 20-29 tahun. Penelitian ini dilakukan dengan pengaplikasian Technology Acceptance Model (TAM). Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada pengguna aplikasi SatuSehat Mobile di DKI Jakarta usia 20-29 tahun, sebanyak 420 responden. Penelitian dilaksanakan selama bulan Mei-Juni 2023. Hasil analisis univariat menunjukkan pandangan yang baik terhadap aplikasi SatuSehat Mobile. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa perceived ease of used berpengaruh terhadap perceived usefulness, perceived usefulness berpengaruh terhadap attitude toward using, perceived usefulness berpengaruh terhadap attitude toward using, attitude toward using berpengaruh terhadap behavioral intention to use, dan behavioral intention to use berpengaruh terhadap actual system use. Pada analisis multivariat terhadap variabel attitude toward using, menunjukkan bahwa perceived ease of used merupakan variabel yang paling berpengaruh yang menentukan sikap pengguna dalam menggunakan aplikasi SatuSehat Mobile. Penerimaan aplikasi SatuSehat Mobile oleh pengguna sudah cukup baik, serta perlu dilanjutkan untuk meningkatkan fitur-fitur, keamanan data, dan maintenance pada aplikasi untuk meminimalisir potensi eror dan meningkatkan penerimaan pada pengguna.

---

The SatuSehat Mobile application, previously known as PeduliLindungi, is an application initiated by the government to carry out digital tracking to stop the spread of COVID-19. The government requires the use of the PeduliLindungi application. Since March 1st 2023, PeduliLindungi has officially transformed into SatuSehat Mobile.

This research aims to analyze the acceptance of the SatuSehat Mobile application by the people in DKI Jakarta aged 20-29 years. This research was conducted by applying the Technology Acceptance Model (TAM). The type of research used is quantitative. This research was conducted on SatuSehat Mobile application users in DKI Jakarta aged 20-29 years, for total 420 respondents. The research was conducted during May-June 2023.

The results of the univariate analysis show a good perception of the SatuSehat Mobile. The results of bivariate analysis show that perceived ease of use take effect to perceived usefulness, perceived usefulness take effect to attitude toward using, perceived usefulness take effect to attitude toward using, attitude toward using take effect to behavioral intention to use, and behavioral intention to use take effect to actual system use.

In the multivariate analysis of the attitude toward using variable, show that perceived ease of use is the most take effect variable that determines user attitudes in using the SatuSehat Mobile application. The acceptance of the SatuSehat Mobile application by users is quite good, and it is necessary to continue to improve features, data security, and maintenance of the application to minimize potential errors and increase user acceptance."

"Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi yang sedang melakukan transformasi digital dan menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Dalam implementasi transformasi digital, BPS telah membangun Integrated Collection System (ICS). ICS merupakan sistem untuk mengumpulkan data multimode. Pengumpulan data multimode terdiri dari Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan Acquisition of Administrative Data. Sistem ini mereformasi cara BPS mengumpulkan data menggunakan berbagai teknologi dan mengintegrasikan data. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh BPS berkaitan dengan tata kelola TI pada pengelolaan ICS. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada ICS di BPS. Metode penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumen organisasi. Data primer didapatkan dari tujuh responden pengelola ICS. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 8 proses yakni APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), dan MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) berada pada tingkat kapabilitas level 1 (initial), sedangkan 2 proses yaitu APO08 (Managed Relationships) dan BAI03 (Managed solutions identification and build) berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada BPS perbaikan tata kelola TI dalam konteks pengelolaan ICS yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019.

---

IT Governance is important for organizations that perform a digital transformation and use information technology to support their business processes. As an effort to carry out digital transformation, Statistics Indonesia (BPS) has built an Integrated Collection System (ICS), a system for multimode data collection through Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), and Acquisition of Administrative Data. ICS reforms the way BPS collects and integrates data using various technologies. Currently, there are several obstacles faced by the Statistics Indonesia with regard to IT governance of ICS. The research method uses mixed method (qualitative and quantitative) with research instruments namely interviews, questionnaires, and organizational documents. Primary data were obtained from seven resource persons from ICS team members. Maturity level measurement show that there are 8 processes APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), and MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) at the capability level 1 (performed), whereas 2 processes APO08 (Managed Relationships) and BAI03 (Managed solutions identification and build) at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Statistics Indonesia for improving IT governance of ICS based on the best activities provided by COBIT 2019.

"

"Perkembangan inovasi di bidang teknologi menyebabkan beragamnya model dan variasi teknologi finansial. Sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi teknologi finansial bagi pertumbuhan ekonomi dan pencegahan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, regulatory sandbox digunakan untuk menguji inovasi, layanan, model bisnis, dan mekanisme layanan teknologi finansial. Penggunaan regulatory sandbox kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana model pengaturan serupa diterapkan diberbagai negara dan bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur mengenai regulatory sandbox. Selanjutnya dibahas peranan regulatory sandbox dalam menjamin akuntabilitas dan keamanan penyelenggaraan teknologi finansial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berbagai negara menerapkan regulatory sandbox dengan tahapan Application, Selection, Regulatory Sandbox dan Exit. Perbedaan pengaturan regulatory sandbox yang diterapkan dapat dilihat dari tiga indikator: peserta, manfaat, dan perlindungan konsumen. Regulatory sandbox di Indonesia diakomodir oleh dua lembaga, yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dari segi teknis, lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur serta mengawasi penyelenggaraan fintech ialah Kemenkominfo dan BSSN. Fintech tergolong sebagai sistem elektronik pelayanan publik harus melakukan pendaftaran ke Kemenkominfo dan penyelenggaraannya diawasi oleh BSSN. Tetapi, belum ada koordinasi yang tegas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pelaksana teknis dan bisnis (BI dan OJK) dalam kaitannya dengan regulatory sandbox di bidang fintech. Regulatory sandbox dapat dikategorikan sebagai langkah preventif penyelenggaraan fintech bagi perlindungan masyarakat. Tetapi langkah represif yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan OJK selama ini sudah sering dilakukan terkait dengan penyalahgunaan data maupun penipuan yang diselenggarakan oleh fintech.

---

The development of innovation in the technology sector has led to a variety of models and variations in financial technology. As a measure to ensure the optimization of financial technology for economic growth and a decrease in the level of financial potential, a sandbox system is used to obtain innovation, services, business models, and financial technology services. Regulatory sandbox then began to questioned about how the rules apply in various countries and how Indonesia regulate about regulatory sandbox. Then discussed how regulatory sandbox ensuring accountability and security in the implementation of financial technology. This research is conducted by normative juridical approach.

The conclusions generated from this study are countries that apply regulatory sandbox have general arrangement: Application, Selection, Regulatory Sandbox and Exit. The difference in the regulatory sandbox regulations can be seen from three indicators: participants, benefits, and consumer protection. Regulatory sandbox in Indonesia accommodated by two institutions, Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan. From a technical aspects, regulatory sandbox regulated and supervised by Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara. Fintech is classified as an electronic public service system which must register with the Kemenkominfo and its implementation is supervised by the BSSN. However, there has been no firm coordination by technical and business government institution (BI and OJK) regarding implementation of regulatory sandbox. Regulatory sandbox can be categorized as a preventive measure of consumer protection. But the repressive steps coordinate by Kemenkominfo and OJK often been done related to data security and fraud."