Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas proses strukturasi adaptif yang terjadi ketika suatu organisasi pemerintahan melakukan transformasi pelayanan informasi publik dari cara manual menjadi berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi adaptif dari DeSanctis dan Poole 1994 dan dikembangkan Schwieger dkk 2004 sebagai guidance untuk membahas interaksi agen dan struktur dalam mekanisme kerja pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi dan struktur sosial baru yang muncul dari hasil interaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan yang diwawancarai dipilih berdasarkan strategi purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika agen berinteraksi dengan struktur pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi, tindakan agen di organisasi pemerintahan menunjukkan interplay antara struktur pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi, struktur sosial lain tugas, lingkungan internal dan eksternal serta sistem internal organisasi pemerintahan yang berlaku. Dalam interaksinya para agen menggunakan komunikasi formal horizontal, vertikal dan diagonal serta informal. Hasil interaksi tersebut teridentifikasi munculnya struktur sosial baru yang menjadi pemahaman bersama di antara agen, mengatur tindakan agen ketika melakukan pelayanan serta terlegitimasi dalam pemahaman agen, sehingga pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi dapat terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa perubahan pelayanan informasi publik changing memang terjadi, tetapi hasil perubahan ternyata belum sesuai prediksi/belum konsisten unpredictable.

---

This research study discuss the adaptive structuration process that occurs when a government agency transforms public information service from the manual into information technology.

This research uses adaptive structuration theory by DeSanctis and Poole 1994 and developed by Schwieger et al 2004 as a guidance theory to discuss interaction between agent and structure in mechanism of public information service that has been changed into information technology and discuss new social structure of those interaction result. This research uses interpretative paradigm, qualitative method and case study as a research strategy. Data collection is conducted through depth interview and document study. Informants is selected based on purposive sampling strategies.

The result of this research shows when agents interact with public information service structures that have been transformed into information technology, actions of agents show interplay between the structure of public information services based on information technology, other social structures tasks, internal and external environments and internal systems of government agency. In their interaction, agents use formal communication horizontal, vertical and diagonal and informal communication.

The result of those interaction show the emergence of a new social structure that became a common understanding among agents, adjust action of agents when doing public information services and legitimated the understanding of agents, so that public information services based on information technology can continue to run. This indicates This shows that changes in public information services occur, but the results of changes that occurred is unpredictable."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai manajemen terhadap informasi publik yang diterapkan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Implementasi dari praktik manajemen informasi ANRI ini terdiri dari identifikasi sumber informasi publik ANRI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil temuan menjukkan bahwa pelaksanaan manajemen informasi publik di ANRI terbagi berdasarkan jenis sumber informasi publik itu sendiri, yaitu informasi publik yang bersumber dari arsip dinamis dan informasi publik yang bersumber dari arsip statis. Manajemen informasi publik yang diterapkan oleh ANRI mencakup tiga kegiatan utama, yaitu pengolahan, penyimpanan dan penyebaran informasi publik. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa kekurangan ANRI dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik yang disebabkan oleh kekurangan ANRI dalam melakukan manajemen informasi terhadap informasi publik. Oleh karena itu, ANRI masih perlu meningkatkan perencanaan dan upaya yang lebih baik yang berkaitan dengan manajemen informasi publik ANRI."

"Tata kelola informasi (information governance) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dilakukan oleh lintas fungsional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab LPP TVRI sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta visi LPP TVRI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lintas fungsional melakukan koordinasi bersama sehingga diketahui model tata kelola informasi di LPP TVRI dalam menciptakan informasi (materi siaran) menggunakan enterprise content management system. Lebih jauh penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat matrik model kematangan tata kelola informasi menggunakan Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) yang sudah diterapkan di LPP TVRI. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus eksploratoris guna melihat lebih jauh bagaimana praktik tata kelola informasi yang sudah dilakukan di LPP TVRI. Menggunakan Information Governance Reference Model (IGRM) diketahui model tata kelola informasi dilakukan oleh lintas fungsional untuk berkoordinasi dalam menciptakan materi siaran dalam tahapan daur hidup informasi. Masing-masing tahapan dianalisis menggunakan elemen bisnis, elemen hukum dan elemen pribadi dan keamanan, elemen teknologi informasi, serta elemen manajemen informasi dan rekod. Elemen-elemen tersebut dilakukan oleh masing-masing fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Daur hidup informasi yang dilakukan oleh masing-masing elemen saling terintegrasi dalam Enterprise Content Management System (ECMS) pada aplikasi etere. Model tata kelola informasi yang telah diterapkan di lingkungan LPP TVRI berada pada tingkat 2 matrik model kematangan tata kelola informasi yang berarti model tata kelola informasi telah memberikan dampak di LPP TVRI namun belum memiliki kekuatan hukum atau standar baku dari organisasi.

---

Information governance in the Indonesian Television Public Broadcasting Institute (LPP TVRI) is carried out cross-functional to carry out the duties and responsibilities of LPP TVRI in accordance on Law number 32 of 2002 about broadcasting and LPP TVRI vision. This research was conducted to find out how crossfunctional coordination together so that the information management model in LPP TVRI is known in creating information (broadcast material) using an Enterprise Content Management System (ECMS). Furthermore, this study also aims to determine the matrix level model for information governance maturity using Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) which have been implemented in LPP TVRI. Thisresearch approach is qualitative with an exploratory case study method in order to see further how information governance practices have been carried out at LPP TVRI. Using the Information Governance Reference Model (IGRM), it is known that the information governance model is carried out by cross-functional to coordinate in creating broadcast material in the stages of the information life cycle. Each stage is analyzed using business elements, legal elements and personal and security elements,

information technology elements, records and information management elements. These elements are carried out by each function in accordance with their duties and responsibilities. The information lifecycle carried out by each element is integrated with each other in the Enterprise Content Management System (ECMS) in etere application. The information governance model that has been implemented in the LPP TVRI environment is at level 2 of the information management maturity model matrix, which means that the information governance model has had an impact on LPP TVRI but does not yet have legal force or standard from the organization."

"Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa diperlukan dalam mendukung kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi layanan pengadaan diperlukan adanya sistem informasi yang dapat mendukung ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu prototipe sistem informasi berupa aplikasi komputer di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi layanan pengadaaan. Penelitian pengembangan sistem ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi dokumen, observasi maupun wawancara mendalam. Informasi yang diperoleh menjadi dasar dalam pembuatan rancangan sistem dengan menggunakan pendekatan pengembangan sistem System Development Life Cycle (SDLC) yang menggabungkan antara model Iterative dan Incremental yang meliputi tahap analisis, perancangan, pengkodean dan uji coba sistem dengan simulasi prototipe aplikasi. Telah dihasilkan prototipe aplikasi sistem informasi pemantauan dan evaluasi layanan pengadaan berbasis web. Sistem tersebut mempermudah dalam pengumpulan data, pengelolaan data serta penyampaian laporan kegiatan pengadaan kepada pihak terkait. Sistem informasi pemantauan dan evaluasi di Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini dapat diimplementasikan dengan ketersediaan sarana pendukung yang ada. Perlu komitmen manajemen melalui kebijakan yang mengatur implementasi sistem serta perlunya kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pihak-pihak terkait kegiatan pengadaan untuk penggunaan aplikasinya.

---

Monitoring and evaluation of procurement of goods and services needed to support the performance of the Procurement Services Unit (ULP) Secretariat General of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. To facilitate the monitoring and evaluation of procurement of necessary services information system that can support the availability of data and information as needed. This study aims to develop a prototype information system in the format of computer applications in the Procurement Services Unit (ULP) Secretariat General of the Ministry of Health in monitoring and evaluating of procurement services.

Systems development research was conducted with qualitative methods, that the collection of data and information through the study of documents, observation and interviews. The information obtained being the basic in designing the system used in the development of the System Development Life Cycle (SDLC) that combines the Iterative and the Incremental Models that include the analyzing phases, designing, coding and system testing by simulating a prototype application.

Has produced a prototype information system for monitoring and evaluation of web-based procurement services. Such systems facilitate the data collection, data management and reporting of procurement activities to related parties. Monitoring and evaluation of information systems at the Procurement Services Unit Secretary General of the Ministry of Health can be implemented by the availability of existing support facilities. Need the management?s commitment in implementing of the system and it also needs such a socialization and training for the relevant parties to use the application for their procurement activities."

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai lembaga negara yang membidangi bidang pendidikan dan kebudayaan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi publik. Hal ini mengingat pemangku kepentingan dan problematika di bidang pendidikan dan kebudayaan sangat luas dan beragam. Namun dalam memberikan pelayanan informasi publik ini, masih ada kendala yang dihadapi Kemdikbud terkait dengan manajemen pelayanannya. Penelitian ini menganalisis manajemen pelayanan informasi publik di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perspektif service bluebrint yang dikemukakan oleh G. Lynn Shostack, yang kemudian dikembangkan oleh Valerie Zeithaml dan Mary Jo. Bitner. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal kerena mayoritas informasi public yang ada di unit-unit utama belum dikuasai oleh Pusat Informasi dan Humas, disebabkan belum terintegrasinya pengelolaan informasi public. Selain ini masih terdapat masalah sumber daya manusia dan peralatan yang mendukung pelayanan informasi publik. Tindakan yang disarankan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas adalah mengintegrasikan pengelolaan informasi public dengan menciptakan database informasi pendidikan dan kebudayaan. Selain itu re-organisasi dan peningkatan koordinasi di internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan juga diperlukan dalam meningkatan kualitas pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas.

---

Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) as the state agency in charge of education and culture has a major responsibility in providing public information. This is because the stakeholders and the problems in the fields of education and culture is very vast and diverse. However, in providing this public information service, there are still obstacles faced Kemdikbud associated with service management. This study analyzes the management of public information services at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture with the perspective of service bluebrint proposed by G. Lynn Shostack, which was then developed by Valerie Zeithaml and Mary Jo. Bitner. This research approach is post-positivist qualitative research methods.

The conclusion of this study is that the public information service at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture is not optimal because most of the public information available on the main units have not been regulated by the Centre for Information and Public Relations, because the management of public information is not integrated yet. In addition, there are problems of human resources and equipment that support the public information service.

Recommended actions to optimize the public information services at the Center for Information and Public Relations is to integrate the management of public information by creating a database of educational and cultural information. And to reorganize and to improve internal coordination. Improving the quality of human resources and equipment is also needed to enhance the quality of public information services at the Center for Information and Public Relations."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi proses kemas ulang informasi digital di saluran komunikasi milik pemerintah, Indonesiabaik.Id, selama pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan hambatan dalam kemas ulang informasi digital dilihat dari metodologi IACR Chatterjee, yang terdiri dari inisiasi, penentuan cakupan/karakteristik produk, perencanaan dan persiapan, pengumpulan informasi, pemrosesan dan pengorganisasian informasi, pelaksanaan tugas pelengkap dan penyempurnaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait kemas ulang informasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama COVID-19 tidak ada perubahan besar pada proses penerapan, namun anggota tim dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih akurat dalam desain dan penelitian informasi dengan melakukan check and recheck sumber. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa pertama, langkah inisiasi belum optimal dalam menentukan topik yang dibutuhkan masyarakat dan kedua, langkah penyempurnaan belum optimal dalam memberikan kredit yang tepat kepada sumber. Studi ini menyarankan bahwa tim juga perlu memprioritaskan kebutuhan informasi masyarakat dan produk membutuhkan penulisan referensi yang tepat dengan alamat tautan artikel dan/atau nama atau jabatan narasumber.

---

This research discusses the implementation of digital information repackaging process in government-owned communication channel, Indonesiabaik.Id, during COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze process and barriers in repackaging digital information as seen from Chatterjee’s m ethodology of IACR, which consists of initiation, determination of scope/product characteristics, planning and preparation, collection of information, processing and organization of information, undertaking complementary tasks and consummation. Data collected through in-depth interviews, observation and analysis of documents related to digital information repackaging. The results showed that during COVID-19 there are no major changes to implementation process, however team members required to work faster and more accurate in design and information research by doing checks and recheck the sources. The study findings also revealed that first, the initiation step is not yet optimal in determining the topics needed by community and second, consummation step is not yet optimal in giving proper credit to the sources. This study suggests that team needs to prioritize community’s information needs, too and products need proper references writing with the article’s link address and/or the name or title of the intervieewes."

"PT Pakar Digital Global merupakan sebuah perusahaan penyedia layanan digital invoicing, financing, dan payment. Sebagai perusahaan yang menjadikan teknologi informasi (TI) sebagai alat utama yang menyokong bisnis, maka tujuan, perencanaan dan pengelolaan organisasi perlu selaras dengan tujuan, perencanaan dan pengelolaan teknologi informasi. Tata Kelola TI merupakan sebuah perencanaan, penerapan dan penggunaan TI oleh organisasi agar TI selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Masalah yang dihadapi perusahaan adalah rendahnya capaian indikator kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada organisasi mengenai pengelolaan tata kelola teknologi informasi yang tepat. Penelitian ini mengumpulkan data secara kualitatif. Kemudian melakukan analisis data menggunakan analysis tools COBIT 2019 yaitu yaitu design factor dan cascading. Kedua toolos ini digunakan untuk memetakan objective area yang akan dilakukan pengukuran seusai dengan karakter perusahaan. Kemudian dilakukan asesmen yang dibuat berdasarkan aktivitas pada proses panduan kerangka kerja COBIT 2019 dan dilakukan validasi terhadap hasil tingkat kapabilitas. Penelitian ini menghasilkan berupa tingkat kapabilitas tata kelola TI pada perusahaan dan rekomendasi perbaikan tata kelola TI untuk mendukung kebijakan pengambilan keputusan dalam perusahaan.

---

PT Pakar Digital Global is a company that provides services for digital invoicing, financing, and payment. As a company using information technology (IT) as the main tool that supports business, then the goals, the planning and the management of the organization need to be in line with the goals, the planning and the management of information technology. IT Governance is the planning, the implementation and the use of IT by the organization so that IT is aligned with the vision, mission and goals of the organization. The problem faced by the company is the low achievement of company performance indicators. This study aims to provide recommendations to organizations regarding the proper management of IT governance. This study collects qualitative data by conducting interviews with five research objects as resource persons. Then perform an analysis using the COBIT 2019 analysis tools, are the design factor and cascading. Then assessments made based on activities in the 2019 COBIT framework guide process and validation of the results of the capability level. This study resulted in the level of information technology governance capability in the company and recommendations for improving IT governance to support decision-making policies within the company."

"Penelitian ini membahas megenai akses keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan akses informasi yang ada, dimulai dari bagaimana akses dapat tersedia hingga kualitas dari akses informasi tersebut. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih memiliki kekurangan dari segi keterhubungan antar akses yang tersedia.

---

The focus of this study is the access of public information in Ministry of Agricluture Indonesia. This research aims to depict the information access, starts from how the access made available up to the quality of access. Qualitative based research with case study analysis is used in this study. The findings of this study indicate that access to public information in the Ministry of Agriculture Indonesia is not maximized yet, because there is no clear connection between the access."

"Tata kelola Teknologi Informasi (TI) telah menjadi topik penting dalam manajemen sistem informasi karena dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan/organisasi maupun instansi pemerintah dalam mencapai tujuan. Penilaian tingkat kematangan di satuan kerja Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) perlu dilakukan guna mengetahui kondisi tata kelola TI saat ini. Pengukuran tingkat kematangan dilakukan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 yaitu dengan memetakan tujuan organisasi ke dalam COBIT 2019 sehingga didapatkan Domain-domain yang berkaitan. Pengukuran tingkat kematangan pada satker Div TIK menunjukkan terdapat 8 Domain proses. Domain EDM01, APO07, APO08, BAI01, dan MEA04 berada pada level 3 sedangkan domain APO04, BAI11, dan DSS04 berada pada level 4. Pengukuran nilai kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan juga dilakukan. Nilai kesenjangan terbesar terdapat pada domain APO04 dengan nilai 1,48, dan yang terkecil terdapat pada domain APO07 dengan nilai 0,59. Analisis perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan level kematangan diantaranya adalah dengan menilai secara berkala apakah mekanisme tata kelola TI yang disepakati beroperasi secara efektif; melakukan tinjauan rutin untuk menilai evolusi keterampilan; dan mengontrol layanan, aset, dan sumber daya TI.

---

Information Technology (IT) governance has become an important topic in information system management because it can affect the ability of companies/organizations and government agencies to achieve goals. Maturity level assessment in the Information and Communication Technology Division (Div TIK) work unit needs to be carried out in order to determine the current condition of IT governance. Maturity level measurement is carried out using the COBIT 2019 framework, namely by mapping organizational goals into COBIT 2019 so that related domains are obtained. Measuring the level of maturity in the Div TIK work unit shows that there are 8 process domains. The EDM01, APO07, APO08, BAI01, and MEA04 domains are at level 3 while the APO04, BAI11, and DSS04 domains are at level 4. Measuring the value of the gap between the current maturity level and the expected maturity level is also carried out. The biggest discrepancy value is in the APO04 domain with a value of 1.48, and the smallest is in the APO07 domain with a value of 0.59. Analysis of improvements that can be carried out to increase the maturity level include periodically assessing whether the agreed IT governance mechanisms are operating effectively; conducting regular reviews to assess skills evolution; and controlling IT services, assets and resources."

"Secara umum misi pemerintah yakni sebagai aparat pelayanan (Service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Pentingnya Humas Pemerintah di Lembaga Informasi Nasional (LIN) adalah memberikan dukungan pelayanan informasi. Kondisi demikian membawa konsekuensi tersndiri di dalam hubungan dengan publiknya, baik secara internal maupun eksternal.Sejak Departemen Penerangan diadakan pada Iahun 1998, terjadi kevakuman dari pemerintah untuk menyebarluaskan informasi-informasi penting secara nasional. Keberadaan LIN sendiri dibentuk melalui proses selama hampir lima tahun yang strukturnya adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Dengan status itu berimplikasi Iuas Ierhadap pembentukan beberapa unit kerja yang ada didalamnya. Penempatan Humas LIN secara struktur di level Eselon IV, tampak belum diberdayakan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.Tesis ini menjelaskan tentang fungsi dan peran Humas LIN pada era reformasi, dimana keberadaannya secara internal dan eksternal masih dihadapkan pada pelbagai kendala dalam pelayanan informasinya. Konsep-konsep yang digunakan dalam huhungannya dengan penulisan ini adalah menyangkut pemberdayaan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi manajemen, serta kedudukannya sebagai Humas pemerintah dalam pembentukan opini publik dan citra positif bagi organisasi khususnya di LIN.Metoda yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif yang dianalisis dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas LIN yang secara struktur ada dalam organisasi belum diberdayakan sebagaimana mestinya karena terjadinya tumpang tindih dengan unit kerja operasional Iain yang melakukan pelayanan informasi. Humas LIN baru difungsikan secara terbatas di Iingkungan internal, sementara untuk publik eksternal posisi itu dilakukan oleh unit kerja operasional yang secara struktur Iebih tinggi kedudukannya dalam organisasi.Permasalahan utama yang menyebabkan kendala dalam pemberdayaan Humas LIN itu juga menyangkut; segi kelembagaan, sumber daya manusia yang Iidak mendukung secara kuantitas dan kualitas, minimnya dukungan peralatan sehingga tidak mampu membuat jaringan, kurang tersosialisasinya produk Iayanan informasi serta Iemahnya dukungan anggaran."