Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemulihan lingkungan merupakan tindakan yang harus dilakukan ketika suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi. Namun, kerapkali hal ini terhambat karena masalah pendanaan, baik mengenai masalah pengelolaan, penyaluran dana, maupun sumber dananya. Peraturan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang mengatur lebih lanjut mengenai pendanaan pemulihan lingkungan hidup, belum mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Maka dari itu, skripsi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan terkait pendanaan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia serta mencoba memberikan solusi yang tepat melalui penelitian yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan serta perbandingan dengan sistem pendanaan pemulihan lingkungan hidup di Amerika yang diatur dalam Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 CERCLA . CERCLA membentuk suatu sistem pendanaan pemulihan lingkungan yang disebut Superfund Trust Fund yang dibiayai melalui pajak serta ganti rugi dari pencemar. Melalui sistem tersebut dan dengan berpegang pada asas pencemar membayar, diharapkan permasalahan pendanaan pemulihan lingkungan di Indonesia dapat diperbaiki, sehingga tindakan pemulihan atas lingkungan yang rusak dan tercemar bisa segera dilaksanakan.

---

Restoration is an action that need to be performed when environmental damage occurred. However, this action is frequently hampered by compensation problems, such as the issue of management, distributions, or the source itself. Many regulations in Indonesia, particularly Regulation Number 46 Year 2017 on Environmental Economic Instrument, which expected to be the answer of the compensation issue, failed to accomplish it. Therefore, this thesis will analyze towards the regulations of compensation for environmental damage and provide a proper solution through normative juridical research, by conducting literature studies and comparison with compensation systems in America under Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 CERCLA . CERCLA established a system of compensation for environmental damage called Superfund Trust Fund which is financed through taxes and damage from polluters. Using that compensation system and implemented the polluter pays principle, hopefully the compensation for environmental damage in Indonesia can be improved. "

"ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia telah menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara besar-besaran. Pemulihan yang terkontaminasi atau rusakakibat dari peristiwa tersebut perlu dilakukan agar lingkungan dapat berfungsi seperti seharusnya. Namun, restorasi lingkungan ini tidak mudah untuk selesai. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah menerapkan sistem kompensasi lingkungan di lahan gambut menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksana. Undang-undang dan peraturan ini telah mengatur berbagai metode untuk mengumpulkan dana restorasi lingkungan, tetapi Hingga saat ini, penghimpunan dana untuk pemulihan lingkungan masih sangat minim bergantung pada tanggung jawab perdata. Namun, dana ini sulit untuk dikumpulkan karena jumlah besar dan proses pengadilan yang memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberikan alternatif pembiayaan pemulihan lingkungan melalui penerapan Risk Sharing Agreement. risikoSharing Agreement menawarkan mekanisme pembiayaan melalui sistem pool antara pelaku usaha dan pembayaran iuran yang dapat dilakukan secara ex ante bahkan ex post, serta pengawasan bersama antar anggotanya bisa diminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan. Dengan mekanisme Risk Sharing Kesepakatan yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi alternatif baru bagimenyediakan dana pemulihan lingkungan. Terutama di industri perkebunan plantation sawit yang selama ini menjadi pihak yang dianggap penyebabnya kebakaran hutan dan lahan. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif.

---

ABSTRACTForest and peatland fires in Indonesia have caused massive environmental pollution and destruction. Contaminated or damaged recoveryconsequences of these events need to be done so that the environment can function as it should. However, this environmental restoration is not easy to complete. To address this problem, Indonesia has implemented an environmental compensation system on peatlands according to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and implementing regulations. These laws and regulations have regulated various methods for collecting environmental restoration funds, but To date, the collection of funds for environmental restoration is still very minimal depending on civil liability. However, these funds are difficult to collect due to the large amounts and lengthy litigation processes. Therefore, this study intends to provide an alternative financing for environmental recovery through the application of a Risk Sharing Agreement. riskThe Sharing Agreement offers a financing mechanism through a pool system between business actors and payment of contributions that can be made ex ante and even ex post, as well as joint supervision between members to minimize the risk of forest and land fires. With the Risk Sharing mechanism, the agreement offered is expected to be a new alternative forprovide environmental restoration funds. Especially in the oil palm plantation industry, which has been considered the cause of forest and land fires. The research method in this paper is juridical-normative with a conceptual and comparative approach."

"Pengelolaan perikanan terbuka open access yang ada di Indonesia, ditengarai menjadi sumber berbagai permaslaahan seperti penangkapan ikan yang merusak destructive fishing hingga penangkapan berlebih over fishing . Penulis akan membandingkan bagaimana pengelolaan perikanan terbuka di Indonesia dengan pengelolaan berbasis hak terutama yang menggunakan batasan terhadap tangkapan output control melalui system kuota. Bentuk pengelolaan perikanan berbasis hak lain seperti hak pakai wilayah territorial use right fisheries/ TURFs juga akan dijabarkan sekilas. Dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan penulis akan menganalisa kemungkinan penerapan sistem kuota pada pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia beserta hambatan apa saja yang mungkin dihadapi.

---

Open access fisheries could be the cause of several problems in Indonesia rsquo s fisheries management such as destructive fishing to oever fishing. this research would comparing fisheries manangement in Indonesia with other practices especially rights based fishing mechanism using output control by setting a quota. Other rights based fishing regime, namely Territorial Use Right Fisheries TURFs would be explained briefly. By using comparative approach method writer would analyze the possibilities of implementing a quota based system in Indonesia, including the aspects that could inhibit the process."

"Keamanan nasional merujuk pada kebijakan pemerintah untuk kelangsungan hidup dan keamanan negara dan bangsa termasuk pelaksanaan kekuatan diplomatic, ekonomi, dan militer baik dalam situasi damai maupun perang. Hal ini dapat diartikan sebagai langkah pemerintah dalam mengamankan integritas teritorial dan kemerdekaan nasional dari ancaman eksternal maupun internal yang mencakup setiap kegiatan tanpa membatasi pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan. Perwujudan keamanan nasional yang efektif hanya jika dibangun dan dibentuk berdasarkan perkiraan-perkiraan masalah mengenai perkembangan lingkungan nasional maupun internasional dalam mengantisipasi berbagai perubahan pada semua strata kehidupan, baik yang memberi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan itu sendiri. "

"Manajemen risiko yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Lingkungan (SML) digunakan organisasi untuk mencapai sasaran lingkungan mereka. Namun, risiko dan peluang dalam manajemen risiko tidak digunakan secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi peluang dibandingkan dengan risiko berdasarkan pengalaman pakar dan penerap sistem manajemen lingkungan. Pendekatan kualitatif dan metode kualitatif dilakukan kepada pakar terpilih dan penerap SML melalui wawancara mendalam untuk dibandingkan dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang masih digunakan secara normatif dan terfokus kepada penanganan risiko negatif. Kondisi ini juga terjadi di PT. X sebagai penerap lingkungan. PT. X juga belum mengoptimalkan peran peluang walaupun ternyata kinerja lingkungan mereka dapat dibilang baik. Konsep matriks dampak ganda dapat digunakan PT. X sebagai alternatif untuk meningkatkan peran peluang. Kesimpulan penelitian ini adalah peluang dapat digunakan secara seimbang dengan metode yang sama dengan mengendalikan risiko untuk mengoptimalkan kinerja SML yang sudah diterapkan.

---

Risk management, which is a part of Environmental Management Systems (EMS), help organizations to manage their risks and opportunities to achieve environmental performances target. Unfortunately, risks and opportunities are not managed in a balanced manner. This research aims to analyze the position of opportunity compared to risk based on the experience of experts and EMS system researchers. Qualitative approaches and qualitative methods are carried out to selected experts (included from PT. X) through in-depth interviews to be compared to literature studies. The results showed that opportunities are still used normatively and only focused on handling adverse risks. PT. X, as an EMS applicator, also has not optimized the role of opportunity even though their environmental performance is good. This study concludes that opportunities can be used in a balanced manner with the same methods as controlling risk to optimize the performance of risk management that has been applied"

"ABSTRAKSistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dinilai mampu meningkatkan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan. Namun tidak semua perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengaruh penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 pada kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 22 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memperoleh sertifikasi ISO 14001 selama periode 2007-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan tahunan dan data primer yang berasal dari in-depth interviews pemangku kepentingan pakar. Kinerja lingkungan diukur berdasarkan peringkat pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan, sedangkan kinerja keuangan diukur berdasarkan Return on Asset, Sales, dan Tobin rsquo;s q. Metode utama yang digunakan yaitu regresi multivariat data panel. Hasil penelitian secara statistik menunjukkan bahwa sertifikasi ISO 14001 tidak terbukti mempengaruhi kinerja lingkungan R2 =5,71 . Selain itu, tidak ada bukti kuat bahwa sertifikasi ISO 14001 mempengaruhi Return on Asset R2 =3,04 , Sales R2 =19,59 , dan Tobin rsquo;s q R2 =32,79 , namun pada sektor aneka industri SML ISO 14001 berpengaruh positif pada Tobin rsquo;s q. Penelitian ini menekankan bahwa karakteristik perusahaan memiliki peran penting pada struktur biaya dan manfaat terkait sertifikasi ISO 14001. Karakteristik sampel perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan yang tersertifikasi SML ISO 14001 mayoritas berusia diatas 30 tahun dengan ukuran, biaya produksi, dan jenis industri yang bervariasi. Model kualitatif persepsi pemangku kepentingan mengidentifikasi bahwa fungsi biaya menjadi kendala pada penerapan SML ISO 14001 pada jangka pendek, namun SML ISO 14001 mampu memberikan manfaat pada aspek triple bottom line pada jangka panjang.

---

ABSTRACTEnvironmental Management System ISO 14001 gives credence to the increasement in firm rsquo s environmental and financial performance. However, not all firms implement it. The aims of this research is to analyze the impact from the implementation of Environmental Management System ISO 14001 on firm rsquo s environmental and financial performance. This research employed 22 samples of listed firms under Indonesian Stock Exchange database which certified with ISO 14001 during 2007 2015. Quantitative approach with secondary data from annual report and primary data from expert stakeholders rsquo in depth interviews have been used. Environmental performance measured by rating on Firm Performance Rating Program in Environmental Management, while financial performance measured by Return on Asset, Sales, and Tobin rsquo s q. The main method was multivariate panel data regression. The result showed that there is no influence from ISO 14001 certification towards environmental performance R2 5,71 . Furthermore, there is no strong evidence that ISO 14001 certification affects Return on Asset R2 3,04 , Sales R2 19,59 , and Tobin rsquo s q R2 32,79 , however, EMS ISO 14001 has a positive effect on Tobin 39 s q in the multifarious industry sector. The result emphasize that firm rsquo s characteristic has an important role on cost and benefit stucture from ISO 14001 certification. Firm characteristic on the sample of the research denotes that the majority of firms with ISO 14001 certification aged above 30 years old with various size, production cost, and industy variety. A qualitative model of stakeholder perceptions identifies that cost functions constrain the implementations of EMS ISO 14001 in the short run, meanwhile EMS ISO 14001 could provide long term benefits in regards to triple bottom line aspects. "

"Tesis ini membahas tentang konsep whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di Indonesia. Hal ini menarik diperbincangkan dengan dua alasan, pertama, maraknya tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang notabene terjadi didalam birokrasi, menempatkan whistleblowing system menjadi sarana yang memberikan solusi bagi pelapor untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran yang diketahuinya secara aman. Kedua, whistleblowing system sendiri masih terbilang baru di Indonesia dan meskipun beberapa lembaga negara serta lembaga pemerintah telah menerapkannya, kenyataannya whistleblowing system belum secara merata diterapkan pada semua lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di lapangan kekuasan eksekutif, legislatif maupun judikatif. Whistleblowing system menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai early warning system bagi penyelenggara negara terhadap potensi-potensi dampak masif dari suatu pelanggaran yang terjadi dalam birokrasi. Whistleblowing system dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi berpotensi untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan birokrasi sehingga pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum serta kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada negara. Whistleblowing system juga penting untuk mewujudkan good governance yang dicita-citakan dalam reformasi birokrasi Indonesia. Dalam menyusun tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan studi hukum yang dalam implementasinya selalu dibingkai oleh dotrin-doktrin hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tidak ada konsep whistleblowing system yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, namun sebenarnya telah ada lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dapat berperan dalam mewujudkan whistleblowing system yang ideal dan mampu berperan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

---

This thesis discusses the concept of whistle blowing systems in the government bureaucracy in Indonesia. Whistle blowing system is becoming important, because it can be an early warning system for state officials on the potential impact of massive violations within the bureaucracy. Whistle blowing system, in cases of corruption, has the potential to reveal its cases that occurred within the bureaucracy, so that the perpetrators can be processed in accordance with the provisions of law and the losses caused by its occurrence may be returned to the state. Whistle blowing system is also important for creating good governance which is be desired in the Indonesian bureaucratic reform. In preparing this thesis, the author uses juridical-normative research methods by conducting legal research in which in its implementation is always framed by the doctrines of law. The conclusions derived from this study is the absence of the concept of whistle blowing system that is strictly regulated in the legislation in Indonesia at this time, but in practice, there are some state institutions and government agencies that may have roles in creating the ideal whistle blowing system and able to participate in creating the Good Governance."

"Beberapa penelitian telah menyatakan peran penting pemerintah dalam menangani masalah limbah elektronik, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan mengeluarkan kebijakan untuk menangani sistem pengelolaan limbah elektronik, baik di negara maju maupun berkembang, terutama didasarkan pada prinsip EPR, tetapi merancang dan menerapkan prinsip tersebut di negara berkembang mungkin sangat berat karena harus bergantung pada kapasitas negara dan kondisi sosial ekonomi, menyiratkan bahwa aspek keuangan akan menjadi rintangan utama bagi negara-negara berkembang ketika menerapkan prinsip ini. China adalah salah satu dari sedikit negara berkembang yang berhasil mereplikasi prinsip ini ke dalam sistem pengelolaan limbah elektronik mereka dan memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, seperti keberadaan sektor informal, populasi besar, negara berkembang. Kebijakan pendanaan sistem pengelolaan limbah elektornik di China menggunakan subsidi yang ditetapkan pada nilai yang sesuai untuk bisa menjalankan sistem. Dalam penelitian ini, model skema pendanaan sistem pengelolaan limbah elektronik diusulkan untuk menganalisis kemungkinan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan di Indonesia. Terdapat empat skema pendaan yang diusulkan pada penelitian ini, yaitu skenario 1, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh produsen, skenario 2, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh pemerintah, skenario 3, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh produsen dan pemerintah, dan skenario 4, pendanaan dilakukan oleh produsen, pemerintah, dan konsumen. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa skenario 4 merupakan skenario yang paling paling feasible untuk dilakukan.

---

Policies to handle WEEE management system, both in developed and developing countries, mainly based on EPR principle, but designing and implementing such principle in developing countries might be formidable as it should be depended on the country`s capacity and socioeconomic condition, implying that the financial aspect will be the primary hurdle for the developing countries when implementing this principle. China is one of the few developing countries that successfully replicate this principle into their WEEE management system and has several similarities with Indonesia, such as the existence of informal sector, large population, a developing country. China WEEE processing fund policy uses subsidies that are set on appropriate number run the system. In this paper, a system dynamic model is proposed to analyze the possibility of such policy to be implemented in Indonesia. In this study, a model that implemented an electronic waste management system proposed to analyze issued this policy to be applied in Indonesia. Scenario 3, which is carried out only by producers, scenario 2, which is carried out only by the government, scenario 3, which is carried out only by producers and the government, and scenario 4, carried out by producers, governments and consumers. From the results of the study, obtained scenario 4 is the most feasible scenario to do."

"keberadaan serta pertumbuhan cepat limbah elektronik (e-waste) memerlukan dukungan tanggap pemerintah Indonesia. Sampai sekarang, dukungan kebijakan yang berpihak khusus terhadap e-waste seperti EPR (Extender Producer Responsibility) masih berupa imbauan yang dianggap memberikan beban biaya kepada importir dan produsen dalam negeri. Penelitian ini mengusulkan skema pendanaan Deposit Refund (DRS) yang didukung oleh BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dalam mengelola hasil instrumen ekonomi yang diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis, peneliti dapat memodelkan keterkaitan antar variabel dalam sistem kompleks e-waste dan mengusulkan kebijakan kenaikan tarif pajak sebesar 0,5% sebagai opsi yang tepat untuk dipertimbangkan dalam membiayai DRS

---

The dilemmatic condition between economic benefits, environmental drawbacks, and social dependence on the existence and rapid growth of electronic waste (e-waste) requires the immediate support from the Indonesian government. Until now, policy support that specifically favors e-waste such as EPR (Extender Producer Responsibility) is still in the form of advisory which also still considered to be a burden from the domestic importers and producers’ persepectives. This study proposes a Deposit Refund (DRS) funding scheme which supported by BPDLH (Public Agency for Economic Fund Management) in managing the income from the economic instruments appliication. By using the system dynamic method, this paper can conceptualized the relationship between variables in e-waste complex system and propose a 0.5% levy tax increase policy as the right option to be considered in financing the DRS."