keberadaan serta pertumbuhan cepat limbah elektronik (e-waste) memerlukan dukungan tanggap pemerintah Indonesia. Sampai sekarang, dukungan kebijakan yang berpihak khusus terhadap e-waste seperti EPR (Extender Producer Responsibility) masih berupa imbauan yang dianggap memberikan beban biaya kepada importir dan produsen dalam negeri. Penelitian ini mengusulkan skema pendanaan Deposit Refund (DRS) yang didukung oleh BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dalam mengelola hasil instrumen ekonomi yang diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis, peneliti dapat memodelkan keterkaitan antar variabel dalam sistem kompleks e-waste dan mengusulkan kebijakan kenaikan tarif pajak sebesar 0,5% sebagai opsi yang tepat untuk dipertimbangkan dalam membiayai DRS

---

The dilemmatic condition between economic benefits, environmental drawbacks, and social dependence on the existence and rapid growth of electronic waste (e-waste) requires the immediate support from the Indonesian government. Until now, policy support that specifically favors e-waste such as EPR (Extender Producer Responsibility) is still in the form of advisory which also still considered to be a burden from the domestic importers and producers’ persepectives. This study proposes a Deposit Refund (DRS) funding scheme which supported by BPDLH (Public Agency for Economic Fund Management) in managing the income from the economic instruments appliication. By using the system dynamic method, this paper can conceptualized the relationship between variables in e-waste complex system and propose a 0.5% levy tax increase policy as the right option to be considered in financing the DRS.