Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini menganalisis preferensi Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebagai calon petahana terhadap kelompok seniman di Jakarta. Pada tahun 2014, Basuki mengesahkan kebijakan Pergub No. 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Selain itu, Basuki menerapkan beberapa kebijakan lain di bidang seni. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan seniman di Jakarta. Aksi resistensi dilakukan oleh kelompok seniman pada tahun 2015, namun usaha tersebut gagal karena kebijakan tetap terlaksana. Langkah lain yang diambil kelompok seniman adalah mediasi yang hingga pergantian kepemimpinan belum menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kelompok seniman. Kebijakan pada masa kepemimpinan Basuki nampaknya tidak mempengaruhi preferensi seniman dalam memilihnya. Penulis memiliki argumen bahwa preferensi seniman didasari kepada karakter yang dimiliki Basuki selama masa kepemimpinannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Trust in Politician oleh Natalia Pohorila. Faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah nilai instrumental kerena merupakan hasil pengamatan dari evaluasi kerja petahana.

---

ABSTRACTThis thesis analyse Basuki Tjahaja Purnama preference of Jakarta Gubernatorial Election in 2017 as an incumbent candidate of Jakarta artist group. In 2014, Basuki legalized Pergub No. 109 tahun 2014 that had been decision to derivative of Governor Policy in 2014 about local owned business entities. In other hand, Basuki had been implementing a several art policy. That policies had impact for artist in Jakarta. Resistant act of artist was emerged by a demonstration that held in Taman Ismail Marzuki in 2015. Although, demonstration was failed, artist had been trying their best attempt to cancel the policy. Other way that artist do is mediation with local governor. Until Basuki was demotion, this policy has been getting solve. Artist want that local governor accommodate artist will. Basuki rsquo s policy was not giving influence of Jakarta Artist to vote Basuki. In this thesis, writer use a Trust in Politician theori in factor instrumental values by Natalia Pohorila. This factor is result of incumbent office evaluation."

"Otonomi Daerah di Indonesia memaksa kepala daerah untuk terus memperbaiki kualitas layanan pemerintah. Dalam upayanya melakukan pembenahan terkadang birokrat tidak mampu mengikuti ritme kerja kepala daerah dan menunjukkan kuragnya loyalitas. Hal ini membuat agenda pembenahan terhambat. Penelitian kualitatif ini menggambarkan loyalitas terhadap pasangan kepala daerah yang fenomenal, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dan studi terhadap konsepkonsep terkait. Penelitian ini menemukan bahwa loyalitas terhadap kepala daerah menjadi optimal jika diberikan secara proporsional, tidak personal, dan berdasarkan keinginan untuk melakukan perubahan.

---

Regional autonomy in Indonesia forces district heads to keep improving public services quality. Alongside with improvement efforts, often times bureaucrat can’t keep up with distric head’s maneuver and show lack of loyalty. This qualitative research describes loyalty to the phenomenal district heads, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Data have been collected from in-depth interviews with related parties and reviewing related concepts. This research finds that loyalty to the distric head can reach optimalization when it given with proportional amount, impersonal, and based on will to make a changes."

"Penulisan ini mengangkat permasalahan diskriminasi yang dialami minoritas di ranah politik dengan studi kasus ujaran kebencian yang dialami Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelang Pilkada Jakarta 2017. Melalui penulisan ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan apa yang menjadi sebab ujaran kebencian terhadap Ahok, seorang Tionghoa dan Kristen, di Indonesia menjelang Pilkada Jakarta 2017. Metode penulisan ini menggunakan analisis konten berupa tweet yang mengandung unsur kebencian terhadap Basuki Tjahaja Purnama dalam periode September 2016-April 2017 dan publikasi jurnal dari beberapa ahli, dengan landasan teori group threat. Hasil analisis menunjukkan bahwa ujaran kebencian ke Basuki Tjahaja Purnama didorong oleh empat perasaan yang menjurus pada prasangka rasial, yakni (1) perasaan superioritas; (2) perasaan bahwa kelompok minoritas secara intrinsik berbeda dan asing; (3) perasaan kepemilikan atas bidang, hak istimewa, dan keuntungan tertentu; serta (4) ketakutan dan kecurigaan terhadap kelompok minoritas akan mengusik hak prerogatif mereka. Kebaruan penulisan ini adalah menggunakan analisis naratif untuk melihat keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya untuk mengetahui sebab sebuah fenomena

---

This paper raises the problem of discrimination experienced by minorities in the political sphere with a case study of hate speech experienced by Basuki Tjahaja Purnama or Ahok ahead of the 2017 Jakarta Regional Election. Through this writing, the author aims to explain what is the cause of hate speech against Ahok, a Chinese and Christian, in Indonesia ahead of the 2017 Jakarta regional election. This writing method uses content analysis in the form of tweets containing elements of hatred against Basuki Tjahaja Purnama in the period September 2016 - April 2017 and journal publications from several experts, based on group threat theory. The results of the analysis showed that hate speech to Basuki Tjahaja Purnama was driven by four feelings that lead to racial prejudice, namely (1) feelings of superiority; (2) a feeling that minority groups are intrinsically distinct and foreign; (3) a feeling of ownership over certain fields, privileges, and advantages; and (4) fear and suspicion of minority groups will undermine their prerogatives. The novelty of this writing is to use narrative analysis to see the relationship between one event and another to find out the cause of a phenomenon."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi kampanye campuran yang digunakan oleh Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan Jokowi-Ahok merupakan strategi kampanye campuran atau kampanye post-modern. Kampanye post-modern adalah campuran antara kampanye pra-modern dan kampanye modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan dilengkapi dengan penelusuran data sekunder melalui buku, jurnal, artikel online dan sumber lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dipilihnya strategi kampanye campuran pada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jokowi-Ahok ditentukan oleh keterampilan kandidat, keterampilan tim kampanye, penggambaran media dan lanskap politik.

---

This thesis discusses about campaign strategy which used by Jokowi-Ahok during the Jakarta?s Governor Election 2012. This thesis focused to explain that Jokowi-Ahok?s campaign strategy is mixed campaign strategy or post-modern campaign. Post-modern campaign is acombination between pra-modern and modern campaign. This research is a qualitative methods with primary data collected in-depth interview and secondary data collected books, journals, online articles and other sources as a data collection techinques. The result of this thesis is the mixed campaign strategy by Jokowi-Ahok as a Governor and vice Governor is determined by personal skill of candidates, skill of campaign team, the media?s image and political landscape."

"Penelitian ini menggali bagaimana sepasang kandidat menggunakan pendekatan branding dalam kontestasi pilkada. Perumusan dan penerapan political branding Jokowi-Ahok, pemenang Pilkada DKI Jakarta 2012, menjadi sentral tulisan ini. Melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam penerapan konsep ini, ditemukan bahwa kemampuan membaca konteks sosial, politik, historis menjadi dasar political branding Jokowi-Ahok, khususnya dalam menentukan positioning, political brand dan media komunikasi yang sesuai. Berdasarkan analisis tadi, merek politik pun dibuat bertumpu pada kekuatan figur pasangan guna meraih simpati publik, dibantu dengan wacana politik, cara kampanye, dan baju kotak-kotak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana branding diterapkan pada konteks politik untuk menggalang partisipasi di tengah situasi politik yang semakin tersekularisasi.

---

This research studies how a pair of candidates adopts branding approach to win a local election. Jokowi-Ahok’s political branding, the winning pair of the 2012 Jakarta Gubernatorial Election becomes the central of this paper. In depth interviews with their branding expertise were conducted, and it is found that the proficiency in understanding social, political, and historical context became the foundation of Jokowi-Ahok’s political branding, including positioning, political brand, and media used for communicating the brand. Their political brand was then made to rely most on their figures, yet political ideas, campaign maneuvers and checkers shirt also play a part. The result of this research shows how branding approach is applied in political context to gain political participation in the more secularized politics."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertunjukan komunikasikepemimpinan seorang kepala daerah. Dengan menggunakan pendekatandramaturgi, peneliti melakukan pengamatan berperan serta didukung denganwawancara mendalam dan penggunaan data-data sekunder untuk melakukan studidokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepala daerah melakukankomunikasi kepemimpinan secara berlapis, mulai dari keterampilanpengembangan strategi hingga pengunaan keterampilan dalam konteks situasiorganisasi yang lebih kompleks. Kemampuan komunikasi dipertunjukan dalamperan yang berbeda-beda berkisar pada fungsi administratif pimpinan, fungsimanajerial, hingga politik. Kerja sama antara tim dalam organisasi dengan timprofesional dalam perannya sebagai tenaga ahli dapat membawa pemimpinmewujudkan figur kepemimpinan yang kuat sementara pemanfaatan teknologimemberikan kontribusi perubahan terutama dalam organisasi pemerintahan karenapenyebaran informasi-informasi pembangunan dapat dilakukan melalui beragamkanal dan dengan memanfaatkan media sosial.

---

ABSTRACTThis research aims to understand the performance of leadershipcommunication of a regional head. By applying dramaturgical approach,researcher conducted participant observation method completed with indepthinterview and used of secondary data to do the document studies. The resultsshow that regional head as a leader, implements leadership communication thatconsist of layered expanding skills from strategy development to the use of theskills in more complex organizational situation. Communication skills shown insome different roles such as administrative, manajerial to politic function. Thecooperation between internal team in an organization with professional team orspecialist can create a strong leadership figure while the use of technology givescontribution to the governmental organization change because the disseminationof development informations can be socialized through various channels and byutilizing social media."

"Tesis ini membahas dampak gaya kepemimpinan kepala daerah terhadap iklim komunikasi dengan melihat pada kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok, dalam merevitalisasi birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana gaya kepemimpinan menjadi penentu iklim komunikasi dan iklim organisasi dengan menganalisa empat indikator yaitu transparansi, rekrutmen, kinerja dan penerapan sanksi. Penelitian dilakukan dengan dengan pendekatan fenomenologi, melalui metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan Ahok yang otoriter dinilai berdampak terhadap iklim komunikasi dan iklim organisasi, sehingga terjadi revitalisasi sistem kerja birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Namun meskipun dengan gaya kepemimpinan yang otoriter tersebut Ahok menerapkan transparansi pada sistem kerja birokrasi Pemprov DKI Jakarta dengan tujuan mengurangi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mengembalikan citra pemerintah sebagai pemberi solusi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

---

This thesis discusses the leadership style of Governor Basuki Tjahaja Purnama or known as Ahok impact towards communication climate and organization climate therefore revitalizing the bureaucracy of Pemprov DKI Jakarta. The purpose of the research is to describe how leadership style can determine communication climate and organization climate by analyzing four indicators such as transparency, recruitment, work performance and applicating sanctions. This research uses qualitative method with phenomonology approach and in depth interview in collecting data technique.

The result of this research shows that how Ahok's authoritarian leadership style have an impact towards communication climate and organization climate, therefore revitalize the work system in Pemprov DKI Jakarta bureaucracy. Despite Ahok's authoritarian leadership style, he apply transparency in Pemprov DKI Jakarta's work system to decrease corruption, colution and nepotism in order to restore the government image as a problem solver."

"Tesis ini membahas mengenai analisis kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam penerapan dan penegakan kebijakan di propinsi DKI Jakarta periode 2012-2017. Beberapa kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut adalah program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, Pembukaan Gerai Samsat di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta, Relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Penertiban Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada petugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, petugas Polri dan warga masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, seperti: (1) Program Kartu Jakarta Pintar dan Program Jakarta Smart City dikaitkan dengan teori perubahan sosial, merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat di kota Jakarta mengenai nilai-nilai sosial, norma dan berbagai pola dalam kehidupan manusia; (2) Pembukaan Gerai Samsat di Setiap Kecamatan di Seluruh Wilayah DKI Jakarta dikaitkan dengan teori Koordinasi, merupakan bentuk kerjasama antar instansi dalam menjalankan roda organisasi sehingga dapat berjalan dengan baik; dan (3) Relokasi Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur serta Penertiban dan Penutupan Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat dikaitkan dengan teori kepemimpinan, bahwa kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain, sedangkan dikaitkan dengan teori dimensi budaya, kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari teori Low Context, yakni perkataan atau sebuah pernyataan yang tidak mengandung candaan dan langsung menjelaskan maksud atau arti sebenarnya. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dalam prakteknya dapat berhasil berkat adanya peran dari aparat kepolisian dalam penerapan program tersebut.

---

This Tesis is discuss the leadership analysis Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama in the application and enforcement of policies in the province of DKI Jakarta 2012-2017 period. Some policies Governor Basuki Purnama Tjahaja among others Program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, opening outlets Samsat in every sub-district in Jakarta, relocation of residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Control Localization Kalijodo, West Jakarta. This research was conducted with methods of field observations are supported by the method of interview and gather related documents. Interviews were conducted to Jakarta Education Department officials, police officers and citizens. This research was conducted by descriptive qualitative.

The results showed that the various policies that have been issued by Basuki Tjahaja Purnama, such as: (1) Program Jakarta Pintar and Program Jakarta Smart City associated with the theory of social change, is a change that occurred in the community in the city of Jakarta on social values, norms and various patterns in human life; (2) The opening of outlets SAMSAT in each sub-district in the entire Territory of Jakarta is associated with the theory of coordination, is a form of inter-agency cooperation in running the organization so that it can run well; and (3) Relocation of Residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Controlling and Closing Localization Kalijodo, West Jakarta is associated with leadership theory, is that these activities can only be done by someone in leading, guiding, influencing or controlling their thoughts, feelings, or behavior of others, whereas is associated the theory of cultural dimensions these activities is the elaboration of the theory of Low Context, is words or a statement that does not contain jokes and directly explain the meaning or the true meaning. Various policies have been issued by the Governor Basuki Tjahaja Purnama, in practice can be managed to the role thansk of the police in the implementation of the program."

"Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan wadah bagi para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk mengukur kompetensi dan kelayakannya sebagai orang nomor 1 dan 2 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan perhatian, dukungan, dan kepercayaan warga DKI Jakarta, para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan hal yang disebut tindak tutur performatif dalam menyampaikan gagasan dan programnya ketika beradu pendapat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis dan maksud tindak tutur performatif yang digunakan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Data penelitian ini adalah seluruh tuturan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada segmen empat, lima, dan enam dalam debat perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tindak tutur performatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan jenis asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi dengan maksud memosisikan penutur dalam kebenaran, memengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu, menunjukkan komitmen penutur pada masa mendatang, mengutarakan sikap perasaan penutur, dan mengetahui penyebutan suatu hal.

---

Jakarta Gubernatorial Election debate 2017 was a stage for governors candidates and vice governors candidates to show their competence and expediency as the number 1 and 2 in DKI Jakarta. To get interest, support, and trust from DKI Jakartas citizens, the candidates did acts in deliver their ideas and programs. This acts are called performative utterance. The purpose of the research is to identify kind and meaning of the performative utterance that the candidates used. The research data are the candidates utterance from segment four, five, and six of first Jakarta Gubernatorial Election debate. The research output are performative utterance in Jakarta Gubernatorial Election debate 2017, with kind assertive, directive, commisive, expressive, and declarative, with meaning to place the speaker as the truth, to influence audience to do something, to show speakers commitment in the future, to explain speakers sentiments attitude, and to know matters mentioning."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkanantara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalahrelasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra)dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsiini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkanantara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalahterdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra denganPolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karenapartai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan danmengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkandengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the establishment of symbiotic partnership betweenpolitical party and political consultant. The case of this study is the relationshipbetween Joko Widodo-Basuki T. Purnama’s bearer parties (PDIP and Gerindra)with PolMark Indonesia. This thesis uses allied view to examine the symbioticpartnership between them. The result of this thesis is that both of parties and theconsultant have their own roles that complement each other. Symbioticpartnership can take place between them because PDIP-Gerindra acknowledgethat PolMark Indonesia is able to make the campaign effective and efficient, whilePolMark Indonesia gains a more reputable image in the area of political marketing."