Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia pada tahun 2017 telah menjadi telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia untuk melancarkan strategi krusial guna memanfaatkan momentum tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi koordinasi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terkait pertumbuhan industri e-commerce yang sedang berkembang saat ini. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitati dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi kedua institusi pemerintah tersebut dalam optimalisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terkait pertumbuhan industri e-commerce adalah dengan cara memaksimalkan upaya pengumpulan data dan meningkatkan pembangunan infrastruktur komunikasi baik bagi pemerintah maupun untuk masyarakat sebagai antisipasi pertumbuhan industri ini dan upaya melancarkan implementasi peraturan pajak yang sudah ada.

---

In 2017, the e commerce industry in Indonesia has grown so rapidly that it has received special attention by the Indonesian government to launch a coordination strategy to capitalize on the momentum. This research was conducted to get an overview of the government coordination strategy especially the Ministry of Finance and the Ministry of Communications and Information Technology in optimizing Value Added Tax revenues related to the growth of the emerging e commerce industry today. This study uses qualitative shortcuts with data collection techniques through in depth interviews.

The results of this study indicate that the strategy of the two government institutions in optimizing the acceptance of Value Added Tax related to the growth of e commerce industry is by maximizing data collection efforts and improving the development of communication infrastructure for both the government and the community in anticipation of the growth of this industry and the effort to launch the regulation existing taxes."

"Virtual office merupakan layanan yang menyediakan sewa menyewa alamat bisnis, jasa resepsionis, jasa mengangkat dan meneruskan telepon call forwarding , jasa surat menyurat, dan beberapa penyedia memberikan layanan penggunaan ruang meeting. Virtual office sendiri dalam peraturan Pajak Penghasilan belum diatur secara jelas dan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan virtual office sebagai jasa atau sewa, dan menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas virtual office. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virtual office memenuhi unsur sewa dan jasa. Virtual office memenuhi unsur sewa apabila terdapat penggunaan ruangan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Sedangkan virtual office yang dalam layanannya tidak terdapat penggunaan ruangan termasuk bentuk jasa dan dikategorikan sebagai jasa manajemen. Pengenaan Pajak Penghasilan atas virtual office yang dianggap sebagai jasa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa manajemen. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan diskusi dan standarisasi oleh seluruh pihak yang terkait untuk mendefinisikan virtual office secara umum maupun perlakuan dalam Pajak Penghasilan.

---

Virtual office is a service that provides rent of business address, receptionist services, call forwarding services, mailing services, and also provides rent of meeting room for company usage. In term of Income Tax Law, Virtual office has not been set clearly and firmly. This study aims to analyze virtual office treatment for taxing purposes, that is, to be treated as a service or a rent. It also analyzes the imposition of Indonesian Income Tax on virtual office. This study uses qualitative approach with data collection through in depth interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the virtual office fulfills the requirement of rents and services. Virtual office can be treated as a rent if there is a room usage and subject to Income Tax Article 4 paragraph 2 on the rent of land and or building. Meanwhile, if the virtual office does not provide room usage, it can be treated as management service. The imposition of income tax on a virtual office which considered as a service, is subjected to Article 23 Income Tax on management service. The suggestion to be given is the need of discussing and standardizing by all parties concerned to define the virtual office in general and also the treatment in income tax."

"Perkembangan teknologi jaringan internet berdampak kepada pesatnya pertumbuhan model bisnis over-the-top. Penelitian ini membahas mengenai penyebab yang mendasari kesulitan bagi otoritas pajak Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima perusahaan over-the-top. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan peraturan Equalisation Levy dari India digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang mendasari kesulitan otoritas pajak Indonesia dalam memungut pajak penghasilan perusahaan over-the-top adalah cakupan pengertian Bentuk Usaha Tetap BUT yang masih berdasarkan kehadiran fisik. Alternatif yang diberikan dalam penelitian ini adalah pertama dengan melakukan perluasan pengertian BUT di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional Prolegnas atau dengan perluasan kriteria BUT dengan renegosiasi P3B dengan negara-negara mitra yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Menimbang kelebihan dan kekurangan tersebut, perluasan kriteria BUT dengan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor over-the-top.

---

The development of interned has impacted the rapid growth of over the top business model. This study focuses on the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies. The research method used in this study is qualitative with qualitative data analysis technique. Comparation with India rsquo s Equalisation Levy is used to determine which policy alternatives could be used.

The result of this study explains the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies is the definition of Permanent Establishment PE which is still based on physical presence. Alternatives offered in this study are first, revising the PE criteria in the domestic Income Tax Law which can be done through National Legislation Program Prolegnas or by revising the PE Criteria by tax treaty renegotiation through Mutual Agreement Procedure, each has their own strengths and weaknesses. Considering the strengths and weaknesses of each alternatives, revising domestic Income Tax Law could be chosen to maximalize the tax potential from over the top sector."

"Penelitian ini membahas mengenai efektivitas kebijakan pajak penghasilan bagi UMKM pada bidang e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan PP 46 Tahun 2013 atas UMKM e-commerce yang dilihat dari tujuan PP 46 dalam kemudahan administrasi untuk peningkatan voluntary compliance yang diharapkan dapat menigkatkan kontribusi UMKM pada penerimaan negara serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi DJP dalam penerapan PP 46 terhadap UMKM e-commerce. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kemudahan administrasi, penerapan PP 46 tahun 2013 pada UMKM e-commerce sudah efektif, namun dalam hal peningkatan voluntary compliance dan peningkatan kontribusi UMKM pada penerimaan negara, penerapan PP 46 tahun 2013 ini belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya data yang dimiliki DJP terkait para pelaku UMKM.

---

This study discusses the effectiveness of income tax policy for SMEs in the field of e commerce. This study aims to analyze the effectiveness of PP 46 Year 2013 policy on SMEs e commerce seen from the objective of PP 46 in the ease of administration to increase voluntary compliance which is expected to boost the contribution of SMEs to state revenues as well as to know the problems faced by the DGT in the application of PP 46 against SMEs e commerce.

The results of this study indicate that in the ease of administration, the application of PP 46 of 2013 on SMEs e commerce has been effective, but in terms of increasing voluntary compliance and increasing the contribution of SMEs to state revenue, the implementation of PP 46 of 2013 is not effective. This is due to lack of data owned by DGT related to the perpetrators of SMEs."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce dan menganalisis kendala yang terjadi saat implementasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Ditinjau dari konten dan konteks kebijakan, implementasi kebijakan PPh e-commerce belum berjalan dengan baik karena belum memberikan pemahaman pajak yang komprehensif pada pelaku e-commerce dan tujuan kebijakan yakni kesadaran dan kepatuhan pajak belum tercapai. Kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian pihak yang memotong PPh pasal 21/23/26 dengan pihak yang seharusnya memotong, serta keterbatasan data pelaku dan data transaksi e-commerce.

---

The purpose of this research is to analize the implementation of income tax policy on e-commerce transaction and the obstacles that occur during the implementation. The approach used is qualitative technique data was collected through literature and in-depth interviews. In terms of content and context of policy, the implementation of e-commerce income tax policy has not well implemented because it has not provided a comprehensive understanding of tax regulation on e-commerce actors, therefore, the objectives of the policy, which are awareness and compliance, have not yet to be achieved. Obstacles encountered are discrepancy between the party that cut income tax policy article 21/23/26 and the party that supposed to cut, as well as the limitation to performer data and e-commerce transaction data."

"Pelaporan pajak merupakan salah satu siklus dalam kewajiban wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terhutang. Tesis ini meneliti mengenai perbedaan ketentuan pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce khusunya online marketplace serta permasalahan yang dihadapi baik Indonesia dan Amerika dalam menerapkan ketentuan pelaporannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literature dan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan ketentuan e-commerce. Hasil pada tesis ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara ketentuan terkait pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce online marketplace jika dilihat dari dasar hukumnya, dari hal pelaporan pajaknya, dari hal terkait identitas pajaknya serta dari verifikasi pelaporan pajaknya. Dalam hal permasalahan, Indonesia menghadapi masalah-masalah seperti tidak adanya data pembanding yang dapat digunakan oleh otoritas pajak dalam proses verifikasi pelaporan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce online marketplace serta sulitnya pengidentifikasian wajib pajak yang melakukan penjualan pada situs online marketplace.

---

Tax Reporting is one of cycle of taxpayer rsquo s responsibility in fulfilling taxpayer rsquo s tax payable. This thesis analyze the difference between the regulations for income tax reporting form e commerce online marketplace transaction and also its problems arising in implementing such regulations. This study is a qualitative descriptive study using literature study and in depth interview with stakeholders related to the regulation.

The results of this study showed a significant difference between Indonesia and America in regulating income tax reporting for e commerce online marketplace transaction seen from its regulations rsquo broad outline, from the tax payer rsquo s identity and also the documents used in the regulations. Indonesia still faces some problems like lack of authority of tax authorities to enforce the regulation, and also there are still some business models that haven rsquo t been covered in SE062 PJ 2013."

"Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Meningkatnya jumlah transaksi e-commerce belum mampu untuk dimaksimalkan oleh pemerintah khususnya otoritas pajak dalam memaksimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam mewujudkan cooperative compliance terkait pertumbuhan industri e-commerce yang sedang berkembang saat ini, sehingga penerimaan pajak penghasilan dari industri e-commerce dapat optimal. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Direktorat Jendral Pajak telah berupaya untuk mewujudkan cooperative dengan pelaku e-commerce khususnya penyedia marketplace untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan. Direktorat Jendral Pajak perlu untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk mewujudkan cooperative compliance pada wajib pajak e-commerce. Selain itu, terdapat tantangan-tantangan dalam mewujudkan cooperative compliance pada industri e-commerce di Indonesia.

---

The growth of e commerce industry in Indonesia is currently experiencing rapid growth, so it needs special attention from the Indonesian government. The increasing number of e commerce transactions has not been able to be maximized by the government, especially the tax authorities in maximizing state revenues, especially from the income tax sector.

This research was conducted to get an overview of the efforts made by the Directorate General of Taxation in realizing cooperative compliance related to the growth of the current emerging e-commerce industry so that income tax revenue from the e-commerce industry can be optimal. This study uses qualitative shortcuts with data collection techniques through in depth interviews.

The results of this study indicate that the Directorate General of Taxes has been working to realize cooperative with e commerce actors, especially marketplace providers to optimize income tax revenue. The Directorate General of Taxation is required to make further efforts to realize cooperative compliance on e commerce taxpayers. In addition, there are challenges in realizing cooperative compliance in the e commerce industry in Indonesia."

"Pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui e-commerce untuk mengurangi kontak fisik dengan penjual. Besarnya potensi e-commerce membuat pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk mengatur pemungutan pajak dari transaksi e-commerce. Penelitian ini mengukur nilai elastisitas dan buoyancy pemungutan PPN dari transasksi e-commerce dengan menggunakan metode indeks divisia serta menghitung potensi penerimaan PPN dari transaksi e-commerce dengan menggunakan metode dekomposisi multiplikatif. Hasil dari penelitian ini mendapatkan nilai koefisien elastisitas sebesar 4,098 dan buoyansi sebesar 5,768. Sementara itu, penerimaan PPN dari transaksi e-commerce pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksi sebesar Rp 56,49 triliun dan Rp 73,93 triliun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini merekomendasikan adanya penyusunan strategi oleh DJP agar efektivitas dalam pemungutan PPN dari transaksi e-commerce semakin meningkat serta potensi PPN dari transaksi e-commerce dapat terealisasi optimal.

---

The Covid-19 pandemic has resulted in people choosing to carry out economic activities through e-commerce to reduce physical contact with sellers. The huge potential of e-commerce has prompted the government to issue Law Number 2 of 2020 to regulate tax collection from e-commerce transactions. This study measures the elasticity and buoyancy of VAT collection from e-commerce transactions using the index divisia method and calculates the potential for VAT receipts from e-commerce transactions using the multiplicative decomposition method. The results of this study obtained a coefficient of elasticity of 4,098 and a buoyancy of 5,768. Meanwhile, VAT revenues from e-commerce transactions in 2022 and 2023 are projected to be Rp. 56,49 trillion and Rp. 73,93 trillion. Based on the results of this study, this study recommends that DGT formulate a strategy so that the effectiveness in collecting VAT from e-commerce transactions increases and the potential for VAT from e-commerce transactions can be realized optimally."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kesesuaian konsep BUT dalam dunia ekonomi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui i apakah penerapan konsep BUT tersebut berkontribusi bagi tergerusnya basis pendapatan pajak, ii apakah konsep BUT yang berlaku di Indonesia sudah mampu menjawab tantangan perpajakan ekonomi digital, dan iii apakah konsep BUT saat ini masih sesuai untuk menentukan hak pemajakan atas aktivitas-aktivitas ekonomi digital atau membutuhkan modifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep BUT saat ini tidak sesuai lagi untuk digunakan dalam menentukan hak pemajakan negara sumber dalam dunia ekonomi digital, bahkan berkontribusi dalam mengikis basis pajak di negara tersebut. Konsep BUT di Indonesia juga belum mampu menjawab tantangan ekonomi digital. Dengan demikian penelitian ini menyarankan agar konsep BUT dimodifikasi atau menerapkan mekanisme pemajakan yang lain khusus atas ekonomi digital.

---

ABSTRACTThis research discusses the relevance of permanent establishment concepts in digital economy to identify if i the application of permanent establishment concepts contribute to the loss of the basic income from tax ii the permanent establishment concepts currently applied in Indonesia are effective to deal with the challenges encountered in digital economy taxation iii the currently applicable permanent establishment concepts are still relevant to define the right to tax digital economy activities or require ammendment. This research is a qualitative research based on literary analysis on secondary data. The output of this research suggests that the currently applied permanent establishment concepts is no longer relevant to determine the source country 39 s right to tax the digital economy activities and, therefore, contributes to the loss of bases tax in the country. The permanent establishment concepts is also not effective to deal with the challenges encountered in digital economy. Hence, this research recommends that the government ammends the permanent establishment concepts or apply alternative tax mechanism, specifically for digital economy."

"Transaksi e-commerce yang telah meluas ke perdagangan internasional, menyebabkan beragamnya jenis transaksi yang ada. Pemerintah melihat adanya potensi penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap variasi transaksi penjualan e-commerce model Online Marketplace dikenakan PPN yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace serta kendala dan upaya dalam pengenaannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace dilakukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Kendala dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN pun beragam, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

E-commerce transaction has been extended to international trade, causing various types of transactions. The Government captures the potential of tax revenues, particularly the Value Added Tax (VAT). Each variations of sales transaction on e-commerce Online Marketplace model imposed VAT differently. The purpose of this study is to analyze the mapping of the imposition of VAT on e-commerce transaction Online Marketplace model, as well as the constraints and efforts in the imposition.This study use a qualitative approach with descriptive research with the literature study and interview. Research finding shows the mapping of the imposition of VAT on e-commerce Online Marketplace model imposed by delivery of the goods from Online Marketplace Merchant to the buyer. Constraints and efforts that occur in the imposition of VAT are vary, referring to the types of transactions that occur."