Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPariwisata di Kabupaten Garut memiliki potensi yang sangat baik. Potensi tersebut sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga Kabupaten Garut diharapkan dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional. Perkembangan pariwisata tersebut dilengkapi dengan perkembangan pembangunan hotel yang ada. Hotel merupakan salah satu objek pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Garut. Dengan potensi pariwisata yang ada, diharapkan pajak hotel dapat menjadi penopang pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2017 penerimaan Pajak Hotel menurun dan tidak mencapai target. Tentu kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Garut. Penelitian ini memfokuskan pada penetapan target pajak hotel dan implementasi kebijakan pajak hotel di Kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitan deksriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan target melibatkan beberapa pihak dan implementasi kebijakan Pajak Hotel di Kabupaten Garut dilakukan dengan dua upaya untuk memudahkan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Garut dalam melakukan implementasi Pajak Hotel di Kabupaten Garut.

---

ABSTRACTTourism in Garut Regency has a very good potential. The potential is being developed by the local government and central government, so is expected to become a leading tourism destination in West Java Province and national level. The development of tourism is complemented by the development of existing hotel. Hotel is one of the object local taxes collected by the government of Garut Regency. With the existing tourism potential, it is hoped that hotel tax can become the regional revenue support. This research focuses on the determination of hotel tax target and the implementation of hotel tax policy in Garut Regency. This study uses qualitative approach with descriptive design by compiling all the collected data which was done through in depth interviews and literature study. The result of this study shows that target setting involves several participants and the implementation of hotel tax policy in Garut Regency is done in two ways to facilitate the Hotel Taxpayer in fulfilling their tax obligations. In addition to that, there are some obstacles faced by Garut Regency in implementating the hotel tax policy in Garut Regency. "

"ABSTRAKPajak hotel di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu pajak yang potensinya sedang digali oleh Pemerintah Daerah, mengingat korelasinya dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk menjadikan Wonosobo sebagai kota pariwisata dan lebih meningkatkan pendapatan daerah. Namun selama ini implementasi pajak terkait sektor pariwisata khususnya pajak hotel belum terpungut secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hotel dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah. Isu yang paling menonjol dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi, struktur birokrasi dan penegakan hukum.

---

ABSTRACT

Hotel tax in Wonosobo Regency is one of the taxes which its potential is highly being explored by Local Government, considering the correlation of hotel tax with the growth of the tourism sector. The local government has a purpose to make Wonosobo as a tourism city and further to increase local revenue. However, during the tax implementation related to tourism sector, especially hotel tax has not been collected optimally. The purpose of this research is to analyze the implementation of hotel tax collection and problems faced by Local Government. This research adopted a quantitative approach to qualitative data analysis technique through in-depth interviews and literature study. As result, the implementation of hotel tax collection policy has not been fully in accordance with the goal of Local Government. The most prominent issues in the policy implementation are communications, bureaucratic structures and law enforcement."

"Keberhasilan implementasi kebijakan atas pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan diindikasikan tidak berhasil karena Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku serta adanya perbedaan pelayanan dari pemerintah daerah kepada antar wajib pajak hotel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan atas pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data survey, wawancara mendalam, dan observasi.Hasil penelitian ini adalah penjabaran secara deskriptif dari indikator yang belum berjalan dengan baik, diantaranya perkembangan dan kerumitan program, indikator partisipasi pada semua unit pemerintahan dan indikator aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan atas pajak hotel di Kabupaten Bintan dengan perincian atas faktor pajak dan faktor non pajak.

---

The success of policy implementation on hotel taxes as efforts to improve a local owned revenue in Bintan Regency indicated not successful because local government who doesn?t run his duty in accordance with applicable regional regulations as well and there is a difference service from local government between tax payers of hotel tax. The purpose of this research is to analyse the success of policy implementation on hotel taxes as efforts to improve a local owned revenue in Bintan Regency. This research was using a descriptive qualitative method with survey, in-depth interview, and observation.As results, descriptive explanation from indicators which have not done yet, such as The Proliferation and Complexity of Government Programs, The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels, The Profusion of Actors and factors that influence assestment of hotel tax in Bintan Regency with the details for tax factors and non tax factors."

"Masih banyak Wajib Pajak (WP) Hotel di Kota Yogyakarta yang belum menerima insentif pengembalian pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang dan implementasi dari kebijakan pengembalian pajak kepada Wajib Pajak hotel di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan post positivist melalui wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Latar belakang kebijakan pengembalian pajak dibuat adalah karena pemerintah daerah ingin memberikan insentif kepada WP Hotel yang telah berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Dari empat faktor dalam implementasi kebijakan, masih terdapat beberapa kekurangan dalam faktor komunikasi dan sumber-sumber. Kurangnya jumlah staf di pemerintah daerah berimplikasi pada minimnya sosialisasi kepada WP Hotel sehingga para WP kurang paham mengenai insentif pajak ini.

---

There are still many Hotel Taxpayers in Yogyakarta City who haven?t receive tax repayment incentive. This research was aimed to describe background and implementation of tax repayment policy in Yogyakarta City. This descriptive research was conducted by using post-positive approach with in-depth interview as data collection technique. As the result, local government willingness to award tax incentives for the taxpayers who contributed in raising the local revenue. Among four factors in the implementation, there are some lackness in communication and resources factor. Lack of fiscus number was implicated to less socialization to taxpayers so that they have minimum understanding of the incentive policy."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Perkembangan industri perhotelan di Kabupaten Blora, tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: implementasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora dan faktor penghambat pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora mengalami beberapa kendala diantaranya adalah penerapan sistem self assessment tidak berjalan sesuai ketentuan, kepatuhan wajib pajak hotel masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, dan sanksi yang masih belum tegas oleh otoritas pajak setempat.

---

This research discusses about the implementation of hotel tax collection in Blora Regency. The hotel industries are growing significantly in Blora Regency but the receipts in hotel tax is less contribute to the local revenues. The research problems are the implementation of hotel tax collection in Blora Regency and the factors that hinder in implementing the hotel tax collection. This research uses a qualitative approach.

The result of this study presents that implementation of hotel tax collection in Blora Regency still have some problems including self assessment system which is not correctly implemented according to tax regulations, low tax compliance, lack of human resources, and weak in imposition of sanctions by the local tax authorities."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai masalah tunggakan pajak hotel yang cukup tinggi di Kabupaten Badung. Pajak Hotel merupakan sumber PAD terbesar di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah tunggakan Pajak Hotel di Kabupaten Badung. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung untuk mengurangi tunggakan Pajak Hotel di Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan pajak hotel di Kabupaten Badung dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak dan faktor administrasi pajak. Di samping itu strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam upaya mengurangi tunggakan pajak hotel tersebut meliputi strategi secara preventif dan represif. Strategi secara preventif yaitu sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, serta penggunaan tapping box. Sedangkan strategi secara represif yaitu upaya penegakan hukum dan pelaksanaan penagihan sesuai dengan aturan.

---

ABSTRACTThis study discusses the problem of hotel tax receivable were high in the Badung regency. Hotel tax is the biggest revenue source in Badung. Therefore, this study analyzes the factors that lead to a high number of hotel tax receivable in Badung. Furthermore, this study also discusses the strategy undertaken by the ?Dispenda? Badung to reduce hotel tax receivable in Badung. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in the study of literature and in-depth interviews. The results of this study stated that the factors that led to high hotel tax receivable in Badung influenced by factors taxpayer compliance and tax administration. In addition, the strategy undertaken by the ?Dispenda? Badung in an effort to reduce hotel tax receivable include preventive and repressive strategies . A preventive strategies that is socialization , guidance and supervision , and the use of tapping box . While repressive strategies that is attempts to law enforcement and the billing in accordance with the rules."

"Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi dan meringankan beban pelaku usaha perhotelan baru di Kota Jayapura membuat kebijakan pembebasan Pajak Hotel terhadap hotel baru di Kota Jayapura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini menumbuhkan perekonomian di Kota Jayapura dan telah meringankan beban para pelaku usaha. Kemudian terdapat hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Jayapura yaitu tentang belum adanya regulasi turunan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel kepada Peraturan Walikota secara spesifik yang mengatur teknis kebijakan ini, kepatuhan hotel dalam memungut pajak hotel selama masa pemberlakuan kebijakan berlangsung, dan perbedaan opini antara pengusaha hotel dan Pemerintah Kota Jayapura dalam pemasangan sistem pengecekan pendapatan hotel.

---

The Government of Jayapura City attempted to promote economic growth and lessen the burden of the new hoteliers in the City of Jayapura through enforcing a Hotel Tax Exemption Policy for the new hotels in Jayapura City. This research used a descriptive qualitative method by collecting literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the policy has grown the economy and has relieved the burden on business actors. Furthermore, the obstacles faced by the government include the absence of further legalization of the policy from Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 concerning the Hotel Tax Policy on the Mayor Regulations that specifically oversee the technicality of the policy, hotel's compliance in paying taxes, and conflicting opinions between the business actors and the Government on the tax checking system at the hotel"

"Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan manfaat penelitian murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi pemungutan Pajak Reklame dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan field research dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait pada kenyataannya masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku, dan terdapat faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala dalam implementasi pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur.

---

This thesis discusses the analysis of the implementation of advertising tax collection in Cianjur Regency. This study used a qualitative approach with descriptive research with the benefits of pure research. The purpose of this study is to understand and analyze the implementation of advertising tax collection and inhibiting factors in the implementation of advertising tax collection in Cianjur Regency. Data collection techniques performed by field research and study literature.

The study concluded that the implementation of the implementation of the Advertising Tax collection in Cianjur Regency conducted by relevant agencies in fact still not in accordance with the applicable rules, and there are inhibiting factors that become an obstacle to implementation of advertising tax collection in Cianjur Regency."

"ABSTRAKImplementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dilakukan dengan moratorium penerbitan IMB hotel baru. tetapi justru memicu peningkatan jumlah pemohon dan pembangunan hotel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan tidak berhasil dalam mengendalikan pembangunan hotel. Karakteristik masalah sulit karena pelaksanaan instrumen pengendalian belum optimal, sedangkan minat pembangunan hotel tinggi dan kebijakan hanya mempengaruhi ketentuan IMB. Karakteristik kebijakan juga belum mampu menangani masalah karena kekurangan substansi kebijakan, dukungan sumber daya, koordinasi, dan akses publik. Selain itu, lingkungan kebijakan menghambat karena perekonomian yang bertumpu pada pariwisata mempengaruhi keadaan ekonomi dan sosial masyarakat, serta politik.Implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dilakukan dengan moratorium penerbitan IMB hotel baru. tetapi justru memicu peningkatan jumlah pemohon dan pembangunan hotel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan tidak berhasil dalam mengendalikan pembangunan hotel. Karakteristik masalah sulit karena pelaksanaan instrumen pengendalian belum optimal, sedangkan minat pembangunan hotel tinggi dan kebijakan hanya mempengaruhi ketentuan IMB. Karakteristik kebijakan juga belum mampu menangani masalah karena kekurangan substansi kebijakan, dukungan sumber daya, koordinasi, dan akses publik. Selain itu, lingkungan kebijakan menghambat karena perekonomian yang bertumpu pada pariwisata mempengaruhi keadaan ekonomi dan sosial masyarakat, serta politik.

---

ABSTRAKImplementation of hotel rsquo s construction control policy in Yogyakarta City is carried out with a moratorium on the issuance of new hotel Building Permit. However, it is caused an increase in the number of applicants and the construction of new hotels. This research used qualitative approach through in depth interview, observation, and literature study. The result showed policy implementation is not successful in controlling the construction of hotels. The characteristic of problem is difficult because implementation control instrument has not been optimal, while interest of hotel construction is high and the policy only effects the terms of Building Permit. The characteristic of the policy also has not been able with the problem because lack of policy substance, resource support, coordination, and public access. The policy environment impedes as the economy that relies on tourism affects the economic and social condition of society, as well as political circumstance."

"Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah.

---

A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax."