Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kepemilikan rumah menjadi puncak dalam siklus kehidupan masing-masing individu. Dengan adanya banyak manfaat atas kepemilikan rumah, berbagai Negara telah melaksanakan bermacam kebijakan, khususnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tidak terkecuali Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan fasilitas kredit perumahan yang dikenal sebagai Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR FLPP yang menyediakan suku bunga rendah dan tetap selama masa angsuran. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi karakteristik dominan dalam sebuah rumah tangga yang menentukan kepemilikan rumah khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini penting untuk dilaksanakan untuk mendukung perumusan kebijakan perumahan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Menggunakan metode random-effect logistic regression dan data dari Indonesia Life Family Survey IFLS periode 2000-2014, hasil estimasi menunjukan bahwa meningkatnya pendapatan, status menikah, dan umur yang lebih tua meningkatkan kemungkinan kepemilikan rumah. Sementara itu, memiliki rumah yang lain, terdapat tambahan anggota keluarga, memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dan tinggal di area perkotaan akan menurunkan probabilita untuk memiliki rumah.

---

As one of basic needs of every individual, housing has a culmination in its life cycle in an ownership. Knowing the many advantages of home ownerships, many countries have established unique policies, in particular assisting low income people to own their home. The Indonesia government is not an exception. It has introduced the implementation of mortgage facility namely Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR FLPP which provides a fixed and low interest rate along its financing period. This study is conducted to identify which household rsquo s characteristics are dominant in determining home ownership, especially for West Java and East Java Provinces. The issue is important as to design a more effective and well targeted housing development policy. Using a random effect logistic regression and Indonesia Life Family Survey IFLS covering 2000 2014, the estimation shows that increasing income, being married, and older cohorts will likely increase the probability to the ownership. On the other hand, having another house, having additional member of household, being more educated, and living in urban area will likely decrease the likelihood to own a house."

"ABSTRAKDisertasi ini menganalisis implementasi kebijakan difusi teknologi dan proses difusi teknologi di level operasional dalam konteks pemberdayaan UMK melalui iptekda LIPI di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur selama kurun waktu 2000-2011. Pengalaman pelaksanaan iptekda LIPI dalam melaksanakan kegiatan difusi teknologi di kedua wilayah sangat bermanfaat untuk menentukan pola pemberdayaan UMK melalui difusi teknologi. Guna menunjang hasil analisis, pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa baik aspek isi dan lingkungan kebijakan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan difusi teknologi di kedua wilayah penelitian. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembelajaran dari studi kasus iptekda LIPI dapat menghasilkan mekanisme difusi teknologi secara bottom-up yang dapat menciptakan para pemimpin opini di daerah yang didukung oleh perubahan sistem pelaksanaan kegiatan difusi teknologi maupun sistem penghargaan bagi para pelaku UMK maupun agen perubah dan lembaga pelaksananya sehingga kebijakan difusi teknologi bagi pemberdayaan UMK tidak lagi dilihat sebagai proyek semata. Disamping itu, penambahan mitra kerjasama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar di tingkat kementerian/lembaga, dinas-dinas terkait, desa, dan asosiasi UMK merupakan strategi bagi aktor-aktor difusi teknologi untuk mengembangkan cakupan penerima manfaat dan keberlanjutannya

---

ABSTRACTThis dissertation analyzes the implementation of technology diffusion policy and the process of technology diffusion at the operational level in the context o f Micro and Small Enteprises (MSEs) empowerment in several regencies and cities in West Java and Malang Raya during the period of 2000-2001. The experience of the iptekda LIPI implementation in conducting technology diffusion in both areas is useful for determining the design of MSEs empowerment through technology diffusion. To support the results of the analysis, post-positivism approach with qualitative data collection method is employed in this research. The findings indicate that both the aspect of content and policy environment determine the success or failure of the implementation of the technology diffusion policy in the two research contexts. The findings of this research suggest that from the case study of iptekda LIPI, a bottom-up mechanism of technology diffusion which can create opinion leaders supported by the transformation of the implementation system of technology diffusion and remunerations for agents of change and institutions implementing the technology diffusion. Thus, the technology diffusion policy for the empowerment of MSEs is no longer seen merely as a project. Furthermore, the involvement of partners which have bigger authority and power at the level of ministry/institution, related agencies, villages and MSEs association becomes a strategy for the actors of technology diffusion, such as LIPI and universities, to expand the scope of beneficiaries and sustainability."

"Penelitian ini mengkaji desain dan teknologi proses kilang BBM yang dapat mencapai spesifikasi produk sesuai kebutuhan BBM domestik di Indonesia, kelayakan nilai keekonomian proyek pembangunan kilang BBM di Indonesia, dan memetakan besaran risiko dan sensitivitas keekonomian proyek kilang BBM terhadap terhadap harga bahan baku produk di pasar. Teknik pengkajian menggunakan metode simulasi proses teknis, analisis keekonomian menggunakan estimasi parametrik, pemetaan risiko sesuai AS/NZS 4360 serta sensitivitas keekonomian berdasar fluktuasi harga crude oil. Kelayakan nilai keekonomian proyek pembangunan kilang BBM di Indonesia kapasitas 300 kbpd menggunakan pemrosesan primer dan sekunder dengan nilai investasi 9.289 juta $, menguntungkan dengan nilai keekonomian berupa NPV sebesar 41.306 juta $, IRR sebesar 13,8 %, dan PBP 9 (sembilan) tahun selama 30 (tiga puluh) tahun masa manfaat aset. Besaran risiko paling signifikan dalam proyek pembangunan kilang BBM di Indonesia adalah Pengadaan Lahan, Persetujuan desain oleh pemangku kepentingan, Perizinan lingkungan dari pemerintah, Perubahan regulasi dari pemerintah, dan Wanprestasi Kontraktor. Sensitivitas keekonomian proyek kilang BBM di Indonesia terhadap harga bahan baku produk di pasar ditunjukkan pada kenaikan harga umpan 2%, IRR proyek menyentuh MARR. Kemudian, pada kondisi harga minyak tertinggi yang tercatat, proyek masih bisa memberikan pengembalian yang menguntungkan karena NPV tidak pernah menyentuh 0 (nol).

---

This research studies the probable process design and technologies for fuel refinery that can achieve product specification to meet domestic fuel demand in Indonesia, economics feasibility for building fuel refinery in Indonesia, and to register known risks and economics sensitivities of fuel refinery projects concerning crude oil prices as the main material intake in the market. The study conducted technical process simulation, economics analysis using parametric estimate, risk mapping as per AS/NZS 3460, followed by economics sensitivity analysis in crude oil price fluctuation. Economics feasibility for Fuel Refinery Development in Indonesia with a capacity of 300 kbpd using primary and secondary processing and total investment cost of 9.289 million $ is profitable with the economics parameter of NPV 41.306 million $, IRR 13,8% and PBP 9 (nine) years over 30 (thirty) years of asset lifetime. The most significant risk on the project is Land Procurement, Design approval from the stakeholders, Environmental Permit from the Government, Regulations changes from the Government, and Contractor Default of Agreement. Economics sensitivity of the project against raw materials market price is concluded at feed price increases at 2%, and project IRR touches the MARR. When the oil price soars on the highest price on the note, the project still could give profitable returns because the NPV never touches 0 (zero)."

"Bayi usia dibawah satu bulan termasuk kedalam kategori usia dengan risiko gangguan kesehatan paling tinggi, risiko tersebut dapat berakibat fatal yaitu kejadian kematian apabila tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Kematian neonatal di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat tersebut pada tahun 2022 mencapai 38,38% dari jumlah kematian neonatal pada tingkat nasional. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 4 tahun cenderung meningkat, dengan peningkatan terbesar terjadi di Tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 16% dibandingkan Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan AKN yang dipengaruhi oleh kondisi spasial di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022. Penelitian berdesain studi ekologi dengan unit analisis 105 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dianalisis merupakan data agregat yang bersumber dari data sekunder berupa Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2022 dan hasil Susenas Tahun 2022 yang dipublikasikan oleh BPS. Pemodelan dengan metode GWR diketahui bahwa dari 6 variabel yang dianalisis dalam model, terdapat 3 variabel yang berpengaruh signifikan secara statistik dengan AKN yaitu variabel BBLR, kerapatan jalan, dan KN lengkap.

---

Babies aged under one month are included in the age category with the highest risk of health problems, this risk can have fatal consequences, namely death if they do not receive adequate health services. Neonatal deaths in Central Java Province, East Java Province and West Java Province in 2022 will reach 38.38% of the number of neonatal deaths at the national level. In the Yogyakarta Special Region Province, it has tended to increase over the past 4 years, with the largest increase occurring in 2022 with an increase of 16% compared to 2021. The aim of this research is to determine the determinants of AKN which are influenced by spatial conditions in the Provinces of Central Java, East Java, Java West and Special Region of Yogyakarta in 2022. The research has an ecological study design with analysis units of 105 districts/cities in the Provinces of Central Java, East Java, West Java and the Special Region of Yogyakarta. The data analyzed is aggregate data sourced from secondary data in the form of the 2022 Provincial Health Profile and the results of the 2022 Susenas published by BPS. Modeling using the GWR method shows that of the 6 variables analyzed in the model, there are 3 variables which have a statistically significant effect on AKN are the variables LBW, road density, and complete neonatal visit."

"ABSTRAKTujuan disertasi untuk melakukan kategorisasi kelas sosial dan analisis mobilitas sosial. Kategorisasi kelas menggunakan model socio-economic index dari Duncan dan class categories dari Goldthorpe. Mobilitas sosial dianalisis dengan mobilitas absolut, relatif, dan faktor-faktor yang berpengaruh pada mobilitas naik. Konsep yang digunakan adalah kelas, kategorisasi kelas, dan mobilitas sosial. Metode penelitian berupa data sekunder IFLS dan wawancara mendalam. Temuan mobilitas absolut berupa kecenderungan kesamaan kelas responden dengan orang tua. Mobilitas kelas teratas dan terendah sangat terbatas, sedangkan pada empat kelas lainnya terjadi peluang mobilitas naik. Hasil mobilitas relatif menunjukkan rendahnya kecairan sosial. Faktor jender, usia dan pendidikan berpengaruh pada mobilitas naik.

---

ABSTRACT

The dissertation purposes are to construct categorization of social class and analysis of social mobility. Class categorization uses Duncan?s socio-economic index and Goldthorpe?s class categories models. Social mobility is analyzed by absolute- and relative mobility, and factors affecting upward mobility. Concepts of class, class categorization, and social mobility are utilized in the study. Research methods used are secondary data of IFLS and in-depth interview. The findings include a tendency for social class similarity between respondents and parents, a limited chance of mobility among the highest and lowest classes, and an upward mobility in other classes. The data also indicates low level of social fluidity. Gender, age and education are factors that affect upward mobility."

"ABSTRAK Pengelolaan pasien hipertensi di rumah sakit masih dominan pada upaya farmakologi.Konseling keperawatan (KP) sebagai upaya non farmakologi belum optimal. Pasienhanya mengandalkan obat dokter dan tidak mengubah gaya hidup sehat. Asuhankomprehensif dibutuhkan untuk menghindari dampak seperti penyakit jantung, stroke,gagal ginjal dan kematian dini. Besarnya biaya perawatan merupakan masalah serius.Konseling keperawatan diharapkan dapat mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat.Tujuan penelitian untuk mengetahui prediktor pelaksanaan konseling keperawatan padapasien hipertensi. Metode survey crossectional dengan kuesioner pada 200 perawat.Analisis menggunakan uji chi-square, regresi logistik berganda. Ada hubungan yangsignifikan antara kemampuan konseling p value=0.001, pemahaman informasi pvalue=0.001, dukungan dan sistem kualitas p value=0.000, kondisi lingkungan pvalue=0.000 dengan pelaksanaan konseling keperawatan. Umur p value= 0,250, jeniskelamin p value= 0,57, pengalaman kerja p value= 0,177 dan pendidikan terakhir pvalue=0,583, tidak terdapat hubungan signifikan. Lingkungan dan dukungan sistemkualitas merupakan prediktor utama. Kondisi lingkungan dan dukungan yang baik, 8 kalilebih baik pada konseling keperawatan. lingkungan yang didukung dengan infrastrukturdan fasilitas yang baik sangat mendukung terlaksananya konseling keperawatan.

---

ABSTRACT

Hypertensive Patients in hospitals in East Java, Indonesia

Counsellor :Agung Waluyo, Mustikasari, Ede Surya Darmawan

Management of hypertensive patients in hospitals is still dominant in pharmacological

efforts. Nursing counseling (KP) as a non-pharmacological effort is not optimal. Patients

only rely on doctor's medication and do not change their healthy lifestyle.

Comprehensive care is needed to avoid impacts such as heart disease, stroke, kidney

failure, and premature death. The cost of treatment is a serious problem. Nursing

counseling is expected to change lifestyle to be healthier. The aim of the study was to

determine the predictors of the implementation of nursing counseling in hypertensive

patients. Crossectional survey method with questionnaires on 200 nurses. Analysis using

the chi-square test, multiple logistic regression. There is a significant relationship

between expertise and skills p-value = 0.001, giving information p-value = 0.001,

support and quality systems p-value = 0.000, environment p-value = 0.000 with the

implementation of nursing counseling. Age p value= 0,250, gender p-value = 0,583,

work experience p value= 0,177 and education p-value=0,583 there is no significant

relationship. Environment and quality system support are the main predictors. Good

environmental conditions and support, 8 times better in nursing counseling. the

environment which is supported by good infrastructure and facilities strongly supports

the implementation of nursing counseling"

"ABSTRAKMenurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdapat urusan-urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah, urusan pemerintahan itu meliputi, Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan agama. Urusan pemerintahan ini menjadi sepenuhnya urusan Pemerintah dan dapat dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada wakil Pemerintah di daerah. Dalam hal urusan agama, kepala daerah tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan mengenai urusan agama, kecuali urusan agama tersebut telah dilimpahkan kepada wakil pemerintah didaerah dan/atau menugaskannya kepada daerah otonom.

---

ABSTRACTAccording to Law No. 32 of 2004 on Regional Government affairs of government there which is a government affairs that can not be implemented by the region, it includes government affairs, Foreign Policy, Defense, Security, Justice, The National Monetary and Fiscal Policy, and Religion. It became fully government affairs and government affairs may be delegated some authority to the Government representative in the region. In terms of religious affairs, regional heads are not authorized to issue a decree on religious affairs, except in matters of religion has been delegated to the government representative in the area and/or delegated to the autonomous regions."

"ABSTRAKMenurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah penduduk yang selamaseminggu terakhir tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, ataumempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan,karena merasa putus asa, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlahpengangguran terhadap angkatan kerja. Pengangguran adalah suatu masalah yangserius bagi suatu negara. Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa, khususnyaJawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur beragam. Di Jawa Barat TPT cenderungtinggi, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur TPT cenderung rendah. Padaskripsi ini akan dimodelkan TPT di ketiga daerah tersebut, menggunakan tingkatpendidikan, kesehatan, PDRB, jumlah penduduk serta status pernikahan sebagaivariabel penjelas, faktor spasial juga diperhatikan karena jarak antarkabupaten/kota yang berdekatan, akan mengakibatkan TPT cenderung berkorelasi.Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari BPS. Data akandianalisis menggunakan uji Moran I, untuk mengetahui tingkat dependensi spasial,dan metode Spatial Autoregressive untuk mengetahui variabel-variabel yangsignifikan mempengaruhi TPT di ketiga daerah tersebut dan besar pengaruh faktorspasialnya. Hasil yang diperoleh, variabel proporsi penduduk menikah, ratepenyakit, dan jumlah penduduk merupakan variabel yang signifikanmempengaruhi TPT. Pada ketiga daerah tersebut, juga akan diteliti kabupaten/kotamanakah yang memiliki TPT tertinggi menggunakan metode Spatial ScanStatistics. Hasil yang diperoleh, terdapat 22 kabupaten/kota yang merupakankelompok daerah dengan TPT paling tinggi (Most likely cluster) pada areapenelitian, 2 kabupaten/kota yang merupakan kelompok daerah dengan TPT palingtinggi di daerah Jawa Barat, 1 kabupaten/kota yang merupakan kelompok daerahdengan TPT paling tinggi di daerah Jawa Tengah, dan 15 kabupaten/kota yangmerupakan kelompok daerah dengan TPT paling tinggi di daerah Jawa Timur.

---

ABSTRACTAccording to Badan Pusat Statistik (BPS), unemployment is the population that didnot work but looking for work, or preparing for a business, or find it is impossibleto get a job (in despair), or have been accepted to work but have not startedworking over the past week. Unemployment Rate (TPT = Tingkat PengangguranTerbuka) is the ratio of the number of unemployed to the labor force.Unemployment Rates in Java, especially in West Java, Central Java, and East Javaare diverse. In West Java TPT tends to be high, whereas in Central Java and EastJava TPT tends to be low. The objectives of this study is modeling the TPT inthose three regions, using rate of disease, infant mortality rate, educational level,population size, proportion of married people, and GDRP as explanatory variables.Spatial factors are also considered in the modeling since the closer the distance, thehigher the correlation. This study uses the secondary data from BPS. The data willbe analyzed using Moran I test, to obtain the information about spatial dependence,and Spatial Autoregressive method to obtain information, which variables aresignificant affecting TPT and how great the influence of spatial factors. The resultis, variables proportion of married people, rate of disease, and population size arerelated to TPT significantly. In all three regions, will also be investigateddistricts/cities which has the Hotspot of TPT using Spatial Scan Statistics Method,that is 22 districts/cities as a regional group with the highest TPT (Most likelycluster) in the study area, 2 districts/cities as a regional group with the highest TPTin West Java, 1 district/city as a regional groups with the highest TPT in CentralJava, and 15 districts/cities as a regional group with the highest TPT in East Java."

"Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat global yang sampai saat ini masih perlu memperoleh perhatian penting terutama di negara-negara berkembang. Indonesia perlu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Sebanyak 108 kabupaten/kota di Provinsi Banten, Jawa Barat, jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2023 dengan skema percepatan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui visualisasi dashboard data wilayah berisiko stunting dikaitkan dengan pola asuh, faktor lingkungan, faktor akses pelayanan kesehatan, penyakit infeksi dan BBLR di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2021. Penelitian ini merupakan studi ekologi dengan unit analisis di tingkat kabupaten/kota dan menggunakan data sekunder berupa data agregat hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 yang diperoleh dari BKPK Kemenkes RI. Hasilnya dashboard yang dibuat dapat menyajikan data pemetaan sebaran risiko stunting dikaitkan dengan pola asuh, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, penyakit infeksi dan BBLR. Selain itu juga menyajikan data dan grafik variabel di tingkat kabupaten/kota yang interaktif, serta menyajikan simulasi prevalensi stunting yang dihubungkan dengan variabel yang signifikan berhubungan dengan stunting pada penelitian ini.

---

Stunting is one of the global public health problems that still needs important attention, especially in developing countries. Indonesia needs to reduce the prevalence of stunting to 14% by 2024. A total of 108 districts/cities in the provinces of Banten, West Java, Central Java and East Java are included in the focus locations of the integrated stunting reduction acceleration intervention in 2023 with a special acceleration scheme. This study aims to describe the dashboard visualization of data on areas at risk of stunting associated with parenting, environmental factors, health service access factors, infectious diseases and LBW in Banten, West Java, Central Java and East Java Provinces in 2021. This research is an ecological study with a unit of analysis at the district / city level and used secondary aggregated data of the 2021 Indonesian Nutrition Status Study (SSGI) obtained from the BKPK Kemenkes RI. As a result, the dashboard created can present data mapping the distribution of stunting risk associated with parenting, environmental factors, health service factors, infectious diseases and LBW. In addition, it also presented data and graphs of variables at the interactive district / city level, and presented a simulation of the prevalence of stunting associated with variables that were significantly associated with stunting in this study."

"Paham radikal terbukti dapat mengubah seseorang menjadi kontra dengan ideologi yang dianut sebuah bangsa, sedangkan paham terorisme dapat mengubah sisi kemanusiaan seseorang, tidak terkecuali mantan narapidana terorisme. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kembalinya mantan narapidana terorisme ke dalam kelompok teror adalah ekonomi. Namun dengan adanya komunitas baru yang lebih konstruktif, inklusif dan mandiri secara ekonomi dapat menjadi wadah yang penting dalam mengembangkan pemikiran yang lebih moderat. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Ekonomi dan Community Based Prevention (CBP) serta berbagai konsep seperti Deradikalisasi, dan Pentahelix. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi program deradiklaisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur dan dokumen, dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPT menerapkan strategi terpadu dan holistik melalui program Kawasan Terpadu Nusantara  di Turen-Jawa Timur sesuai dengan konsep Pentahelix, pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama karena terdapat pelatihan, bantuan finansial dan pemasaran produk, dan upaya deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas mampu meningkatkan interaksi dan menguatkan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga mantan narapidana terorisme dapat memiliki wadah yang baru dan meninggalkan kelompok terorisme. 

---

Radicalism ideology contributes to shifting someone's ideology against national shared values. On the other hand, terrorism can deteriorate one's sense of humanity, including former terrorism convicts. One of the factors that can influence the return of former terrorism convicts to terror groups is the economy. However, the existence of a new community that is more constructive, inclusive, and economically independent could be the strategy for developing more moderate thoughts. This study uses the Economic Empowerment and Community Based Prevention (CBP) theory and various concepts such as Deradicalization and Pentahelix. The purpose of this study is to find out the efforts made by the government in increasing the optimization of the deradicalization program. This study uses a qualitative method with a case study approach. Observation, interviews, literature, documents, and reports were used for data collection. The results showed that the National Counter Terrorism Agency of Indonesia (BNPT) implemented an integrated and holistic strategy through the integrated region program in Turen - East Java by the Pentahelix concept, the economic empowerment program is the main focus because there are training, financial assistance and product marketing, and deradicalization efforts through community-based economic empowerment can increase interaction and strengthen relations with the surrounding community so that former terrorism convicts can have a new place and leave terrorist groups."