Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post Positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analik. Peneliti menganalisis Implementasi Penggunaan Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori Edward III. Pendekatan dalam teori implementasi kebijakan berkembang dari top-down ke bottom-up. Karena kedua pendekatan dianggap penting, maka munculah pendekatan hibrida, Pendekatan bottom-up khususnya dianggap penting saat ini dengan munculnya prinsip good governance yang mempertimbangkan pemangku kepentingan/stakeholders dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada faktor kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence the implementation of Jakarta Card Smart Policy in DKI Jakarta Province. The research approach used is Post Positivist. Data were collected by in depth interviews, observations, and document studies. This research is a descriptive analytical research. Researchers analyzed the Implementation of Smart Card Use Jakarta based on Edward III theory. The approach in theory of policy implementation evolves from top down to bottom up. Since both approaches are important, hybrid approaches are emerging. Bottom up approaches are particularly important today with the emergence of good governance principles that take into account stakeholders in policy implementation. The results showed that there was a problem in the community 39 s readiness factor in receiving the assistance of Smart Card Program Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."

"Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Kesamaan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas diatur mengenai kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yang mewajibkan perusahaan dan instansi daerah untuk menyediakan kuota 1 bagi penyandang disabilitas. Meskipun sudah terdapat aturan tersebut, penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu communication, resource, dispositions, dan bureacratic structure. Dari keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu faktor communication, resource, dan bureaucratic structure.

---

Through DKI Jakarta governor regulation number 107 of 2014 about Equality Of Employment Opportunities For Person With Disabilities, the local government regulated a policy about person with disabilities recruitment that oblige every company and local government agencies to provide a 1 quota of job for person with disabilities. Although the regulation exist, however many person with disabilities having a hard time to get a decent job.

Based on those problems, this research aim to analyze factors that influencing implementation of person with disabilities recruitment policy. This research uses post positivist approaches and data collection method are through in depth interview and literature study.

The result shows that there are four factor which is communication, resource, dispositions, and bureaucratic structure that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. Of the four factors, communication, resource, and bureaucratic structure are the most dominant factor that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. "

"Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota. Sedangkan RTH yang dimiliki oleh Jakarta baru mencapai 9.6 %. Pada kota-kota besar yang terlanjur sudah berkembang seperti Jakarta sulit memenuhi target tersebut termasuk di dalamnya RTH Pemakaman. Jakarta mengalami krisis lahan pemakaman dimana sudah banyak areal pemakaman yang penuh dan terjadi alih fungsi guna lahan. Hal ini menuntut penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penataan ruang pada RTH dengan fokus areal pemakaman di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism/ kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dilakukan pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor-faktor diperoleh dalam proses penelitian adalah ketersediaan anggaran, regulasi penataan ruang, struktur organisasi dan dukungan politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan anggaran terbatas, regulasi penataan ruang menyimpang, struktur organisasi belum mendukung, dan dukungan politik tidak konsisten dalam membela kepentingan umum.

---

The Law Number 26 of the Year 2007 on space management mandates that the proportion of the green open space in the city area is at least 30% out of the city area. Meanwhile, the Green Open Space (GOS) owned by Jakarta only reaches 9.6%. In the big cities which have been developed like Jakarta, it is difficult to accomplish the target, including the target on the Cemetery GOS. Jakarta suffers from the cemetery land crisis as many cemetery areas are full, and the function of some of these cemetery areas has been altered. This situation requires research to seek for factors influencing the implementation of the space management policy on the GOS with the focus of the cemetery area in Jakarta.

This research uses the positivism/quantitative approach. The secondary data collection and the in-depth interview were conducted to the government, the private sector, and the society. The factors obtained in the research process are the budget availability, the space management regulations, the organizational structure, and the political support. The research results show that the budget availability is limited, the space management regulations deviate, the organizational structure has not supported, and the political support is not consistent in defending public interests."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk membahas tata kelola progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian menganalisis tata kelola Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori manajemen pendidikan yang dijelaskan oleh Bank Dunia, yakni dimensi sistem pengendalian manajemen, pengelolaan anggaran, sistem informasi manajemen, dan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tata kelola pada lemahnya perencanaan, desain organisasi yang tidak memiliki kewenangan yang jelas, mekanisme berbelit-belit yang berkaitan dengan penganggaran, sistem informasi manajemen yang bersifat pasif (hanya bersifat sosialisasi), dan lemahnya pengawasan internal.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the Program Management of Educational Support Personnel Cost through Jakarta Smart Card at DKI Jakarta Province. The research uses post positivist approach. Data were collected by in-depth interviews, observation, and study documents. The data analysis using qualitative data analysis techniques of Miles and Huberman. In addition, the researcher used triangulation so that the data becomes valid. This study is a descriptive-analytic study. This research analyzed management of Jakarta Smart Card based on educational management theory described by the World Bank, the dimensions of management control system, transparency and accountability, management information system, and budget management. The results showed that management of Jakarta Smart Card has many problems. There are lack of planning, design organizations that do not have clear authority, convoluted mechanisms related to budgeting, management information systems that are passive (merely socialization), and weak internal controls."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen terbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta, karena itu kepatuhan wajib pajak penting dalam rangka keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, yaitu faktor kualitas pelayanan oleh fiskus, pengetahuan perpajakan wajib pajak serta kebijakan tarif yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Kebijakan Tarif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Vehicle tax is one of the main contributor to DKI Jakartas regional government budget, which make the taxpayers compliance crucial to its successful collection. The purpose of this thesis is to analyze several factors that influencing the tax payers compliance in DKI Jakarta Province, those factors are tax offices service quality, taxpayers tax knowledge and the applied tax rate policy. This research is a descriptive research with quantitative method. The data is analyzed using the Structrural Equation Modelling (SEM). The result shows that the variables Service Quality, Tax Knowledge and Tax Rate Policy have a positive and significant influence on the Taxpayers compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencapaian pendapatan pajak parkir di DKI Jakarta dengan menggunakan teori Administrasi Perpajakan yang baik menurut Devano dan Rahayu yaitu Manajemen Modern (Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakan, Pengawasan), Peraturan Perpajakan, Sumber Daya Manusia dan Penegakan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode post-positivist Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan pajak parkir di DKI Jakarta tidak efektif karena belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dan prosedur teknis pelaksanaan pemungutan pajak parkir sehingga mengakibatkan adanya potensi pajak parkir yang hilang.

---

This Study was conducted to examine the factors that influence the effectiveness of parking tax income achievement in Jakarta Province by using the theory of Devano and Rahayu about Tax Administration that is Modern Management (Planning, Organizing, Actuating, Monitoring), Tax Policy, Human Resources, and Tax Law Enforcement. This research is positivist method. The result of study concluded that the receive of parking tax ini Jakarta Province is not effective because of the uncompleted implementation policy dan technical procedure of parking tax so inflict that there is the lost of parking tax potential"

"DKI Jakarta merupakan wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi, artinya rawan terjadi pelanggaran Pemilu termasuk netralitas ASN. Tidak hanya itu, DKI Jakarta juga merupakan wilayah dengan jumlah ASN terbanyak. Kedudukannya sebagai Ibu Kota juga menempatkan DKI Jakarta menjadi perhatian nasional dengan berbagai dinamika politiknya. Namun, dari beberapa tantangan yang disebutkan, faktanya, DKI Jakarta adalah wilayah dengan kasus pelanggaran netralitas ASN terendah dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari peran pengawasan Pemprov DKI Jakarta, mengingat 99,5% pelanggar netralitas ASN berstatus sebagai pegawai instansi daerah. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KASN, Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi hampir seluruh instruksi SKB No. 2 Tahun 2022, termasuk mengenai pembentukan Tim Internal Pengawas. Dalam implementasinya, Tim Internal Pengawas dinilai membantu tugas pengawasan netralitas ASN menjadi lebih masif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Tim Internal Pengawas Netralitas ASN Pemprov DKI Jakarta pada Pemilu 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam implementasi kebiakan adalah komunikasi antara Satgas Nasional dengan Tim Internal Pengawas, serta keterbatasan wewenang Tim Internal Pengawas. Akan tetapi, Tim Internal Pengawas Netralitas Pemprov DKI Jakarta mengatasi hal tersebut melalui komitmen, sumber daya, dan struktur birokrasi yang mendukung.

---

DKI Jakarta is a region with the highest Electoral Vulnerability Index (EVI), indicating a high risk of election violations, including civil servant neutrality. Additionally, DKI Jakarta has the highest number of civil servants. Its status as the capital city also makes DKI Jakarta a national focus with various political dynamics. However, despite these challenges, DKI Jakarta has consistently had the lowest cases of civil servant neutrality violations year after year. This cannot be separated from the supervisory role of the DKI Jakarta Provincial Government, considering that 99,5% of civil servant neutrality violators are regional agency employees. Based on the monitoring and evaluation report from KASN, the DKI Jakarta Provincial Government has complied with almost all instructions of the Joint Decree No. 2 of 2022, including the formation of an Internal Oversight Team. In its implementation, the Internal Oversight Team is considered to have made the task of supervising civil servant neutrality more extensive. Therefore, this study aims to identify the factors influencing the implementation of the Internal Oversight Team policy for civil servant neutrality in the DKI Jakarta Provincial Government during the 2024 elections. The research approach used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results show that the challenges in policy implementation include communication between the National Task Force and the Internal Oversight Team, as well as the limited authority of the Internal Oversight Team. However, the DKI Jakarta Provincial Government's Internal Oversight Team addresses these issues through commitment, resources, and supportive bureaucratic structure."