Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mendukung industri properti yang melemah beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan harga ndash; harga properti melambung tinggi yang salah satu penyebabnya adalah tingginya pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan dan menyebabkan investor enggan berinvestasi di Indonesia serta masyarakat berpenghasilan rendah semakin tidak mampu membeli properti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui justifikasi dan implikasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justifikasi penurunan tarif pajak penghasilan ini adalah untuk kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, dan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, implikasi penurunan tarif pajak penghasilan ini bagi penerimaan pajak adalah menurunnya penerimaan pajak dan implikasi bagi perusahaan real estate adalah tidak adanya penurunan harga properti setelah penurunan tarif pajak penghasilan dan penjualan properti juga sampai saat ini juga belum menunjukkan peningkatan.

---

In 2016 the government issued a policy to reduce the income tax rate on the transfer of land and buildings through Government Regulation No. 34 of 2016. This regulation was issued in order to support the property industry that weakened in recent years, causing property prices to soar which one of the causes is the high income tax to be borne by companies and causing investors reluctant to invest in Indonesia as well as low income people are increasingly unable to buy property. The purpose of this study is to find out the justification and implication of the policy of decreasing income tax rate on the transfer of land and buildings. This research is a qualitative research with descriptive design.

The results show that the justification of the reduction of income tax rates is for ease of business, increase investment, and protect low income communities. In addition, the implication of this reduction in income tax rates for tax revenues is the decline in tax revenues and the implications for real estate firms is the absence of declining property prices after the decline in income tax rates and property sales has also not shown an increase."

"Kebijakan Pemberian Insentif Pajak berupa Pengurangan Tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang dikeluarkan pada Oktober 2016 tidak mendapatkan respon yang baik dari para pelaku industri TPT dan alas kaki karena tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Tujuan dari kebijakan pemberian insentif pajak yakni untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mendukung program Pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan tidak tercapai.

---

Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria enacted issued in October 2016 did not get a good response from the TPT and footwear industries because it did not provide significant benefits for the company.

This study aims to evaluate Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria. This research is quantitative with mixed method.

Research result indicate that the evaluation of tax incentive policy in the form of tax rate reduction Income Tax Article 21 has not been accordance with the theory of evaluation policy William N. Dunn. The objectives of the tax incentive policy to improve the competitiveness of national industries and to support goverment programs to expand job opportunities are not achieved."

"Harga properti tinggi yang ditawarkan oleh developer membuat masyarakat keberatan dan berdampak pada permintaan properti yang menurun. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mengenai Formulasi Kebijakan Penurunan Tarif PPh atas Pengalihan Tanah dan Bangunan yang diatur dalam PP 34 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah perlu menurunkan tarif PPh atas pengalihan tanah dan bangunan yang ditanggung developer agar harga properti tidak tinggi. Selain untuk menurunkan harga properti, penurunan tarif ini untuk mengurangi pajak terutang yang ditanggung oleh developer guna menarik para investor agar berinvestasi di Indonesia.

---

The high price of properties gives impact on declining demand. This research was conducted to describe about policy formulation of income tax rate deductions on land and building transfer regulated in Government Regulation No. 34 Year 2016. This research was conducted by using qualitative approach with indepth interview. As the result, government can deduct tax rate on land and building transfer that being hold by developers. Besides to lowering property prices, tax rate deduction can also reduce payable tax borne by developer, this also to attract more investors to spend in Indonesia."

"Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik.

---

Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Serpong dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi tersebut. Pendekatan penelitian adalah post positivist dengan tujuan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara mendalam, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku, dan sumber penelitian lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Serpong berjalan cukup baik, karena meningkatnya jumlah transakasi dan pemahaman yang baik dari wajib pajak. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan di KPP Pratama Serpong adalah minimnya sosialiasi dan minimnya sumber daya serta pengawasan dari pihak-pihak terkait.

---

This study aimed to analyze the policy implementation of tax rate of scheduler taxation on the transfer of right on land and or building at Serpong Tax Office and to determind the factors of the policy implementation. The research approach used post positivist technique with descriptive purpose. Data collected using primary and secondary data. Primary data used are the results of in depth interviews, while secondary data collected comes from journals, books, and other research sources.

The results showed that the policy implementation of tax rate of schedular taxation on the transfer of right on land and or building at Serpong Tax Office has working as well because of there is increasing the number of transactions and a good understanding of the taxpayer. Factors of inhibiting policy implementation at Serpong Tax Office is the lack of socialization and lack of resources and supervision from related parties. "

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis tentang perubahan kebijakan pajak penghasilan terhadap UMKM yang membuat UMKM dikategorikan sebagai kelompok Hard To Tax apakah telah sesuai dengan teori yang ada, dan meninjau kebijakan terhadap UMKM membuat kefesienan dalam biaya kepatuhan pajak dengan teori Tax Compliance Cost. Penelitian ini menggunakan meode postpostivist karena penelitian ini berangkat berdasarkan dari teori yang memiliki indikator-indikator, dengan metode pengumpulan data menggunakan kualitatif dengan wawancara mengenai Hard To Tax Sector diantaranya; jumlah UMKM, penghasilan UMKM, pembukuan yang dilakukan UMKM, cara transaski UMKM, apakah UMKM menyembunyikan pendapatannya. Serta mengenai Tax Compliance Cost, yaitu biaya, waktu, dan keadaan psikologi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada pengusaha yang masih tergolong ke dalam UMKM menurut pajak, diantaranya terdapat Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah wawancara terhadap para narasumber telah terkumpul, hasil wawancara dilakukan an ? lisis dengan teori yang dipakai. Hasil penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan terhadap UMKM yang mengategorikan UMKM masuk ke dalam Hard To Tax Sector tidak tepat, karena dari lima indikator yang terdapat pada teori, hanya 1 indikator yang memenuhi kriteria UMKM, serta terkait Tax Compliance Cost. para Wajib Pajak UMKM merasa perubahan tersebut hanya berpengaruh terhadap biaya pajak terutang yang dikeluarkan, terkait pengadministrasian lainnya para Wajib Pajak UMKM yang dijadikan bahan penelitian tidak merasakan perubahannya.

---

This thesis aims to analyze about the change of income tax policy to SME which made it categorized as Hard To Tax Sector group whether it is suitable with current theory, and to observe the policies on SME to make cost effectiveness with the Tax Compliance Cost Theory.

This research uses post positivism method because this research based on theory which has indicators, with data collection methods using qualitative with interviews about Hard To Tax among which the number of SME, SME income, bookkeeping conducted by SME, SME transactions, whether SME hide their income, as well as the Tax Compliance which mean the costs incurred to meet the obligations of taxation, the time required to meet the obligations of taxation, as well as psychology perceived by micro business in fulfilling its tax obligations.

This research is conducted by taking interviews to entrepreneurs who are still classified into SME by tax, among which there are both corporate taxpayers and individual taxpayers. After interviewing the entrepreneurs, the interview result is analyzed by the theory used.

The result of this research is that the change of policy towards SME which categorize SME into Hard To Tax Sector is not correct, because of the five indicators contained in the theory, only 1 indicator meets the criteria of SME, and related to Tax Compliance Cost, the taxpayers feel the change only affects the cost of tax payable issued, related to other administration, the taxpayers which is used as research material do not feel the change. Key words Tax policies on SME, Hard To Tax Sector, Tax Complisnce Cost. "

"Skripsi ini membahas tentang Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Skripsi ini di latarbelakangi dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur bahwa layanan penginapan beserta akomodasinya bukanlah merupakan suatu objek pajak pajak penghasilan final atas usaha persewaan tanah dan/atau bangunan .Penilitian ini dilakukan di kota Tangerang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penilitian ini menemukan terdapat kendala dalam pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dikarenakan sistem pemungutan pajak dengan self assessment system.

---

This thesis discusses the Collection of Income Tax on Income from Land and / or Building Rental Business which is associated with the principle of legal certainty. This thesis is based on the arrangement in Government Regulation Number 34 of 2017 which stipulates that lodging services and their accommodations are not an object of final income tax tax on land and / or building rental business This research was conducted in the city of Tangerang. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study found that there were obstacles in collecting Income Tax on Income from Land and / or Building Rental Business due to the tax collection system with the self assessment system."

"Proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri di bidang infrastruktur jalan raya merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan pemerintah guna menunjang pembangunan berkelanjutan. Pajak menerapkan kebijakan khusus berupa insentif berupa Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah dan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut yang timbul dari transaksi di dalam pengerjaan proyek tersebut. Prinsip equality dipilih karena perlakuan pajak berbeda dengan proses pengerjaan proyek pemerintah lainnya sehingga dengan menggunakan perbandingan apple to apple guna melihat aspek horizontal equality. Pemberian insentif pajak tersebut tidak memenuhi horizontal equality karena beban pajak yang diterima berbeda pada kondisi yang sama.

---

Government projects financed with borrowed funds abroad in the field of road infrastructure is one of the projects implemented by the government to support sustainable development. Taxes implementing specific policies in the form of incentives such as income tax paid by the government and is free of Value Added Tax arising from transactions in the execution of the project. The principle of equality have been selected for the tax treatment is different from the process of other government projects that by using apple to apple comparison to see the horizontal aspect of equality. The tax incentives do not meet the horizontal equality because different tax burden acceptable under the same conditions."

"[Dalam melakukan penjualan tanah dan/atau bangunan, developer properti awalnya membeli sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat induk atas nama developer. Sertifikat induk tersebut nantinya harus dipecah menjadi sertifikat pecahan sesuai dengan rencana pengembangan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sebagai Akta Pengalihan Hak yang sah secara hukum. Proses pemecahan sertifikat tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 tahun untuk rumah dan sampai dengan 5 tahun untuk apartemen. Sebelum pembuatan AJB dilakukan proses validasi terhadap pajak-pajak yang berkaitan dengan transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan tersebut. Namun karena adanya jeda yang cukup lama antara transaksi sampai pembuatan AJB maka terjadi perbedaan pendapat dalam menggunakan dasar pengenaan pajak antara fiskus dan Wajib Pajak. Untuk mengkaji masalah tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari wawancara mendalam kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan. Hal tersebut menyebabkan adanya selisih berupa kekurangan pembayaran pajak oleh developer. Permasalahan tersebut menyebabkan terganggunya proses bisnis karena tidak bisa dibuatnya AJB sampai kekurangan pajak yang ditagihkan dilunasi oleh developer. Developer harus menanggung kerugian jika developer memutuskan untuk melunasi kekurangan tersebut karena biaya tersebut tidak bisa dibebankan. Penentuan saat terutang pada peraturan yang berlaku belum sesuai dengan konsep yang ada karena terdapat ketidakjelasan kalimat yang menimbulkan 2 (dua) saat terutang dalam satu transaksi, padahal pajak yang bersifat final hanya dikenakan 1 (satu) kali.;At the beginning, property developers bought a broad area of land which will be developed according to the developing plan. That area was registered on one land deed on behalf of developer. The land deed has to be divided as one of the main requirements to make Acquisition Rights of Land and Building Deed. The process of dividing the deed takes 1-2 years for houses and up to 5 years for apartments. Another requirement of making Acquisition Rights of Land and Building Deed is to validate all taxes that have been paid. But because there is a pause between transaction until the making of Acquisition Rights of Land and Building Deed, a dispute arise between tax authority and developers about tax base. To analyze this problem, researcher use qualitative descriptive research method and collect the data through deep interview and library study. The dispute causes underpayment of final income tax which belongs to developers and that will interrupt the business. The settlement of tax due is the main reason why there?s a dispute. It doesn?t mention clearly when the time of tax due is., At the beginning, property developers bought a broad area of land which will be developed according to the developing plan. That area was registered on one land deed on behalf of developer. The land deed has to be divided as one of the main requirements to make Acquisition Rights of Land and Building Deed. The process of dividing the deed takes 1-2 years for houses and up to 5 years for apartments. Another requirement of making Acquisition Rights of Land and Building Deed is to validate all taxes that have been paid. But because there is a pause between transaction until the making of Acquisition Rights of Land and Building Deed, a dispute arise between tax authority and developers about tax base. To analyze this problem, researcher use qualitative descriptive research method and collect the data through deep interview and library study. The dispute causes underpayment of final income tax which belongs to developers and that will interrupt the business. The settlement of tax due is the main reason why there’s a dispute. It doesn’t mention clearly when the time of tax due is.]"

"Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, namun, dalam konsep yang lebih sederhana dan terstandarisasi. Kebijakan biaya jabatan mengalami perubahan terakhir di tahun 2008 dan belum dilakukan penyesuaian kembali hingga saat ini. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami kedinamisan sehingga jika dilihat secara garis besar, besaran kebijakan biaya jabatan tidak merepresentasikan kondisi terkini. Selain itu, terdapat perbedaan perlakuan biaya antara business income dan employment income melatar belakangi kajian terhadap penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penentuan besaran maksimal biaya jabatan dan memperoleh gambaran tentang kesesuaian besaran batas maksimal biaya jabatan berdasarkan tinjauan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Selain itu, penelitian ini turut meninjau kesesuaian biaya jabatan berdasarkan prinsip tax fairness sebagai prinsip utama dalam menetapkan kebijakan pajak penghasilan dan kerap kali digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi model, konsep, dan pengukuran keadilan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivisme dengan metode penelitian convergent mixed method. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan survei kepada Pegawai Tetap di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penentu biaya jabatan ditentukan oleh inflasi, biaya transportasi, dan biaya yang tidak ditunjang oleh perusahaan. Kebijakan biaya jabatan perlu disesuaikan secara berkala dengan memperhatikan tingkat inflasi dan dinamika biaya yang tidak ditunjang oleh perusahaan. Kemudian, jika ditinjau berdasarkan prinsip tax fairness menunjukkan bahwa kebijakan biaya jabatan belum sepenuhnya memenuhi prinsip tax fairness. Rekomendasi yang diajukan dari penelitian ini adalah perlu dilakukannya evaluasi biaya jabatan secara berkala dan mempertimbangkan faktor determinan lain selain dengan biaya transportasi.

---

Occupational expenses are the costs of obtaining, collecting and maintaining income related to employment, but in a simplified and standardized concept. The occupational expenses policy was updated in 2008 and the policy has not been readjusted to the present. Indonesia's economic conditions are dynamic, therefore, if examined in general, the amount of the occupational expenses policy does not represent the current conditions. In addition, there are differences in expense treatment between business income and employment income that are the background for the analysis of this research. This research aims to identify the determination of the maximum amount of the occupational expenses and obtain an overview of the appropriateness of the maximum amount based on a review of the current of Indonesia's economic conditions. In addition, this research also examines the appropriateness of occupational expenses based on the tax fairness principle as the main principle in determining income tax policy and frequently used as a method to evaluate tax fairness models, concepts, and measurements. This research was conducted using a post-positivism approach with a convergent mixed method. Data collection was conducted through in-depth interviews and surveys to permanent employees in DKI Jakarta. The results of the research show that the determinants of occupational expenses are determined by inflation, transportation costs, and costs that are not provided by the company. The occupational expense should be adjusted periodically in consideration of the inflation and the dynamics of cost that are not covered by the company. In other cases, if examined in accordance to the tax fairness principles, the occupational expenses policy is not entirely fulfilling the tax fairness principles. The recommendation proposed from this research is that occupational expenses policy need to be evaluated periodically and should be considered determinants of occupational expenses other than transportation cost."