Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan publik dengan studi kasus pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi dalam pelayanannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa mix method. Berdasarkan konsep dimensi pelayanan publik Valerie A. Zeithaml dan Marry Jo Bitner yang meliputi dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiviness, dimensi assurance, dan dimensi empathy, kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi sudah cukup baik pada tahun 2017, namun terdapat satu dimensi yang mendapatkan nilai buruk, yaitu dimensi assurance.

---

This thesis discusses the quality of public service with case study of e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat of Kabupaten Bekasi. This thesis aims to know how the quality of e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat based on relevant concepts and theories. In addition, this thesis aims to describe the obstacles encountered in the service. The approach used in this research is post positivist approach with descriptive research type and data collection method in the form of mix method.

Based on the concept of public service dimension Valerie A. Zeithaml and Marry Jo Bitner covering tangible dimension, reliability dimension, responsiveness dimension, assurance dimension, and empathy dimension, public service quality is e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat of Kabupaten Bekasi is good enough in year 2017, but there is one dimension that gets a bad score, namely the assurance dimension."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi pelaksanaan pelayanan publik E-KTP di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Focus penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Kecamatan Cibinong dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan koordinasi. Didalam teori koordinasi, terdapat teori mekanisme koordinasi milik Bouckaert, Verhoest and Peters yang dikombinasikan dengan teori mekanisme koordinasi milik Mintzberg. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Adanya dua indikator yang belum tercapai yaitu kurangnya pengawasan atau kontrol dari Pemerintah dan sumber daya manusia yang belum memadai. Dari kedua indikator yang belum tercapai menandakan koordinasi pelayanan publik E-KTP di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor masih belum berjalan dengan optimal.

---

This research to describe the mechanism coordination of public services E-KTP in Cibinong District, Bogor Regency. Focus problem in how the mechanisms that have been made the Cibinong District in coordination with Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of the implementation of public services Electronic KTP. In this research used public services theory and coordination mechanism theory from Bouckaert, Verhoest and Peters that combined with mechanism theory from Mintzberg.

This research uses the methods of positivist qualitative approach, the techniques of data collection with qualitative data by type of descriptive research. There are two indicators that has not been achieved, its lack of supervision or control from the government and inadequate human resource. From two indicators that havent been achieved indicate the coordination of public services E-KTP still not running optimally."

"Perkembangan pesat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah membawa perbaikan signifikan dalam efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Namun, meningkatnya ketergantungan pada sistem ini juga menyebabkan meningkatnya kekhawatiran tentang keamanannya dan potensi dampak insiden keamanan terhadap operasi pemerintah dan kepercayaan warga negara. Untuk mengatasi tantangan ini, di dalam penelitian ini diusulkan kerangka kerja untuk menangani insiden keamanan menggunakan standar ISO/IEC 27035:2023 sebagai referensi. Standar ISO/IEC 27035:2023 menyediakan pendekatan komprehensif untuk manajemen insiden, yang mencakup seluruh siklus hidup dari persiapan dan identifikasi hingga penahanan, pemberantasan, dan pemulihan. Lembaga yang direkomendasikan ialah Ombudsman Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima pengaduan publik atas dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan kerangka kerja diawali dengan analisis menyeluruh terhadap praktik keamanan Ombudsman yang ada dan potensi ancaman terhadap sistem elektroniknya. Penilaian ini dijadikan dasar untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kerentanan khusus lembaga. Tahapan yang dilakukan ialah persiapan, identifikasi, penahanan, pemberantasan, pemulihan, dan pelajaran yang dipetik. Rekomendasi menghasilkan kerangka kerja dan wawasan yang dapat digunakan instansi pemerintah untuk mengadopsi standar ISO 27035:2023. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan standar tersebut relevan dan sejalan dengan kebijakan SPBE di Indonesia.

---

The rapid development of Electronic Government Systems (EoBS or SPBE in Indonesian) has brought significant improvements in the efficiency and accessibility of public services. However, the increasing reliance on these systems has also increased concerns about their security and the potential impact of security incidents on government operations and citizen trust. In order to address these challenges, this study proposes a framework for handling security incidents using the ISO/IEC 27035:2023 standard as a reference. The ISO/IEC 27035:2023 standard provides a comprehensive approach to incident management, covering the entire life cycle from preparation and identification to containment, eradication, and recovery. The recommended institution is the Ombudsman of the Republic of Indonesia, a government institution that oversees the implementation of public services and receives public complaints regarding alleged maladministration of public services. The preparation of the framework begins with a thorough analysis of the Ombudsman's existing security practices and potential threats to its electronic systems. This assessment is used as a basis for ensuring that the proposed solution is tailored to the specific needs and vulnerabilities of the institution. The stages carried out are preparation, identification, containment, eradication, recovery, and lessons learned. The recommendations produce a framework and insights that government agencies can use to adopt the ISO 27035:2023 standard. This study also shows that the implementation of the standard is relevant and in line with the SPBE policy in Indonesia."

"Pelayanan publik merupakan cerminan hubungan dan interaksi antara negara dan warga negara. Masyarakat saat ini tengah menuntut pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau. Salah satu upaya dalam mencapai pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah dengan menerapkan electronic government atau E-Government. Berdasarkan evaluasi dari keluhan masyarakat dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik agar pembuatan paspor lebih efisien, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan inovasi dalam memberikan pelayanan antrean permohonan paspor melalui peluncuran aplikasi baru yang diberi nama Mobile Paspor atau M-Paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government dalam Permohonan Paspor Online melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government digunakan model pengukuran E-Government Quality atau E-GovQual yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Efficiency (Efisiensi), Reliability (Keandalan), Trust (Kepercayaan), dan Citizen Support (Dukungan bagi Masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa Kualitas Pelayanan E-Government pada permohonan paspor melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi efficiency, trust, reliability, dan citizen support masuk ke dalam kategori baik.

---

Public service is a reflection of the relationship and interaction between the state and citizens. The demand of public services that are able to meet the interests of the wider community, reliable and trustworthy, and accessible are increasing in the recent year. One of the efforts to achieve public services in accordance with the needs and expectations of the community is to implement electronic government or E-Government. Based on an evaluation of public complaints and demands from the public for improved public services in order to make passports more efficient, the Directorate General of Immigration issued an innovation in providing queuing services for passports through the launch of a new application called Mobile Passport or M-Paspor. This study aims to analyze the quality of E-Government services in Online Passport Applications through M-Passports at the Class I Immigration Office in Central Jakarta. To analyze the quality of E-Government services, the E-Government Quality or E-GovQual measurement model is used which consists of four dimensions, Efficiency, Reliability, Trust, and Citizen Support. This study used a quantitative approach with mixed methods which was carried out by distributing questionnaires to 102 respondents who had met the specified criteria and in-depth interviews. The results of the study found that the Quality of E-Government Services on passport applications via M-Paspor at the Class I Immigration Office in Central Jakarta in the good category. This can be seen from the four dimensions, the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support which appertain to the good category."

"Penelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi proaktif dan pengaruhnya dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa strategi komunikasi proaktif serta pengimplementasianya yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dan memaparkan hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi proaktif yang memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik triangulasi data. Teori yang digunakan penelitian ini meliputi strategi komunikasi proaktif (action strategies, communication strategies), media publikasi dan dikaitkan dengan dimensi kualitas pelayanan publik.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi komunikasi proaktif yang diimplimentasikan oleh MPP Kota Bekasi telah optimal disetiap tipologinya dan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik disana. Namun masih diperlukan pengoptimalisasian dalam publikasi informasi pelayanan publik melalui media yang ada sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dapat lebih maksimal.

---

The research analyse about proactive communication strategy and the influence to improve quality of Public services. The research holds on Public Services Mall of Bekasi City. The reason of this research is to analyse the proactive of communication strategy and the implementation doing in Public Services Mall of Bekasi City and give the evaluation result of implementation of proactive communication strategies which has correlation with the improvement of quality in public services.The research is use Qualitative approach with study case method. The techniques of data collection are consists of interview, observation, library research, documentation, and technique of data triangulation. The theories of this research used are proactive communication strategies (action strategies, communication strategies), media publications and associated dimensions of quality of public services.The research showed that proactive of communication strategy that was implemented by Public Services Mall of Bekasi City was optimize in every typology and have positive influence to improve the quality of public services in Bekasi. Even though, it must need the effort to optimize in public information services by using existing media and hope the improvement of public services quality is more maximum."

"Kemajuan TI merupakan solusi bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi aspek transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan layanan publik berbasis TI perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada Instansi Pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat akurat dan aman Badan Kepegawaian Negara BKN merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang telah menerapkan TI dalam memberikan pelayanan kepada publik Untuk menghadirkan layanan TI yang mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan TI yang tepat sehingga keberadaan TI menjadi faktor penentu keberhasilan BKN dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada publikTujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI pada Badan Kepegawaian Negara Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model PAM pada COBIT 5 Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumenDari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses proses tata kelola TI di BKN masih berada pada kapabilitas level 0 incompleteRekomendasi terhadap perbaikan proses proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5 Rekomendasi utama meliputi pembuatan kebijakan terkait TI pembuatan Standar Operating Procedure SOP untuk aktivitas operasional TI melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis

---

IT progress is a solution for public service providers in meeting the aspects of transparency accountability and community participation Implementation of IT based public services need to be developed especially in the provision of services thus enabling the availability of data and information on Government Agencies which can be analyzed and used quickly accurately and safely Badan Kepegawaian Negara BKN is a government organization that has been implementing IT in providing services to the public To deliver IT services that support the objectives required the use of IT governance right so where IT becomes a critical success factor BKN in providing services to the public employment

The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within BKN Measurements were made by using the Process Assessment Model PAM on COBIT 5 Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and secondary data through observation documents and field observation From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in BKN still at the capability level 0 incomplete

Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5 The main recommendations include making plans for all IT activities creation of Standard Operating Procedure SOP for IT operational activities making performance measurement monitoring periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"Era digitalisasi telah mendorong kebutuhan akan pengelolaan informasi yang efektif dan aman, terutama pada lembaga hukum seperti Mahkamah Agung RI. Meningkatnya kompleksitas informasi dan ancaman terhadap data menjadikan penerapan model tata kelola informasi sangat krusial untuk menjamin keamanan, privasi, dan kepatuhan hukum terutama pada aplikasi informasi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan elemen-elemen Information Governance Reference Model (IGRM) pada aplikasi E-Sadewa di Mahkamah Agung RI. Penentuan informan peneltian dipilih melalui teknik purposive sampling dengan jumlah berjumlah 11 orang yang mencakup tim pengembang dan pengelola E-Sadewa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumen. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan elemen IGRM, seperti elemen bisnis, teknologi informasi, privasi, keamanan, risiko, hukum, dan manajemen rekod dan informasi, telah mendukung efisiensi pengelolaan aset barang milik negara pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya melalui aplikasi E-Sadewa. Meskipun penerapan IGRM pada E-Sadewa menunjukkan potensi besar, tetapi untuk mencapai keberhasilan penuh masih dibutuhkan perhatian dan upaya yang berkelanjutan.

---

The digital age has necessitated the demand for robust and secure information management, especially within legal entities such as the Indonesian Supreme Court. The increasing complexity of information and threats to data have made the implementation of an information governance model crucial to ensure security, privacy, and legal compliance, especially for information applications. This qualitative study, employing a case study approach, analyzes the implementation of Information Governance Reference Model (IGRM) elements in the E-Sadewa application at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Informants were purposively selected with 11 informants in total comprising the E-Sadewa development and management team. Data was collected through observation, semi-structured interviews, and document analysis. The findings indicate that the implementation of IGRM elements, such as business, information technology, privacy, security, risk, legal, and records and information management, has supported the efficient management of state-owned assets within the Supreme Court and its subordinate courts through the E-Sadewa application. Although the implementation of IGRM in E-Sadewa shows great potential, continued attention and effort are required to achieve full success."

"Aplikasi e-Open (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan) merupakan sebuah bentuk pelayanan elektronik yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi. Pembentukan aplikasi e-Open ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Bekasi mendapatkan berbagai pelayanan administrasi kependudukan hanya dalam satu aplikasi. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan seperti sulitnya pengguna mengakses aplikasi e-Open, sistem yang tidak berjalan dengan baik saat sedang mengajukan permohonan, keterlambatan waktu proses layanan, serta informasi terbaru yang tidak sampai kepada masyarakat. Masalah- masalah tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan penggunaan layanan e-Government pada aplikasi e-Open, sehingga dalam penelitian ini faktor-faktor yang mendeterminasi penggunaan layanan pada aplikasi e-Government menjadi fokus dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif yakni survei dan metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dari teori yang telah dikemukakan oleh Yadav et al. (2019) terkait faktor yang paling mendeterminasi penggunaan aplikasi e- Open di Kota Bekasi adalah keamanan dan privasi. Sedangkan, faktor yang terdapat pada urutan terakhir dalam mendeterminasi penggunaan layanan pada aplikasi e-Open adalah kemudahan penggunaan dalam layanan yang ditawarkan.

---

The e-Open (Electronic Online Population Services) application is a form of electronic service created by the Bekasi City Population and Civil Registry Service (Disdukcapil). The establishment of the e-Open application aims to make it easier for the people of Bekasi City to get various population administration services in just one application. However, there are still a number of problems such as difficulty for users to access the e-Open application, a system that does not work properly when submitting requests, delays in service processing time, and the latest information that does not reach the public. These problems can affect the successful use of e-Government services in e- Open applications, so that in this study the factors that determine the use of services in e-Government applications are the focus of this study. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques, which combines quantitative methods, namely surveys and qualitative methods, in the form of in-depth interviews and literature studies. The research results show that based on the results of the analysis of the theory proposed by Yadav et al. (2019) regarding the factors that most determine the use of the e-Open application in Bekasi City are security and privacy. Meanwhile, the last factor in determining the use of services in the e-Open application is the ease of use of the services offered."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan lima dimensi Service Quality oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985), yaitu dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, observasi peneliti, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara offline di gedung MPP DKI Jakarta dan online melalui platform Google Form dengan total responden sebanyak 150 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan DPMPTSP DKI Jakarta, pengguna layanan di MPP DKI Jakarta, petugas frontliner di MPP DKI Jakarta, dan akademisi bidang pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sudah baik, yaitu sebesar 84,7% dengan Tangible sebagai dimensi yang mendapat kategori tertinggi (84%) dan Responsiveness memiliki angka terendah (76%). Berdasarkan hasil penelitian, maka masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta oleh berbagai pihak terutama DPMPTSP DKI Jakarta sebagai penyelenggara layanan.

---

This study aims to measure the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta. This study used five dimensions of Service Quality by Zeithaml, Berry and Parasuraman (1985), namely the dimensions of Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Researchers use quantitative approaches with quantitative and qualitative data collection techniques, namely surveys, in-depth interviews, simple observations of researchers, and literature studies. The survey was conducted offline at the MPP DKI Jakarta building and online through the Google Form platform with a total of 150 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to DPMPTSP DKI Jakarta, service users at MPP DKI Jakarta, frontliners at MPP DKI Jakarta, and academics in the field of public services. The results showed that the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta was good, which was 84.7% with Tangible as the dimension that received the highest category (84%) and Responsiveness had the lowest number (76%). Based on the results of the research, improvements are still needed in the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta by various parties, especially DPMPTSP DKI Jakarta as a service provider."