Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengemuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah baik yang bersumber dari dana APBD/APBN, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun dana masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan, mengkaji peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Analisis bersifat deskriptif dan eksploratif. Data dikumpulkan dari 7 SMP negeri di Kabupaten Banyumas, dengan jumlah responden sebanyak 135 orang dari enam unsur pemangku kepentingan sekolah. Keenam unsur tersebut terdiri atas kepala sekolah, bendahara, guru, anggota komite sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa hambatan dan kendala teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah meliputi ketidakmandirian sekolah dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD, perbedaan periode penganggaran APBD dengan RAPBS, tidak adanya pedoman teknis dalam penyusunan RAPBS, penggunaan dana komite sekolah, dan tata cara pembukuan, serta keterlambatan persetujuan RAPBS oleh kepala Dinas Pendidikan. Hasil pengkajian mengenai peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, keahlian komputer, dan bimbingan teknis yang diikuti bendahara menunjang kualitas pelaksanaan pekerjaan perbendaharaan. Teknologi informasi oleh pengelola keuangan dimanfaatkan sebatas untuk sarana penunjang dalam membantu menyelesaikan pekerjaan perbendaharaan. Kelemahan dan kendala dalam faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Secara umum, pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Kontribusi utama penelitian ini adalah rekomendasi untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Rekomendasi tersebut adalah perlu ditetapkannya sekolah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana APBD menjadi fleksibel. Di samping itu, perlu juga diterbitkan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana komite sekolah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi pemerintahan. Perlu dilakukan lebih banyak studi mengenai pengelolaan keuangan sekolah sebagai bagian dari praktek akuntansi pemerintahan. "

"Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan Direktorat Jenderal pengelola dana terbesar di Indonesia. Dana Dekonsentrasi yang dikelolanya juga paling besar, tersebar di 33 propinsi. Di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik tetapi fakta yang terjadi adalah : sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan berbentuk fisik.Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tidak bisa tersaji secara wajar. Sejak pembuatan laporan keuangan tahun 2005 sampai 2007 Departemen Pendidikan Nasional mendapat opini Disclaimer. Penggunaan dana dekonsentrasi yang menghasilkan aset tetap sebenarnya sudah tidak sesuai dengan undang-undang, tetapi akan lebih bermasalah lagi jika pengelolaannya tidak menggunakan manajemen aset yang benar. Pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-unsur good governance secara konsisten. Unsur-unsur tata kelola tersebut antara lain adanya: Transparansi, yaitu pelaksanaan pemerintahan yang terbuka sehingga rakyat dapat mengetahui dengan jelas pelaksanaan pemerintah dan Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pengelola pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum (besi practices).Sebelum tahun 2004 di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pemerintah Republik Indonesia belum dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertangungjawaban pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku umum. Salah satu buktinya adalah pemerintah belum dapat menghasilkan neraca, yang berisikan aset, hutang dan ekuitas dana pemerintah. Demikian juga manajemen aset tetap pemerintah masih memprihatinkan.Salah satu bukti kelemahannya manajemen aset tetap pemerintah adalah lemahnya perlindungan aset tetap pemerintah sehingga banyak aset tetap pemerintah hilang, rusak, dll. Penyebab lemahnya manajemen aset tetap pemerintah antara lain disebabkan belum adanya laporan keuangan maupun laporan aset tetap pemerintah yang digunakan untuk manajemen aset tetap yang baik.SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah. Disamping SAP pemerintah pusat juga mengembangkan dan mengimplimentasikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang menghasilkan neraca dan laporan-laporan BMN. Studi ini menganalisis, sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.Manajemen aset tetap yang dimaksud meliputi penilaian resiko aset tetap (kerugian, pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap), perlindungan aset tetap (kebijakan-kebijakan dan perlindungan aset tetap organisasi pengendali aset tetap, catatan-catatan aset tetap, akuntabilitas aset tetap, inventarisasi secara periodik dan asuransi aset tetap), pemeliharaan aset tetap dan penilaian kinerja aset tetap.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur akan dilakukan penulis dengan mempelajari buku-buku teks artikel publikasi, literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan peraturan pendukung lainnya untuk kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang ada. Penelitian lapangan dilakukan pada instansi Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan instansi lain yang terkait dengan permasalahan agar memperoleh gambaran mengenai kondisi kantor serta bagaimana pelaksanaan manajemen pengelolaan aset tetap dana dekonsentrasi sehingga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan. Untuk itu penulis melakukan wawancara, pengamatan/penelaahan serta menganalisa data-data terkait dengan pokok bahasan untuk mendapat jawaban dari permasalahan, Sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan, upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap, hambatan yang dialami didalam mengelola aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam mengelola aset tetap pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.Keterbatasan penelitian ini adalah terkait pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang belum sinkron, karena pihak-pihak yang berkepentingan belum duduk bersama dalam satu forum untuk membuat solusi permasalahan. Sehingga yang terjadi adanya tarik menarik kepentingan akibatnya sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meminimalisasi celah bagi para penyelenggara negara melakukan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan yang berasal dari masyarakat dengan informasi dari BPK dan sinergi antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan kasus penyidikan KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah informasi terkait kasus yang memiliki indikasi korupsi lebih banyak berasal dari laporan pengaduan masyarakat dibandingkan informasi dari BPK dan telah terdapat sinergi antara LHP BPK dengan kasus penyidikan KPK. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BPK dapat memberikan seluruh laporan hasil pemeriksaan setiap lembaga/kementerian negara dan pemerintah daerah yang mengindikasikan ketidakwajaran atas laporan keuangan, sehingga koordinasi antara BPK dan KPK lebih optimal dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis explained about supervision in the accountability of state financial management that aims to minimize the opportunity of state official misconduct. The supervision can be conducted through coordination between Audit Commission (BPK in Indonesia) and Commission Eradication Corruption (KPK in Indonesia). Coordination between both of the institutions can be seen by comparison between amount of information from the community with information from BPK and the synergy between examination report from BPK with the KPK?s cases related to the procurement of goods and services. The research show that amount of information which indicated corruption related cases sourced more than information from the community compared with information from BPK and there have been synergies between examination report from BPK with the KPK?s cases. Based on the results of research, BPK is expected to provide all examination reports of each ministry or institution which have indication about misstatement on financial report, so coordination between BPK and KPK can be optimal in supervision of accountability state financial management."

"Tesis ini merupakan penelitian tentang Pembangunan Yang Berbasis Masyarakat Melalui Program Perencanaan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) di Desa Cibening Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Terbentuknya program ini dilatar belakangi adanya kecenderungan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan keterlibatan dalam mengevaluasi pembangunan ditingkat desa, maka peneliti mencoba untuk mengkaji dan memahami proses pelaksanaan Program Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi, masukan-masukan dan data tentang proses pelaksanaan Program Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD), yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan melalui teknik purposive sampling yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Bappeda Kabupater Bekasi, Pengurus, Koordinator lapangan, dan pendamping lapangan dari Lembaga Bina Masyarakat Mandiri (BM2). Selain itu juga diperoleh dari Aparat Kecamatan Setu, Aparat Desa Cibening, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Cibening dengan teknik snowball dimana penentuan informan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan informasi dari informan, peneliti menggunakan teknik observasi, in depth interview, dan studi dokumentasi. Ketiga cara tersebut merupakan bagian dari mekanisme trianggulasi atas jawaban masing-masing informan sebagai bagian dari hasil penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini merupakan salah satu pembelajaran bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan aspirasi dan prioritas-prioritas kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Terlaksananya program ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang melatarbelakanginya yaitu UU No. 22 tahun 1999, Propeda, Renstrada dan Repetada Kabupaten Bekasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi tahap persiapan yang terdiri dari evaluasi program, penentuan lokasi sasaran dan menyusunan tujuan, sasaran dan kebijakan dalam pelaksanaan program. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dimana pada tahap ini lebih bersifat informatif dalam bentuk sosialisasi yang diadakan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk fasilitator desa yang didampingi oleh tenaga pendamping lapangan (Lembaga BM2). Tahap ketiga meliputi pengembangan, pemberdayaan dan evaluasi program dengam melibatkan masyarakat Desa Cibening dan perangkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam bentuk proposal usulan desa untuk diajukan pada tingkat kecamatan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan prakarsa, swadaya, partisipasi, kerja sama, memberdayakan kemampuan dan potensi masyarakat serta sumber-sumber yang ada dalam masyarakat melalui diskusi kelompok, wawancara, observasi, brain storming, role playing dan studi dokumentasi.Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh gambaran yang menunjukkan adanya perubahan pada pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat desa yang didalamnya menyangkut jangkauan kepentingan, sosial, fisik dan organisasi sosial dimana masyarakat, desa, lembaga kemasyarakatan mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu orientasi pembangunan yang bersifat bottom up tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat melainkan juga peran pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah (development by government) yang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berbasis masyarakat diseluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan kebutuhan atas dasar kondisi, permasalahan, dan potensi-potensi yang tersedia dalam masyarakat. Upaya yang diusulkan melalui program ini adalah (1) Diperlukan adanya pengembangan wawasan dan kesiapan sosial baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, masyarakat Desa Cibening dan LSM sehingga perlu untuk mensosialisasikan program secara berkesinambungan, (2) Dalam pelaksanaan program ketertibatan antara perencana dan pelaksana (pemerintah, warga masyarakat, dan LSM) sehingga perlu dikembangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing atas dasar kesepakatan bersama dari hasil evaluasi program, (3) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendamping lapangan dengan Tatar belakang pendidikan yang berbeda diperlukan adanya pelatihan yang berjenjang dengan tujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang bervariasi."

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, temuan dan opini audit.Penelitian ini mengembangkan pengukuran indeks kualitas auditor yang menggabungkan pengalaman, pelatihan, motivasi, dan pendidikan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Sampel penelitian adalah pemerintah daerah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan auditan dari tahun 2010-2012.Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh langsung kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pengaruh tidak langsung terhadap temuan dan opini audit melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor yang berkualitas mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.Pengawasan legislatif yang kuat mendorong pengawasan yang lebih ketat atas pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah semakin berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya temuan audit dan semakin besar peluang pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.Implikasi penting dari penelitian ini adalah auditor dapat berperan meningkatkan implementasi rekomendasi melalui pemberian rekomendasi tepat yang dapat menyelesaikan permasalahan auditee.Untuk itu, BPK harus terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya pemeriksa dengan mempertimbangkan semua aspek penting yang terbukti memengaruhi kualitas auditor.Fungsi pengawasan oleh DPRD juga dapat ditingkatkan melalui penetapan jumlah anggota DPRD yang ideal agar terbentuk kemampuan kolektif yang memadai dalam menciptakan pengawasan yang efektif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of auditor quality and legislative oversight on the follow-up of audit recommendations and audit findings/opinion. This study develop auditor quality index that comprehensively combine experience, training, motivation and education of the Audit Board of the Republic of Indonesia in conducting audit. Sample used in this study is Indonesia?s local governments? that issued audited financial statement from 2010-2012.The empirical test result shows that there is a direct effect between auditor quality and legislative oversight on the follow-up of audit recommendations, as well as indirect effect on audit findings/opinion. High quality auditor is able to produce high quality recommendations that can be followed by the audited entity. Strong legislative oversight encourages closer monitoring over local government financial management so that local governments more committed to following up the audit recommendation. The higher the audit recommendations are acted upon, the better the quality of local government financial statements as shown by decrease in audit findings and higher probability to achieve unqualified audit opinion.Important implication of this research is that auditor can perform significant contribution to increase follow-up of audit recommendation by formulating proper recommendation. The Audit Board of the Republic of Indonesia should continue improving auditor competencies considering all important aspect proven to have positive impact on auditor quality. Monitoring role by legislative member could be also increased by determining ideal number of legislative member in order to establish collective ability necessary to conduct effective oversight."