Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri pada negara berkembang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena diharapkan kegiatan penanaman modal dapat membantu penyelenggaraan perekonomian negara. Akan tetapi, ada kekhawatiran atas karakter dari para penanam modal yang berorientasi pada keuntungan, yang tidak mustahil penanam modal akan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk melakukan penyalahgunaan izin prinsip penanaman modal oleh penanam modal. Salah satunya kasus Investasi Emas yang dilakukan oleh PT. XXXX yang menyalahgunakan Izin Prinsip dimana perusahaan tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar sebagaimana yang tercantum dalam Izin Prinsipnya, melainkan perusahaan tersebut menawarkan produk investasi berupa emas. Kasus penyalahgunaan izin prinsip ini menimbulkan akibat hukum yang masif, baik terhadap perusahaan itu sendiri dan organ-organ didalam perusahaannya serta masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian ekploratoris yang bertujuan mencari data awal dari suatu gejala. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai pengawasan terhadap izin prinsip yang sudah diterbitkan oleh BKPM kurang ketat dan pengaturan izin prinsip terlalu sering berubah-ubah. Akan tetapi, terlepas dari itu pengaturan izin prinsip sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi penanam modal.

---

ABSTRACT Investment activities, both foreign and domestic, in developing countries is a thing that can not be avoided because it is expected that investment activities can help the implementation of the economy. However, there are concerns about the character of the investors, which is profit oriented. It is not impossible that investors will take action that violates the laws to achieve their goals. Including misuses the capital investment principal licenses case. One of them is Gold Investment, conducted by PT. XXXX that misuses the Principle License which the company does not carry out the business activities of the Perdagangan Besar as stated in the Principle License, but the company offers investment products in the form of gold. The case of misuse of this principle license has massive legal effects on both the company itself, the organs within the company and the wider community. This research uses juridical normative research method. This research uses the normative juridical method which in his research emphasizes on the use of legal norms in writing. Based on the nature of this research is exploratory research that aims to find the initial data of a symptom. The results of this study indicate that the regulation on supervision of the principal licenses issued by BKPM is less stringent and the principal licensing regulations are too often change. Regardless of that, the principal license regulation is sufficient to provide legal certainty for investors. "

"Seorang Notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing harus menjabarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat eksplanatoris, yang mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai seorang profesional, Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan Negara. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian maupun pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris sehubungan dengan profesi yang dijalankan menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, pihak lain atau masyarakat, Organisasi Notaris dan Negara. Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, dan bila diperlukan meminta saran dari tenaga ahli profesional mengenai hal teknis berkaitan dengan pembuatan akta notaris; memiliki tingkat ketelitian, kehatihatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan profesinya; dan senantiasa berpegang pada UU No. 30/2004 dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

---

A notary who prepares deed in connection with Article 3 concerning Objective, and Purpose, and Business Activity of Company, and Article 4 concerning Capital of the articles of association of a limited liability company in the framework of foreign investment must have the two articles described precisely, correctly, and clearly in accordance with the licenses granted by the government and the prevailing laws and regulations. The research in this thesis uses explanatory analysis method with normative judicial approach contained in the legal norms and laws related to the problems being observed. As a professional, Notary is responsible for him/herself, the community, and the Country. Being responsible means willing to take all risks which may arise as a consequence of his/her services. Negligence or violation against Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics because of conducting the profesion can create losses for him/herself, other party or community, Notary Organization, and the Country. Therefore, in carrying out the role, Notary must always enhance his/her knolewdge; and if required, seek advice from a professional expert for technical matters related to the preparation of a notary deed; have high accuracy, prudential, diligence, critical, and dedication in conducting his/her profesion; and always comply with Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics."

"Skripsi ini membahas tentang kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survei dalam penelitian ini. Penilaian hasil berupa jawaban kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.434 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang dan dalam pengumpulan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok sudah baik.

---

This thesis discusses the quality of the Trading Business License (SIUP) Service at the Depok City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). The research used is a quantitative approach which is based on descriptive research objectives and uses survey methods in this study. Assessment results in the form of answers to questionnaires and interviews that are not in-depth using a Likert scale. The population in this study was 2,434 people and the sample in this study was 100 people and random sampling was used to collect data. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the assessment of the quality of services provided by the Depok City Investment and Integrated Service Office is good."

"Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai ketidakpastian hukum kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan perusahaan penanaman modal asing yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat memberikan jawaban atas ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan penanaman modal asing. Kepastian hukum tersebut dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

---

There have been several changes in legal provisons related to mining licensing in Indonesia. One of them is regarding the authority to revoke mining business permits. According to Law No. 3 of 2020, there is a change in provisions regarding the authority to revoke mining business permits. The following thesis is discussing about the legal uncertainty of the authority to revoke mining business permits for foreign investment companies. This thesis used juridicial norms method as research implementation method. The result of this thesis found that the amandement in the authority to revoke mining business permits contained in Law No. 3 of 2020 where the authority to revoke mining business permits turned into the authority of the central government provides an answer to the legal uncertainty regarding the authority to revoke foreign investment mining license. This legal certainty can improve the investment climate in Indonesia."

"Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pelaksanaannya untuk mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang peranannya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, membuat direksi suatu perusahaan efek melakukan langkahlangkah strategis dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, segala tindakan direksi tidak boleh melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tesis ini akan membahas tentang direksi perusahaan efek yang melakukan tindakan diluar kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin usaha perusahaan efek (analisa pencabutan izin usaha PT Reliance Asset Management) dan peranan OJK untuk melindungi perusahaan efek terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara untuk mendukung data primer. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa perusahaan efek yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena direksi perseroan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapepam-LK/OJK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, kedua upaya hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam hal perlindungan terhadap perusahaan efek, peranan OJK tersebut ditunjukkan dengan cara mewajibkan semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal harus dilaporkan kepada OJK dan OJK juga memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

---

Global condition rapid development causes challenge to economic growth, particularly in capital market industries. As one of main component of capital market, securities companies play significant roles in the development of capital market, including Indonesian. In performing its supervisory duty over Indonesian securities companies, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) or currently replaced by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has issued the Decision of Head of Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Number Kep-334/BL/2007, Regulation Number V.A.1 on License for Securities Companies.

Due to fast growing of Indonesian capital market, board of director of securities companies is urged to take strategic measures to obtain profit. Although, in doing so, the board of director is prohibited to exceed their authority granted toward them, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

This thesis is prepared to elaborate action conducted by board of director beyond their authority, that caused revocation of business license of securities company (analysis on the business license revocation of PT. Reliance Asset Management) and role of OJK in protecting securities company from misuse of authority of its board of director. The method used in this research is yurudis normative with perspective approach by using secondary data based on literature and interview in order to complement the primary.

From the analysis, it is understood that securities company whose business license is revoked by OJK due to its board of director's misuse of authority may take legal action by submitting file objection to Bapepam - LK/OJK and file lawsuit to Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara). However, the mentioned legal actions may not be conducted at the same time. In term of protection to the securities company, the role of OJK is shown by obligating any securities company to report all of its capital market transactions to OJK and OJK may impose any necessary penalties toward late submission of such report."

"Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi atas pencabutan izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian secara doctrinal yang dilakukan dengan meneliti beberapa data sekunder sebagai bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini menghasilkan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan data primer yang berasal dari wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kepastian hukum yang tidak jelas dan bertentangan terhadap pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap investasi di sektor pertambangan dengan demikian maka tidak akan terciptanya suatu stabilitas investasi karena kebijakan yang belum mengakomodir kepentingan perusahaan dan masyarakat secara menyeluruh sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

---

The problem of revoking mining business permits affects the investment climate carried out by companies. The existence of various kinds of regulations governing the implementation of mining activities does not have legal certainty and actually harms investors. A conducive investment climate will create good governance for the revocation of mining business permits so that certainty is needed in investment law regarding the revocation of mining business permits. The research method uses doctrinal research which is carried out by examining several secondary data as library material. Data collection in this research produced secondary data originating from literature studies and primary data originating from interviews. The analytical method used in this research is descriptive qualitative research. Legal certainty that is unclear and contradictory to its implementation will affect investment in the mining sector, thus investment stability will not be created because policies do not accommodate the interests of companies and society as a whole, so legal certainty is needed in the implementation of revocation of mining business permits by the Investment Coordinating Board."

"Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi atas pencabutan izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian secara doctrinal yang dilakukan dengan meneliti beberapa data sekunder sebagai bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini menghasilkan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan data primer yang berasal dari wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kepastian hukum yang tidak jelas dan bertentangan terhadap pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap investasi di sektor pertambangan dengan demikian maka tidak akan terciptanya suatu stabilitas investasi karena kebijakan yang belum mengakomodir kepentingan perusahaan dan masyarakat secara menyeluruh sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

---

The problem of revoking mining business permits affects the investment climate carried out by companies. The existence of various kinds of regulations governing the implementation of mining activities does not have legal certainty and actually harms investors. A conducive investment climate will create good governance for the revocation of mining business permits so that certainty is needed in investment law regarding the revocation of mining business permits. The research method uses doctrinal research which is carried out by examining several secondary data as library material. Data collection in this research produced secondary data originating from literature studies and primary data originating from interviews. The analytical method used in this research is descriptive qualitative research. Legal certainty that is unclear and contradictory to its implementation will affect investment in the mining sector, thus investment stability will not be created because policies do not accommodate the interests of companies and society as a whole, so legal certainty is needed in the implementation of revocation of mining business permits by the Investment Coordinating Board. "

"Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peralihan kewenangan yang sah melalui delegasi, peralihan tanggung jawab dalam menerbitkan izin usaha ketenagalistrikan, dan melihat upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai penerima delegasi. Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam pengaturan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khususnya mengenai perizinan usaha ketenagalistrikan di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

---

To support One Stop Service (OSS) activity, the Ministry of Energy and Mineral Resources published the Ministry of EMR Regulation No. 35 Year 2004 about the Bestowal Authority Delegation of Electrical Business License enforcement of the One Stop Service to the Head of Investment Coordination Board. This Undergraduate Thesis is meant to obtain the illustration of the legitimate authority transition through delegation, responsibility transition in publishing the Electrical Business License, and to see the Law Protection effort done by the Investment Coordination Board as delegation recipient. Besides that, this Undergraduate Thesis is meant to give input in regulation and enforcement of One Stop Service (OSS) especially about electrical business licensing in the Investment Coordination Board. The approach method in this research is the normative juridical approach method."

"Penelitian ini membahas tentang pengaturan penanaman modal asing di industri hulu migas menurut peraturan perundangan-undangan dan prosedur penerbitan izin prinsip kepada penanam modal asing, serta penolakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memproses izin prinsip yang diajukan oleh PT MPI sebagai studi kasus. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menunjukan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagai bentuk dari investasi di bidang hulu migas; untuk mendapatkan izin prinsip, PT MPI harus mengisi formulir yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal; dalam hal menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal membutuhkan delegasi dari kementrian terkait, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin prinsip untuk bidang hulu migas.

---

This thesis discusses about the regulatory of foreign direct investment in the upstream sector of oil and gas industry according to Indonesian Legislation and the issuance procedures of principle license to the foreign investors. It also discusses the refusal from Investment Coordinating Board process Principle License requested by PT MPI as the case study. The normative juridical approach shows that in the upstream sector of oil and gas industry, foreign investor can participate in the form of Production Sharing Contract as regulated by The Law Number 22 Year 2001; to get Principle License, PT MPI needs to fill the application from Investment Coordinating Board; in order to issue principle license Investment Coordinating Board needs delegation from Directorate General of Oil and Gas, and Investment Coordinating Board is not authorized to issue the Principle License for the upstream sector of oil and gas."

"Perkembangan teknologi serta masyarakat yang semakin kompleks, telah menciptakan permintaan akan layanan publik yang lebih baik. Pemecahan masalah layanan publik tidak bisa lagi menggunakan metode lama dan cara yang biasa. Organisasi sektor publik dalam hal ini Pemerintah, dituntut mencari solusi kreatif dengan memaksimalkan sumber dayanya dan ini dilakukan melalui inovasi. Fenomena munculnya berbagai inovasi di sektor publik memberi warna baru dalam implementasi layanan publik. Kehadiran layanan antar jemput izin bermotor (AJIB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta merupakan terobosan inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, memudahkan masyarakat untuk memangkas waktu dan biaya dalam proses pengurusan perizinan, sekaligus untuk menghilangkan praktik perantara/calo perizinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tingkat adopsi masyarakat terhadap inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) ini masih rendah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian post positivis dan metode pengumpulan data kualitatif, penelitian ini menjawab faktor faktor apa yang mempengaruhi adopsi inovasi layanan antar jemput bermotor (AJIB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dimensi lingkungan dan organisasi. Pisau analisis menggunakan analisis faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi, yang dikemukakan oleh De Vries, et.al (2018) spesifik pada dimensi lingkungan dan organisasi. Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya adopsi inovasi AJIB dari dimensi lingkungan dan organisasi yaitu tidak dilibatnya stake holders lain seperti masyarakat dan pihak swasta dalam proses pembuatan AJIB, munculnya regulasi terkait penerapan e government dalam proses perizinan, kurangnya pelatihan bagi petugas AJIB, serta sulitnya akses pemesanan AJIB melalui aplikasi AJIB pada playstore oleh masyarakat.

---

The development of technology and an increasingly complex society, has created a demand for better public services. In order to solve problems related to public services, innovation and unconventional method needed. The government required to find creative solutions by maximizing its resources and this is done through innovation. The phenomenon of the emergence of various innovations in the public sector gives a new color in the implementation of public services. The presence of a motorized permit pickup service (AJIB) from the Capital Investment and Integrated Services Office of the DKI Jakarta Province is a breakthrough innovation as an effort to improve service quality. AJIB purpose is to make it easier for the public to cut time and costs in the licensing process, as well as to eliminate the practice of intermediaries / brokers licensing. However, in its implementation, the level of public adoption of the innovation of the Motorized Vehicle Shuttle Service (AJIB) is still low. By using a post positivist research approach and qualitative data collection methods, this study answers what factors influence the adoption of motorized shuttle service innovation (AJIB) of the One Stop Investment and Integrated Services Office on environmental and organizational dimensions. Analysis using factor that influences the adoption of innovations by De Vries, et.al (2018) spesifically on environtmental and organization dimension. From the results of the study, there are several factors that influence the low adoption of AJIB innovations in the environmental and organizational dimensions, which is no involvement of other stakeholders such as the public and private parties in the process of making AJIB, the emergence of regulations related to the implementation of e-government in the licensing process, lack of training for AJIB officers, and the difficulty of accessing AJIB reservations through the AJIB application on the public playstore."