Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peralihan kewenangan yang sah melalui delegasi, peralihan tanggung jawab dalam menerbitkan izin usaha ketenagalistrikan, dan melihat upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai penerima delegasi. Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam pengaturan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khususnya mengenai perizinan usaha ketenagalistrikan di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

---

To support One Stop Service (OSS) activity, the Ministry of Energy and Mineral Resources published the Ministry of EMR Regulation No. 35 Year 2004 about the Bestowal Authority Delegation of Electrical Business License enforcement of the One Stop Service to the Head of Investment Coordination Board. This Undergraduate Thesis is meant to obtain the illustration of the legitimate authority transition through delegation, responsibility transition in publishing the Electrical Business License, and to see the Law Protection effort done by the Investment Coordination Board as delegation recipient. Besides that, this Undergraduate Thesis is meant to give input in regulation and enforcement of One Stop Service (OSS) especially about electrical business licensing in the Investment Coordination Board. The approach method in this research is the normative juridical approach method.