Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tentang pola viktimisasi konsumen korban penipuan terhadap pemberian keterangan yang salah oleh pengembang perumahan X Studi Kasus mengenai Konsumen Perumahan X di Kota Depok. Trend perumahan murah yang terjadi saat ini, dimanfaatkan oleh banyak pengembang perumahan untuk menciptakan perumahan yang murah bagi masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataan, trend rumah justru di jadikan kedok untuk berbuat tindakan kriminal. Sebagai contoh pengembang perumahan X di kota depok memberikan keterangan yang salah bagi konsumen perumahan X agar para konsumen tertarik membeli rumah mereka. Iklan sebagai media promosi perumahan X, benar- benar dimanfaatkan oleh pengembang perumahan X didalam mencari konsumen. Setelah konsumen tertarik membeli umah, didapati banyak hal- hal yang tidak sesuai dengan apa yang diiklan kan oleh pengembang perumahan X. Warga yang sudah membeli rumah di perumahan X pun menuntut pengembang perumahan X agar memenuhi segala kewajiban mereka seperti apa yang mereka katakan dalam iklan promosi perumahan X.Skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk dapat mencari data- data yang sesuai. Data Kuantitatif diigunakan untuk mengacu pada keseluruhan warga perumahan X yang merasa telah tertipu. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk mencari data tambahan terkait kasus ini. Data yang terkumpul diolah secara sistematis kuantitatif kualitatif. Selanjutnya permasalahan yang didalam skripsi ini melihat reaksi konsumen korban penipuan di Indonesia khususnya melihat reaksi konsumen warga perumahan X yang menjadi korban penipuan pemberian keterangan yang salah oleh pengembang perumahan X . Reaksi konsumen warga perumahan X yang menjadi korban penipuan pemberian keterangan yang salah mempunyai kelemahan dan kelebihan dalam memperjuangkan keadilan.

---

This thesis discusses about the consumer of victim of fraud against giving wrong explanation by housing developer X Case Study of Consumer Housing X in Depok City . The current low cost housing trends are being used by many housing developers to create cheap housing for Indonesians. But in fact, the trend of the house precisely in making a cover for criminal acts. For example X housing developers in ota depok give wrong information for housing consumer X so that consumers are interested in buying their home. Advertising as a promotional media housing X, really used by housing developer X in the search for consumers. After consumers are interested in buying a house, it is found that many things are not in accordance with what is advertised by housing developer X. Residents who have bought a house in housing X also demanded X housing developers to fulfill all their obligations as what they say in promotional advertising Housing X.

This thesis uses quantitative research to be able to find the appropriate data. Quantitative data is used to refer to the entire residential housing X who feel they have been deceived. While the qualitative data used to find additional data related to this case. The collected data is processed in a qualitative quantitative systematic way. Further problems in this thesis see the reaction of consumers of fraud victims in Indonesia in particular to see the reaction of consumers of housing X residents who become victims of false misinformation by housing developers X. The consumer reaction of housing X residents who are victims of false misinformation have weakness and strength in fighting for justice."

"Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan tempat tinggal, membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan tempat tinggal dengan membelinya dari pelaku usaha perusahaan pembangunan perumahan (developer). Untuk membuat suatu perumahan, dibutuhkan dana yang sangat besar, hal ini memaksa para developer untuk meminjam dana kredit fasilitas untuk pembangunan perumahan kepada kreditor yang pada umumnya adalah lembaga keuangan bank. Pada umumnya pula, developer menjaminkan sertifikat dari bangunan yang sedang dibangunnya sebagai jaminan dari pinjaman. Hal ini lah yang terkadang tidak diinformasikan dengan terbuka kepada para calon konsumen. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait pengembang (developer) yang dinyatakan pailit.Tesis ini membahas hak-hak konsumen yang telah melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait unit/bangunan yang menjadi boedoel pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen pemegang akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait objek bangunan yang menjadi boedoel pailit.

---

In accordance with the growth of the needs of residences, that makes people would prefer buying it from developer. To build residences, developer needs a major funding, it forces developer to borrow some money from financial institutions such as Bank. Bank will lend money with some requirements as if collateral. Mostly, developer gives building certificates as a collateral and this matter is not informed well to consumer.

This Thesis is discussing about legal protection towards consuments as the holder of the deed of the sales and purchase agreement in connection with the bankruptcy of such developer. This Thesis is discussing about consumer rights, which have paid partly, or entirely his obligations according to Sales and Purchase Agreement and dispute resolution related to the building that has been become the object of bankruptcy. This Thesis is using normative research method with the secondary data as a main source. This Thesis objectives are giving information regarding consumer rights and dispute resolution which can be done with consumer."

"Pada tahun 2000 diperkirakan sektor properti khususnya perumahan akan mulai bangkit kembali dan dengan persaingan yang semakin ketat. Dalam era persaingan bisnis sektor properti yang semakin ketat, kinerja perusahaan yang unggul sangat diperlukan guna menciptakan rasa aman dan memberi kepuasan kepada konsumen.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan lengkap dari obyek yang diteliti dengan melakukan pengamatan serta wawancara langsung di lapangan. Sedangkan dalam pengumpulan data, tehnik atau metode yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan.Dari hasil penelitian dan analisis terhadap Perumahan Pesona Khayangan, terlihat bahwa kekuatan bisnis Perumahan Pesona Khayangan terletak pada bidang performance estat manajemen yang baik serta kebijakan harga jual yang cukup kompetitif. Sedangkan daya tarik industri properti khususnya perumahan terletak pada pasar, pertumbuhan pasar dan struktur persaingan. Kemampuan daya saing Perumahan Pesona Khayangan terletak pada kualitas dari produk yang dihasilkan. Namun kekuatan tersebut tidak berarti bahwa Perumahan Pesona Khayangan akan lebih unggul dari perusahaan pengembang lain.Dari hasil survey yang dilakukan ternyata kelebihan yang dimiliki oleh Perumahan Pesona Khayangan tersebut tidak ditunjang oleh strategi pemasaran yang handal, di antaranya terlihat bahwa Perumahan Pesona Khayangan tidak memanfaatkan keunggulan tersebut melalui sarana promosi baik melalui pemasangan iklan, penyebaran brosur, memanfaatkan media elektronik, mendirikan kantor perwakilan yang representatif untuk memudahkan calon pembeli melihat produk perumahan maupun mengikuti pameran-pameran. Kondisi ini apabila tidak diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan, niscaya keunggulan yang dimiliki tersebut akan menyebabkan perusahaan akan tertinggal di tengah persaingan yang ketat dan kondisi perekonomian yang labil.Dari hasil analisis GE matrik, posisi persaingan Perumahan Pesona Khayangan yaitu Tumbuh dan Bangun yang berarti posisi tersebut berada pada area usaha yang cukup menarik dan berpeluang untuk dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh Perumahan Pesona Khayangan dikaitkan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk beberapa tahun mendatang adalah strategi pengembangan pasar dengan menawarkan tipe tanah dan bangunan yang lebih kecil mengingat daya beli masyarakat saat ini lemah.

---

The Right Marketing Strategy of ?Pesona Khayangan Estate? To Anticipate the Tight Competition in the Third Millennium In this year of 2000, the property sector, especially in housing estate, is estimated to recover and tightly competitive. In order to face the tight competition, it is really necessary for the company to build a good performance by creating the customers satisfaction and secure.

The method used in this research is a case study with the objective is to obtain a deep and complete figure of the object (Pesona Khayangan Estate) through observing and conducting interview. Library research and field work are used to collect the data.

Based on the research and analysis of Pesona Khayangan Estate, the business strength of Pesona Khayangan Estate is on the good performance of management estate and the competitive pricing policy. The attraction of property industry especially for housing is on the market, market growth and competition structure. The competition ability for Pesona Khayangan Estate is on the quality of the product. However, it does not mean that with this advantage of Pesona Khayangan Estate will be more qualified than the other developers.

Based on the research results, the Pesona Khayangan Estate's advantage is not supported by a good marketing strategy. The weakness of its marketing strategy can be explained that Pesona Khayangan Estate has not conducted an appreciate promotion through advertising, brochures, electronics, and there is also no representative office to service the prospective buyer, and they did not conduct any exhibitions. If the management does not pay any attention for this matter; we believe that the Company will be affected by the tight competition and unstable economic condition, even though it has several advantages.

From the analysis of GE matrix, the competitive position of Pesona Khayangan Estate is categorized as Grow and Develop, which means that the position is on the attractive business area and have on opportunity to be developed. Based on the above analysis, the development strategy to be done by Pesona Khayangan Estate related to strength, weakness, opportunity and threat, for the next few years is marketing development strategy by offering smaller size of land and building, considering the lower purchasing power of the public."

"Seiring berjalannya waktu kebutuhan akan daerah tempat tinggal meningkat pesat bagi para pelaku ekonomi. Daerah-daerah yang menjadi pilihan orang untuk tinggal di dalam kota sudah terlalu padat. Hal ini mengakibatkan harus adanya pergeseran ke pinggir kota. Sehingga timbulah istilah Sub-Urban, yang mana berarti daerah-daerah tempat tinggal di pinggiran kota. Daerah seperti Bekasi, Depok, Tangerang dan Cibubur adalah beberapa daerah pemukiman yang di pilih bagi para pelaku ekonomi sebagai tempat yang ia tinggali. Hal itu menyebabkan menjamurnya kompleks ? kompleks perumahan di daerah penyangga Jakarta tersebut. Keberadaan kompleks perumahan tersebut menimbulkan sisi positif dan negatif, salah satu efeknya adalah keberadaan kompleks tersebut ternyata menimbulkan dampak bagi lingkungan internal dan sekitar, terjadinya masalah banjir, pengelolaan sampah dan masalah lingkungan lainnya ternyata memerlukan perhatian khusus karena tidak sedikit biaya yang harus disediakan untuk merehabilitasinya. Developer sebagai pihak yang paling berperan dengan pembangunan perumahan tersebut, hendaknya memperhitungkan risiko yang akan terjadi dalam proses perencanaan sehingga pada tahap pelaksanaan tidak menimbulkan masalah.Tujuan dari penulisan skripsi yaitu untuk mengidentifikasi faktor risiko dalam aspek lingkungan di perumahan yang akan berpengaruh terhadap biaya developer dan akan mencoba dian alisa penyebab dan bagaimana pengelolaan risiko tersebut untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang terjadi.Proses penelitian dimulai dari identifikasi faktor-faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan tindakan mengelola risiko (treatment atau risk response). Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan risiko dan AHP, serta dengan uji statistik non parametris yakni uji uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui perbedaan persepsi antar responden.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa : genangan air dan banjir, kerusakan jalan di internal dan eksternal perumahan, keluhan konsumen, dan penyumbatan saluran buangan merupakan risiko dengan peringkat tertinggi, sehingga perlu dilakukan respon terhadap peristiwa tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini bias dijadikan pertimbangan pada saat proses perencanaan dan sebagai awal penelitian selanjutnya yang lebih spesifik.

---

Along the time, need of residence area would increased is fast to all economics perpetrator. An area becoming choice people to stay in town has too solid. This thing results must existence of friction to town periphery. So that Sub-Urban term is familiar, this means suburban residence area. Area like Bekasi, Depok, Tangerang and Cibubur is some settlement areas which in selecting to all economic perpetrators as place which he lived. That thing causes real estate grow in Jakarta buffer zone. Existence of the real estate generates positive side and negativity, one of its effects is existence of the complex simply generates impact for internal area and around, the happening of floods problem, management of other garbage and area problem simply requires special notice because not a few costs which must reserved for rehabilitates it. Developer as side that is very stands with development of the housing shall consider risk which there will be in planning process so that at execution phase doesn't generate problem.

Intention of this research are to identify risk factor in environmental aspect in housing project which will have an effect on to cost of developer and will try to analysed what cause and how the risk management to prevent and minimize impact that happened.

Research process started from identification of risk factors, risk analysis, evaluation of risk, and action manages risk (treatment or risk response). Data processing is done with approach of risk and AHP, and with statistic test non parametric namely Kruskal-Wallis test to know difference of perception between responders.

And the result of research is: water pond and floods, damage of internal housing road, consumer sigh, damage of external infrastructure and gagging of discard channel is risk with highest rank, and that event need to be response. Result of this research can be made consideration at the time of planning process and as beginning of next research which more specific."

"Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan untuk melindungi konsumen dari kelemahannya ketika berhadapan dengan pelaku usaha. Kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. UUPK mempunyai peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen perumahan. Hal ini tercermin dari adanya ketentuan pasal-pasalnya yang dapat diterapkan dalam perlindungan hukum konsumen perumahan, khususnya dari iklan yang berlebihan dan tidak dapat dilaksanakannya prestasi yang dijanjikan pengembang. Terhadap kasus yang dianalisis dalam tesis ini terlihat bahwa Penyelesaian rnasalah konsumen perumahan tidak cukup hanya ditangani satu pihak saja namun membutuhkan kesadaran dan peran semua unsur penegak hukum dalam meminimalisir pengeksploitasian pengembang atas kelemahan konsumen.

---

Consumer becomes business activity object to get maximum profit by developer through promotion gimmick, marketing model, and applying disadvantage consumer standar agreement. Consumer Protection Law has a real big role in straightening of law to deed of business agent harm housing consumer. This thing earns we to see from existence of rule of its applicable sections in protection of housing consumer law, especially from abundant advertisement and haves no implementation of achievement promised by developer. To case analysed in this thesis seen that solution, consumerism problem insufficient only handled by one party but requires awareness and the role of all element of law enforcer to minimize exploitation of developer to consumer weakness."

"Salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesungguhan baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab masih adanya hambatan dalam upaya mencapai tujuan tersebut, salah satu diantaranya adalah masalah perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah.Dalam rangka pemerataan pembangungan perumahan, Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta dalam mengembangkan perumahan yang layak, sehat, aman, dan serasi, baik secara tunai maupun melalui fasilitas kredit pemilikan rumah, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.Untuk menarik minat masyarakat, pengembang memasarkan produknya melalui berbagai media, salah satunya adalah melalui brosur perumahan. Informasi yang diterbitkan pengembang dalam bentuk brosur begitu tendensiusnya, sehingga tidak jarang menyesatkan (misleading information) dan merugikan konsumen.Tahap akhir dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah dirasakan sangat jauh dari harapan konsumen untuk mendapatkan hak-haknya seperti yang dimanatkan oleh Pasal 4 Undang- undang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999), sarana dan prasarana yang tidak memadai, aparat yang kurang, serta belum dibentuknya lembaga yang menerima pengaduan maupun penyelesaian sengketa konsumen seperti yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen, sedangkan kendala yang ditemukan adalah faktor yang berasal dari diri konsumen sendiri seperti faktor sosial budaya, pendidikan, tingkat ekonomi serta kekuatan tawar menawar konsumen ketika berhadapan dengan produsen. Faktor dari luar konsumen seperti faktor hukumnya walaupun secara normatif UU Perlindungan Konsumen telah berlaku, namun agaknya belum tampak lembaga yang representatif yang memperjuangkan hak-hak konsumen dan tidak adanya aparat yang peduli terhadap kondisi dan posisi konsumen yang lemah kedudukannya daripada pengembang.

---

One of the goals establishment of Republic of Indonesia is to protect all Indonesian people and to move all general welfare forward based on Pancasila. To attain the goal, seriousness is needed either by government or all levels Indonesian people because there are obstacle in the effort of them is the protection concern on consumers in the agreement of house-owned credit.

In order to distribute the housing development, the Goverments offers confidence to private parties in developing the proper, healthy, safe, and harmonious dwelling and housing, either by cash or facility of house-owned credit, consistent with the mandate of Article 5 section (1) of the Act 1992, Number 4 on Dwelling and Housing.

To attract publics interest, developers market their product through a variety of media, one of them is by brochures about housing. Information published by developers in the form of housing brochures is do tendentious, so that they sometimes provide misleading information and make consumers disadvantageous.

The final stage of study concludes that the law protection for consumers in the agreement of house-owned credit is supposed to be very far from the consumers expectation to get their rights as mandate by Article 4 of Consumer Protection Act (Act 1999 Number 8). This can be seen because of the absence of regulation particularly protecting the housing consumers of house owned-credit, unappropriate structure and infra structure, less apparatus, and institutions receiving or settlement of consumer dispute as mandated by Consumer Protection Act whereas obstacles found are factors derived from the consumers themselves like conditions of social-culture, education, economic level, and bargaining power of the consumer when dealing with the producers. External factors such as legal factor, despite normatively the Consumer Protection Act put into effect, a representative institution would not presumably appear to struggle for consumer rights and no apparatus who have concern on weaker condition and position of consumer than the developers, Role of Local Government, provides assurance of rights and protection for house-owned credit consumers by giving permit and supervision to the developers periodically carried out."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Buy Back Guarantee Bagi Pengembang Yang Mengalami Merger dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa dengan cara deskriptif pada sumber bahan-bahan hukum mengenai Buy Back Guarantee dan perjanjian kerja sama pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh Pengembang Perumahan atau Developer dan Bank. Penelitian ini adalah penelitian dengan melakukan penelitian doktrinal. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kerangka teoritis yang komprehensif mengenai konsep Buy Back Guarantee dalam konteks Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tujuan lain dari penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan akan risiko dan implikasi hukum bagi Pengembang Perumahan atau Developer sebagai penjamin dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan dialami. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan Buy Back Guarantee khususnya bagi pihak Pengembang Perumahan atau Developer yaitu berkaitan dengan pengaturan Buy Back Guarantee belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia secara khusus mengatur tentang Pengembang Perumahan atau Developer yang mengalami merger. Selain itu, eksekusi Buy Back Guarantee pada Pengembang Perumahan atau Developer hasil penggabungan usaha tidak dapat langsung dilakukan, meskipun terjadi perpindahan otomatis karena beralih secara hukum. Hal tersebut dikarenakan pada praktiknya diperlukan perubahan nama pihak yang ada pada dokumen tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya regulasi secara tertulis terkait eksekusi Buy Back Guarantee agar lebih terjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

---

This research discusses the implementation of the Buy Back Guarantee for Developers Who Experience Mergers in Home Ownership Loan Agreements. The research is conducted by collecting and analyzing legal materials on Buy Back Guarantee and cooperation agreements for providing Home Ownership Loan between Housing Developers and Banks using a descriptive approach. This research is doctrinal research aimed at developing a comprehensive theoretical framework regarding the concept of Buy Back Guarantee within the context of Home Ownership Loan Agreements. Another objective of this study is to address the risks and legal implications for Housing Developers or Developers as guarantors in providing Home Ownership Loan facilities, thus minimizing the risks they may face. The results of this research are expected to serve as a reference or input for the development of knowledge in the field of law in general, particularly in the economic field. This research shows that there are still shortcomings in the implementation of Buy Back Guarantee, especially for Housing Developers, particularly regarding the absence of specific regulations in Indonesia about Buy Back Guarantee for Developers who undergo mergers. Furthermore, the execution of the Buy Back Guarantee for merged Housing Developers can not be immediately carried out, even though there is an automatic transfer due to the legal transition. The reason is in practice, a name change on the related documents is required. The research concludes that written regulations related to the execution of the Buy Back Guarantee are needed to provide greater legal certainty for all interested parties."

"Permasalahan yang sering ditemui konsumen dalam membeli perumahan adalah wanprestasi terhadap perjanjian. Konsumen biasanya tergiur membeli rumah dengan penawaran harga murah dan juga pengembang menggunakan konsep syariah dalam menawarkan produk perumahannya. Salah satu perusahaan pengembang perumahan yang menggunakan konsep ini adalah PT Fimadani Graha Mandiri (FGM) yang terletak di Bekasi. Perjanjian yang digunakan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akad Istishna), Perjanjian Akad Jual Beli secara Kredit dan Angsuran (Al-Bay’ Bi Ad-Dayn Wa Bi At-Taqsith) dan Addendum Perjanjian. Perjanjian menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara pengembang dan konsumen. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis hak dan kewajiban pengembang dan konsumen yang tertuang dalam perjanjian, menganalisis perjanjian dalam penjualan tersebut dapat melindungi pembeli dan penjual dari wanprestasi para pihak, dan menganalisis hakim dalam menerapkan putusan hukum terhadap gugatan wanprestasi pembeli.. Penulisan ini menggunakan metode hukum doktrinal, yaitu memfokuskan untuk membedah sebuah sintesa dari aturan, asas, norma, panduan penilaian nilai-nilai.Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban telah tertuang di dalam perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pengembang. Penerapan perlindungan konsumen dalam perjanjian sudah menerapkan perlindungan konsumen terhadap hal berikut: perlindungan konsumen terhadap hak menerima informasi yang benar, perlindungan konsumen dalam memilih barang sesuai keinginan yang dikehendaki oleh konsumen, perlindungan konsumen agar mendapatkan kompensasi jika spesifikasi yang disepakati tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, dan perlindungan konsumen untuk menerima perumahan secara sempurna. Efektifitas perlindungan konsumen dalam putusan gugatan masih belum maksimal. Ganti kerugian dan pengembalian uang tidak diberikan PT FGM dengan alasan sudah tidak ada lagi uang dan aset perusahaan. Konsumen juga tidak dapat mengajukan eksekusi karena tidak dapat memastikan aset yang dimiliki oleh PT FGM.

---

The problem with consumers when buying housing is a breach of contract. Consumers buy houses with cheap deals. Developers use the Sharia concept in offering their housing products. One of the housing development companies that use this concept is PT Fimadani Graha Mandiri (FGM) located in Bekasi. The agreements used are the Sale and Purchase Binding Agreement (Istishna Contract), the Credit and Installment Sale and Purchase Agreement (Al-Bay’ Bi Ad-Dayn Wa Bi At-Taqsith), and the Addendum Agreement. The agreement explains the rights and obligations between the developer and the consumer. The purpose of this writing is to analyze the rights and obligations of the developer and consumer as outlined in the agreement, to analyze whether the agreement in the sale can protect the buyer and seller from breaches of contract by the parties, and to analyze the judge's application of legal decisions on breach of contract lawsuits by buyers. This writing uses the doctrinal legal method, which focuses on dissecting a synthesis of rules, principles, norms, and value assessment guidelines.

The results of the discussion show that the rights and obligations have been outlined in the agreement that regulates the rights and obligations of consumers and developers. The application of consumer protection in the agreement has implemented consumer protection against the following: protection of consumers' right to receive accurate information, protection of consumers in choosing goods according to their desired preferences, protection of consumers to receive compensation if the agreed specifications do not match the agreement, and protection of consumers to receive housing in perfect condition. The effectiveness of consumer protection in the lawsuit decision is still not optimal. Compensation and refunds were not provided by PT FGM on the grounds that there were no longer any funds and assets of the company. Consumers also cannot file for execution because they cannot ascertain the assets owned by PT FGM."

"Tesis ini membahas mengenai kewajiban serah terima unit satuan rumah susun yang dikategorikan sebagai utang menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dan upaya yang dilakukan pembeli terhadap tanggung jawab hukum pengembang yang telah dipailitkan terhadap pemenuhan serah terima unit satuan rumah susun. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan data sekunder. Bahwa penyerahan satuan unit merupakan salah satu kewajiban dari pengembang dan keterlambatan penyerahan merupakan salah bentuk wanprestasi sehingga mewajibkan PT. PPS (dalam pailit) membayar pembatalan dan denda keterlambatan kepada Pihak Pembeli. Pembatalan dan denda keterlambatan tersebut masuk ke dalam pengertian Utang dalam secara luas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan dan upaya hukum pembeli terhadap tanggung jawab hukum pengembang atas pemenuhan serah terima unit tersebut adalah dengan mengajukan gugatan pailit yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga No. 073/Pailit/2009/PN/NIAGA.JKT.PST dan dikuatkan dengan putusan Mahakamah Agung No. 236/k/Pdt.Sus/2010. Proses penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Tim Kurator. Menurut kesepakatan para kreditor dan berdasarkan Pasal 185 (3) Undang-Undang Kepailitan, Hakim Pengawas memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan apartemen yang pailit tersebut.

---

This thesis discusses the obligation handover unit apartment were categorized as debt according to Law No. 37 of 2004 and the efforts made by the buyer to the developer legal responsibility which units have been bankrupte for compliance with the handover unit apartment. This thesis is a juridical-normative research typology descriptive-analytic study using secondary data. That the delivery unit is one of the developer's obligations and delay's delivery is one form of default requiring PT. PPS (on bankruptcy) to pay the cancellation and late penalties to the Purchaser. Cancellation and late penalties that go into debt in a wide sense as referred to in Article 1 paragraph (6) of the Bankruptcy Act andlegal action against the buyer's legal responsibility for compliance with the handover of the developer of the unit is to file for bankruptcy which has been granted by the Commercial Court No. 073/Pailit/2009/PN/NIAGA.JKT.PST and confirmed by the Supreme Court decision No. 236/K/ Pdt.Sus/2010. Completion of the process will be transferred to Team Curator. According to the agreement of the creditors and under Article 185 (3) of the Bankruptcy Act, Supervisory Judge gives permission to resume the construction of apartments insolvent."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan pelindungan konsumen jasa taman penitipan anak (TPA), dengan fokus pada kasus pelanggaran hak konsumen oleh oknum Daycare X di Depok. Melalui metode penelitian doktrinal dengan teknik analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, Penulis menemukan fakta bahwa meskipun permintaan jasa TPA meningkat seiring partisipasi perempuan dalam dunia kerja, kasus kekerasan terhadap anak oleh oknum TPA masih sering terjadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak yang dititipkan. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis hak konsumen terkait penganiayaan anak di TPA berdasarkan UUPK, mengkaji tanggung jawab TPA terhadap konsumen yang dirugikan sesuai UUPK, serta meninjau peran pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan TPA di Indonesia. Adapun tulisan ini membahas pengaturan terkait eksistensi jasa TPA di Indonesia, mulai dari pengertian, perkembangan, jenis-jenis jasa TPA, hingga perizinan yang diperlukan. Selain itu juga akan dibahas mengenai hak dan tanggung jawab pelaku usaha serta konsumen TPA sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, termasuk bentuk tanggung jawab pelaku usaha TPA terhadap konsumen yang dirugikan. Lebih lanjut, tulisan ini juga akan meninjau peranan pemerintah Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan TPA. Penulis berkesimpulan bahwa kurangnya regulasi spesifik dan terintegrasi mengenai sektor jasa penitipan anak, implementasi hukum yang belum optimal oleh oknum pengelola TPA, serta longgarnya pengawasan dari pemerintah terhadap TPA di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak dalam hal peningkatan standar operasional serta perlindungan konsumen TPA.

---

This paper analyzes the implementation of consumer protection in daycare services, focusing on the case of consumer rights violations by Daycare X in Depok. Using a doctrinal research method with qualitative analysis techniques and a descriptive-analytical approach, the author found that despite the increasing demand for daycare services in line with women's growing participation in the workforce, cases of child abuse by irresponsible daycare staff remain frequent. This raises concerns about the safety and well-being of children entrusted to such facilities. The study aims to analyze consumer rights related to child abuse in daycares under the Consumer Protection Act (UUPK), examine the liability of daycares toward aggrieved consumers as stipulated in the UUPK, and review the government's role in regulating and supervising daycare operations in Indonesia. The paper discusses the regulatory framework governing daycare services in Indonesia, covering definitions, development, types of daycare services, and licensing requirements. Additionally, it explores the rights and responsibilities of daycare operators and consumers as outlined in Law No. 8 of 1999, including the forms of liability that daycare operators must bear toward consumers who have suffered harm. Furthermore, the study evaluates the Indonesian government's role in daycare regulation and supervision. The author concludes that the lack of specific and integrated regulations for daycare services, suboptimal legal enforcement by some operators, and lax government oversight highlight the urgent need to improve operational standards and consumer protection in daycare services."