Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama beberapa dekade terakhir, struktur ekonomi ASEAN terus mengalami perubahan. Secara keseluruhan struktur ekonomi ASEAN telah bergeser ke arah sektor jasa seiring dengan semakin pentingnya sektor ini dalam perekonomian. Pergeseran struktur ini sangat cepat seiring dengan peran penting sektor jasa dalam menunjang sektor pertanian dan sektor manufaktur. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika yang terjadi pada perdagangan jasa di ASEAN dalam mencapai terbentuknya integrasi. Studi ini memiliki fokus pada keterbukaan negara-negara ASEAN dalam melakukan perdagangan jasa. Keterbukaan sebagai komponen dasar dalam proses integrasi dianalisis melalui perangkat kebijakan perdagangan jasa yang dibuat serta kompleksitas dan kedalaman komitmen dalam perjanjian perdagangan jasa. Basis data yang digunakan mencakup seluruh negara ASEAN selama rentang waktu 2005-2014. Studi ini menggunakan analisis deskriptif sebagai pendekatan utama dan didukung oleh Fixed Effect Model untuk melihat faktor-faktor yang berkontribusi pada keterbukaan negara-negara ASEAN. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa di ASEAN dipengaruhi oleh seperangkat kebijakan yang membatasi dan memfasilitasi. Selain itu, kompleksitas dan tingkat kedalaman komitmen perjanjian juga berperan dalam memengaruhi keterbukaan perdagangan jasa. Sementara itu, variabel-variabel volume perdagangan, jumlah penduduk, nilai tukar efektif riil, fasilitas perdagangan jasa, dan modal manusia berkontribusi secara signifikan terhadap keterbukaan perdagangan jasa di ASEAN. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa ditentukan oleh perangkat kebijakan dan komitmen dalam perjanjian perdagangan jasa yang dibuat.

---

Over the past few decades, ASEAN 39 s economic structure has continued to change. Overall, ASEAN 39 s economic structure has shifted towards the service sector in line with the growing importance of this sector in the economy. This structural shift is very rapid along with the growing in the importance of the role of the service sector in supporting the agricultural sector and the manufacturing sector. Therefore, it is important to conduct further researches on the dynamics occurring in the service trade in ASEAN in achieving integration. This study focuses on the openness of ASEAN countries in trade. Openness as a basic component in the integration process is analyzed through a set of trade policies made as well as the complexity and depth of commitment in service trade agreements. The database used covers all ASEAN countries during the 2005 2014 timeframe. This study uses a descriptive analysis as the main approach supported by Fixed Effect Model to see the factors that contribute to the openness of ASEAN countries. The results of this study indicate that the openness of service trade in ASEAN is influenced by a set of limiting and facilitating policies. In addition, the complexity and depth of commitments also play a role in influencing the openness of service trade. Meanwhile, variables of trade volume, population, real effective exchange rate, service trade facilities, and human capital contribute significantly to the openness of service trade in ASEAN. Therefore, it can be concluded that the openness of service trade is determined by the policy instruments and commitments in the service trade agreements made."

"Pada November 2022, negara anggota ASEAN-5 menandatangani Memorandum of Understanding Advancing Regional Payment Connectivity yang menandakan terjadinya inisiatif pembentukan sistem pembayaran antar wilayah yang terintegrasi, salah satunya berbentuk sistem pembayaran berbasis QR-Code. Kesepakatan dan inisiatif ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas integrasi sistem pembayaran dan bagaimana keberadaan kedaulatan negara, sehingga terdapat dua masalah yang akan dianalisis yaitu bagaimana inisiatif Regional Payment Connectivity ASEAN-5 menurut perspektif hukum perdagangan internasional dan bagaimana konsep penggunaan teknologi QRIS dalam integrasi pembayaran regional ASEAN.Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian notmatif karena objek yang diteliti merupakan norma hukum mengenai pengaturan regional payment connectivity dengan mengacu pada hukum perdagangan internasional. Adapun jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalah diatas adalah pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menujukkan bahwa Memorandum of Understanding Advanced Regional Payment Connectivity merupakan upaya mencapai integrasi ASEAN yang sebagaimana tertuang dalam ASEAN Leaders’ Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction pada dan Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Minsters’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) dengan ketentuan yang diatur dalam AFIF dan ATiSA untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem pembayaran, mempercepat pelaksanaan pasar tunggal ASEAN, dan meningkatkan kekuatan ekonomi regional di mata dunia. Perwujudan kedaulatan dalam sistem pembayaran berstandar QRIS terdapat pada pada konversi mata uang yang dapat langsung ditransaksikan tanpa perlunya mata uang ketiga sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan transaksi menjadi rendah dan negara dapat menguasai sepenuhnya sistem pembayarannya sehingga dapat mendorong penguatan juga kedaulatan mata uang negara. Selain itu pengelolaan sepenuhnya terhadap skema transaksi, biaya transaksi, perizinan atas lembaga keuangan, hingga fungsi pengelolaan National Merchant Repository. Pengelolaan National Merchant Repository di dalam negeri mencerminkan kedaulatan negara atas keamanan transaksi dan teknologi QRIS karena penatausahaan dan pengolahan data dilakukan didalam negeri.

---

In November 2022, ASEAN-5 member countries signed a Memorandum of Understanding Advancing Regional Payment Connectivity which indicates an initiative to form an integrated inter-regional payment system, one of which is in the form of a QR-Code-based payment system. These agreements and initiatives raise questions regarding the legality of payment system integration and how the existence of state sovereignty, there are two issues that will be analyzed, namely how the ASEAN-5 Regional Payment Connectivity initiative is from the perspective of international trade law and how is the concept of using QRIS technology in ASEAN regional payment integration.

Both of these problems will be analyzed using a normative research method because the object under study is a legal norm concerning regional payment connectivity arrangements regarding international trade law. The type of approach used to analyze the problems above is a normative juridical approach.

The results of the research and analysis show that the Memorandum of Understanding Advanced Regional Payment Connectivity is an effort to achieve ASEAN integration as stated in the ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction and the Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) with the provisions stipulated in AFIF and ATiSA to increase payment system integration and efficiency, accelerate the implementation of the ASEAN single market, and increase regional economic strength in the eyes of the world. The embodiment of sovereignty in the QRIS standard payment system is in currency conversion which can be directly transacted without the need for a third currency so that the costs required for processing transactions are low and the state can fully control the payment system so that it can also encourage the strengthening of the sovereignty of the state's currency. Apart from that, full management of transaction schemes, transaction fees, licensing of financial institutions, as well as the management function of the National Merchant Repository. Domestic management of the National Merchant Repository reflects state sovereignty over transaction security and QRIS technology because data administration and processing are carried out within the country."

"ABSTRAKASEAN Economic Community (AEC) dibentuk sebagai salah satu pilar dalam mencapai ASEAN Vision 2020. Salah satu tahapan untuk mencapai AEC adalah penghapusan tarif impor pada sektor prioritas integrasi pada akhir tahun2007 untuk ASEAN-6 dan 2012 untuk CMLV.Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan penghapusan tarif terhadap perdagangan Indonesia dengan ASEAN-5 pada produk sektor prioritas integrasi denganpendekatan model graviti dan menggunakan data panel dalam kurun waktu 2000-2014.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan penghapusan tarif, ekspor Indonesia secara umum tidak meningkat tetapi impor Indonesia dari ASEAN justru mengalami peningkatan sehingga dengan adanya AEC Indonesia tidak diuntungkan dan posisi Indonesia justru masih menjadi pasar bagi negara ASEAN lainnya.

---

ABSTRACT

ASEANEconomic Community (AEC) is formedasone of the pillarsin achieving theASEANVision2020.One of the stagestoreach theAECisthe elimination ofimport tariffs onpriorityintegration sectorin late 2007forASEAN-6 and 2012forCMLV.

This study aims to analyzethe impact ofthe elimination oftariffson trade ofIndonesiatoASEAN-5 on product of priority integration sectorswith thegravitymodel approachusing panel datain the period2000-2014.

From this study it can be concluded that the elimination of tariff policy, Indonesian exports in general have not increased but Indonesia's imports from ASEAN have increased so that with the AEC Indonesia disadvantaged and the position of Indonesia it is still a market for other ASEAN countries."

"Manusia pada tahapan siklus hidup yang berbeda akan memiliki kebutuhan, keinginan, dan hambatan yang berbeda-beda dalam kegiatan merumahnya, serta bergantung pada konteks di mana ia bertinggal. Pengalaman merumah individu pada setiap tahapan siklus hidup atau yang sering disebut sebagai housing transition diperlukan untuk dapat memahami secara menyeluruh kondisi dan isu permukiman dalam konteks tertentu. Salah satu isu permukiman yang membutuhkan perhatian terhadap hubungan antara pengalaman merumah dengan tahapan siklus hidup manusia adalah segregasi permukiman berdasarkan usia. Pada konteks Blok Empang ditemukan adanya housing transition kelompok individu dewasa muda, usia paruh baya, dan usia lanjut yang berbeda dan cenderung lebih fleksibel dibandingkan teori housing transition yang ada dikarenakan faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan bermukim warga di Blok Empang. Beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan bermukim di Blok Empang yaitu keterikatan dengan lingkungan, kedekatan dengan keluarga, parental background, proses pembentukan keluarga, pekerjaan, dan adanya variasi pilihan rumah. Faktor-faktor ini juga yang kemudian memengaruhi terbentuknya permukiman yang terintegrasi secara usia di Blok Empang, terutama ketersediaan variasi pilihan rumah yang terjangkau.

---

Humans at different stages in the life course will have different needs, aspirations, and constraints on their housing experiences depending on the context in which they live. Therefore, to understand housing conditions and problems in certain contexts, it is important to understand the housing experiences of the people in each stages of the life course, which is often referred to as the housing transition. One of the housing problems that requires an understanding of the relation between housing experiences and the life course is the issue of residential segregation by age. In the context of Blok Empang, it was found that the housing transitions for younger adults, middle-aged adults, and older adults are different and more flexible than the housing transition theory from literature, caused by the factors that affect the lives of the residents in Blok Empang. Several factors that affect the housing transition in Blok Empang are attachment to the neighborhood, family closeness, parental background, family formation, work, and the variety of housing options. These factors, especially the availability of various affordable housing options, influenced the age integration in Blok Empang."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap integrasi pasar modal negara-negara ASEAN-China. Dengan menggunakan data indeks harga saham harian yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley Capital International dari 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2014 untuk enam negara yaitu China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina observasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek dengan pengujian kointegrasi Johansen dan Error Correction Model. Pengujian dilakukan pada data sebelum penerapan ACFTA dan setelah ACFTA dengan breakpoint pada 1 Januari 2010 dimana perjanjian kerjasama ACFTA mulai diberlakukan. Hasil pengujian jangka panjang dengan kointegrasi Johansen membuktikan bahwa setelah penerapan ACFTA pasar modal di negara-negara ASEAN-China lebih terkointegrasi dengan China sebagai centrepoint. Hasil yang sama juga terlihat dari hubungan jangka pendek menggunakan ECM dimana seluruh pasar modal negara-negara ASEAN-China memiliki hubungan keseimbangan jangka pendek yang stabil dan dinamis terkecuali dengan Filipina yang hanya memiliki hubungan keseimbangan jangka pendek dengan Thailand.

---

This research attempts to analyze the impact of ACFTA establishment on capital market integration between ASEAN-China. Observation was performed to investigate the long run and the short run correlation using Johansen cointegration test and Error Correction Model. The test performed in two devided periode, before and after Januari 1st 2010 as brekpoint when ACFTA implemented. The Johansen Cointegration test result as measurement of the long run equlibrium proves that after implementation of ACFTA all ASEAN cuntries cointegrated with China except Philippines while among ASEAN countries the cointegration exist between Thailand, Singapore and Malaysia.

The fairly result also found in the short run analysis using ECM where all the countries have a stable and dynamic short run equlibrium except Filipina which only have an equlibrium with Thailand."

"Percepatan Integrasi ASEAN melalui 11 sektor prioritas, merupakan salah satu strategi dari ASEAN, guna meningkatkan dan memperluas skema kerjasama ASEAN. Percepatan integrasi tersebut mulai di canangkan pada bulan Oktober 2003 pada KTT ASEAN ke 9 di Bali. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk ASEAN Economic Community (AEC) atau Bali Concord II. Selanjutnya pada rencana aksi ekonomi Bali memaparkan pentingnya percepatan integrasi atau liberalisasi pada sebelas sektor prioritas. Sebelas sektor tersebut meliputi sektor produk berbasis Kayu; Otomotif; Produksi Karet; tekstil dan pakaian jadi; produk pertanian dan perikanan; elektronik; e-bisnis dan perawatan kesehatan; perhubungan udara dan pariwisata. Indonesia kemudian ditunjuk sebagai koordinator untuk sektor otomotif dan sektor produk berbasis Kayu (Wood based product). Selanjutnya ASEAN Framework Agreement for the integration of Priority Sectors (Vientiane Action Program - VAP) resmi ditandatangani bulan November 2004 dan akan mulai diberlakukan (entry into force) mulai tanggal 31 Agustus 2005 mendatang (lihat kerangka persetujuan bagian 6 artikel 26 nomor 1). Akselerasi atau percepatan integrasi ini mempunyai arti penting yaitu; Guna meningkatkan perdagangan intra-ASEAN serta menciptakan aktifitas ekonomi, meningkatkan efisiensi dan keunggulan kompetisi, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Skema-skema yang digunakan sebagai inisiatif untuk mencapai percepatan integrasi kawasan ASEAN termasuk AFTA (ASEAN Free Trade), AICO (ASEAN industriai Cooperation), AlA (ASEAN Investment Area) dan AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services). Negara ASEAN 4 (Indonesia bersama Malaysia, Thailand dan Filipina) merupakan negara utama yang menghasilkan produksi otomotif di kawasan. Produk ini (otomotif dan komponen otomotif) menjadi bagian dari global sharing product kawasan. Beberapa MNC (Multi National Company) seperti Toyota dan Honda merupakan pemimpin market di kawasan ASEAN. Beberapa negara ASEAN kemudian menjadi basis dari produksi mereka. Karena industri otomotif mempunyai rantai nilai yang iebar, maka beberapa negara industri menjadikan produk otomotif sebagai mesin ekonomi. Namun di Indonesia industri otomotif masih belum termasuk industri yang kompetitif. Tesis ini fokus pada studi kasus otomotif yang terkait dengan dampak percepatan integrasi perdagangan ASEAN terhadap perekonomian Indonesia. Tujuan tesis ini adalah untuk mempeiajari manfaat dari percepatan integrasi ASEAN dikaitkan clengan perekomian Indonesia, dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan non ekonomi. Metode penelitian pada tesis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mencoba menjawab pertanyaan Apa dan Mengapa percepatan integrasi perdagangan ASEAN bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Di Indonesia perkembangan produksi otomolif yang berorientasi ekspor dan investasi asing telah memberikan dampak yang positif bagi peningkatan GDP. Skema AFTA dan CEPT telah memberikan dampak yang menguntungkan baik bagi produksen otomotif maupun host country, namun hal itu mempersyaratkan iklim usaha yang kondusif. Maka peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan investasi dan industri otomotif di Indonesia sangat penting. Melalui analisa persepsi kolektif dengan menggunakan metode analisa proses hirarki (AHP), lima orang responden ahli menyarankan lima prioritas utama yang perlu diperhatikan guna mencapai goal yaitu memperoieh manfaat dari akselerasi integrasi perdagangan ASEAN. Saran tersebut termasuk perhatian pada potensi sumber daya manusia yang melimpah sebagai suatu kekuatan, namun Iemah dalam kompetensi; perhatian dalam peluang untuk membangun daya saing produk yang kompetitif; perhatian terhadap hambatan berupa iklim bisnis yang tidak kondusif dan ketatnya kompetisi pasar terhadap produk berkualitas namun berharga murah. Selain analisa AHP, anaIisa Faktor STEP (SosiaI, Teknologi, Ekonomi, Politik) juga digunakan dalam tesis ini. Basis Teori yang digunakan adalah Regionalisasi, Rantai Nilai dan Porter Diamond dari Michael Porter, Teori Pohon Industri, Teori Perdagangan Internasional dan Teori perdagangan dan Pembangunan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Dinamika Hubungan Perdagangan Indonesia- Jerman 2009-2014. Hubungan perdagangan Indonesia terhadap Jerman pada periode 2009-2014 mengalami defisit. Defisit perdagangan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal Indonesia seperti: perbedaan jenis produksi kedua negara yang mempengaruhi nilai dari produk masing-masing negara, perbedaan jumlah yang diekspor dan diimpor, munculnya pemain baru yang memiliki komoditi yang sama dengan Indonesia, produk Indonesia tidak didukung oleh sertifikat dan kualitas standar Jerman. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Jerman tetap bertahan padahal hubungan perdagangan Indonesia terhadap Jerman terus mengalami defisit. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil temuandalam tesis ini mengungkapkan bahwa hubungan bilateral kedua negara tetap bertahan disebabkan besarnya kepentingan Indonesia terhadap Jerman dalam bidang non perdagangan. Kepentingan Indonesia tersebut antara lain: pengaruh Jerman dalam dunia internasional yang dapat berdampak positif bagi Indonesia(market), kebijakan Jerman akan penghapusan utang Indonesia (debt swap), serta bantuan dalam berbagai bidang dan investasi Jerman bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is about the dynamics of Indonesian-German Trade Relations 2009- 2014. Indonesian trade relations to Germany in the period 2009-2014 deficit. The trade deficit is caused by Indonesian internal and external factors, such as: differences in the type of production between two countries that affect the value of the product of each country, differences in the number of exported and imported, some new players who have the same commodity with Indonesia,Indonesian products are not supported by German certificates and quality standards. This thesis will focus on the question how Indonesian-German bilateral relationship persisted even though Indonesian to German trade relations continue deficit. This thesis uses qualitative research methods with a descriptive design. The findings in this thesis revealed that bilateral relations remained due to themagnitude of the interests of Indonesia to Germany in the field of non-trading. Indonesian interests include: Germany influence in the international world that can have a positive impact for Indonesia (market), the German policy will Indonesian debt relief (debt swap), as well as assistance in various fields and the German investment for Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai Dinamika Hubungan Perdagangan Indonesia-Jerman 2009-2014. Hubungan perdagangan Indonesia terhadap Jerman pada periode 2009-2014 mengalami defisit. Defisit perdagangan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal Indonesia seperti: perbedaan jenis produksi kedua negara yang mempengaruhi nilai dari produk masing-masing negara, perbedaan jumlah yang diekspor dan diimpor, munculnya pemain baru yang memiliki komoditi yang sama dengan Indonesia, produk Indonesia tidak didukung oleh sertifikat dan kualitas standar Jerman. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Jerman tetap bertahan padahal hubungan perdagangan Indonesia terhadap Jerman terus mengalami defisit. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil temuan dalam tesis ini mengungkapkan bahwa hubungan bilateral kedua negara tetap bertahan disebabkan besarnya kepentingan Indonesia terhadap Jerman dalam bidang non perdagangan. Kepentingan Indonesia tersebut antara lain: pengaruh Jerman dalam dunia internasional yang dapat berdampak positif bagi Indonesia (market), kebijakan Jerman akan penghapusan utang Indonesia (debt swap), serta bantuan dalam berbagai bidang dan investasi Jerman bagi Indonesia.

---

This thesis is about the dynamics of Indonesian-German Trade Relations 2009-2014. Indonesian trade relations to Germany in the period 2009-2014 deficit. The trade deficit is caused by Indonesian internal and external factors, such as: differences in the type of production between two countries that affect the value of the product of each country, differences in the number of exported and imported, some new players who have the same commodity with Indonesia, Indonesian products are not supported by German certificates and quality standards. This thesis will focus on the question how Indonesian-German bilateral relationship persisted even though Indonesian to German trade relations continue deficit. This thesis uses qualitative research methods with a descriptive design. The findings in this thesis revealed that bilateral relations remained due to the magnitude of the interests of Indonesia to Germany in the field of non-trading. Indonesian interests include: Germany influence in the international world that can have a positive impact for Indonesia (market), the German policy will Indonesian debt relief (debt swap), as well as assistance in various fields and the German investment for Indonesia."