Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok dan strategi yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah terdapat empat faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yaitu data tidak akurat, kesulitan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Sumber Daya Manusia tidak memadai dan kurangnya partisipasi Wajib Pajak. Sementara strategi untuk mengurangi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan meliputi strategi yang sudah diimplementasikan dan strategi yang belum diimplementasikan.

---

Rural and urban property tax arrears in Depok is quite high and has increased considerably every year. This caused the rural and urban property tax revenue in Depok is not optimal. This study aims to analyze the factors causing the high rural and urban property tax arrears in Depok and the strategies undertaken to reduce rural and urban property tax arrears.

This research uses qualitative approach with in depth interviews data collection techniques. The results are, there are four factors causing high rural and urban property tax arrears which are inaccurate data, difficulties of distributing notification of property tax payable, insufficient human resources and lack of taxpayer participation. Meanwhile the strategies undertaken to reduce rural and urban property tax arrears include strategies that have been implemented and strategies that have not been implemented."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup tinggi dan menyebabkan penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi dan strategi Bapenda Kota Bekasi dalam mencairkan tunggakan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat dua penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 yaitu masalah SPPT dan masalah Wajib Pajak. Masalah SPPT dapat diuraikan kembali pada beberapa poin, yaitu data SPPT tidak akurat, double SPPT, dan objek pajak merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum. Selanjutnya, masalah WP juga dapat diuraikan kembali pada beberapa poin, yaitu wajib pajak tidak dapat ditemui, wajib pajak kurang berpartisipasi dan wajib pajak kurang mampu. Selain itu, terdapat dua strategi yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penjaringan Wajib Pajak baru. Sedangkan strategi intensifikasi dapat diuraikan pada beberapa poin yaitu, koordinasi dan sosialisasi mengenai PBB-P2, memperbanyak tempat pembayaran, penerapan sistem modern, verifikasi penunggak PBB-P2, memperbaiki pendataan SPPT, penagihan dengan Surat Tagihan Pajak dan pemberian penghargaan.

---

The arrears of Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City are quite high causing the income from Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City to be fluctuated. This study aims to analyze the causes of a big amount of Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City and the strategy of Revenue Agency at Sub National Level in disbursing the Rural and Urban Land and Building Tax arrears. This study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques and qualitative data analysis methods. The result of this study is the two primary causes of a big amount of Rural and Urban Land and Building Tax arrears are Notification of Tax Due problem and taxpayer problem. The problem of Notification of Tax Due can be redefined at some points, i.e. Notification of Tax Due data is not accurate, double Notification of Tax Due, and tax object is a social facility or public facility. Furthermore, the problem of taxpayer can also be redefined at some points, i.e. taxpayers can not be found, taxpayers are not participative and poor taxpayers. In addition, there are two strategies namely extensification strategy and intensification strategy. Extensification strategy are the data collection and selection of new taxpayers. While intensification strategies can be described on several points, i.e. coordination and socialization of Rural and Urban Land and Building Tax, increasing the number of payment location, implementation of modern system, Rural and Urban Land and Building Tax delinquent verification, improving Notification of Tax Due collection, collection with Tax Collection Letters and awarding."

"Skripsi yang penulis analisis membahas terkait dengan strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan Pemerintah Kota Padang Panjang beserta faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut oleh BPKD Kota Padang Panjang dalam menerapkan strategi tersebut. Pemilihan Kota Padang Panjang sebagai site penelitian dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat hanya Kota Padang Panjang yang belum pernah mencapai target penerimaan PBB-P2 100 persen. Metode penelitian yang penulis pakai menggunakan pendekatan post-positivism. Yang mana penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn dalam menganalisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dinilai belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik. Serta kendala yang ditemukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu penegakan hukum yang dinilai masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemahaman akan PBB-P2 dinilai kurang. Untuk mengatasi hambatan penulis memberika masukan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang seperti menyelenggarakan pengawasan, menerapkan law enforcement secara ketat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta pengoptimalisasian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

---

This thesis discuss about the analysis is related to the strategy of the Padang Panjang City Government in optimizing its regional revenue. This research is to study the strategies used by the Government of Padang Panjang City along with the inhibiting factors encountered by BPKD of Padang Panjang City in implementing these strategies. The selection of Padang Panjang City as the research site was compared to cities in West Sumatra Province, only Padang Panjang City had never reached the 100 percent PBB-P2 revenue target. The research method that I use uses a post-positivist approach. Which is the author who uses William Dunn's theory of evaluation in analyzing. The result of this research is that the strategy applied by the Padang Panjang City Government in optimizing PBB-P2 revenue does not meet the criteria for a good policy. As well as the hard drive found by the Padang Panjang City Government, namely lack of law enforcement, lack of public awareness in an effort to fulfill their tax obligations and a lack of understanding of PBB-P2. To overcome the obstacles in writing input that can be used by the Government of Padang Panjang, such as conducting supervision, implementing strict law enforcement, increasing awareness and society, developing the quality of human resources and optimizing the use of information and communication technology."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi peraturan daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi peraturan daerah PBB Kota Surakarta seiring dengan amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi peraturan daerah PBB di Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan amanat undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 10 Tahun 2004. Formulasi peraturan daerah PBB dilakukan dengan mengadopsi UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 12 Tahun 1985, serta menyesuaikannya dengan kondisi daerah dan masyarakat di daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis focused on the formulation of local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta municipality. The study was conducted to gain insight about the formulation process of local regulations regarding rural and urban property tax as mentioned in the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Tax. This undergraduate thesis used qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that the formulation process of the local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta was formulated according with the provisions and the mandate according to the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 10 of 2004. The formulation of local regulations adopted the Law of The Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 12 of 1985, also adjusted some articles to local conditions and communities in the area."

"Belum melakukan pendaerahan penerimaan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan hingga akhir tahun 2013 menjadi suatu kerugian bagi Tangerang Selatan karena porsi pada pos tersebut besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di dalam proses pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan adalah dengan mempersiapkan peraturan daerah, lembaga, sumber daya manusia, sarana, prasarana, teknologi dan sosialisasi. Sedangkan kendala yang ditemui dalam pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan ini adalah sumber daya manusia dan pengalihan data piutang.

---

The Postpone of districting property tax of rural and urban sector until the end of 2013 affecting disadvantage to Tangerang Selatan because that post is very important. These researches propose to identify strategy and issue that faced by Tangerang Selatan in districting the property tax of rural and urban sector. This research approach to a qualitative method by using depth interview. The result of this research is to propose that Tangerang Selatan to collect property tax of rural and urban sector is tax law, institution, human resources, infrastructure and technology, then socialization. While the issue faced by Tangerang Selatan Municipality is Data transfer of receivables and limitation of human resources."

"Tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 dan strategi untuk menagih tunggakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor utama penyebab tingginya utang PBB-P2, yaitu Faktor Administrasi Pajak dan Faktor Wajib Pajak. Faktor Administrasi Pajak meliputi data tidak akurat, kendala dalam pendistribusian SPPT, dan kekurangan sumber daya manusia. Faktor Wajib Pajak meliputi Wajib Pajak enggan membayar pajak, tidak mampu membayar, keberatan atas NJOP, dan bersifat pasif. Strategi untuk menagih utang PBB-P2 adalah sosialisasi, optimalisasi pelayanan, identifikasi Subjek dan Objek Pajak, penagihan aktif, dan kerjasama dengan institusi terkait.

---

Rural and urban property arrears in Bogor continues to increase every year. This study aims to analyze the causes of it and the strategies conducted to collect the tax arrears. This research uses qualitative approach, meanwhile the data collection techniques used are in depth interviews and literature research. The result of this study is there are two huge factors causing high rural and urban property tax arrears, which are tax administration factor and taxpayer factor.

Tax administration factors include inaccurate data, difficulties in SPPT distribution, and lack of human resources. Taxpayer factors include taxpayers are reluctant to pay taxes, taxpayers are unable to pay, taxpayers object to NJOP, and taxpayers are still passive. The strategies conducted to collect tax arrears are through socialization, identification of tax subject and object, tax service optimization, active tax collection, and coordination with other institutions."

"Penelitian ini membahas kelembagaan otoritas pajak daerah dalam rangka devolusi PBB-P2 dengan mengambil studi pada Kota Depok dan Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian crosssectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data dan temuan lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data successive approximation dan mengacu pada konsep typical powers of autonomous revenue bodies dari OECD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak daerah baik di Kota Depok maupun Kota Bogor tidak memiliki kewenangan dalam semua bidang kekuasaan yang menjadi kerakteristik ideal sebuah otoritas pajak otonom.

---

This study discusses the institutional design of local tax authorities within the framework of rural and urban sector property tax devolution by taking studies in Depok and Bogor City. This research was conducted using qualitative approach, in the cross-sectional time frame, and was employing both literature and field studies as data collection techniques. Data and findings were analyzed using successive approximation technique and referred to the OECD’s concept of typical powers of autonomous revenue bodies. The results of this study indicate that the local tax authorities both in Depok and Bogor City do not have authority in all areas of power that characterize an ideal autonomous tax authority."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi optimalisasi PBB P2 yang diterapkan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi strategi optimalisasi PBB P2 dan gambaran mengenai kendala yang menghambat strategi tersebut. Skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi PBB P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik menurut teori evaluasi kebijakan William Dunn. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni belum akuratnya database, belum berjalannya penegakkan hukum pajak, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap PBB P2.

---

This undergraduate thesis focused to examine property tax on rural and urban optimalization strategies in Bandar Lampung. The study was conducted to evaluate property tax on rural and urban optimalization strategies and to gain an overview of the obstacles that hinder the strategies. This undergraduate thesis adopted post-positivist approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that property tax on rural and urban optimalization strategies conducted by the government of Bandar Lampung did not meet the criteria of good policy according to William Dunn‟s theory of policy evaluation. Obstacles faced by the government of Bandar Lampung are inaccurate database, lack of law enforcement, and public awareness of property tax on rural and urban."

"Penelitian ini membahas analisis Implementasi Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Kota Bekasi memberikan Insentif berupa Kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki Tunggakan Pajak dan belum dilunasi. Tujuannya adalah mempercepat penerimaan serta optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan Penghapusan sanksi Pajak kendaraan Bermotor dalam upaya pencairan tunggakan yang terjadi di Kota Bekasi serta strategi yang di lakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan mengugunakan teknik analisis data kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah Strategi yang dilakukan dalam hal pelayanan dan penagakan hukum mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta dampak kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor mampu mencairkan tunggakan pajak yang ada di Kota Bekasi.

---

This study discusses the analysis of the implementation of the Elimination of Motor Vehicle Tax Sanctions. Bekasi City Government provides incentives in the form of policies approved by the administration for motor vehicle taxpayers who have tax arrears and have not been paid. The goal is to accelerate revenue and optimize vehicle tax revenue in the city of Bekasi. The problem raised in this study is the application of Motor Vehicle Tax Avoidance Policy in efforts to disburse arrears that occur in the City of Bekasi and the strategy undertaken by the Bekasi City Government in an effort to disburse motor vehicle tax arrears. The research method used in this study is a qualitative method. The purpose of this study is descriptive research. The technique of collecting data that has been collected, analyzed with qualitative data analysis techniques. The results of this study are the strategies carried out in terms of service and tax enforcement can increase transportation tax revenue and tax the transport vehicle tax liability is able to disburse tax arrears in the City of Bekasi."