Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini memapaparkan mengenai kebijakan sertifikasi guru yang di terbitkan di Indonesia setelah dikeluarkannya UU Guru dan Dosen No 14 tahun 2005. Dalam menggali data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menambahkan studi kasus di 2 dua sekolah SMA Negeri 2 Bogor dan SMA Bosowa Bina Insani Bogor untuk melihat implementasi kebijakan sertifikasi guru. Level analisis yang dibahas ada 3 tiga yaitu tingkat mikro pada proses perumusan UU guru dan dosen serta perumusan dan pengesahan kebijakan sertifikasi guru di level pemerintah, di level meso berusaha melihat bagaimana institusi pemerintah daerah dan sekolah menjalankan kebijakan sertifikasi guru. Serta pada level mikro dengan melihat dampak dan pengalaman yang diterima oleh guru terhadap kebijakan sertifikasi guru ini di dua sekolah yang menjadi studi kasus. Dengan memanfaatkan kerangka historical institutionalism berusaha menjelaskan bagaimana perumusan kebijakan UU guru dan dosen merupakan path dependence terhadap pilihan institusi Kemdikbud untuk melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan, khususnya kepada profesionalitas guru. Kemudian keterkaitan aktor-aktor dalam menentukan sejarah yang dikenal dengan antecedent condition critical juncture yang kemudian berdampak pada bagaimana aturan-aturan pendukung tersebut ditegakkan dalam tingkat interaksi antara sekolah dan guru sebagai bentuk reproduction mechanism. Kata kunci:Sertifikasi guru, kebijakan, institusi, historical institutionalism, path dependence, critical juncture, reproduction mechanism

---

ABSTRACTThis thesis describes the teacher certification policy published in Indonesia after the issuance of the Law on Teachers and Lecturers No. 14 of 2005. In digging the data, this research uses qualitative method by adding case study in 2 two schools there are SMA Negeri 2 Bogor dan SMA Bosowa Bina Insani Bogor to see the implementation of teacher certification policy. Level of analysis discussed there are 3 three that is micro level in formulation process of teacher and lecturer law and formulation and validation of teacher certification policy at government level, at meso level try to see how local government institution and school run teacher certification policy. As well as at the micro level by looking at the impact and experience received by teachers on this teacher certification policy in the two schools that became the case study. By utilizing the framework of historical institutionalism trying to explain how the policy formulation of teachers and lecturers is the path dependence of Kemdikbud institution choice to make changes to the education system, especially to guu. Then the linkage of actors in determining the history known as antecedent condition critical juncture which then impact on how the supporting rules are enforced in the level of interaction between school and teacher as a form of reproduction mechanism. Keywords Teacher certification, policy, institution, historical institutionalism, path dependence, critical juncture, reproduction mechanism "

"Sarana pendidikan merupakan perlengkapan sekaligus penopang yang menjadi bagian penting dalam kemajuan dunia pendidikan. Terbatasnya ketersediaan lahan dalam pendirian sekolah di perkotaan, disebabkan oleh pesatnya pembangunan pada berbagai sektor sehingga menyebabkan kondisi lingkungan sekolah yang beragam dan terjadi di SMA Negeri di kota Bogor. Beberapa lokasi SMA Negeri di kota Bogor berada pada lokasi yang kurang sesuai sebagai area yang semestinya dapat memberikan suasana kondusif yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran dan berpotensi menimbulkan kebisingan. Penelitian ini dilakukan di 10 lokasi SMA Negeri di kota Bogor dengan variabel penelitian yakni sebaran sekolah, jarak dengan jalan raya dan fasilitas, kepadatan penduduk dan tingkat kepemilikan kendaraan di sekitar lokasi sekolah. Hasil pengukuran tingkat kebisingan di lingkungan sekolah digunakan dalam menganalisis dampak kebisingan tersebut terhadap siswa sekolah, dengan banyaknya responden pada setiap sekolah sebanyak 64 siswa menggunakan teknik kuesioner skala likert yang berisi pengetahuan siswa terhadap kebisingan, gangguan komunikasi, gangguan emosional, dan gangguan konsentrasi, dan hasilnya tingkat kebisingan tertinggi berada pada sekolah di lingkungan pusat kota dan area terbangun, yaitu SMA Negeri 1 kota Bogor, SMA Negeri 3 kota Bogor dan SMA Negeri 9 kota Bogor, adapun siswa yang teridentifikasi mengalami dampak kebisingan tertinggi berupa gangguan komunikasi dan gangguan emosional dirasakan oleh siswa SMA Negeri 1 kota Bogor, dan gangguan konsentrasi tertinggi dirasakan oleh siswa SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 9 kota Bogor.

---

Educational facilities serve as essential equipment and support that play a crucial role in the advancement of the education sector. Limited land availability for school establishment in urban areas is a result of rapid development across various sectors. This leads to diverse environmental conditions in schools, particularly in State High Schools located in the city of Bogor. Several public high school locations in Bogor are situated in areas that are unsuitable for providing a conducive learning atmosphere due to potential noise disturbances. This study was conducted across 10 public high school locations in Bogor, focusing on variables such as school distribution, proximity to roads and facilities, population density, and surrounding vehicle ownership levels. The study aims to analyze noise levels in school environments and their impact on students. The research involved 64 students from each school, using a Likert scale questionnaire to assess students' awareness of noise, communication disruptions, emotional disturbances, and concentration disorders.The findings reveal that the highest noise levels are observed in schools located in central and densely populated areas, namely SMA Negeri 1 Bogor City, SMA Negeri 3 Bogor City, and SMA Negeri 9 Bogor City. High school students from SMA Negeri 1 Bogor City reported experiencing the highest impact of noise in terms of communication disruptions and emotional disturbances. Additionally, students from SMA Negeri 5 and SMA Negeri 9 Bogor City reported the highest levels of concentration disturbances."

"Berdasarkan penelitian Dinas Kesehatan Republik Indonesia kebiasaan merokok telah menjadi salah satu dari tiga perilaku yang beresiko tinggi terhadap kematian. Meskipun semua orang tahu bahaya yang ditimbulkan akibat merokok, tetapi perilaku merokok para remaja tidak pemah surut. Hal yang lebib memprihatinkan, usia orang mulai merokok setiap tahun semakin muda. Melihat hal ini, Dinas Kesehatan Kota Bogor yang merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan, akan menjadikan .Kota Bogor sebagai kota percontohan bagi program Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan adanya landasan hukum dan dukungan kuat yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor; Humas (hubungan masyarakat) Dinas Kesebatan Kota Bogor sebagai penunus kebijakan teknis di bidang kesehatan, harus memulai langkah pertamanya dalam memulai program KTR. Sasaran utamanya adalah pelajar dari 11 SMA di Bogor untuk dijadikan sekolah percontohan bagi program KTR. Program ini baru mulai akan digalakkan pada tahun 2005. Untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dalam memulai sebuah proses strategi perencanaan, melakukan riset dan analisis data yang akurat sangat panting. Oleh sebab itu sebelumnya Humas Dinas Kesebatan Kota Bogor harus dapat menelaah dulu seperti apakah kondisi lingkungan sosial dan bagaimana sikap dari sasaran program KTR sebelum meluneurkan program. Hal ini harus segera dilakukan karena memonitor dan menganalisis lingkungan sosial bukanlah hanya sekedar langkah pertama dari proses ini, tetapi juga merupakan tahap yang paling sulit. Humas pernerintah yang bersifat non-profit seperti Dinas Kesehatan Kota Bogor perlu mensosialisasikan program KTR dengan menggunakan suategi pemasaran sosial, untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Bogor. Oleh karena itu kegiatan penelitiannya pun perlu disesuaikan dengan strateei riset pemasaran sosial„ kbususnya analisis terhadap lingkungan dan khalayak sasaran program. Melihat hal di atas makatujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan khalayak sasaran program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor. 2. Untuk mengetahui sikap dari khalayak sasaran program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan unit pengamatan SMA Negeri 1 Bogor dan unit analisis pelajar SMA Negeri 1 Bogor. Penelitian terhadap kondisi lingkungan pemasaran sosial dilakukan berdasarkan teori Kotler yaitu dengan 6 dimensi lingkungan yaitu demograk, ekonomi, rsik, teknologi, politik dan sosiokultural. Sedangkan dalam menganalisa sikap, khalayak sasaran dianalisa dari aspek kognitif, afektif dan konatif Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis lingkungan adalah, tingkat kebiasaan merokok pada pelajar SMA Negeri 1 Bogor bermula sejak usia belia (SD), akses mendapatkan rokok yang sangat mudah, pengaruh lingkungan pergatulan, orang tua dan iklan yang sangat gencar. Sedangkan analisis pada sikap khalayak sasaran program Kawasan Tanpa Rokok menunjukkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang benar tehadap bahaya rokok terhadap kesehatan pada perokok aktif maupun pasif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun strategi pemasaran sosial program KTR yang akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor."

"Sertifikasi Guru adalah program penting dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional. Implementasi adalah kunci sukses sebuah program. Kegagalan dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari program tersebut.Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu dengan menggunakan faktor-faktor interaktif yang digagas oleh George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberperanan empat faktor tersebut sangat bermakna bagi implementasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis deskriptif dengan model studi kasus. Subyek penelitiannya adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, kepala sekolah, guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu telah memenuhi empat unsur Implementasi Kebijakan Publik model Edward III walaupun belum sempurna. Komunikasi dan Struktur Birokrasi adalah unsur yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Penyampaian informasi terganggu oleh banyaknya tingkatan dalam struktur organisasi dan informasinya yang ada kurang jelas bagi guru yang telah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Lemahnya unsur Struktur Birokrasi karena SOP yang ada tidak konsisten dan bisa berubah setiap waktu. Dialog interaktif antara pelaksana kebijakan dengan guru sebagai sasaran program adalah sebuah alternatif solusi untuk komunikasi yang tersendat. SOP yang konsisten adalah hal mutlak yang harus ada agar tidak membuat bingung para guru calon peserta sertifikasi.

---

Teacher Certification is an important program to improve the quality of National Education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of Teachers Certification Policy at Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High Public School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency by using interactive factors affecting policy implementation which were proposed by George C. Edward III namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The role of the four factors has a big meaning for policy implementation.This research is qualitative through descriptive analysis of case study. The subjects of the research are Education Board officers of Indramayu, school principals, teachers and administration staff of Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency. The technique used for data gathering was through interviews and literature study.The result of this study shows that the implementation of Teachers Certification Policy at Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency has fulfilled the four elements of Edrward III model of Public Policy Implementation even it's not perfect yet. Communication and Bureaucratic Structure are the poorest elements that have been carried out through the implementation. The transmission of the information was interfered by many levels of organizational structure and the information also still lack of clarity both for certified teachers and uncertified teachers. The weakness of Bureaucratic structure was because the SOP wasn?t consistent and can change at any time. Interactive dialogue between policy implementers and teachers as the target of the program is an alternative solution for interfered communication. The consistency of SOP is a must so that the candidates of teacher certification program won?t be confused anymore."

"Ketahanan Sekolah yang baik ditandai adanya kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan etos kerja guru yang tinggi. Sebuah arah pemikiran yang menjadi langkah awal dalam penyusunan tesis ini. Untuk menghasilkan pemahaman yang akurat berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dan Etos Kerja Guru dalam upaya meningkatkan ketahanan sekolah di SMA Negeri kota Bekasi, dilaksanakan penelitian dengan metode campuran pada 3 sekolah SMA Negeri di kota Bekasi. Informasi yang diperoleh dengan mengadakan kuesioner tentang kepemimpinan kepala sekolah terhadap guru dan siswa, wawancara mendalam tentang etos kerja guru dan upaya peningkatan etos kerja guru, observasi lapangan, serta dokumentasi. Dalam diri kepala sekolah, kemampuan kependidikan, personal, relasional, intelektual dan keorganisasian menjadi indicator utama kepemimpinan agar sekolah dapat berkembang sesuai dengan visi-misi, tujuan sekolah serta dapat meningkatkan ketahanan sekolah. Etos kerja guru sebagai faktor lainnya ditandai melalui pemaknaan bahwa kerja adalah rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi, ibadah, seni, kehormatan serta bentuk pelayanan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri kota Bekasi sudah berupaya untuk menciptakan kondisi untuk menjaga tingkat ketahanan sekolah bahkan upaya untuk meningkatkannya. Adapaun tahapan-tahapan yang sudah dilakukan yaitu peningkatan kualitas manajemen sekolah, kedisiplinan, rasa kebersamaan-kepemilikan atas sekolah, saling menghormati, bekerja sesuai tugasnya dengan sungguh-sungguh dan tanggungjawab, berkomunikasi secara efektif-efisien, serta bertingkah laku sopan dan baik kepada setiap elemen sekolah.

---

Good schools resilience marked by strong principal?s leadership and high teacher?s work ethic, was the foundation concept for forming this thesis. To produce an accurate understanding related to school leadership and teacher Work Ethics in order to increase the resilience of schools in SMA Bekasi, research conducted by the mix method at 3 state high school in Bekasi city. Information obtained by conducting a questionnaire on school leadership to teachers and students, interview about teachers work ethic and how to increase it, observation, and documentation. Within the principal, the ability of educational, personal, relational, intellectual and organizational be a major indicator of leadership so that schools can develop in accordance with the vision, mission, goals, and can improve the schools resilience. Teacher?s work ethic as other factors characterized by the meaning that work is mercy, trust, calls, actualization, worship, art, honor and form of service. In general, it can be concluded that SMA Bekasi has sought to create the conditions to maintain the degree of schools resilience and even attempt to increase it. The steps that have been done is improving the quality of school management, discipline, a sense of community-ownership of the school, mutual respect, to work in accordance duties earnestly and responsibility, communicate effectively and efficiently, and behave polite and kind to each element of the school."

"Tesis ini membahas etnisitas guru yang hadir bersama-sama dengan kolegalitas dan kolaborasi guru sebagai bentuk interaksi sosial assosiatif di lingkungan sekolah. Fokus penelitian adalah bagaimana identitas etnik berperan dalam relasi¬relasi sosial antar guru sebagai komunitas profesional yang teramati pada aktifitas kolegalitas dan kolaborasi di lingkungan sekolah dan kontribusi identitas etnik dalam konstruksi budaya sekolah. Kolegalitas dan kolaborasi merupakan aspek penting dalam menumbuhkan profesionalisme guru dewasa ini sehingga dengan memperhatikan hal ini akan tercipta budaya kolaboratif pada guru-guru khususnya guru SMA.Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri 2 Bekasi, sebuah sekolah standar nasional yang gurunya berasal dari beberapa kelompok etnik yang ada di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deslariptif kuantitatif yang pengumpulan datanya menggunakan kuesioner observasi dan wawancara mendalam.Kesimpulan studi adalah bahwa dalam komunitas guru sebagai profesional identitas etnik tetap saja merupakan identitas sosial yang penting dan seeara bergantian dengan identitas sebagai guru diaktifkan dalam relasi-relasi sosial di lingkungan sekolah. Sebagai konsekuensi dari tingginya derajad keterikatan guru dengan kelompok etniknya maka kolagelitas dan kolaborasi yang terbangun di antara guru juga didasarkan pada kesamaan identitas etnik tersebut. Begitupun klik yang muncul dalam kelompok formal guru juga didasarkan pada kesamaan etnisitas meskipun kemunculan awalnya lebih disebabkan oleh faktor kelas sosial.Sebagai elite di lingkungannya kepala sekolah memiliki modal sosial untuk mempengaruhi pola-pola hubungan antar guru dengan membangun ruang fisik yang memberikan lebih banyak kesempatan para guru untuk berinteraksi tatap muka dan menyediakan waktu-waktu luang untuk memperkenalkan norma-norma kolegalitas dan kolaboratif serta mempraktekannya dalam aktifitas sehari-hari sebagai pimpinan sekolah.

---

This thesis is discussed teacher's ethnicity which come along with teacher collaboration and collegiality as a form of associative social interaction around school's neighborhood. Focus of this research is how ethnic identity taking part in social relation among teacher as professional community found in schools collaboration and collegiality and contribution ethnic identity in a schools cultures construction. Collaboration and collegiality are significant aspect in evolving teacher's professionalism nowadays therefore by notice this matter wick create collaborative culture to teachers particularly high school teacher.The location of this research was at SMA Negeri 2 Bekasi, a national standard schools where the all their teacher are derived from various ethnic groups throughout Indonesia. This research is a quantitative descriptive research in which the data collection using an observation questionnaire and in-depth interview.The conclusion of this study is that during teacher's community as professional ethnics identity yet still a significant social identity and shifted with identity as teacher would be activated in social relation around schools neighborhood. As consequent of highly degree teacher's bind with their ethnic groups thus collaboration and collegiality which is formed among teacher also based on ethnic identity equality. So as emerged in teachers formal groups that are based on ethnic equality despite of initiate emergence was more caused by social factor class.As an elite in his neighborhood The principal has a social asset to influence in pattern of relationship among teachers by establishing physical space which provide more opportunity to them to be interacted face to face and spend more time to introduce a collaboration and collegiality norms and apply it in daily activity as master of school."

"Permasalahan mengenai kesehatan reproduksi banyak dialami oleh hampir semua negara di dunia seperti Angka Kemarian Ibu (AKI), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi, perilaku seks bebas, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome), dan lain-lain.Permasalahan rnengenai kesehatan reproduksi tersebut tidak terlepas dari Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Saat ini remaja membutuhkan sumber informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi remaja. Dan di sekolah yang akan berperan dalam memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja adalah guru. Di Indonesia terdapat beberapa program yang mendukung program-program kesehatan reproduksi remaja yang akan melibatkan para guru dalam hal ini Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Dcpkes RI) pada tahun 2002 dan Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) RI pada tahun 1998. Di SMA Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor, program PKPR dan PKRR belum berjalan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persepsi SMA Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor terhadap pendidikan kesehatan reproduksi remaja.Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor. lnforman pada penelitian ini adalah guru biologi, guru agama, guru Bimbingan Konseling (BK), kepala sekolah dan siswa-siswi. Pengumpulan data diambil dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam dan djskusi kelompok terarah yang dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh asisten peneliti. Selanjulnya data dianalisis dengan menggunakan analisis isi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua informan guru, kepala sekolah dan siswa-siswi menyatakan bahwa PKRR itu merupakan pendidikan atau pengenalan mengenai alat-alat reproduksi. Dan hampir semua informan guru, kepala sekolah dan siswa-siswi menyatakan bahwa sekolah merupakan tempat di mana PKRR dapat diberikan, mereka juga menyatakan bahwa PKRR bisa diberikan di Iuar sekolah seperti di rumah dan di masyarakat. Mengenai tujuan PKRR, hampir semua informan guru, kepala sekolah dan siswa-siswi menyatakan bahwa tujuan PKRR adalah agar remaja mengetahui alat dan fungsi reproduksi. Menurut informan guru dan kepala sekolah, siswa-siswi atau remaja merupakan sasaran yang paling utama.Informan guru dan kepala sekolah berpendapat bahwa guru biologi merupakan guru yang dapat berperan dalam PKRR, selain guru biologi mereka juga menyebutkan guru lain seperti guru BK/BP, agama, Bahasa Indonesia, PPKN, dan sosiologi. Mengenai bentuk dan cara penyampaian, diskusi merupakan jawaban yang banyak disebutkan oleh informan guru dan siswa-siswi dalam pelaksanaan PKRR di sekolah. Menurut informan guru dan siswa-siswi, pembahasan mengenai kesehatan reproduksi remaja bisa berupa alat-alat dan sistem reproduksi, perubahan fisik, gangguan-gangguan pada alat reproduksi, cara menjaga reproduksi, penyakit-penyakit reproduksi, menstruasi, perubahan hormon, onani, asupan gizi, pergaulan remaja, pacaran, seks bebas, kehamilan, dan aborsi.Penelitian ini menghasilkan bahwa sebagian besar informan guru, kepala sekolah dan siswa-siswi mendukung apabila di sekolahnya dilaksanakan PKRR. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak sekolah di SMA Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor dan bahan masukan bagi pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor. Bagi kepala sekolah SMA Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor hasil penelitian ini dapat menyiapkan guru dan siswa-siswi dalam menerima program PKRR. Bagi pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat memberikan pelatihan kepada guru-guru yang berperan dalam program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di lingkup Dinas Pendidikan Kota Bogor dan sekolah menengah di wilayah Kota Bogor dan menyiapkan perangkat yang dapat mendukung pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah khususnya SMA di kota Bogor."

"ABSTRAKKompetensi guru harus ditingkatkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa perubahan gaya belajar siswa.Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan kompetensi guru masih di bawah standar nasional.Penelitian ini membahas upaya peningkatan kompetensi guru SMA Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis SWOT dan AHP. Analisis SWOT menunjukkan faktorfaktor kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan alternatif-laternatif strategi dalam peningkatan kompetensi guru.Berdasarkan penilaian respondenaktor yang paling realistis dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi guru adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,dengan prioritas sasaran peningkatan kemampuan teknik pembelajaran. Selanjutnya dalam analisis AHP berdasarkan penilaian responden menunjukkan bahwa strategi meningkatkan kegiatan inservice training, workshop, seminar dan kegiatan lainnya dengan diawali menyusun analisis kebutuhan dan membuat program pelatihan yang sesuai dalam upaya peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas utama.

---

ABSTRACTTeacher's competency in teaching needs to be enhanced in accordance with the rapid development of tecnology and knowledge which brings changes in student?s learning style. The result of Teachers Competency Test/Uji Kompetensi Guru (UKG), which was recently held by the government showed that commonly the teachers? competency was still below the national standard.This study was a discussion about the efforts of increasing the teachers? competency of SMA Negeri in Hulu Sungai Selatan regency. This study was a quantitative research which applied the SWOT AHP technique analysis. The SWOT technique analysis showed the factors of strength, weaknesses, opportunities, threats, and the alternative strategies in increasing the teachers? competencies.Based on the assessment given by the respondents, it could be said that the most realistic actor in the efforts in enhancing the teachers? competencies in Hulu Sungai Selatan regency was the Educational Department of Hulu Sungai Selatan regency, and as the priority was enhancing the teachers? competency in teaching techniques. While the AHP technique analysis showed that the strategies in increasing the activities of in service training, workshop, seminar, and other activities which was started with conducting the a needs analysis and carrying out a training program which was in accordance with the efforts in enhancing the teachers competencies, was the priority."

"Hasil program Pedal! di SMA Negeri 2 Bogor mengalami signifikansi yang sangat sedikit dalam meningkatkan literasi kesehatan mental siswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran faktor-faktor yang menghambat dan mendukung berjalanannya program. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan model deskriptif. Pedal! merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan mental pada siswa dengan bentuk program berupa penyuluhan, konseling, pengembangan media, dan pengoptimalan konselor sebaya di PKPR Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Pengambilan data dilakukan pada dua kelompok siswa dan satu kelompok konselor dari PKPR. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendukung perubahan pengetahuan dan sikap siswa seperti penyampaian materi yang sesuai dengan cara komunikasi siswa, penggunaan gawai di generasi milenial, serta penggunaan istilah yang menarik sesuai dengan kaidah marketing. Penelitian ini juga menunjukan faktor-faktor yang menghambat seperti materi yang tidak komprehensif karena kegagalan dalam proses analisis kebutuhan, adanya stigma negatif terhadap penderita gangguan mental, kekurangan pada saat mengevaluasi kader PKPR, dan penggunaan media yang tidak masif.

---

The result of Pedal program in SMA Negeri 2 Bogor shows a lack of mental health literacy scale signification. This research has tried to confirm the factors that supports and inhibits the program to reach its goal. This reasearch is a cualitative research that use descriptive model for the research design. Pedal is a program that aims to increase a mental health literacy scale for students. There are four forms of this program class session, counseling, media developing, and upgrading for peer counsellors in PKPR Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. The data has collected from two groups of intervention objects and a group from PKPR.

The result of this research shows that there are some factors that supports a knowledge and an attitude of student to mental health issues. That factors are a good communication that fits with students culture, a gadget using, and an interesting diction that appropiates with marketing concept. This research also shows some factors that inhibit the program goal a failure in assesment process, a strong negative stigma to someone with mental illness, imperfection in PKPR member evaluation, and a unoptimum media using."

"Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode dekriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang sengaja dipilih secara purposive oleh peneliti berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian didapatkan pokok-pokok hasil kesimpulan bahwa keberhasilan kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan itu dilakukan mulai dari aktifitas organisasi, interpretasi dan penerapan sesuai dengan prosedur dan maksud dari kebijakan serta didukung oleh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

---

This research using quaiitativc approach with deseriptive method. Data collectcd by using interview, observation and literature study. Interview was done to 10 informan whose being chosen purposive by researcher bccause of the needs of the research.

According to analysis, some principal can be take as conclusion of the research is the successed of the free school policy at Musi Banyuasin District happened because of the process it self that begin since the organization activity, the interpretation and aplication that fit with procedur and the purpose of the policy and also being support by communication faetor, the resources, executor attitude and birocrat structure."