Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan pasar obligasi di Indonesia sekarang ini cukup pesat, dibuktikan dengan pertumbuhan jumlah penerbitan obligasi di Indonesia tiap tahunnya. Obligasi Pemerintah Republik Indonesia memiliki pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi korporasi di Indonesia. Dengan besarnya jumlah penerbitan Surat Utang Negara diharapkan investor asing semakin untuk berinvestasi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, likuiditas atas surat utang negara Indonesia harus diperhatikan. Dengan semakin banyaknya pihak asing yang tertarik membeli SUN diharapkan cenderung dapat meningkatkan likuiditas dari SUN. Dalam penelitian ini diteliti pengaruh antara arus transaksi yang dilakukan oleh pihak asing terhadap likuiditas SUN Fixed Rate SUN FR dan didapatkan hasil bahwa semakin besarnya transaksi beli yang dilakukan oleh asing akan semakin meningkatkan likuiditas SUN FR.

---

ABSTRACTThe development of the bond market in Indonesia is now quite rapid, evidenced by the growth of number of bonds issuance in Indonesia each year. Government Bonds Republic of Indonesia growth higher than corporate bonds in Indonesia. With the large number of issuance of Government Securities, expected foreign investors increase to invest in Indonesia. In relation thereto, liquidity of Indonesian Government Bonds must be considered. With the increasing number of foreign investors to buying the Indonesian Government Bonds is expected to tend to increase the liquidity of government securities. In this research examined the effect between the flow of transactions conducted by foreign parties to the liquidity of SUN Fixed Rate SUN FR and obtained the result that the greater transactions conducted by foreign investors will further increase the liquidity of SUN FR. "

"Keberhasilan kebijakan moneter bergantung terhadap penciptaan likuiditas bank. Namun, penelitian yang ada tidak menemukan bukti yang jelas bahwa kebijakan moneter memengaruhi penciptaan likuiditas bank agregat. Penelitian ini menunjukan bukti bahwa ilikuiditas pasar obligasi yang memicu terjadinya pengaturan portofolio memberikan pengaruh terhadap penciptaan likuiditas bank. Ditemukan bahwa: 1 kebijakan moneter kontraktif memberikan dampak negatif terhadap ilikuiditas pasar obligasi melalui jalur perubahan tingkat suku bunga 2 ilikuiditas pasar obligasi memberikan dampak positif terhadap penciptaan likuiditas bank akibat perubahan komposisi portofolio bank 3 Kebijakan moneter kontraktif memberikan dampak negatif terhadap penciptaan likuiditas akibat terserapnya dana yang tersedia pada bank ke pasar obligasi.

---

The success of monetary policy depends on bank liquidity creation. However, existing research found no clear evidence that monetary policy affects aggregate bank liquidity creation. This study shows evidence that bond market liquidity stimulates portfolio switching that affects aggregate bank liquidity creation. And find that 1 Tight monetary policy negatively impacts bond market illiquidity through interest rate change 2 Bond market illiquidity positively impacts bank liquidity creation through the bank portfolio switching 3 Tight monetary policy negatively impacts bank liquidity creation due to the absorption of loanable fund to the bond market."

"Mulai tanggal 6 Januari 2014, Bursa Efek Indonesia telah memberlakukan kebijakan baru yang merubah satuan perdagangan dari 500 lembar per lot menjadi 100 lembar per lot; dan mengurangi kelompok fraksi harga dari 5 kelompok menjadi 3 kelompok harga berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013. Tujuan kebijakan perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga adalah untuk meningkatkan likuiditas dan kapitalisasi pasar serta untuk meningkatkan daya saing bursa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat likuiditas pasar modal Indonesia setelah kebijakan diberlakukan dengan membandingkan likuiditas pada 3 bulan sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Setelah menggunakan data harian, parametric paired samples t-test, dan regresi panel, ditemukan bahwa kebijakan tersebut mampu menurunkan rentang tawar-menawar pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan, namun kedalaman pasar tidak signifikan menurun. Hasil ini memberikan informasi bahwa likuiditas pasar meningkat berdasarkan dimensi width dan immediacy; aktivitas perdagangan meningkat melalui volume, nilai, dan frekuensi perdagangan yang meningkat. Akan tetapi, kedalaman pasar yang tidak signifikan menurun menunjukkan bahwa kebijakan yang baru tidak mengurangi likuiditas keseluruhan pasar.

---

On January 6, 2014, the Indonesia Stock Exchange has introduced a new policy that changes the trading unit (lot size) of 500 shares per lot into 100 shares per lot; and reduces the tick size of 5 price groups into 3 price groups based on the Decree No. Kep-00071/BEI/11-2013. The purpose of the lot size and tick size change policy is to increase the liquidity and market capitalization as well as to improve the competitiveness of the exchange. This study was conducted to see the Indonesian capital market liquidity after the policy enforced by comparing liquidity in the 3 months before and after the policy is enforced. By using daily data, a parametric test of paired samples t-test, and panel regression, then the policy is able to reduce the market spread and increase trading activity, but market depth is not significantly decreased. These results provide information that increases market liquidity based on the dimensions of width and immediacy; increased trading activity by volume, value, and increased trading frequency. However, market depth is not decline significantly shows that the new policy does not reduce the overall liquidity of the market."

"OJK mengatur regulasi pasar modal untuk menjaga stabilitas pasar modal Indonesia terutama pada saat kondisi berfluktuasi, salah satunya melalui kebijakan share repurchase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan share repurchase dan likuiditas terhadap volatilitas saham. Sampel penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling dan terdapat 137 sampel yang memenuhi kriteria. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa share repurchase berpengaruh negatif secara signifikan terhadap volatilitas saham dan likuiditas berpengaruh positif secara signifikan terhadap volatilitas saham. Temuan ini mengindikasikan bahwa share repurchase dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan untuk upaya meredam volatilitas saham, serta perlu memperhatikan kondisi likuiditas saham sebagai faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham.

---

FSA oversee capital market regulations to maintain the stability of Indonesian capital market especially during unstable condition, which is through share repurchase policy. This study aims to analyze the relationship between share repurchase and liquidity on stock volatility. The research sample was selected using purposive sampling technique and there were 137 samples that met the criteria. Data analysis was performed using multiple linear regression. The results of this study indicate that share repurchase has a significant negative effect on stock volatility and liquidity has a significant positive effect on stock volatility. These findings indicate that share repurchase can be considered for companies to reduce stock volatility, and need to pay attention to stock liquidity condition as a factor that affecting stock price fluctuations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume transaksi SUN di pasar sekunder. Hasil penelitian membuktikan bahwa on-the-run-status benchmark status dan nominal oustanding SUN berkorelasi positif terhadap volume transaksi SUN di pasar sekunder, sementara tenor dan usia seasonedness / age memiliki korelasi negatif terhadap volume transaksi SUN di pasar sekunder.Penelitian juga menemukan bahwa SUN benchmark memiliki volume transaksi 1.72 kali lebih tinggi dibandingkan dengan volume obligasi non-benchmark, koefisien tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Obligasi Pemerintah Jerman dan Perancis yang masing-masing memiliki koefisien sebesar 0.69 dan 0.59 Ejsing dan Sihvonen, 2009 . Tingginya koefisien tersebut terindikasi disebabkan oleh 2 hal: 1 Pemerintah Indonesia hanya menetapkan 1 set seri SUN Benchmark dalam satu tahun, berbeda halnya dengan obligasi pemerintah Perancis / Jerman yang dapat mengganti set obligasi benchmark beberapa kali dalam satu tahun sehingga mengurangi konsentrasi penerbitan pada satu obligasi, dan 2 Dampak dari kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 / PMK.08 / 2013 mengenai dealer utama, dimana dealer utama diwajibkan untuk melaksanakan perdagangan jual atau beli SUN paling kurang 2,00 dua perseratus dari total volume perdagangan transaksi SUN.

---

This research examined factors affecting transaction volume of Indonesian Government Bonds SUN . This paper demonstrated that transaction volume of particular SUN series at the secondary market has positive correlation with on the run status benchmark status and outstanding, while in the other hand, transaction volume has negative correlation with Age and Tenor of SUN.In particular, this research discovered that benchmark status has a significant impact to transaction volume, which in SUN, benchmark status increased transaction volume by 1.72 times higher than the non benchmark SUN. This coefficient is greatly higher than German France Government Bonds with only 0.69 and 0.59 Ejsing dan Sihvonen, 2009 . The possible causes of such difference are 1 Indonesian Government only issue 1 set of benchmark bonds series year, while German France Government Bonds might change the set of benchmark bonds series more than 1 times a year. 2 Particular implication of regulation implemented by Indonesian Government PMK no.134 PMK.08 2013 which oblige primary dealers to trade benchmark series SUN with a minimum transaction volume of 2 from the total SUN benchmark series transaction volume in the secondary market."

"Skripsi ini menganalisis tentang perlunya pengaturan mengenai jumlah minimum saham publik (public float) bagi Emiten di Pasar Modal Indonesia. Selama ini pengaturan terkait belumlah ideal untuk memberikan perlindungan hukum dalam berinvestasi di Pasar Modal bagi investor ritel, meningkatkan likuiditas saham dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan dari saham publik yang minim dan tidak likuid. Sehingga banyak Emiten di Pasar Modal Indonesia yang memiliki saham publik di bawah 5% (lima persen) yang kemudian menjadi saham tidur yang dianggap menghambat likuiditas Pasar Modal Indonesia. Studi kasus yang dianalisis adalah dampak penerapan pengaturan public float terhadap PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. yang hanya memiliki saham publik sebesar 4,8%, sehingga apabila nantinya aturan ini diberlakukan, dapat diterapkan dengan efektif bagi Emiten di Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis analyzing the need to regulate about the minimum portion of public shares (public float) for any listed companies in Indonesia Capital Market. The related regulations are still inappropriate for giving legal protection of investing in Indonesia Capital Market for retail investors, increasing shares liquidity and reducing any potential crime arise from illiquid shares. Several listed companies have their public float under 5% which causing “sleeping stocks” and obstruct Indonesia Capital Market’s liquidity. Case study that analyzed was the impact of future regulations of public float for PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. whom only has 4,8% on public shares, so for the effectiveness of public float regulations we have to be aware of such conditions of listed companies in Indonesian Capital Market."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji pengaruh harga saham, volatilitas return, volume perdagangan, frekuensi perdagangan, market capitalization, dan dummy LQ-45 terhadap bid-ask spreads. Sampel penelitian ini adalah 126 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Temuan penelitian ini menunjukkan harga saham dan volume perdagangan berpengaruh negatif terhadap bid-ask spreads, volatilitas return dan market capitalization berpengaruh positif terhadap bid-ask spreads, sedangkan frekuensi perdagangan sebagai variabel penambah dari penulis dan dummy LQ-45 tidak berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spreads.

---

ABSTRACTThis study examines the influence of stocks price, volatility return, trading volume, trading frequency, market capitalization, and dummy LQ 45 to bid ask spreads. This study uses 126 of firm stocks as samples which are list in Indonesia Stock Exchange in 2015. I find in this study are stocks prices and trading volume have negative impact on bid ask spreads, volatility return and market capitalization have positive impact on bid ask spreads, however trading frequency as an additional variable that I add and dummy LQ 45 have no influence on bid ask spreads."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tingkat likuiditas pasar obligasi pemerintah di Indonesia dengan menggunakan proksi Amihud, Roll dan Zeros. Selain itu, penelitian juga ditujukan untuk menangkap pengaruh karakteristik obligasi terhadap tingkat likuiditas. Penelitian dilakukan terhadap 42 Obligasi Negara seri FR di Indonesia periode 2010-2013. Dengan menggunakan teknik estimasi pooled least square, secara menyeluruh didapatkan adanya pengaruh dari karakteristik obligasi terhadap tingkat likuiditas. Namun, peneliti menemukan signifikansi yang berbeda pada setiap proksi likuiditas Amihud, Roll dan Zeros. Dalam penelitian ini juga ditemukan dimana pengukuran likuiditas dengan metode Roll kurang sesuai dengan kondisi pasar obligasi Indonesia.

---

This research measures the level of government bond's liquidity in Indonesian market by using Amihud, Roll and Zeros as the proxies. In addition, this research examines the impact of bond's characteristics on the level of liquidity. The research conducted on 42 Indonesian government bond series FR within period 2010-2013. By using pooled least square estimation technique, the research finds that bond's characteristics affect the level of liquidity of government bond. But there are some differences in significance level among the Amihud, Roll and Zeros proxy. In this research also finds that Roll measurement is less compatible with the Indonesian bond market conditions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas saham terhadap kebijakan struktur modal. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 sampai dengan 2013. Pengujian dilakukan dengan model regresi least square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas saham memiliki pengaruh terhadap kebijakan struktur modal. Likuiditas saham akan menurunkan cost of equity dan memungkinkan perusahaan untuk menambah penggunaan pendanaan ekuitas dan mengurangi porsi hutang dalam struktur modal.

---

This research is aimed to analyze the impact of stock liquidity on capital structure. The sample is manufacturing companies that are listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2004 to 2013. The tests are conducted with least square regression model.

The result shows that stock liquidity has inverse relation with the capital structure i.e. leverage. Stock liquidity reduces the cost of equity therefore firm will use more equity financing."

"Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan relaksasi kemudahan bagi para pelaku usaha agar perekonomian dapat berjalan dan mencegah krisis sistem keuangan. Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal merupakan salah satu relaksasi yang diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2020, untuk memperbolehkan Emiten atau Perusahaan Publik Tertentu untuk tidak melakukan keterbukaan informasi. Namun, kebijakan ini dianggap menyalahkan prinsip keterbukaan informasi yang selama ini dikenal di bidang Pasar Modal dan melahirkan permasalahan hukum yaitu sensitivitas informasi dan perlindungan investor. Kebijakan ini juga dikenal di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi yang diatur di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Australia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di Indonesia belum melindungi pemegang saham dan memberikan kepastian hukum bagi Emiten. Selain itu, POJK No.37/POJK.04/2020 juga bertentangan dengan UU Pasar Modal yang merupakan peraturan inti pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi pasar modal di Indonesia yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

The government provides relaxation policies for businesses to prevent financial system crises due to the Pandemic. The exclusion of the information disclosure principle in the capital market is one of the relaxations regulated in POJK No.37/POJK.04/2020, to allow Listed Companies not to disclose all the information about the company. However, the policy is considered to blame the information disclosure principle that has been known in the Capital Markets. The policy also gives legal problems, such as information sensitivity and investor protection. This policy is also known in the United States of America and Australia, which provides more legal protection to investors. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations convened by the United States and Australia, which can provide Indonesia's regulatory improvement. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. This research found that based on comparisons with the United States and Australia, it concludes that the exception of the information disclosure principle in Indonesia has not protected shareholders and provides legal certainty for issuers. In addition, POJK No.37/POJK.04/2020 is also contrary to the Indonesia Capital Market Law, the core regulation of Indonesia's capital market. Therefore, it is recommended that improvements and changes in the arrangement of exclusion arrangements for the information disclosure principle of capital market in Indonesia."