Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan media relations yang dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat BNN dalam upaya diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan narkotika. Humas sebagai juru bicara organisasi mengemban tugas menginformasikan program, kegiatan dan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan utama yang dilakukan Humas BNN antara lain menyelenggarakan konferensi pers, membuat press release dan melakukan publikasi kelembagaan. Konsep yang digunakan adalah media relations, public relations dan humas pemerintah. Kegiatan media relations ini memerlukan kerja sama dengan media massa dan satuan kerja di BNN. Hambatan yang dihadapi adalah Humas belum berperan sebagai penyedia informasi utama, kualitas SDM yang belum optimal, dan publikasi kelembagaan yang belum terukur keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas BNN hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kedeputian dengan media massa yang membutuhkan informasi.

---

This research aims to determine the activities of media relations conducted by Public Relations Division of BNN Humas in disseminating information on prevention and eradication of narcotics. Humas as the spokesperson of the organization carry out the task of informing the program, activities and performance of the government to the public. The main activities of BNN Public Relation are holding press conferences, making press releases and organizing institutional publications. The concepts used by Humas are media relations, public relations and public relations government. This media relations activity requires cooperation with mass media and work units at BNN. The obstacles faced are the PR has not acted as the main information provider, the quality of human resources is not optimal, and institutional publications that have not measured its success. The results showed that BNN Public Relations only acts as facilitator which facilitates each deputy with mass media that need information."

"Penelitian ini menjelaskan proses adaptasi strukturasi humas pemerintah di Indonesia dalam penerapan humas digital. Teori yang digunakan adalah Adaptive Structuration Theory AST untuk menjelaskan proses produksi dan reproduksi struktur sosial baru dalam penerapan humas digital di organisasi birokrasi. Penelitian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para agen humas pemerintah menerima secara positif penerapan humas digital sebagai tuntutan tugas dan lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan melibatkan struktur sosial lain yang mempunyai dimensi: tugas, lingkungan organisasi, gaya kepemimpinan, pengetahuan dan pengalaman, kepercayaan terhadap kemampuan agen lainnya, kesenjangan generasi dan outputs. Para agen mengapropriasi struktur humas digital secara unfaithfull karena keterbatasan seperti anggaran yang kurang, terbatasnya jam kerja, infrastruktur yang tidak memadai, dan kualitas serta kuantitas SDM yang kurang. Sehingga agen melakukan penyesuaian agar penerapan humas digital dapat berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi agen menghasilkan struktur sosial baru yang diproduksi dan direproduksi menjadi pedoman para agen dalam melakukan tindakan. Struktur baru tersebut yaitu 1 pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan humas digital, 2 pengunggahan konten dalam humas digital dilakukan secara kondisional sesuai penugasan peliputan, 3 penggunaan perangkat digital milik para agen dan direktorat lain yang memiliki anggaran lebih besar, 4 menjemput bola ke direktorat terkait dalam hal penyediaan konten publikasi, dan 5 para agen senantiasa belajar sendiri dengan memperhatikan cara kerja pihak ketiga dalam pengelolaan konten yang menarik.

---

The focus of this study is about structuration adaptation of government public relations in Indonesia in digital public relations implementation. This study is interpretive paradigm, qualitative, case study methode, and uses Adaptative Structuration Theory AST to describe the process of production and reproduction of new social structure in digital public relations implementation. The result showed that Government Public Relations GPR accepted the implementation of digital public relations positively as a task and environment demands. Agent rsquo s adaptation involved other social structures that have dimensions task, organizational environment, style of leadership, knowledge and experience, perception of other rsquo s knowledge, agreement of appropriation, gap generation, and the outputs. The government public relations reflected the structure of digital public relations with unfaithfull appropriation because many limitations from the institution such as less budget, limited working hours, inadequate infrastructure, lack of quality and quantity of human resources. So that they adjusted rules, resources and other social structures to make digital PR works as it should. That interaction forms new social structure that produced and reproduced as agents rsquo s guidence to make actions. The new social structures are 1 third party engagement in digital public relations implemenation, 2 upload digital contents conditionally, 3 use agents rsquo s private digital devices and other divisions that have bigger financial support, 4 contact other divions directly to support publication contents, and 5 agents always learning by observing the digital content management by that third party."

"ABSTRAKDengan dilatarbelakangi oleh massifnya penggunaan media sosial sebagai media komunikasi eksternal Humas sektor publik di era digital government. Penelitian ini berupaya mengkaji unsur-unsur yang menjadi daya tarik media sosial dan mengikat sektor publik untuk terus menggunakannya sebagai salah satu media komunikasi resmi, bahkan ketika diakui bahwa adopsi media sosial memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada teori yang berfokus pada aspek-aspek penarik yang dimiliki oleh media sosial, salah satunya adalah teori logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana determinisme elemen logika media sosial, yaitu abilitas program, popularitas, konektivitas, dan datafikasi melekat pada mediatisasi sektor publik melalui media sosial oleh Humas Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi terhadap aktivitas komunikasi dan interaksi dalam akun media sosial, serta wawancara mendalam terhadap para admin pengelola akun tersebut, ditemukan bahwa elemen logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell telah menjadi elemen online sebagai unsur penarik dalam adopsi media sosial sektor publik. Temuan menunjukkan bahwa elemen abilitas program dan konektivitas merupakan dua elemen yang paling penting dan paling banyak terlibat dalam komunikasi publik di era digital government. Peneliti mengajukan tiga argumen terkait dengan adanya elemen offline yang ditemuan dari penelitian ini. Pertama, pengguna media sosial sektor publik terperangkap dalam trend masyarakat akan platform dan kecenderungan selera massa terhadap konten, atau dengan kata lain sektor publik menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kedua, kecenderungan pola komunikasi dan interaksi dalam media sosial secara langsung didorong oleh trend masyarakat dan secara tidak langsung didorong oleh popularitas platform. Argumen yang ketiga terkait dengan elemen popularitas, elemen yang paling penting dalam popularitas bagi pemilik platform sebenarnya adalah popularitas platform itu sendiri.

---

ABSTRACTWith the background of its massive use of social media as a public sector public relations external communication medium in the era of digital government. This research seeks to examine the elements of the allure of social media and bind the public sector to continue using it as one of the official communication media, even when it is recognized that the adoption of social media has its own risks. Therefore, this study refers to a theory that focuses on aspects of attraction possessed by social media, one of which is the theory of social media logic of Van Dijck and Thomas Poell. The research question posed is how determinism of social media logic element, ie program abilities, popularity, connectivity, and datafication are attached to public sector mediatization through social media by Public Relations of Ministry of Education and culture. Using a qualitative descriptive approach through observation of communication activities and interactions in social media accounts, and also conduct in-depth interviews with these account administrators, it was found that the elements of social media logic Van Dijck and Thomas Poell have become an online element as a puller element in the social media adoption as the public-sector official communication medium. The findings show that the elements of program abilities and connectivity are the two most important and most involved elements of public communication in the digital government era. The researcher proposed three arguments related to the offline element found in this study. First, public-sector social media users are caught in the community's trend of platforms and the trend of mass taste toward content, in the other word the public sector adjusts to the development of society. Second, the tendency of communication patterns and interactions in social media is directly driven by community trends and indirectly driven by the popularity of the platform. The third argument is concerning with the popularity element, the most important element in popularity for the owner of the platform is actually the popularity of the platform itself."

"Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai vaksinasi COVID-19 dari berbagai sumber yang ada. Kementerian Komunikasi dan Informatika dipercaya untuk memberikan informasi vaksinasi COVID-19 yang akurat kepada publik. Salah satu alat yang digunakan oleh humas pemerintah untuk memberikan informasi terkait vaksinasi adalah Instagram @Kemenkominfo. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan media sosial Instagram oleh humas pemerintah terhadap kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel non probabilita. Pengambilan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner daring dan terdapat 222 responden dengan rentang usia 18 – 25 tahun yang pernah mendapatkan informasi vaksinasi dari Instagram feed @Kemenkominfo. Hasil menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap penggunaan media sosial Instagram terhadap kepercayaan publik. Pengaruh penggunaan media sosial Instagram @Kemenkominfo hanya mencapai tahap kognitif. Saran dari penelitian ini agar humas pemerintah dapat menggunakan media sosial Instagram hingga memberikan pengaruh komunikasi pada tahap afektif dan konatif.

---

The public can easily obtain information about COVID-19 vaccination from various available sources. The Ministry of Communication and Information Technology is trusted to provide accurate COVID-19 vaccination information to the public. One of the tools used by government public relations to provide information related to vaccination is Instagram @Kemenkominfo. This study aims to see the effect of the government's use of social media Instagram on public trust. This study uses a quantitative approach with non-probability sampling technique. Data collection was carried out through the distribution of bold questionnaires and there were 222 respondents with an age range of 18-25 years who had received vaccination information from the @Kemenkominfo Instagram feed. The results show that there is a positive influence on the use of Instagram social media on public trust. The effect of using social media Instagram @Kemenkominfo only reaches the cognitive stage. Suggestions from this study are that government public relations can use Instagram social media to influence communication at the affective and conative stages."

"Dialog dipertimbangkan sebagai cara paling etis dalam praktik public relations. Sama halnya dengan public relations pemerintah, dialog seharusnya mendapatkan tempat utama dalam melakukan komunikasi dengan publik. Potensi media terutama media sosial untuk terlibat dalam dialog sebagian besar belum dimanfaatkan secara maksimal. Media sosial meyediakan saluran komunikasi dua arah sehingga public relations, khususnya pemerintah dapat membangun hubungan dialogis dengan para pemangku kepentingan atau publiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk komunikasi dialogis public relations pemerintah di media sosial, khususnya twitter. Penelitian ini hanya berfokus pada sisi formal dialog dan bukan pada isinya. Dalam rangka untuk melihat ada atau tidaknya komunikasi dialogis, dua media sosial twitter kementerian komunikasi dan informatika akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Sejumlah sampel tweet akan dianalisis menggunakan prinsipprinsip dialogis di media sosial dan karakteristik pesan Twitter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media sosial Twitter Kementerian Kominfo tidak termasuk kedalam kelompok dialogis. Dengan demikian, media sosial tidak digunakan sebagai sarana untuk membangun hubungan dialogis antara organisasi dengan publik atau stakeholdernya.

---

Dialogue is considered as the most ethical way in the practice of public relations. Similarly with the government's public relations, dialogue should have a major place in their communication with the public. Especially social media potential for engaging in dialogue mostly not exploited to its full potensial. Social media providing two-way communication so that the government public relations can build dialogic relatinship with theirs stakeholders or public. This study aimed to explain the form of the government public relations dialogical communication in social media, especially in Twitter.

This study focuses only on the formal side of the dialogue, not the content of dialogue itself. In order to see whether or not the dialogical communication, two social media Twitter ministry of communications and information technology will be analyzed using content analysis method. Sample tweet will be analyzed using the principles of dialogue in social media and Twitter message characteristics. The results showed that both social media Twitter Ministry of Communications is not included in the dialogic group. Therefore, social media is not used to build a dialogical relationship between the organization and the public or stakeholders."

"ABSTRAKTesis ini membahas pemanfaatan media televisi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN. Meningkatnya pengguna baru narkotika mengindikasikan lemahnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk di dalamnya upaya pencegahan yang dilakukan melalui media televisi. Pencegahan anti narkotika melalui televisi dinilai belum optimal karena dilakukan hanya beberapa saat dan tidak intensif sehingga tidak banyak mempengaruhi masyarakat untuk menjauhi narkotika. Ketidakoptimal- an ini terkait dengan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang terlibat dalam program pencegaahan melalui media televisi, serta biaya pembuatan dan penayangan program anti narkotika di televisi yang cukup besar. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya strategis untuk program pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media televisi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data, observasi dan wawancara mendalam terhadap satu orang staf pelaksana teknis Sub Direktorat Media Elektronik Deputi Pencegahan BNN, satu orang produser acara pendidikan TVRI dan dua orang residen Program Rehabilitasi Narkotika BNN. Penulis menilai program pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media televisi ini masih belum optimal untuk dapat mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

---

ABSTRACT

This thesis discusses the use of television media in the prevention of drug abuse at BNN. Increased new drug users indicate poor drug abuse prevention efforts, including prevention efforts conducted through the medium of television. Prevention of anti-narcotics through television not considered optimal because it is done only a few times and not intensive so it does not much affect the public to stay away from narcotics. Nonoptimalization is associated with the infrastructure and human resources involved in the program prevention through television media, the cost production and the anti-narcotics program aired on television is quite large. Therefore it is necessary for strategic effort for drug abuse prevention programs through the medium of television. The approach taken in this research is descriptive qualitative data collection methods, observation and depth interview with one staff person technical implementation of Electronic Media Sub Directorate Deputy Prevention BNN, one educational event producer TVRI and two resident BNN Narcotics Rehabilitation Program. The authors assess the drug abuse prevention program through the medium of television is still not optimal in order to support the Prevention and Combating Drug Abuse and Illicit Narcotics (P4GN)."

"Penelitian inimerupakan penelitian yang mencoba menjelaskan peran suatu bagian dalam sebuah organisasi,dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini mengkaji peranan Hubungan Masyarakat (humas) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan mengacu pada pelaksanaan Undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik danbagaimana humas kementerian tersebut menerapkan beberapa hal yang diwajibkan dalam undang-undang demi tercapainya suatu konsep good governance.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus yang menjadikan HumasKementerian PU sebagai objek penelitian. Pada pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara terhadap beberapa pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan strategis pada kinerja humas. Disamping itu peneliti menggunakan teori multi sistem dari Grunig sebagai alat analisis kinerja suatu kelompok atau organisasi.Penelitian ini menemukan bahwa Humas Kementerian PU adalah tipe organisasi Sinkronis (synchronic) yang lebih mengutamakan respon masyarakat dari kebijakan yang sudah ditentukan. Disamping itu Humas Kementerian PU saat ini memiliki perilaku organisasi yang dikategorikan sebagai routine habit yang menjalankan program hanya sebatas rutinitas tanpa melakukan pencarian informasi yang lengkap. Sedangkan dari sisi anggota organisasi sebagian besar anggota Humas Kementerian PU saat ini bertipe routine habit yang bersifat pasif dan lebih bersifat menunggu arahan yang diberikandari atasan dibandingkan melakukan inisiatif tertentu.

---

This research conducted to explain how part of organization playing its role to reach out the organization?s aim. It trying to inspect the role of the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) in applying the Act, which is UU no. 25 year 2009 about public services, and how they implemented compulsory Act in order to achieve good governance concept.

This research is a qualitative case study method and the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) is the research object. Data collected by interviewing several official that have authorities in strategic decision-making in the public relations performances. Besides that, researcher using the Grunig?s theory of multi-system as organization?s analysis tools.

This research discover that they are a synchronic type organization, which means they accentuate responses from civilians about the policy that have been made before. At the same time, they have a fashion (so called ?routine-habit?) in running policy without digging any further complete information on how people responses. Meanwhile, this ?routine-habit? is also become a manner among organization?s member, lack of initiative and passively waiting for duty call."