Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan rencana strategis yang mencakup visi, misi, dan sasaran strategis organisasi dengan melakukan perancangan peta strategi melalui pendekatan balanced scorecard; kemudian menganalisis penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan logic model; dan berdasarkan hasil analisis tersebut dirumuskan rancangan pengukuran kinerja yang sesuai bagi organisasi sehingga mendukung pencapaian kinerja yang mempertimbangkan tingkat kendali dan validitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan dengan balanced scorecard dan penganggaran berbasis kinerja dengan logic model, dapat terhubung melalui inisiatif strategis.

---

ABSTRACTThis research is intended to analyze the preparation of strategic plan consisting of organization vision, missions and strategic goals. The analysis is firstly conducted by developing a strategy map using balanced scorecard approach. The next step is analyzing performance based budget system using logic model. Those analyses formulate performance measurement plan that fits the organization. Therefore, the plan encourages achievements with appropriate control and validity. Using a qualitative descriptive method, this research demonstrates that developing a strategy map using balanced scorecard approach and performance based budget system using logic model tend to be connected through strategic initiatives."

"

Kebijakan pengembangan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi bertujuan untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Lambatnya laju peningkatan bauran dan pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan ditengarai karena tidak terakomodirnya kepentingan pelaku usaha dalam kebijakan. Kepentingan politis menjadi penyebab belum adanya undang-undang energi terbarukan. Keraguan akan komitmen pemerintah terlihat dari alokasi sumber daya yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal ini untuk melaksanakan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan pada Direktorat Jenderal EBTKE menggunakan teori Knoepfel et al (2007) dan Mallon (2006) melalui pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap narasumber kompeten, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur. Panalitian ini dilakukan pada kurun waktu Desember 2018 – Agustus 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan belum berjalan baik dilihat dari variabel rencana aksi yang dinilai belum mencerminkan kepentingan pengembang dengan dalam kebijakan dan keterbatasan kompetensi sumber daya pendukung. Untuk variabel proses terdapat keterbatasan situasi dengan belum adanya konsensus pada konsep keadilan energi. Sedangkan untuk variabel aturan implementasi terkait pelayanan publik sudah menunjukkan arah perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah belum adanya tujuan yang jelas dan terukur, belum terpenuhinya kecukupan investasi, kebijakan yang tidak stabil dengan seringnya revisi regulasi serta kerangka kontekstual dalam hal belum adanya regulasi undang-undang yang mengatur dan ketidakselarasan regulasi pada tataran peraturan teknis.

Kata Kunci :

Kebijakan energi terbarukan, implementasi kebijakan, faktor pengaruh kebijakan

---

Renewable energy development policy is an effort to reach energy security aims to achieve the target of 23% renewable energy by 2025 The slow pace of increasing the mix and development of renewable energy is indicated that stakeholders interest are not accommodated in policies. Political interests makes the absence of renewable energy laws. Doubts about the government's commitment can be seen from the allocation of resources to this Directorate General. This study aims to analyze the implementation and factors that influence the implementation of renewable energy development policies at the Directorate General NREE using the theory of Knoepfel et al (2007) and Mallon (2006) through post positivism approach with qualitative methods. Primary data were derived from in-depth interviews, secondary data were taken from literature studies. This research was conducted in December 2018 - August 2019. The results of this study indicate that the implementation of the renewable energy development policy has not gone well as seen from the action plan variables which are considered not to reflect the interests of the developer with regard to policies and limited competency of supporting resources. For the process variable there are limitations to the situation with the lack of consensus on the concept of energy equity. As for the variable implementation rules related to public services have shown the direction of improvement. Factors influencing the implementation of policies are the absence of clear and measurable objectives, insufficient investment fulfillment, unstable policies with frequent revisions of regulations and contextual frameworks in the absence of regulatory regulations that govern and non-alignment of regulations at the level of technical regulations.

"

"Penelitian ini membahas tentang analisis penganggaran berbasis kinerja pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan logis informasi kinerja dan mengetahui hubungan output terhadap outcome pada Rencana Kerja Anggaran RKA-KL. Analisis terhadap hubungan logis informasi kinerja dilakukan dengan pendekatan Logic Model. Untuk mengetahui hubungan output dan outcome, dilakukan analisis indikator kinerja output dengan pendekatan Performance Blueprint. Hasil analisis menunjukkan informasi kinerja RKA-KL belum menunjukan hubungan logis keterkaitan dalam pencapaian tujuan program. Output program yang dihasilkan dalam RKA-KL berorientasi pada pencapaian outcome berupa penyediaan layanan.

---

This study discusses the performance based budgeting analysis in Directorate General of Budget Financing and Risk Management. The purpose of this study is to analyze the logical relationship of performance information and determine the relationship between output and outcome in Work Plan Budget RKA KL. Analysis of the logical relationships performance information conducted by Logic Model approach.The relationship between output and outcome is determined by analyzing output performance indicators using Performance Blueprint approach. The analysis shows that performance information in RKA KL has not shown a logical connection association in achievement of program objectives. Program output generated in RKA KL are oriented on service delivery outcomes."

"Skripsi ini membahas permasalahan mengenai kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Bendaharawan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dalam melakukan kewajiban pemotongan atau pemungutan (withholding tax) Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan atau kekeliruan pemotongan/pemungutan pajak tersebut, serta menjabarkan kesalahankesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab kesalahan pemotongan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi disebabkan karena dalam kriteria pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak mensyaratkan harus memiliki sertifikat pajak (brevet). Selain itu kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan oleh Bendahara Pengeluaran maupun pengelola keuangan merupakan faktor lainnya yang menyebabkan kesalahan atas pemotongan pajak yang terjadi. Kesalahan pemotongan yang terjadi antara lain pemotongan atas objek pajak yang dikecualikan dan bukan objek pajak, salah menentukan jenis pajak, dan menunda pembayaran pajak.

---

This thesis discusses the problem of withholding tax errors or mistakes conducted by Government Treasures of Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation. This thesis conducted with a qualitative approach and aims to describe the factors of the cause of the withholding tax errors and outlines the mistakes or errors that occurred. The results shows that the factors of the withholding tax errors caused by the selection criteria of Government Treasures does not require must have a tax certificate. Furthermore lack of knowledge about tax regulations by the Government Treasurer and financial managers are spending the other factors. Withholding tax errors that occur among others are withholding tax on the object of tax exempt and not taxable income, the wrong kind of taxes, and delay payment of taxes."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja PBK merupakan suatu sistem penganggaran yang menyajikan informasi kinerja sebagai bagian dari dokumentasi anggaran. Penelitian ini mengkaji penerapan PBK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Studi dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan dalam proses pengumpulan data untuk menghasilkan deskripsi mendalam terkait penerapan PBK di DJBC. Untuk melihat kesesuaian penerapan PBK di DJBC dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan analisis atas instrumen penganggaran berupa indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBK akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem dan regulasi yang jelas. Selain itu, analisis atas dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan sebuah proses yang tidak mudah.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting PBB is a budgeting system that provides performance information as part of budget documentation. This study examines the application of PBB to the Directorate General of Customs and Excise DGCE . Documentation studies, interviews, and observations are used in the data collection process to generate in depth descriptions of the application of PBB in DGCE. To examine the appropriateness of PBB application in DGCE with the applicable provisions, an analysis of the budgeting instruments in the form of performance indicators, cost standards, and performance evaluations are performed. The results of this study indicate that PBB will work well if supported by a clear system and regulation. In addition, the analysis of planning and budgeting documents indicates that integration between planning and budgeting is not an easy process."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada indikator kinerja dan outcome yang jelas serta terukur. Namun, indikator kinerja dan outcome di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 masih ditemukan indikator kinerja dan outcome yang sulit diukur seperti persentase masyarakat daerah yang melek informasi dan indikator kinerja utama yang terlalu mudah untuk dicapai seperti jumlah lembaga sosial yang menerima konten informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat dasar-dasar penganggaran berbasis kinerja yang belum terpenuhi yaitu performance measures serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain komunikasi dan sumber daya.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting emphasize on a clear performance indicator and clear outcome. However, performance based budgeting at Directorate General of Public Information and Communication still can be found a performance indicator and outcome that difficult to measure like persentage of local people who understand the information and key performance indicator that too easy to achieve it like number social institutions which receive information content. This research used post positivist approach with in depth interview and literature studies. The result of this research is one of the basic of performance based budgeting is not applied, which is performance measurement and the factors that influence the implementations are communications and resources. "

"Penggunaan energi Tak Terbarukan cenderung menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan akibat Gas Rumah Kaca. Meningkatnya kebutuhan energi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menggunakan sumber energi Tak Terbarukan sebagai energi primer akan meningkatkan resiko terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut terjadi karena peningkatan kebutuhan energi juga beriringan dengan peningkatan Gas Rumah Kaca. Oleh karena itu, kebijakan dan penyusunan regulasi terkait transisi energi menjadi suatu hal yang sangat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya percepatan transisi Energi Baru dan Terbarukan dalam sudut pandang aspek regulasi instrumen pendanaan. Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai Energi Baru dan Terbarukan beserta dengan instrumen pendanaannya. Regulasi Instrumen pendanaan tersebut kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang telah berhasil melakukan transisi energi atau telah berhasil memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan dalam skala besar yaitu Jerman, India, dan Vietnam. Dengan melihat model pendanaan Energi Baru dan Terbarukan dari ketiga negara tersebut, diharapkan Indonesia dapat melakukan percepatan transisi energi menuju penggunaan Energi Baru dan Terbarukan sebagai salah satu sumber Energi Primer.

---

The use of non-Renewable Energy tends to cause negative effects on the environment which are caused by Greenhouse Gases. The increasing of energy needs in developing countries such as Indonesia that use non-Renewable Energy sources as primary energy will also increasing the risk of climate change. It happens because the surge of energy demand is side to side with the surge of Greenhouse Gases. Therefore, policy and regulation-making that related to energy transition are needed. This study’s aim is to analyze the effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy Transition from the perspective of the funding instrument’s regulation aspect. Indonesia still does not have rules that regulate about New and Renewable Energy and the funding instrument. The rules of the funding instrument later compared with countries that have successfully made energy transitions on a large scale such as Germany, India, and Vietnam. By looking at the model of New and Renewable Energy funding instruments from the three countries, Indonesia is expected to do some effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy transition and use New and Renewable Energy sources as primary energy."

"Penelitian ini berberfokus untuk mengukur kinerja dan pengentbangan strategi menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan analisanya secara deskriptif analisis. Betdasarkan basil penelitian yang diketahui bahwa tingkat kinerja Diijen Imigrasi dengan pendekatan Balanced Scorecard berada di level cukup baik dengan total skor 27. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: Kinelja Pembelajaran dan Fertumbuhan organisasi berada di kondisi cukup baik dengan skor 10, kineija proses bisnis internal berada pada posisi san gat baik dengan skor 9, kinerja pelanggan berada pada posisi yang kurang baik dengan skor 5 dan kinerja keuangan berada pada posisi yang baik dengan skor 3 dengan tingkat penyerapan anggaranya sebesar 82,0 1%. Guna meningkatkan kinerja organisasi maka Ditjen Imigrasi perlu untuk melakukan pengembangan strategis berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan Balanced Scorecard yaitu: Aspek Pembelajaran dan pertumbuhan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan sistem informasi keimigrasian guna mencegah tetjadinya peianggaran keimigrasian, mengadakan pelatihan bagi para pegawai tentang aplikasi e?Office, mengadakan sosialisasi visi dan misi kepada pegawai dalam rangka pemahaman bersama untuk mencapai sasaran. Aspek Ptoses Bisnis lnternal yang perlu diperhatikan, menciptakan inovasi dalam proses pelayanan guna meningkatkan pelayanan, Mengadakan kegiatan Pengawasan Orang Asing dalam rangka mengatasi keberadaan imigran illegal dan pelanggaran keimigrasian di Indonesia dan Aspek Pelanggan yang perlu dilakukan adalah melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan. Pembangunan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

---

The research focuses on measuring performance and developing strategies using the Balanced Scorecard approach, This research is using a quantitative method supported by qualitative data, and it is analyzed descriptively Based on the result of this research. it is identified that the level of Directorate General of immigration performance with the Balance Scorecard approach is in a good level with total score 27. The details of this measurement are as follows: Learning and Growth Performance of the organization are in fairly good condition with score 10, the performance of internal business processes are at excellent condition with score 91 the performance of its customers are in a poor position with score 5 and financial performance Is in good position with score 3 with the level of budget absorption is 82,01 %. In order to improve performance of organization. so the Directorate General of Immigration should make strategic development based on research results with the Balanced Scorecard approach which is: Learning and growth aspects which is to be noted is the use of immigration information systems in order to prevent the occurrence of immigration violations, conduct training for employees about the application of e-Office, held a socialization vision and mission for employees in order to achieve a common understanding. The Internal business process aspect which is have to be considered in creating innovation of the service process in order to improve service, conducting foreigners control activities in order to overcome the pressure of illegal immigrants and immigration violations in Indonesia and Customer Aspect needs to be done is to simplify procedures for services, facilities and infrastructure development in order to improve services and control immigration."

"ABSTRAKEnergi di Indonesia merupakan sektor yang sangat vital, semakin bertambah tahun kebutuhan energi semakin meningkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Kondisi di dunia saat ini bahwa persediaan energi renewable semakin menipis, memicu pengembangan energi renewable. Indonesia menargetkan pengembangan energi renewable padaa tahun 2025 sebesar 23 bauran energi nasional. Penelitian ini memberikan alternatif proporsi bauran dan pemilihan lokasi EBT yang bertujuan untuk meminimumkan biaya total energi bauran. Hasil yang diperoleh dari metode MINLP yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan energi air dan panas bumi yang memiliki porsi pengembangan terbesar.

---

ABSTRACTEnergy in Indonesia is an important sector that electricity demand always increasing every year. This condition is also influenced by economic and population growth. In fact, non renewable energy is declining and will be vanished in several decades. This condition triggers development of renewable energy to replace it. Indonesia have made a development target of renewable energy become 23 of all energy mix. This paper give an alternative plan of development and site selection to reach minimum cost of all renewable energy mix in Indonesia. The result is hydro and geothermal are dominant in this energy mix."

"Investasi pengembangan proyek pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) memiliki potensi terdepan di dalam transisi energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Dibandingkan dengan energi lain, panas bumi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang dan tidak membutuhkan pembangkit listrik besar lainnya untuk memasok listrik secara nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan energi panas bumi terbesar di dunia. Pembangunan PLTP di Indonesia memiliki potensi baik dan bersifat berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam mendukung percepatan investasi panas bumi sektor energi baru terbarukan di Indonesia, maka diperlukan konsep perizinan yang cepat, mudah dan terintegrasi. Pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melakukan pembenahan atau perubahan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem perizinan terintegrasi pusat ke daerah dalam Sistem Pengajuan Tunggal Online Berbasis Risiko (OSS-RBA). Tujuannya untuk mempermudah perizinan. Namun dalam praktiknya, upaya pemerintah tersebut menuai penolakan yang meluas, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai mengabaikan perlindungan lingkungan. Berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan yang terdapat dalam RUU EBT Pasal 2 huruf d yang menyatakan penyelenggaraan EBT berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan. Namun dalam penyelenggaraannya masih terdapat masalah terkait perizinan pembangunan PLTP di Indonesia sehingga memperhambat investor dalam berinvestasi di Indonesia, masih banyak masyarakat yang dirugikan dalam pembangunan PLTP. Salah satu indikator asas kelestarian dan berkelanjutan merupakan jaminan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang sehat dan layak sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dan memadai untuk bertindak dan bekerja demi kemaslahatan umat manusia.

---

Project development investment in geothermal power plants (PLTP) has the potential to lead the transition from fossil energy to renewable energy in Indonesia. Compared to other energies, geothermal is more sustainable in the long term and does not require other large power plants to supply electricity nationwide. Indonesia is one of the countries with the largest geothermal energy in the world. Geothermal power plant development in Indonesia has good potential and is sustainable in accordance with government programs related to sustainable economic development. In supporting the acceleration of geothermal investment in the new renewable energy sector in Indonesia, a fast, easy and integrated licensing concept is needed. The government is authorized by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to reform or change risk-based business licensing through a central to regional integrated licensing system in the Risk-Based Online Single Submission System (OSS-RBA).. Based on the principles of sustainability and sustainability contained in RUU EBT Article 2 letter d which states that the implementation of EBT is based on the principles of sustainability and sustainability. However, in its implementation there are still problems related to licensing for PLTP development in Indonesia so that it hampers investors in investing in Indonesia, there are still many people who are disadvantaged in PLTP development. One indicator of the principle of sustainability and sustainability is a guarantee that people live in healthy and decent conditions so that they have equal and adequate opportunities to act and work for the benefit of humanity."