Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengetahuan terdiri dari dua yaitu tacit dan eksplisit. Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang terdapat dalam individu yaitu berupa pengalaman, sedangkan pengetahuan eksplisit berupa artikel, publikasi, dan lainnya yang berbentuk dokumen. Dalam perusahaan yang berbasis proyek, pengetahuan yang ada dalam perusahaan berupa pengetahuan indvidu tanpa adanya dokumentasi yang baik yang merupakan aset intangible perusahaan. Penelitian ini mengenai knowledge management pada perusahaan berbasis proyek sudah banyak diterapkan, namun masih sedikit penelitian mengenai knowledge management dibidang penilaian. Agar pengetahuan yang terdapat di perusahaan yang bergerak dibidang penilaian dapat tersimpan dan digunakan kembali, maka penelitian ini mengembangkan model knowledge management bagi dibidang penilaian. Dengan melakukan penilaian kesiapan KM pada perusahaan maka dapat ditentukan knowledge management system yang sesuai dengan perusahaan

---

ABSTRACTKnowledge consists of tacit and explicit. Tacit knowledge is the knowledge contained in the individual which is experience, while the explicit knowledge are knowledge in the form of articles, publications, and others in the form of documents. In a project based company, their intangible asset is knowledge which is individual knowledge of their worker. Research on knowledge management in project based companies has been widely applied, but there is still little research on knowledge management in the field of property valuer. In order for such knowledge to be stored as corporate knowledge, this research develops a knowledge management model for property valuer industry. By assessing the readiness of KM in the company, it can be determined knowledge management system in accordance with the company"

"Kementerian Keuangan Kemenkeu memiliki unit eselon satu yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan diklat di bidang keuangan negara yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK . Terkait dengan reformasi birokrasi Kemenkeu, terdapat peluang untuk memperkuat peran BPPK sebagai badan diklat agar dapat memainkan peran yang lebih besar yaitu dengan menjadi corporate university atau unit teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kemenkeu. Berdasarkan teori, salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah organisasi untuk menjadi corporate university adalah manajemen pengetahuan KM . Permasalahan yang terjadi adalah BPPK belum memiliki mekanisme untuk mengelola pengetahuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, BPPK perlu membangun sistem manajemen pengetahuan sehingga memudahkan setiap individu untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Sebagai langkah awal, diperlukan persiapan yang matang untuk mengurangi kegagalan dalam penerapannya yaitu dengan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BPPK sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM Infrastructure, KM Enabler, dan KM Critical Success Factor yang kemudian dipetakan ke dalam aspek hard, soft dan abstract. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survei tehadap sampel pegawai BPPK. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial uji T untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesiapan BPPK. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa BPPK berada pada tingkat receptive yang mengindikasikan bahwa semua indikator pada variabel: infrastruktur; lingkungan fisik; budaya organisasi; struktur organisasi; kepemimpinan; pembelajaran; kemampuan keahlian motivasi; pengetahuan umum; dan strategi KM, sudah sangat mendukung untuk diterapkannya KM di BPPK.

---

Financial Education and Training Agency FETA is an Echelon I in Ministry of Finance MoF which has a major task to held trainings in the field of state finance. Regarding to the bureucracy reformation in MoF, there are some opportunities to strengthen the major function of FETA as stated above, so that FETA could play more important roles in terms of education and training. One of that opportunities is reforming FETA into corporate university or the technical unit which has a strategic role in improving the quality of the human resources in MoF. Furthermore, base on theory that one of the important elements that should exist in an organization to become a corporate university is knowledge management. The problem which occurs in FETA is that the organization does not have specific mechanisms to manage the knowledge. Moreover, to overcome that problem, the organization need to build a knowledge management system that allows each individual to share useful knowledge for the organization. As the first step, it needs a good preparation to lessen the failure in implementing it which is by measuring the readiness level of knowledge management implementation. Therefore, this study aims to measure the readiness level of knowledge management implementation in FETA in order to provide recommendations for improving the readiness of it. The readiness level is measured based on the variables mapping including Knowledge Management Infrastructure, Knowlege Management Enabler, and Knowledge Management Critical Success Factor and then mapped into the aspect of hard, soft and abstract. The data were collected by using a sample survey method which were gathered from the employees of FETA. The data are then analyzed descriptively and inferentially T test to get the description about the readiness level of FETA in implementing knowledge management. Based on this research, it can be concluded that FETA is at the receptive level of readiness in implementing knowledge management. It indicates that all the indicators in variabel infrastructure physical environment organizational culture, organizational structure leadership learning ability and motivation skills general knowledge and strategies KM, have been very supportive to the implementation of knowledge management in FETA"

"Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN adalah sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan negara. Kepuasan pengguna layanan SPAN masih di bawah target yang ditetapkan 3,54 dari 4,06 . Salah satu penyebabnya adalah kecepatan respon service desk yang masih rendah. Kinerja service desk dipengaruhi kondisi proses manajemen pengetahuan yang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan SITP dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja pengukuran kesiapan manajemen pengetahuan Direktorat SITP menggunakan Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, kepemimpinan dan strategi, dan lingkungan fisik. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner berskala likert survey research yang ditujukan kepada pegawai Direktorat SITP sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis dengan metode statistik deskriptif, Direktorat SITP mempunyai nilai rata-rata sebesar 4.05368 ready but needs a few improvement . itu berarti Direktorat SITP telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan, namun masih perlu melakukan beberapa perbaikan.

---

The Treasury System and State Budget SPAN is a system designed to integrate the process of budgeting, implementation and reporting of state finances. User satisfaction SPAN is still below the target set 3.54 from 4.06 . One reason is the speed of response service desk is still low. Performance of service desk is affected by conditions of knowledge management process that has not run optimally. This study aims to measure the level of readiness of implementation of knowledge management in the Directorate of Technology Treasury and Information System SITP and provide recommendations in the form of improvement strategies if there are factors that are not ready. The level of readiness is measured using a knowledge management Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF ie organizational culture, organizational structure, human resources, information technology, leadership and strategy, and the physical environment. Research carried out quantitatively using a Likert scale questionnaire survey research , addressed to the employees of the Directorate SITP as research objects. According to analysis by descriptive statistical methods, Directorate SITP has an average value of 4.05368 ready but needs a few improvement . These values indicate that the Directorate of SITP ready to implement knowledge management, but still need to do some improvement"

"Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang manajemen pengetahuan, mengamanatkan setiap Satuan atau Unit Perangkat Kerja Daerah (SKPD/UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan manajemen pengetahuan (KM). Pelaksanaanya melalui sebuah sistem manajemen pengetahuan (KMS) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sebelum sebuah organisasi menerapkan KMS, perlu diketahui terlebih dahulu kesiapan KM organisasi tersebut. Hal ini untuk mengurangi adanya risiko kegagalan implementasi KMS. Saat ini BPSDM belum mengetahui tingkat kesiapan manajemen pengetahuannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan KM di BPSDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan KM sebelum mengimplementasikan KMS. Selain itu penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat faktor KM yang belum siap. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM critical Success Factor (KMCSF) ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survey terhadap sampel pegawai BPSDM. Kemudian dihitung rata-rata kesiapan setiap faktor, serta dianalisis untuk mendapatkan rekomendasi dalam meningkatkan kesiapan KM. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa nilai kesiapan KM BPSDM 75,7% atau level receptive. Hal ini mengindikasikan BPSDM telah siap dalam penerapan KM. Meskipun secara keseluruhan tingkat kesiapan pada level receptive, namun terdapat faktor yang masih perlu ditingkatkan kesiapannya yaitu faktor organisasi.

---

DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 164 of 2017 on knowledge management, mandates every Unit or Unit of Local Working Units (SKPD / UKPD) and Regional Owned Enterprises (BUMD) to implement knowledge management (KM). Implementation through a knowledge management system (KMS) coordinated coordinated by the Agency for Human Resource Development (BPSDM). Before an organization implements KMS, it is important to know in advance the readiness of the organization's KM. This is to reduce the risk of failure of KMS implementation. Currently BPSDM not yet know the level of readiness of knowledge management. Therefore, it is necessary to measure the level of readiness of KM in BPSDM. This study aims to determine the level of readiness of KM before implementing KMS. In addition, this study provides recommendations for improvement if there are factors that are not ready KM. This level of readiness is measured by mapping KM critical Success Factor (KMCSF) variables into abstract, soft, and hard aspects. The data were collected using survey method of BPSDM employee sample. Then calculated the average readiness of each factor, and analyzed to get recommendations in improving the readiness of KM. Based on this research note that the readiness value of KM BPSDM 75,7% or receptive level. This indicates that BPSDM is ready for KM implementation. Despite the overall level of readiness at the receptive level, there are still factors that need to be improved in the readiness of organizational factors."

"PT. XYZ menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman karyawan merupakan aset intangible yang sangat berharga, dan pengetahuan tersebut tersimpan dalam pikiran tiap individu yang bisa saja hilang ketika karyawan tersebut tidak lagi berada di dalam organisasi. Perusahaan menganggap perlu adanya pengelolaan pengetahuan atau knowledge management (KM). Namun kenyataannya implementasi KM di suatu organisasi tidak selalu dapat dengan mudah berhasil seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, penting bagi PT. XYZ untuk melaksanakan pengukuran kesiapan sebelum implementasi KM. Pengukuran kesiapan dilakukan berdasarkan hasil ekstraksi lima penelitian terdahulu serta KM infrastruktur dan diperoleh tujuh aspek penelitian, yaitu Strategy, Organization, Culture, Technology, Motivation, Process, dan Human Resources. Pengukuran aspek menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT. XYZ telah dalam kondisi siap untuk implementasi knowledge management. Namun tiga aspek (Strategy, Culture, dan Process) masih berada di level Preliminary, karena itu perusahaan perlu untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesiapannya sehingga implementasi KM ke depan dapat berjalan dengan sukses.

---

PT. XYZ realizes that the knowledge and experience of the employees are very valuable intangible assets, and the knowledge which stored in the minds of individuals who could have been lost when the employee is no longer in the organization. The company deems it necessary for implementing knowledge management. But in reality the implementation of knowledge management in an organization is not always easily succeed as expected. Therefore, it is important for PT. XYZ to implement readiness assessment before the implementation of KM. Readiness measurement conducted by extraction of five previous studies related to knowledge management critical success factors and KM infrastructure then obtained seven research aspects namely Strategy, Organization, Culture, Technology, Motivation, Process, and Human Resources. Measurement result showed that the overall aspect of PT. XYZ has been in a ready condition for the implementation of knowledge management. However, three aspects ( Strategy, Culture, and Process ) are still at the Preliminary level, therefore organization need to do strategic steps to improve its readiness so the future of KM implementation can run successfully."

"ABSTRAKLembaga XYZ merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang berfungsi untuk mengendalikan program-program prioritas, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Perubahan komponen sumber daya manusia yang terjadi dalam periode yang singkat menyebabkan banyaknya pengetahuan individu yang belum terdokumentasi untuk dapat digunakan kembali dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan di Lembaga XYZ. Selain itu, pengetahuan individu tersebut akan hilang seiring dengan berakhirnya masa bakti sumber daya manusianya. Maka dibutuhkan prosedur manajemen pengetahuan untuk mengelola pengetahuan tersebut. Implementasi manajemen pengetahuan harus memperhitungkan risiko kegagalan yang dapat dikurangi dengan mengetahui kesiapan organisasi dalam menerapkan manajemen pengetahuan tersebut. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dengan menggunakan aspek abstrak, budaya organisasi, struktur organisasi, lingkungan fisik, infrastruktur teknologi informasi, penerimaan individu, dan kemauan terlibat manajemen pengetahuan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa level kesiapan organisasi berada pada level receptive yang berarti bahwa Lembaga XYZ siap dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan namun dengan memperbaiki aspek lingkungan fisik dan dimensi penghargaan pada aspek budaya organisasi.ABSTRACTThe XYZ institution is a non-structural government institution that is directly responsible to the president which functions to control priority programs, political communication, and management of strategic issues. Changes in the components of human resources that occur in a short period of time cause a lot of individual knowledge that has not been documented to be reused in supporting decision making and problem solving at the XYZ Institution. In addition, the individual's knowledge will be lost along with the end of the service period of his human resources. Then knowledge management procedures are needed to manage this knowledge. The implementation of knowledge management must take into account the risk of failure that can be reduced by knowing the readiness of the organization in implementing the knowledge management. This study discusses the measurement of knowledge management implementation readiness using abstract, organizational culture, organizational structure, physical environment, information technology infrastructure, individual acceptance, and willingness to engage knowledge management. The results of this study state that the level of organizational readiness is at the receptive level, which means that the XYZ Institution is ready to implement knowledge management by improving the physical environment and reward aspects."

"Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Polstat STIS memegang peranan penting untuk menghasilkan sumber daya aparatur yang profesional, berintegritas, dan amanah dalam bidang statistik bagi BPS. Sesuai dengan fungsinya, Polstat STIS berkewajiban mengembangkan sivitas akademika melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Namun, laporan kinerja menunjukkan masih terhambatnya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Polstat STIS. Permasalahan terkait kurangnya berbagi pengetahuan, akses sumber daya ilmiah, dan kolaborasi mengindikasikan perlunya manajemen pengetahuan (MP). Hal ini sejalan dengan program reformasi birokrasi BPS yaitu penerapan MP. Agar MP berhasil diterapkan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan Polstat STIS dalam menerapkan MP serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan penyusunan model kesiapan MP, pengukuran tingkat kesiapan, analisis hasil pengukuran, dan penyusunan rekomendasi. Model kesiapan disusun berdasarkan faktor penentu keberhasilan MP yang dikelompokkan ke dalam aspek individu, organisasi, budaya, teknologi, dan lingkungan fisik. Pembobotan melalui Analytic Hierachy Process (AHP) dilakukan pada aspek dan faktor. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada dosen dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, tingkat kesiapan diukur dengan mengacu pada skala Rao. Dari hasil analisis, aspek individu dan teknologi berada pada tingkat siap, sedangkan aspek organisasi, budaya, dan lingkungan fisik berada pada tingkat permulaan. Secara keseluruhan nilai kesiapan MP Polstat STIS adalah 71% atau berada pada tingkat permulaan. Ini berarti Polstat STIS sudah mulai memiliki kesiapan dalam menerapkan MP. Faktor yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan adalah tempat berbagi pengetahuan, kepemimpinan, komunikasi, strategi, dan kolaborasi. Rekomendasi yang diberikan di antaranya menyediakan tempat khusus dan memaksimalkan area untuk bertemu dan berbagi pengetahuan, membentuk unit atau tim untuk mengelola pengetahuan, mengalokasikan anggaran untuk penerapan MP, serta menyusun strategi dan peraturan terkait MP.

---

Polytechnic of Statistics (Polstat STIS) is an official college of Statistics Indonesia (BPS). Polstat STIS plays an important role in producing professional, integrity, and trustworthy apparatus resources in the statistical field for BPS. In accordance with its function, Polstat STIS is obliged to develop academicians through the implementation of the three pillars of higher education. However, the performance report shows that the implementation of the three pillars of higher education is still hampered in the Polstat STIS. Problems related to lack of knowledge sharing, access to scientific resources, and collaboration indicate the need for knowledge management (KM). This is in line with the BPS bureaucracy reform program, namely the application of KM. In order for KM to be successfully implemented, the first step that needs to be done is to measure the level of readiness first.

The purpose of this study is to determine the level of readiness of Polstat STIS in implementing KM as well as providing recommendations to improve its readiness. For this reason, in this study, formation of the KM readiness model, measurement of readiness level, analysis of measurement results, and establishment of recommendations are prepared. The readiness model is compiled based on the KM critical success factors grouped into individual, organization, culture, technology, and physical environment aspects. Weighting through the Analytic Hierarchy Process (AHP) is carried out on aspects and factors. Data collection is done by distributing questionnaires to lecturers and staffs. Furthermore, the level of readiness is measured by referring to the Rao scale.

From the results of the analysis, individual and technology aspects are at the ready level, while organization, culture, and physical environment aspects are at the preliminary level. Overall the score of Polstat STIS KM readiness is 71% or at the preliminary level. This means that Polstat STIS has begun to have readiness in implementing KM. The main priority factors to be improved are places for sharing knowledge, leadership, communication, strategy, and collaboration. Recommendations given include providing a special place and maximizing the area to meet and share knowledge, form a unit or team to manage knowledge, allocate a budget for implementing KM, and develop strategies and regulations related to KM."

"Persaingan dunia industri yang semakin berat, menuntut organisasi untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin kemampuan yang mereka miliki. Dan hal ini menyebabkan kini terjadi perubahan paradigma dari yang sebelumnya bertumpu pada resource based competitiveness menjadi mengandalkan knowledge based competitiveness. Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana mengukur tingkat kesiapan organisasi dalam menerapkan knowledge management. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Studi kasus dalam penulisan ini penulis memakai PT XYZ. Sebuah perusahaan konsultan Sumber Daya Manusia yang cukup terkemuka. Perancangan instrument penelitian untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan Knowledge management di PT XYZ dilakukan dengan memetakan faktor-faktor dalam 3 teoriKnowledge management Critical Success Factor. Setelah dilakukan pemetaan maka akan dilakukan skoring untuk mengukur levelknowledge management readiness dari perusahaan. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kuisioner, didapatkan bahwa PT XYZ memiliki tingkat kesiapan penerapan Knowledge management pada tingkat 2 (preliminary), dengan nilai kesiapan rata-rata 2.53. Nilai tersebut menggambarkan bahwa PT XYZ telah mulai mengenal manfaat knowledge management dan sudah mulai memiliki proses yang menggambarkan kegiatanknowledge management, walaupun belum optimal dan hanya di sebagian perusahaan.

---

Competition is increasingly tough industry, requires an organization to be able to make the most of their abilities. And this led to a paradigm shift now occurring earlier than relying on resource-based competitiveness to rely on knowledge-based competitiveness.

This research illustrates how to measure the level of organizational readiness in implementing knowledge management. The method used is the case study method. The case study in this paper the author wore XYZ. A Human Resources consulting firm that is prominent. The design of the research instrument to measure the level of readiness of the application of Knowledge management in PT XYZ done by mapping the factors in the theory of Knowledge management 3 Critical Success Factor. After mapping the scoring will be done to measure the level of readiness of the enterprise knowledge management.

After analyzing the results of the questionnaire, it was found that XYZ has a level of preparedness for the implementation ofKnowledge management at level 2 (preliminaries), with an average value of 2,52 readiness. This value illustrates that XYZ has come to know the benefits of knowledge management and has begun to have a process that describes the knowledge management activities, although not optimal, and only in some companies."

"Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) pada Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi kepada satuan - satuan kerja yang ada. Pengetahuan yang dimiliki pegawai diperlukan didalam memberikan pelayanan yang prima. Hal tersebut memerlukan Knowledge Management (KM) untuk mengelola dan mendistribusikan pengetahuan tersebut. Tidak semua organisasi yang mengadopsi KM berhasil mengimplementasikannya. Maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM Readiness) dalam mengimplementasikan KM.Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan suatu framework untuk mengukur tingkat kesiapan implementasi KM pada Direktorat IKC. Pengumpulan data untuk pengembangan framework dilakukan melalui studi literatur dan pemetaan knowledge management critical success factor. Sedangkan pengumpulan data untuk studi kasus dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuisioner.Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat sebelas (11) dimensi dengan bobotnya masing-masing yang dikelompokkan pada 3 aspek KM (abstract, soft dan hard), yang bisa dipergunakan sebagai indikator penilaian. Hasil pengukuran kesiapan implementasi KM menunjukkan bahwa Direktorat IKC telah siap melakukan implementasi KM.

---

IT Division at the Indonesia Customs has a task to provide information and communication technology services to units in the Indonesia Customs. Knowledge possessed by an employee is required in providing excellent service. It requires Knowledge Management to manage and distribute that knowledge. Not all organizations are adopting knowledge management can be successfully implemented. Therefore, an organization must first be measured against the level of organizational readiness (KM Readiness) in implementing Knowledge Management.

This study try to develop a framework for measuring the level of readiness of implementation of Knowledge Management at the IT Division. The collection of data for the development of the framework is done through the study of literature and mapping knowledge management critical success factor. While the data collection for the case study conducted through interviews and spreading questionnaires.

The results of this study lead to the conclusion that there are eleven (11) dimensions with their respective weights are grouped in 3 aspects of KM (abstract ,soft, and hard), which could be used as an indicator assessment. The results of the implementation of knowledge management readiness measurement shows that the IT Division has been prepared to do the implementation Knowledge Management."

"BRI mempunyai Service Level Agreement SLA success rate pada aplikasi layanan e-banking sebesar 99,9 . Namun pada tahun 2015, persentase pencapaian SLA success rate layanan e-banking BRI hanya mencapai 98 dari 99,9. Kualitas aplikasi e-banking menjadi perhatian khusus karena tingginya error rate aplikasi sepanjang tahun 2015. Kualitas aplikasi e-banking dipengaruhi oleh banyaknya kesalahan logika saat pengembangan aplikasi. Kesalahan logika aplikasi e-banking dikarenakan minimnya pengetahuan alur aplikasi perbankan yang ada pada Programmer. Selama ini, pengetahuan alur aplikasi perbankan secara keseluruhan hanya diketahui oleh System Analyst dalam bentuk Tacit Knowledge. Kondisi permasalahan ini membutuhkan adanya aktifitas manajemen pengetahuan dalam pengembangan aplikasi e-banking di BRI. Namun tidak semua organisasi dapat berhasil dapat menerapkan manajemen pengetahuan. Oleh karena itu, BRI perlu mengidentifikasi tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di bagian pengembangan aplikasi e-banking terlebih dahulu sebelum menerapkan manajemen pengetahuan di organisasinya.Penulis memetakan 6 Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF terhadap Knowledge Management Infrastructure untuk mendapatkan instrumen penilaian yang lebih detil dan handal. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan metode pengumpulan data menggunakan media kuesioner. Hasil olah data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendapatkan informasi tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI mendapatkan nilai 65,48 sehingga telah siap untuk menerapkan manajemen pengetahuan di proses pengembangan aplikasi e-banking.

---

BRI has a Service Level Agreement SLA success rate in the e banking service application of 99.9 . However, by 2015, the percentage of achievement of SLA success rate of BRI e banking services reaches only 98 from 99.9 . The quality of e banking applications is the particular concern due to the high application error rate throughout 2015. The quality of e banking applications is influenced by the many logical errors during application development. The logical errors of application is due to the lack of knowledge of the existing banking application flow in the programmer. So far, the knowledge of the whole banking application flow is only known by the System Analyst in the form of Tacit Knowledge. The condition of this problem requires knowledge management activities in the development of e banking applications in BRI. But not all organizations can successfully implement knowledge management. Therefore, BRI needs to identify the level of readiness of the application of knowledge management in the e banking application development section first before applying knowledge management in the organization.The author mapped 6 Knowledge Management Critical Success Factors KMCSF to Knowledge Management Infrastructure to obtain more detailed and reliable assessment instruments. This research is quantitative and data collection method using questionnaire media. The results of the data were analyzed using descriptive statistical analysis to obtain information on the readiness level of organizational knowledge management implementation.The result shows that BRI gets 65.48 once it is ready to implement knowledge management in the e banking application development process."