Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper analyses the possibility of implementing a VAT-non-PE (hereinafter referred as ?VAT-only?) registration under the prevailing Indonesian Tax Laws to accomodate changes in the global business models. The research methodology used is a literature research, particularly those detailing VAT practices in ASEAN countries in dealing nonresident entities to apply for a VAT-only registration under certain circumstances. In-depth interview with capable fiscal scholars and tax practitioners were also carried out aimed at providing suggestions on how VAT-only registration for nonresident traders could be implemented so as to enhance a favorable climate for supply chain activities in Indonesia. In addition, a secondary data collection is also conducted to support the suggestions of introducing a VAT-only registration in this jurisdiction in respect of nonresidents due to the following reasons: (i) it technically does not breach the prevailing tax law; and (ii) it may encourage more supply chain activities by nonresidents in Indonesia in order to further developing the national economy."

"Abstract. This study aimed to analyze and evaluate the extent of relationship between the soybean demand in a region and the number of cooperatives in the area, as well as the extent of relationship between the number of cooperative members (tofu and tempeh producers) and the number of cooperatives in the area. This study uses a quantitative approach based on primary data, later processed using Pearson correlation method. The results of data processing show that there is no significant relationship between the number of cooperatives and the number of producers. Furthermore, there is also no significant relationship between the number of cooperatives and existing soybean demands. This indicates the low role of cooperatives in the national soybean supply chain at the present. Therefore, there are two policy options that can be made. First, a radical policy, i.e. to leave out PRIMKOPTI in soybean supply chain at all. Second, the still mainstream policy, i.e. to still involve PRIMKOPTI, thus in order to make long-term programs in soybean business administration run well, PRIMKOPTI should be institutionally empowered and strengthened to achieve its business resilience.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana hubungan antara kebutuhan kedelai dalam suatu daerah terhadap jumlah koperasi di daerah tersebut, serta sejauh mana hubungan antara jumlah anggota (pengrajin tahu tempe) terhadap jumlah koperasi di suatu daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data primer yang kemudian diolah menggunakan metode korelasi Pearson. Atas hasil pengolahan data, didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah koperasi dan jumlah pengrajin. Di sisi lain, juga ditemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah koperasi dengan kebutuhan kedelai yang ada. Hal ini menunjukkan rendahnya peran koperasi dalam rantai suplai kedelai nasional saat ini. Oleh karena itu, ada 2 (dua) pilihan kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, kebijakan yang sifatnya radikal, yaitu tidak melibatkan PRIM KOPTI dalam rantai suplai kedelai. Kedua, kebijakan yang masih mainstream, yaitu agar program jangka panjang dalam tata niaga kedelai dapat berjalan baik dengan tetap melibatkan PRIM KOPTI, maka harus dilakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan dan mewujudkan resiliensi bisnis PRIM KOPTI."

"Pemilihan presiden dipertimbangkan sebagai informasi yang relevan bagi investor pasar saham untuk membuat keputusan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan average abnormal return dan trading volume activity pada indeks saham sektoral sebelum dan sesudah pemilihan presiden 2004, 2009, dan 2014. Penelitian ini menggunakan metode event study. Data dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia. Harga penutupan indeks saham sektoral harian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 120 hari sebelum dan 30 hari setelah pemilihan presiden. Terdapat bukti perbedaan yang kuat pada average abnormal return indeks saham sektoral sebelum dan sesudah pemilihan presiden terutama pada sektor pertambangan. Akan tetapi, untuk trading volume activity indeks saham sektoral sebelum dan sesudah pemilihan presiden secara statistik sama. Adanya gugatan terhadap hasil pemilihan presiden terakhir tidak memberikan pengaruh pada hampir semua indeks saham sektoral, kecuali pada sektor keuangan dan sektor industri dasar dan kimia. Analisis ini menyimpulkan bahwa sektor perdagangan, jasa dan investasi merupakan sektor yang paling stabil, sedangkan sektor pertambangan merupakan sektor yang paling tidak stabil.

---

Presidential election is considered as relevant information for stock market?s investors to make investment decision. The objective of this study is to examine differences in average abnormal return and trading volume activity on sectoral indices? stocks before and after the presidential elections in 2004, 2009, and 2014. The research uses the event study method. The data are collected from the Indonesia Stock Exchange. The daily closing prices on sectoral indices used in this study consist of 120 days preceding and 30 days succeeding the elections. There is a strong evidence of differences in average abnormal return on Indonesian?s sectoral stock market before and after the presidential elections especially for the mining sector. However, the trading volume activities of the Indonesian?s sectoral stock market before and after the elections were statistically the same. The litigation from the last election results had no impact on most Indonesian?s sectoral stock, except for the financial as well basic industry and chemical sectors. The analysis concludes that the trade, services, and investment are the most stable sectors, while mining is the opposite one."

"ABSTRAKSalah satu urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan dan pemenuhan hak atas kesehatan adalah menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kesehatan. Urusan pemerintahan bidang kesehatan ini dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang membentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada dasarnya, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah berada dalam suatu dinamika antara sentralisasi dan desentralisasi. Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014, terjadi perubahan dalam hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Menggunakan studi kepustakaan, penulis menjelaskan mengenai hubungan kewenangan dan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan JKN.Kesimpulan: Penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan menjadikan hubungan kewenangan dan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi sangat sentralistik dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki Daerah. Dalam penyelenggaraan JKN, Daerah hanya berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diberikan kepadanya dan tidak turut dalam pembiayaan kesehatan oleh JKN.

---

ABSTRACTOne of the government functions in order to realize the welfare state and to fulfill the right to health care is by administering health care public service. In Indonesia, the assignment of government function in health care is divided between a central and local government which then manifest in central and local government relation. Basically, the relation of central and local governments is in the dynamic state between centralization and decentralization. Since National Health Security which managed by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS-Kesehatan) is started in 2014, there are significant changes in the relation between central and local government, especially in health care assignment. Using the literature study, the researcher explained the assignment function and fiscal relation between central and local government, and the authority of local government in the National Health Security administration.Conclusion: Administration of National Health Security by BPJS Kesehatan has implication to the assignment function and fiscal relation between the central and local government that become highly centralized. The authority of local government is limited to the specified function and has no rule in health financing by National Health Security."

"The existence of museums in big cities like Jakarta seemed to be neglected. The display inside a museum is often considered uninteresting, making visitors less appreciate the collection objects, thus receive no added value from their visit. Therefore, a research related to physical appearance of a museum is required. The physical appearance of a service organization, also called servicescapes, consists of ambient condition, layout and signage. A survey has been conducted to describe the importance of servicescape for National Museum, as well as the explanation about the subject. This research suggests some recommendations on the servicescapes in National Museum to improve visitors? experience.

---

Keberadaan suatu museum di kota besar seperti Jakarta, sering kali terabaikan. Penampilan interior suatu museum dipandang sebagai hal yang kurang menarik, sehingga para pengunjung pun kurang mengapresiasi obyek atau kurang memperoleh nilai lebih dari kunjungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan studi mengenai tampilan fisik dari suatu museum. Tampilan fisik dari suatu organisasi jasa, yang dikenal dengan Servicescapes, terdiri dari kondisi suasana, tata letak dan petanda. Dalam menjelaskan hal ini, dilaksanakan suatu survey di Museum Nasional untuk mendeskripsikan pentingnya Servicescapes bagi museum tersebut. Hasil penelitian menyarankan beberapa masukan terkait servicescapes di Museum Nasional agar dapat meningkatkan pengalaman yang baik bagi para pengunjung."

"Abstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum?s programs.Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum."

"Abstract. This research discusses how far job satisfaction is achieved, the factors that influence job satisfaction, and what needs to be done in order to increase the job satisfaction of Government Employees working at the Bogor Regency Secretariat. The objective of this research is to analyze the level of job satisfaction and the factors that influence job satisfaction, plus recommend what can be done to increase job satisfaction of Government Employees working at the Bogor Regency Secretariat. A criteria range analysis (analisis rentang kriteria) method was used to determine the level of job satisfaction of Government Employees. Results revealed that Government Employees were at a satisfied scale. The results from this research were obtained by using a factor analysis method to analyze the factors of job satisfaction of Government Employees. Eleven dominant factors were the reasons why Government Employees were satisfied with their jobs. These factors include: 1. Salary; 2. Benefits and facilities; 3. Relationship between superiors and subordinates; 4. Relationship among coworkers; 5. Development; 6. Opportunity; 7. Safety at work; 8. Education; 9. Policies within the organization; 10. Conflict resolution; and 11. Career achievements. The results of this research can be used as a suggestion for organization managements to improve the job satisfaction of Government Employees. The management can focus their attention on improving employee job satisfaction by referring to the eleven dominant factors in order to become more efficient and effective in making policies and be able to focus on the improving these job satisfaction factors.Abstrak. Tujuan penelitian untuk menganalisia tingkat kepuasan kerja, dan factor-factor yang mempengaruhi kepuasan kerja, serta merekomendasikan upaya-upaya bagi peningkatan kepuasan kerja SDM Aparatur pada Sekretariat Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja SDM Aparatur digunakan metode analisis rentang kriteria. Hasilnya menunjukkan kepuasan kerja SDM Aparatur berada pada rentang skala puas. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan factor analisis untuk menganalisis faktor-faktor kepuasan kerja SDM Aparatur, berupa sebelas factor dominan yang menjadi sumber kepuasan kerja SDM Aparatur yaitu 1. Gaji; 2. Tunjangan dan fasilitas; 3. Hubungan atasan dengan bawahan; 4. Hubungan antar rekan kerja; 5. Pengembangan; 6. Kesempatan; 7. Keselamatan kerja; 8. Pendidikan; 9. Kebijakan organisasi; 10. Penyelesaian konflik; dan 11. Prestasi kerja. Hasil penelitian tersebut berimplikasi terhadap upaya-upaya manajemen organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja SDM Aparatur."

"Quality improvement in public service has become a major concern in government institutions in their effort to provide the public with maximum service. It is also a major concern for Samsat (One-Roof System) institutions in Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). The purpose of this study is to analyze the quality level of the service provided by Mobile Samsat units in Jabodetabek. The study uses the quantitative approach in order to illustrate the gap between consumer expectation of public service and consumer perception of the actual service, based on five dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibility. Measurement results of the five dimensions show that customers find the service provided by Mobile Samsat in Jabodetabek to be unsatisfactory."

"Abstract. Achieving excellent quality academic and administrative services is one of the efforts of the Indonesia University of Education (UPI) in building its Academic Information System (SIAK) under UPI Directorate of Information and Communication that was established on 6 July 2007. The use of Information and Communication Technology (TIK) for a system of information and academic services in higher education institution is an urgent necessity to increase the reputation of higher education institution both nationally and globally. This research aims to discover the relation, influences and analyzes the quality of academic information system quality toward user satisfaction in the Indonesia University of Education. The research use Gap Analysis and Structural Equation Model (SEM). Gap analysis results show a gap between performance and user expectation but average result of user satisfaction variable shows that respondents are satisfied with the academic information system implementation. SEM analysis result show that all research variables and indicators have significant relations, also that the academic information system quality (system quality, information quality and service quality (toward user satisfaction has a significant impact. Research discovery shows the necessity of periodical evaluation by the academic information system administrator with user participation, to ensure users need fulfillment. Abstrak. Pencapaian pelayanan akademik dan tata kelola yang berkualitas salah satu upaya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membangun Sistem Informasi Akademik (SIAK) yang berada pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi UPI yang didirikan pada tanggal 6 Juli 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sistem informasi pada layanan akademik di peguruan tinggi menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan reputasi perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan, pengaruh dan menganalisa kualitas sistem informasi akademik terhadap kepuasan pengguna di Universitas Pendidikan Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis Gap dan Structural Equation Model (SEM). Hasil anilisis Gap menunjukan masih terdapat kesenjanganantara kinerja dengan harapan pengguna tetapi hasil dari nilai rata-rata variabel kepuasan pengguna menunjukan bahwa responden merasa puas dengan implementasi sistem informasi akademik. Hasil analisis SEM menunjukan bahwa semua variabel dan indikator yang diteliti memiliki hubungan yang signifikan, begitu juga pengaruh dari kualitas sistem informasi akademik (kualitas sitem, kualitas informasi dan kualitas layanan) terhadap kepuasan pengguna memiliki pengaruh yang cukup besar. Temuan penelitian menunjukan perlu evaluasi secara berkala dari pengelola sistem informasi akademik dengan melibatkan pengguna, agar dapat memastikan bahwa kebutuhan pengguna terpenuhi."

"This research is intended to identify changes of key sectors in CO2 emission over the period of 1990-1995. This research uses input-output method for mapping of the biggest polluting industry. By identifying the highest output multiplier, CO2 emission and change of final demand can be known from each of sectors. The research results show that there is emission reduction in the fifteen key sectors over 1990-1995, but there is no significant change in the five key sectors that are still the highest polluters.

---

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan sektor kunci dalam emisi CO2 selama periode 1990-1995. Penelitian ini menggunakan metode input-output untuk pemetaan industri dengan polusi terbesar. Dengan mengidentifikasi pengganda output tertinggi, emisi CO2 dan perubahan permintaan akhir dapat diketahui dari masing-masing sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengurangan emisi di lima belas sektor-sektor kunci selama 1990-1995, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan dalam lima sektor kunci yang masih sebagai penghasil polusi terbesar."