Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas cara meminimalkan laporan polisi yang prematur dalam kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Dengan panjangnya mekanisme tersebut maka banyak pekerja yang mengambil jalan cepat dengan membuat laporan kepada Polisi. Sehingga laporan polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi laporan polisi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dianggap prematur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis manajerial, yaitu dengan cara pandang aspek manajemen dan hukum. Penulis menganalisa laporan polisi yang berkaitan dengan kasus perselisihan hubungan industrial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen-dokumen. Data diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Penulis secara langsung memperoleh informasi dari responden dan melakukan wawancara dengan petugas polisi subdit Sumdaling serta analisis pustaka yang diperoleh dari KUHP, UU Kepolisian dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir laporan polisi yang prematur tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan sehingga upaya minimalisir tidak berjalan maksimal. Saran dari Penulis bagi Pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisi atas peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bagi pengusaha agar lebih akomodatif mendengarkan keluh kesah pekerja serta bagi Polisi perlu membuat form pengaduan beserta kerjasama dengan Sudinakertrans dalam menghadapi kasus perselisihan hubungan industrial.

---

This thesis analysis the ways to minimize premature police report regarding the case on industrial relation. Under Law No. 2 In 2004, a labor dispute resolution mechanisms can be done out of court or through a court of industrial relations. Due to its long mechanism, many workers take a shortcut to make a report to the police so. So the police report in the jurisdiction of Jakarta Metropolitan Police related to an industrial dispute is increasing from year to year, but the police report could not be continued because it is considered premature. This study is qualitative by using managerial juridical methods, namely with the perspective of management and legal aspects. The author analyze police reports related to the case of an industrial dispute. Data is collected through observation, interviews and review of documents. Primary data is gathered from respondents by interviewing police officers as well as the Sub Directorate Sumdaling. Literature analysis is obtained from the Criminal Code, the Police Act and the Industrial Dispute Settlement Act. The results showed that Ditreskrimsus Jakarta Metropolitan Police have made efforts to minimize the premature police report, but these efforts face several obstacles. Suggests therefore, the writer for the Government to carry out socialization of legislation regarding labor and mechanisms for resolving industrial disputes and for employers to be more accommodative to listen the workers complaints as well as for the police to formulated form of complaints and to closely cooperate with Sudinakertrans in dealing with cases of industrial disputes."

"Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Polri khususnya Polisi lalu lintas. Namun demikian, perkembangan lingkungan strategis berupa pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan jenis yang beraneka ragam dalam tahun-tahun terakhir diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk, telah mengakibatkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya semakin memprihatinkan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dibidang lalu lintas, baik dalam bentuk kemacetan mapun kecelakaan lalulintas. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya membangun kedisiplinan dan kepatuhan berlalu lintas dari masyarakat pengguna jalan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya adalah dengan melaksanakan sistem penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas melalui sistem ETLE. Dari permasalahan pokok tersebut, penulis juga membuat problematika, antara lain: “Bagaimana penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana upaya penerapan E-TLE yang optimal dalam memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan berkelanjutan berkendara?” Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Studi kasus. Sumber informasi yang dijadikan informan penelitian adalah para pejabat Ditlantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, sistem E-TLE ini telah berhasil menekan tingkat pelanggaran lalu lintas namun belum dapat menekan penurunan kecelakaan lalu lintas

---

Traffic problems are one part of the main tasks of Indonesian Nation Police, also known as Polri, especially the traffic police. Furthermore, the development of the strategic environment—in the form of the rapid growth of the number of motorized vehicles with various types in recent years followed by an increase of population—has resulted in various problems of security, safety, public order and the smoothness on highways. Such problems are increasingly causing various problems in the field of traffic, both in the form of traffic congestion and traffic accidents. In response to these problems as well as to build discipline and traffic compliance from road users, Traffic Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region (Ditlantas Polda Metro Jaya) implements a law enforcement system for traffic violators through ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system. This paper aims to find out the application of E-TLE system in suppressing the number of traffic violations; factors affecting the effectiveness of the application of E-TLE system in reducing the number of traffic violations; and the optimal efforts to implement E-TLE in providing sustainable driving safety and security services, the author employs the qualitative approach using the case study method. The sources of information are traffic officers of Ditlantas Polda Metro Jaya. Data are obtained through interviews. The results of the study reveal that E-TLE system has succeeded in reducing the level of traffic violations but has not been able to reduce traffic accidents."

"ABSTRAKTesis ini membahas efektivitas Assessment Center sebuah studi kasus pada Assessment Center Polri sebagai suatu metode penilaian kompetensi seseorang calon pejabat Polri yang menjadi prasyarat sebelum menduduki suatu jabatan tertentu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saat ini Assessment Center Polri belum efektif, dan menyarankan bahwa perlu pembentukan struktur organisasi Assessment Center Polri dan penetapan Hubungan Tata Cara Kerja dengan Satuan kerja Polri yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia Polri.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the effectiveness of Assessment Center: A case study of Assessment Center of Indonesian National Police (INP) as a method for measuring of candidates competencies before occupying a certain position in Indonesian National Police (INP). This research is qualitative descriptive interpretative design. The data were collected by means of depth interview. The research concluded that Assessment Center of Indonesian National Police is ineffective, since then the researcher suggest to build an organization structure of Assessment Center of Indonesian National Police and to design a certain work relation with any unit in Indonesian National Police (INP) which deal with managing human resources."

"Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan.

---

The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice."

"ABSTRAKTerdapat tiga fungsi inti dari kepolisian, yaitu fungsi penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari fungsi penegakkan hukum adalah mencegah dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas memiliki dampak yang besar dan merugikan sehingga hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kepolisian. Kecelakaan lalu lintas seringkali disebabkan oleh pengendara yang tidak patuh terhadap aturan sehingga membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Selain kecelakaan oleh pengguna, hal lain yang menjadi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kualitas jalan, faktor human error, dan kelaikan kendaraan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan pemolisian komunitas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas, dan upaya pengembangan model community policing dengan memperhatikan partisipasi masyarakat dan peran kepolisian dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor signifikan yang menjadi penyebab terjadinya tingginya kecelakaan per jumlah penduduk adalah faktor yang berkaitan dengan pengendara atau faktor manusia, di mana kecelakaan yang dominan adalah kecelakaan batas kecepatan. Dengan diketahuinya bahwa faktor utama kecelakaan adalah unsur manusia, maka kebijakan yang diambil untuk menanggulangi hal tersebut adalah kebijakan yang berkaitan dengan manusia, yaitu kebijakan pemolisian komunitas

---

ABSTRACTThere are three core functions of the police, law enforcement, order maintenance, and services to the community or public services. One part of the law enforcement function is preventing and overcoming traffic accidents. Traffic accidents have a large and detrimental impact, and this is one from many indicator of the success of the police. Traffic accidents are often caused by drivers who does not obeying the rules, so they endanger themselves or others. In addition to accidents by drivers, other things that become the factors occurrence of traffic accidents are road quality, human error, and vehicle worthiness. The purpose of this study was to determine the direction of community policing policies in dealing with traffic accidents, and efforts to develop community policing models by paying attention to public participation and the role of the police in preventing traffic accidents. The results obtained show that significant factors that caused the occurrence of high accidents per population were factors related to drivers or human factors, where the dominant accidents was a accidents of the speed limit. By knowing that the main factor of accidents is the human element, the policies taken to overcome this are policies related to humans, namely community policing."

"Polri merupakan alat negara yang menggunakan teknologi informasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta perannya dalam pemerintahan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan sistem informasi pada Polri, turut berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi yang dapat dilihat dari berbagai laporan terkait upaya serangan siber yang ditujukan kepada Polri diantaranya laporan Id-SIRTII/CC, zone-h.org, hingga laporan internal Polri. Selain itu terdapat juga berbagai jenis serangan siber yang telah berhasil mengeksploitasi Polri diantaranya web defacement, phising, DDOS, hingga pencurian data personel. Manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan informasi Polri dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sequential explanatory mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan diikuti oleh pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Model penelitian dibangun berdasarkan model Knowledge, Attitude, dan Behavior (KAB) yang diperluas dengan penambahan dimensi budaya keamanan (security culture) dan karakteristik individual (individual characteristic) dalam organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) dan pernyataan dalam Organisational Security Culture Measure (OSCM) dengan total 54 pernyataan. Sampel penelitian adalah sebanyak 361 personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih secara kuota proporsional. Berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri sebesar 96,02% dan termasuk pada pada kategori baik. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dari hasil wawancara bahwa responden mengetahui dengan baik setiap indikator pada masing-masing fokus area yang ditanyakan dalam kuesioner. Adapun dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu memang masih ditemukan perilaku kebiasaan sharing password. Selain itu disebutkan juga bahwa saat ini email yang digunakan pada sistem bukan merupakan email dinas dan saat ini belum ada pelatihan khusus mengenai keamanan informasi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait kebijakan keamanan informasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi keamanan informasi terhadap personel dengan implementasi program keamanan informasi seperti penyampaian pesan melalui media sosial, pelaksanaan seminar, dan penyertaan buku pedoman keamanan informasi.

---

The Indonesian National Police (INP) is a government institution that uses Information Technology in order to successfully implement its duty, purpose, and role within the Indonesian government. Along with the development of INP's Information System, the implied information security risk increases. This is evident based on the reports of cyber attack attempts towards INP such as ones by Id-SIRTII/CC, zone-h.org, and INP's internal reports. Various cyber-attacks on INP have also been successful, namely defacement, phishing, DDOS, and personnel data theft. One aspect of security that needs to be considered and requires attention regarding information security is the human factor. Accordingly, the purpose of this research is to evaluate the information security of INP by measuring the level of information security awareness of INP personnel. This research conducted using a sequential explanatory mixed-method approach that combines a quantitative approach followed by a qualitative approach in order to obtain optimal results. The research model is built based on the Knowledge, Attitude, and Behavior (KAB) model which is expanded by adding dimensions of security culture and individual characteristics within the organization. The questionnaire modeled based on the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) and Organizational Security Culture Measure (OSCM) questionnaire models with a total of 54 questions. The research sample consists of 361 INP’s personnel located throughout Indonesia and selected on a proportional quota. The result, based on the quantitative survey, shows that the information security awareness level of INP personnel are at 96.02% and are within the good category. These results were also confirmed and validated from the interview results that the respondents knew well each indicator in each focus area asked in the questionnaire. As for some cases and certain conditions, behavior in the habit of sharing passwords is still found. In addition, it was also stated that currently the email used in the system is non-official email and currently there is no special training on information security awareness. However, this did not affect the knowledge possessed by respondents regarding information security policy which is an indicator in this study. Based on these, in order to maintain current conditions it can be concluded that it is necessary to continue to disseminate information security to personnel by implementing information security programs such as sending messages through social media, hosting seminars, and providing information security guide."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pengaruh praktik-praktik manajemen sumberdaya manusia terhadap profesionalisme polisi dengan mengambil lokus pada Polda Metro Jaya. Praktik-praktik manajemen sumberdaya manusia dalam organisasi mencakup antara lain rekrutmen, seleksi, pengembangan karir, penilaian kinerja dan pendidikan pelatihan. Metode yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode eksplanatif yang didasarkan pada paradigma kuantitatif. Penelitian ini juga ditunjang dengan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang diteliti. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam penelitian ini adalah institusi kepolisian Polda Metro Jaya. Sampel penelitian ini terdiri dari 150 responden anggota Polri Polda Metro Jaya berpangkat Bripda sampai dengan Aiptu yang berdinas pada Lima Fungsi Kepolisian (Sabhara, Lalu Lintas, Reserse, Intelijen dan Binmas) yang dipilih dengan menggunakan teknik probability sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Model) dengan menggunakan software SmartPLS 3.0.Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa variabel pelatihan memiliki hubungan tertinggi dengan variabel profesionalisme dengan besar hubungan sebesar 0,715 (p= 0,000 < 5%). Selanjutnya variabel pengembangan karir memiliki hubungan tertinggi kedua dengan variabel profesionalisme dengan besar hubungan sebesar 0,683 (p= 0,000 < 5%). Kemudian rekrutmen memiliki hubungan tertinggi ketiga dengan variabel profesionalisme dengan besar hubungan sebesar 0,662 (p= 0,000 < 5%). Variabel rekrutmen memiliki rata-rata paling tinggi dibandingkan variabel lainnya. Hal ini berarti bahwa proses rekrutmen pada Polda Metro Jaya dinilai sudah cukup baik. Sedangkan variabel profesionalisme memiliki rata-rata paling rendah dibandingkan variabel lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan juga memiliki pengaruh paling tinggi terhadap karir anggota Polri. Dalam penelitian ini juga membuktikkan bahwa rekrutmen dan pelatihan berpengaruh secara tidak langsung terhadap profesionalisme melalui mediasi karir. Penelitian ini menemukan hal – hal yang terkait dengan pengaruh praktik – praktik manajemen sumber daya manusia terhadap profesionalisme polisi.

---

This research was conducted to examine the influence of human resource management practices on police profesionalism by taking a locus at Polda Metro Jaya. Human resource management practices in organizations include, among others, recruitment, selection, career development, performance appraisal and training education.

The method used by researchers in conducting this research is explanative methods based on quantitative paradigms. This research is also supported by literature study of sources relevant to the problem under study. The location which is used as a place of research in this study is the Polda Metro Jaya police institution. The sample of this study consisted of 150 respondents from the Police of Polda Metro Jaya with the rank of Bripda to Aiptu who served in the five Police Functions (Sabhara, Traffic, Detective, Intelligence and Binmas) selected using probability sampling techniques. The data analysis method used in this research is PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Model) using SmartPLS 3.0 software.

From the results of the research conducted, it was found that the training variable had the highest relationship with the profesionalism variable with a large relationship of 0.715 (p = 0.000 <5%). Furthermore, the career development variable has the second highest relationship with the profesionalism variable with a large relationship of 0.683 (p = 0.000 <5%). Then recruitment has the third highest relationship with the profesionalism variable with a large relationship of 0.662 (p = 0.000 <5%). The recruitment variable has the highest average compared to other variables. This means that the recruitment process at Polda Metro Jaya is considered good enough. Meanwhile, the profesionalism variable has the lowest average compared to other variables. The results showed that training also had the highest influence on the careers of members of the Police.

This research also proves that recruitment and training have an indirect effect on profesionalism through career mediation. This research finds matters related to the influence of human resource management practices on police profesionalism."

"Langkah - langkah tersebut dapat dikembangkan dengan mengkaji kondisi objektif manajemen supervisi pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro jaya. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah; "(1) Bagaimana perencanaan supervisi dalam rangka pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ? (2) Bagaimana pelaksanaan supervisi dalam rangka pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ? (3) Bagaiamana pengendalian supervisi pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ?" Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif. Sumber informasi yang dijadikan Informan Penelitian adalah para pejabat struktural Sat Pamwal Ditlantas Polda Metro jaya. Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai dokumen dan buku yang berisi teori manajemen, supervisi, implementasi, sumberdaya, konsep pengawalan, teori motivasi kerja dan teori SWOT. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan; (a) Dalam kegiatan pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan perencanaan. Pimpinan terkait merencanakan kegiatan Pengawalan VVIP yang hendak dilakukan; (b) Secara umum, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, karena sesuai dengan teori yang dijadikanacuan untuk membedah hasil wawancara, yaitu teori dari Elmore tentang empat bahan utama untuk implementasi yang efektif dan teori dari Edward III tentang model Direct and Indirect Impact on Implementation. (c) Langkah-langkah pengendalian yang dikemukakan oleh Riri Fajriah sudah dilaksanakan oleh Sat Pamwal Ditlantas Polda Metro Jaya. Adapun saran - saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain; (a) Disarankan untuk menghindari kegiatan di luar perencanaan. Jika terdapat kegiatan yang dilakukan mendadak di luar rencana, maka akan membuat tidak maksimalnya hasil sesuai dengan yang diinginkan; (b) Disarankan untuk menambah jumlah anggota yang memiliki kompetensi; (c) Disarankan untuk penambahan fasilitas, sarana dan prasarana serta peralatan khusus (alsus) untuk mendukung kegiatan operasional di bidang lalu lintas, agar kegiatan operasional berjalan dengan lebih efektif.

---

The steps that could be developed to assess the objective conditions of management supervision of VVIP guest escorts by Jakarta Metropolitan Police of Metro jaya. Issue in this paper is: "(1) How planning of supervision in order to guard the VVIP guests by Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? (2) How does the implementation of supervision in order to guard the VVIP guests by Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? (3) How is the control of supervision by the VVIP guest escorts Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? "

The approach used in this thesis is qualitative. Informants were used as source of information is the official research of structural Jakarta Metropolitan Metro Jaya Police. Secondary data sources are various theories and information not obtained directly from the source, ie the various documents and books containing the theory of management, supervision, implementation, resources, concepts escorts, motivation theory and the theory of SWOT. Data collection techniques with library research, interviews and observations. Analysis using data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the findings and discussion, it can be concluded: (a) In the course of a VVIP escort by Jakarta Metropolitan Polda Metro Jaya, has been carried out regarding the planning of these activities. Leaders plan activities related VVIP escort to be done; (b) In general, the implementation of the activities carried out are going well, because according to the theory made reference to dissect the results, namely the theory of Elmore on four main ingredients for the effective implementation and theory of Edward III of Direct and Indirect Model Impact on Implementation is already performing well; (c) Control measures proposed by Riri Fajriah Jakarta Metropolitan already implemented by the Jakarta Police Traffic Directorate.

As for suggestions put forward by the authors of the studies that have been conducted, among others: (a) It is recommended to avoid outside activity planning, as this may affect the implementation of the escort. If there is a sudden activities carried out a plan, then it would make no maximum in accordance with the desired results; (b) It is recommended to increase the number of members who are competent and have adequate understanding of the activities of the escort to meet the standards required amount; (c) It is recommended for addition of facilities, infrastructure and specialized equipment (alsus) to support operational activities in the field of traffic at these points is still possible that there is a shortage, so that operations run more effectively."

"ABSTRAKSurat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu dokumen kendaraanyang diperlukan untuk berkendara dan menjamin identitas suatu kendaraan. Seiring denganperkembangan zaman yang semakin modern, menyebabkan perubahan yang cukupsignifikan pada pola pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengurus STNK terutamadi daerah perkotaan. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat secara umum,terutama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayananmasyarakat akan semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan latar belakanginilah terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan STNK. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Ingin mengetahui bagaimana tingkatkesesuaian faktor-faktor kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat padaUnit STNK Samsat Jakarta Barat, 2) Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang harusdiprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasanmasyarakat pada Unit STNK Samsat Jakarta Barat, (3) Ingin mengetahui tingkat kepuasanmasyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Unit STNK Samsat Jakarta Barat.Dalam penelitian ini responden adalah masyarakat yang sedang mengurus STNK di SamsatJakarta Barat dan dipilih secara Incidental Sampling berjumlah 200 orang. Untuk mengukurtingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja di Unit STNK Samsat Jakarta Barat, digunakanImportance Performance and Analysis (IPA), dan Costumer Satsfaction Index (CSI). Dalampenelitian ini penulis menggunakan lima faktor kualitas pelayanan sesuai dengan teori dariPhilip Kotler yang terdiri dari Tangibles (wujud tampilan fisik), Reliability (keandalan),Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Empathy (empati). Dari lima kriteriatersebut terdapat atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Hasil analisis IPA menunjukkan bahwa transparansi biaya dan kemudahan prosedurmerupakan atribut-atribut yang mempunyai tingkat kepentingan yang paling tinggi dan jugamemiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi. Setelah semua atribut dianalisis, atribut-atributtersebut dipetakan pada sebuah diagram kartesius. Dari diagram kartesius diperolehinformasi bahwa atribut-atribut yang harus menjadi perhatian utama adalah kelayakan dankelengkapan fasilitas, lokasi pelayanan, cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat danpenyampaian informasi yang mudah dipahami. Keempat atribut ini merupakan atribut yangdirasakan masyarakat sangat penting, tetapi pihak Samsat Jakarta Barat belum melaksanakansesuai dengan harapan masyarakat sehingga masyarakat masih merasa kurang puas. Darihasil perhitungan Costumer Satisfaction Index (CSI), tingkat kepuasan secara keseluruhanterhadap atribut-atribut kualitas pelayanan di Samsat Jakarta Barat sebesar 75,5%. Yangberarti secara keseluruhan masyarakat puas terhadap kualitas pelayanan di Samsat JakartaBarat. Namun demikian masih perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan sehinggakepuasan masyarakat akan meningkat pula.

---

ABSTRACTVehicle Certificate Number (vehicle registration) is one of the documents needed to drive the vehicle and the identity of the vehicle. Along with the more modern era, led tosignificant changes in the pattern of services to the people who are taking care ofregistration, especially in urban areas. This change also affects the mindset of the people ingeneral, especially with regard to quality of service. The better the quality of public serviceswill be increasingly satisfied with the service provided. With this background of increasingpublic demand for quality of service registration. The objectives of this study were: 1) Wantto know how to rate the suitability of the factors affecting the quality of service that people'ssatisfaction with officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit, 2) Want to knowwhat factors should be prioritized to improve the quality of care that affect people'ssatisfaction on West Jakarta Vehicle Registration Unit, (3) Want to know the level ofpeople's satisfaction with the quality of services provided West Jakarta Vehicle RegistrationUnit. In this study the respondents were people who were taking care of vehicle registrationin West Jakarta Vehicle Registration Unit and were selected randomly 200 people. Tomeasure the level of customer satisfaction on the performance of officer service in WestJakarta Vehicle Registration Unit, used Importance Performance Analysis (IPA), andCostumer Satsfaction Index (CSI). In this study the authors used five factors of servicequality in accordance with the theory of Philip Kotler consisting of Tangibles (appearance ofphysical form), Reliability (reliability), responsiveness (responsiveness), Assurance(security), Empathy (empathy). Of the five criteria are the attributes that influence people'ssatisfaction. The results of the analysis indicate that the IPA cost transparency and ease of theprocedure are the attributes that have the highest interest rate and also have the highest levelof satisfaction. Having analyzed all the attributes, the attributes are mapped to a Cartesiandiagram. Cartesian diagram obtained information that the attributes that should be the mainconcern is the feasibility and completeness of facilities, location services, fast in response topublic complaints and delivery of information that is easily understood. The fourth attributeis perceived attributes are very important people, but the West Jakarta Registration Unit notperform according to the expectations of their citizens, people still are not satisfied. From thecalculation of Customer Satisfaction Index (CSI), the overall satisfaction level of theattributes of service quality in officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit by75.5%. Which means the public satisfied with the overall quality of service in officer servicein West Jakarta Registration Unit. However, there is need for improved quality of care thatpeople's satisfaction will increase as well."

"ABSTRAKTrust Building merupakan tahapan Grand Strategi Polri dalam membangun kepercayaan, dukungan dan kerjasama dengan masyarakat serta di internal Polri. Polri menerapkan penindakan berupa sidang disiplin dan sidang kode etik Polri untuk pelanggaran pungli karena termasuk penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini berfokus pada studi kasus penindakan pungli Polantas di Polda Metro Jaya periode tahun 2014 - 2016. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teori yang terkait adalah teori Kepercayaan, Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, Etika Deontologi dan Pendelegasian Wewenang. Terdapat solusi-solusi agar proses penyelesaian pelanggaran pungli polantas dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan perlunya mengambil keteladanan dari beberapa tokoh yang menjadi inspirasi.

---

ABSTRACTTrust Building is a stage of the Grand Strategy of the Indonesian National Police INP in building trust, support and cooperation with the community and in the internal police. INP apply the action in the form Session of discipline and Police code of ethics sessions for illegal levies as they include abuse of authority. This study focuses on the case study of the illegal levies by traffic police officer at Jakarta regional police in 2014-2016. This research applies qualitative method and descriptive analysis. Related theories are the theory of Belief, Leadership, Decision Making, Deontology Ethics and Delegation of Authority. There are solutions to the process of resolving the violation of the illegal levies to realize public confidence in the INP and the need to take exemplary from some of the inspiring figures."