Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pendirian dan kegiatan usaha perusahaan penanaman modal di bidang usaha angkutan umum serta menganalisis dugaan penyelenggaraan kegiatan angkutan umum oleh perusahaan portal web yang menyediakan fasilitas pemesanan angkutan melalui aplikasi berbasis online. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum serta perusahaan portal web yang menunjang usaha perusahaan angkutan umum menurut peraturan di Indonesia agar dalam pelaksanaan penanaman modal atau menjalankan kegiatan usaha tidak melampaui kewenangan atau izin yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT Uber Indonesia Technology yang merupakan perusahaan portal web diduga kuat melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu melakukan penetapan tarif dan pemungutan biaya angkutan serta perekrutan pengemudi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.

---

This thesis discusses the establishment and business activity of direct investment company in the field of public transportation and analyzes web portal company which supporting public transport company activities that allegedly conducting public transport activities. The purpose of this study is to determine the obligations and responsibilities of the public transport company as well as web portal company that supports public transport company in order not to exceed the authorities or permit granted while doing business.

Based on research conducted, PT Uber Indonesia Technology which is a web portal company allegedly conducting public transport activities such as determine tariffs, collect transport fees and recruiting drivers based on Regulation of Ministry of Transportation Republic of Indonesia Number PM 32 Year 2016 regarding Operation of Transportation with Public Transport Vehicle That Have No Route. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusions obtained in the form of an explanatory description."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"Skripsi ini membahas tentang permasalahan mengenai kepastian hukum kewajiban divestasi perusahaan penanam modal asing kepada mitra lokal. Kepastian hukum yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia mengalami permasalahan dari tidak diaturnya hal tersebut dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang baru. Selain itu permasalahan kepemilikan saham asing juga menjadi sorotan dengan adanya Perpres No. 36 Tahun 2010 yang menjadi dilema bagi perusahaan asing untuk melakukan divestasi kepada pemegang saham lokal.

---

This thesis discusses problems concerning legal certainty regarding divestment policy for the foreign investment company to the locals while legal certainty is one of the most important factor to attract the foreign investor to invest in Indonesia is experiencing problems because it is not regulated in current Indonesian Investment Law. Moreover, the problems regarding foreign share holding is also becoming a major concern with the existence of Presidential Decree No. 36 of 2010 which create a dillema for the foreign investor to divest."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep grandfather clause sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Perpres DNI 2016 . Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan grandfather clause terhadap penanaman modal yang telah disetujui sebelum Perpres DNI 2016 disahkan, khususnya pada bidang usaha jasa konstruksi. Tujuannya ialah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai keberlakuan konsep grandfather clause sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing dan dampak dari diberlakukannya grandfather clause tersebut pada penanaman modal yang bidang usahanya diatur lebih lanjut terkait syarat dan kriterianya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pengaturan grandfather clause pada Perpres DNI 2016 merupakan bentuk perlindungan yang dapat menjamin suatu kepastian hukum. Pada bidang usaha jasa konstruksi, grandfather clause dapat diberlakukan walaupun pada Perpres DNI 2016 terdapat perubahan ketentuan mengenai bidang usaha jasa konstruksi yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi UMKMK . Permasalahan muncul ketika Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang akan segera diberlakukan menjadi Undang-Undang, mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi usaha yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruski. Dalam keadaan yang demikian, grandfather clause menjadi tidak dapat diberlakukan untuk melindungi Perusahaan PMA dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan tersebut.

---

This thesis analyzes the application of grandfather clause as regulated in Article 13 of Presidential Decree 44 2016 corncerning Negative Investment List NIL 2016 . The main issue researched is how the concept of grandfather clause applies to existing investments, specifically in construction services sector. The main purpose of this research is to explain and analyze the enforceability of the grandfather clause as a protection toward foreign investors and the impacts of the enforceability itself on business sectors which are being required to meet certain conditions and criterias. The research method used in this thesis is normative legal research. This research found that grandfather clause is a means of protection that could ensure legal certainty for investment. In construction services sector, grandfather clause could be applied toward existing investments, even though there is a change of provision in the NIL 2016 regarding the areas of business which are required to be in a form of micro, small, and medium enterprises, or union. The problem arrises when the draft of the Construction Services Law that shortly would be enacted as a Law, specifically regulates the qualification which should be conducted by Foreign Direct Investment Company in construction services sector. In that case, grandfather clause could not be applied to protect the existing investments from the responsibility to follow the new requirements."

"Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut maka angka pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah hal yang perlu diperhatikan untuk memahami kondisi kesejahteraan rakyat. Salah satu komponen pembentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah Investasi atau penanaman modal. Dengan adanya penanaman modal tersebut harapannya Indonesia sebagai host state akan mendapatkan manfaat baik, salah satunya alih teknologi dalam proses pembangunan infrastruktur transportasi. Kendala dalam penerapan konsep alih teknologi di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dari berbagai pihak atas manfaat pelaksanaan alih teknologi Indonesia. Oleh karenanya, perlu untuk mengkaji regulasi alih teknologi dalam pelaksanaan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum dan sifat regulasi penanaman modal Indonesia, serta melakukan perbandingan terhadap regulasi alih teknologi dalam pelaksanaan penanaman modal asing antara Indonesia dengan negara lain, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yang akan membahas tentang perkembangan hukum alih teknologi di bidang penanaman modal asing Indonesia serta perbandingannya dengan regulasi internasional, dan penerapan sifat middle path theory pada kebijakan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum sebagai salah satu bidang usaha transportasi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Pelaksanaan Alih Teknologi di Indonesia memang lebih memfokuskan kepada Alih Teknologi secara praktis yang berbentuk pelatihan sedangkan pelaksanaan Alih Teknologi dalam bentuk lisensi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal asing masih belum terlalu populer. Proses alih teknologi di bidang perkeretaapian umum juga sudah terlaksana. Penerapan middle path theory dalam kebijakan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum belum terlaksana secara sempurna karena masih terdapat ketimpangan antara jumlah kebijakan yang mencakup kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanam modal dengan kebijakan yang mencakup hak yang akan diberikan oleh Indonesia sebagai host state kepada penanam modal asing.

---

One of the objectives of the establishment of the Republic of Indonesia is to advance public welfare, as one way to achieve this goal, Indonesia's economic growth rate is something that needs to be considered to understand the condition of people's welfare. One component of the formation of economic growth is investment or capital investment. With this capital investment, it is hoped that Indonesia as a host state will get good benefits, one of which is technology transfer in the process of developing transportation infrastructure. The obstacle in implementing the concept of technology transfer in Indonesia is the lack of understanding from various parties regarding the benefits of implementing Indonesian technology transfer. Therefore, it is necessary to review technology transfer regulations in the implementation of foreign investment in the field of public railways and review the nature of Indonesian investment regulations, as well as compare technology transfer regulations in the implementation of foreign investment between Indonesia and other countries regulation, the People's Republic of China. This study has two problem formulations, which will discuss the development of technology transfer law in the field of Indonesian foreign investment and its comparison with international regulations, and the application of the nature of middle path theory to technology transfer policies in foreign investment activities in the field of public railways as one of the transportation business fields. This study uses a doctrinal method with a comparative approach. The implementation of Technology Transfer in Indonesia is indeed more focused on practical Technology Transfer in the form of training, meanwhile implementation of Technology Transfer in the form of licenses and cooperation in the field of foreign investment is still not very popular. The process of technology transfer in the field of public railways has also been implemented. The application of the middle path theory in technology transfer policies in foreign investment activities in the field of public railways has not been implemented perfectly because there is still an imbalance between the number of policies that cover the obligations that must be fulfilled by investors and policies that cover the rights that will be given by Indonesia as a host state to foreign investors."

"Industri minyak dan gas memiliki kebutuhan modal yang tinggi. Walaupun industri minyak dan gas memiliki kebutuhan modal industri yang sangat besar, tetapi industri ini masih memiliki struktur keuangan yang konservatif. Salah satu ketidakpastian hukum yang dihadapi pihak Perusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah penggunaan Dokumen Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan asas hak negara untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia, dimana hak atas sumber daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia adalah hak negara. Hal ini dapat dilihat dari status kepemilikan Dokumen Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Negara memiliki dan memiliki kendali atas Dokumen Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006, yaitu Dokumen Minyak dan Gas Bumi dikelompokkan menjadi 4 empat. Berdasarkan Pasal 25 Ayat h Nomor 1-2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017, yaitu Perusahaan Minyak dan Gas Bumi harus memberitahukan informasi terkait Cadangan Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di Wilayah Kerja perusahaan. Kemudian, untuk dapat memberitahukan informasi tersebut, Perusahaan Minyak dan Gas Bumi mendapat izin dari Dirjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yang mengatur tentang klasifikasi Dokumen Minyak dan Gas Bumi.

---

The oil and gas industry rsquo s capital needs are high. Despite the industry rsquo s immense appetite for capital, it has been relatively conservative when it comes to financial structuring. One of the legal uncertainty faced by Oil and Gas Company is on the utilization of Oil and Gas Data. Based on principle of State rsquo s Right to control over Natural Resources in Indonesia the rights to natural resources contained in the Indonesian territory is the right of the State. It can be seen from the ownership status of Oil and Gas Data as stated under Article 20 Paragraph 1 of Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Gas where the State owns and has control over the Oil and Gas Data. Under Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 Year 2006, Oil and Gas Data is classified into 4 four. Based on Article 25 Point h Number 1-2 of Regulation of Otoritas Jasa Keuangan Number 8/POJK.04/2017 Oil and Gas Company has to disclose the Reserve of oil and gas contained in the Working Area. To disclose such information, the Oil and Gas Company obtain a permission from Director General of the Ministry of Energy and Mineral Resources. As a recommendation, the author recommend that the government should consider amending Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 Year 2006 and Governmental Regulation No. 35 Year 2004 which regulates the classification of Oil and Gas Data."

"Komunikasi serta publikasi merupakan salah satu elemen penting dari tahapan pelaksanaan penawaran umum saham perdana atau yang biasa disebut juga dengan Initial Public Offering (IPO). Oleh sebab itu keberadaan seorang Public Relations ataupun Corporate Secretary di dalam struktur organisasi perusahaan yang akan rnelakukan lPO sangatlah dibutuhkan, untuk membuat suatu strategi PR guna mendukung pelaksanaan IPO. Tidak ada model strategi PR yang dirancang khusus untuk mendukung pelaksanaan IPO perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan, yang akan melakukan IPO, di dalam membuat strategi komunikasi dapat menggunakan model-model strategi komunikasi yang sudah ada. Selain melakukan analisa terhadap situasi, analisa organisasi serta analisa publik, ada 3 (tiga) hal utama lainnya yang harus diperhatikan pada saat membuat strategi PR, yaitu: menentukan tujuan program, mengetahui sumber daya yang dimiliki dan mengetahui reputasi perusahaan. Ada beberapa hal yang berpotensi menjadi hambatan dan harus diperhatikan ketika menerapkan strategi PR pada perusahaan jasa kesehatan yang akan melakukan IPO, yaitu ketika menerapkan strategi media relations atau media communications strategy dan kemungkinan terjadinya lack of communication antara perusahaan dengan karyawan. Hendaknya dibuat langkah-langkah antisipatif agar hambatan-hambatan yang ada tidak menjadi sesuatu hal yang menganggu proses implementasi strategi PR.

---

Communication and publication are important elements in conducting an initial public offering (IPO). For that reason, it is imperative to have a Public Relations or Corporate Secretary in the company?s organizational structure in order to formulate a PR strategy to support the IPO. There are no specially designed models of PR strategies to support IPO for health services companies. To conduct the IPO, those particular companies can utilize the existing models of the communication strategies. In addition to the analyses of the situation, organization and public, there are three primary issues to be noted in formulating a PR strategy, which are: determining the objectives of the program, familiarizing the resources and diagnosing the organizations reputation. There are several issues that may become obstacles and should be noted when applying PR strategies for health services companies that are about to conduct IPO, which are media relations strategies or media communications strategies and the possibility of any lack of communications between the company and its employees. Anticipated measures should be prepared for obstacles that may disrupt the implementation of the PR strategies."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian status kerja karyawan pada perusahaan yang melakukan relokasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah, pengaturan relokasi perusahaan di Indonesia masih belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Relokasi perusahaan oleh manajemen perusahaan berdampak terhadap status pihak pekerja, ikut relokasi dan tetap bekerja dengan perusahaan, ataupun diPHK, adapun perlindungan hukum terhadap pekerja akibat perusahaan yang relokasi adalah penyelesaian status dan penyelesaian hak.

---

This thesis discusses about the completion status of employees working at companies that are relocating. This study is normative, analytical descriptive, the data used is secondary data. Data analytical technique with a qualitative approach, the required data is secondary data consists of primary legal materials, secondary, and tertiary.

Results from this study is, setting the relocation of companies in Indonesia are still not clearly regulated by law. Relocation of the company by its management have an impact on the status of workers, either joined relocation and keep working with the company, or laid off. As for the legal protection of workers due to company relocation, is a status settlement and settlement rights."

"Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penanaman modal, setiap penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah notaris. Dengan demikian, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing adalah perdagangan besar. Pada dasarnya bidang usaha perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang tidak secara langsung kepada konsumen akhir, tetapi kepada agen, distributor dan/atau pengecer (retailer), baru kemudian dijual kepada konsumen akhir. Jumlah kepemilikan asing pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dibatasi oleh daftar negatif investasi yang berubah dari waktu ke waktu. Tesis ini akan membahas mengenai perseron-perseroan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Kemudian tesis ini akan menganalisis apa saja peranan notaris dalam pendirian perseroan-perseroan tersebut, serta apa saja dampak keberlakuan daftar negatif investasi terhadap jumlah kepemilikan asing pada perseroan-perseroan tersebut.

---

According to stipulation under the investment law, any foreign direct investment activity must be in the form of limited liability company. Further, pursuant to the company law, the public authority who is authorized to make deed of establishment of limited liability company is public notary. Therefore, public notary has significant role in the implementation of foreign direct investment in Indonesia. One of available line of business which may be engaged by foreign direct investment company is wholesale. Basically, wholesale business is activity of selling goods not directly to the end consumer, but to agent, distributor and/or retailer, then to the end consumer. The amount of foreign ownership in foreign direct investment company engaging in the line of business of wholesale is limited by negative list which is amended from time to time. This thesis will explain about foreign direct investment companies engaging in the wholesale business. Subsequently, this thesis will analyze the role of public notary in the establishment of the said companies, also the impact of negative list towards the amount of foreign ownership in the said companies."

"Tingkat kepercayaan yang cukup rendah pada informasi yang beredar di internet memengaruhi pola aktivitas masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi secara langsung. Keberadaan Wikipedia yang memberikan fasilitas penyuntingan informasi oleh komunitas pun masih dirasa kurang menyelesaikan permasalahan tersebut. Portal Referensi XYZ menjembatani permasalahan ini dengan menyediakan informasi yang didukung oleh sumber data departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Media XYZ dari tahun 1965. Namun, walaupun terdapat kenaikan jumlah akses yang signifikan setelah diluncurkan, mayoritas lalu lintas akses tersebut berasal dari pengguna baru sehingga ada potensi berkurangnya lalu lintas akses setelah akuisisi pengguna baru menurun. Risiko ini berdampak pada hilangnya potensi Portal Referensi XYZ sebagai sumber pemasukan baru perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan terkait mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi niat penggunaan kembali Portal Referensi XYZ. Penelitian ini menggunakan model DMIS, TAM, ECT, dan satu variabel terhubung yaitu Subjective Norm serta metode purposive dan convenience sampling untuk mengetahui niat penggunaan kembali Portal Referensi XYZ. Setelah data didapatkan dan dianalisis, diketahui bahwa tiga dari empat asumsi faktor yang memengaruhi niat penggunaan kembali, secara berurutan dari yang paling signifikan, adalah Perceived Usefulness, Satisfaction, dan Subjective Norm. Faktor ke empat, yaitu Attitude, yang diperkirakan memiliki pengaruh signifikan ternyata dibuktikan sebaliknya. Menggunakan hasil analisis yang telah dijabarkan, pemangku kepentingan terkait dapat meningkatkan niat penggunaan kembali Portal Referensi XYZ dengan berfokus pada peningkatan ke tiga faktor yang ditemukan memiliki pengaruh signifikan.

---

level of trust towards information circulating on the internet affects individuals’ tendency to verify the information directly. Community edits, such as that provided by Wikipedia, were found ineffective to resolve this problem. Conversely, the XYZ Reference Portal attempts this issue by providing information sourced and supported by XYZ Media Company’s well-established research and development data which dates to 1965. Since the launch of XYZ Reference Portal, most of the traffic are sourced from new users. This carries the risk of declining trend of traffic once the new user acquisition decreases, eliminating the potential of the XYZ Reference Portal as a new source of revenue for the parent company. Thus, this research finds it important to unveil the factors that may lead to customers’ continuance intention towards XYZ Reference Portal. This research uses the DMIS, TAM, ECT model, as well as Subjective Norm as its main theoretical lens.  Data was gathered through purposive and convenience sampling, which then were analyzed quantitatively, using PLS SEM to measure significant factors affecting the Continuance Intention. The outcome shows that three out of four factors measured significantly affect Continuance Intention, sorted from the most significant are Perceived Usefulness, Satisfaction, and Subjective Norm. The fourth factor of Attitude was found insignificant toward Continuance Intention. This research offers practical implications for XYZ Reference Portal by suggesting to prioritize on the three significant factors as they are more likely to improve Continuance Intention."