Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut maka angka pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah hal yang perlu diperhatikan untuk memahami kondisi kesejahteraan rakyat. Salah satu komponen pembentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah Investasi atau penanaman modal. Dengan adanya penanaman modal tersebut harapannya Indonesia sebagai host state akan mendapatkan manfaat baik, salah satunya alih teknologi dalam proses pembangunan infrastruktur transportasi. Kendala dalam penerapan konsep alih teknologi di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dari berbagai pihak atas manfaat pelaksanaan alih teknologi Indonesia. Oleh karenanya, perlu untuk mengkaji regulasi alih teknologi dalam pelaksanaan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum dan sifat regulasi penanaman modal Indonesia, serta melakukan perbandingan terhadap regulasi alih teknologi dalam pelaksanaan penanaman modal asing antara Indonesia dengan negara lain, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yang akan membahas tentang perkembangan hukum alih teknologi di bidang penanaman modal asing Indonesia serta perbandingannya dengan regulasi internasional, dan penerapan sifat middle path theory pada kebijakan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum sebagai salah satu bidang usaha transportasi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Pelaksanaan Alih Teknologi di Indonesia memang lebih memfokuskan kepada Alih Teknologi secara praktis yang berbentuk pelatihan sedangkan pelaksanaan Alih Teknologi dalam bentuk lisensi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal asing masih belum terlalu populer. Proses alih teknologi di bidang perkeretaapian umum juga sudah terlaksana. Penerapan middle path theory dalam kebijakan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum belum terlaksana secara sempurna karena masih terdapat ketimpangan antara jumlah kebijakan yang mencakup kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanam modal dengan kebijakan yang mencakup hak yang akan diberikan oleh Indonesia sebagai host state kepada penanam modal asing.

---

One of the objectives of the establishment of the Republic of Indonesia is to advance public welfare, as one way to achieve this goal, Indonesia's economic growth rate is something that needs to be considered to understand the condition of people's welfare. One component of the formation of economic growth is investment or capital investment. With this capital investment, it is hoped that Indonesia as a host state will get good benefits, one of which is technology transfer in the process of developing transportation infrastructure. The obstacle in implementing the concept of technology transfer in Indonesia is the lack of understanding from various parties regarding the benefits of implementing Indonesian technology transfer. Therefore, it is necessary to review technology transfer regulations in the implementation of foreign investment in the field of public railways and review the nature of Indonesian investment regulations, as well as compare technology transfer regulations in the implementation of foreign investment between Indonesia and other countries regulation, the People's Republic of China. This study has two problem formulations, which will discuss the development of technology transfer law in the field of Indonesian foreign investment and its comparison with international regulations, and the application of the nature of middle path theory to technology transfer policies in foreign investment activities in the field of public railways as one of the transportation business fields. This study uses a doctrinal method with a comparative approach. The implementation of Technology Transfer in Indonesia is indeed more focused on practical Technology Transfer in the form of training, meanwhile implementation of Technology Transfer in the form of licenses and cooperation in the field of foreign investment is still not very popular. The process of technology transfer in the field of public railways has also been implemented. The application of the middle path theory in technology transfer policies in foreign investment activities in the field of public railways has not been implemented perfectly because there is still an imbalance between the number of policies that cover the obligations that must be fulfilled by investors and policies that cover the rights that will be given by Indonesia as a host state to foreign investors.