Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah serta desentralisasi. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, maka aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertempat di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Jakarta dari Tahun 2000-2015. Hasil Analisisnya menunjukan bahwa tahun 2014 memiliki efektifitas Pajak Daerah yang paling terendah 83 dan tahun 2000 memiliki tingkat efektifitas Pajak Daerah yang tertinggi 141 dengan rata-rata efektifitas 103 , serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terkecil 80,40 dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terbesar 87,03 . Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut Dinas Pendapatan DKI Jakarta sudah dapat dikatakan efektif dalam mengelola penerimaan Pajak Daerahnya.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to find the effectiveness of DKI Jakarta regional tax and regional retribution. It is the consequence of the local goverment running regional autonomy and decentralization. Because of decentralization, financing aspect also need to be decentralized. This study apply qualitatives research method using time series data consist of regional tax , regional retribution and own source income over period 2000 2015. In this study is writer found regional tax effectivity is the lowest in 2014 with 84 effectivity and the highest is in 2000 with 141 effectivity. While on contribution side regional tax contribute to own source income the lowest in 2012 with 80,40 contribution to own source income and the highest in 2013 with 87,03 contribution to own source income. Based on this study , writer can conclude that dinas perpajakan DKI Jakarta has been effective in managing it rsquo s tax income."

"Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi Dki Jakarta. Elektronik retribusi dibangun untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan penerimaan pendapatan daerah, sehingga diharapkan dapat tercipta layanan pembayaran retribusi yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Namun implementasi e-retribusi ternyata menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, termasuk belum terintegrasinya beberapa sistem pembayaran yang dikembangkan oleh SKPD pemungut retribusi masing - masing. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai empat prinsip government payment system dan tujuh dimensi hubungan antar organisasi yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan implementasi elektronik retribusi serta meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak dari pengelola dan pengguna aplikasi e-retribusi dengan menggunakan parameter prinsip program pembayaran pemerintah dari World Bank serta konsep jaringan antar organisasi dari Alwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip program pembayaran pemerintah pada implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi secara sempurna karena masih diketemukan kendala dalam penerapannya termasuk hubungan antar organisasi.

---

This study discusses the analysis of the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta. Electronic levies are built to increase the effectiveness of administration of regional revenue, so that payment services are expected to be made that are fast, accurate, transparent, accountable, and informative. However, the implementation of e-levies faced various obstacles and problems, including the lack of integration of a number of payment systems developed by the SKPD collection leviers respectively. For this reason, this study aims to analyze four principles of government payment systems and seven dimensions of relations between organizations that can be used as a reference in improving the implementation of electronic retribution and minimizing constraints faced. This research is a post-positivism research with qualitative data collection techniques, namely by conducting in-depth interviews with several parties from managers and users of e-retribution applications using the principle parameters of the government payment program from the World Bank and the concept of inter- organizational network from Alwi. The results of the study show that the principle of the government payment program for the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta has not been fulfilled perfectly because there are still obstacles in its application including inter-organizational network."

"ABSTRAKNama : Rindi Lestari Suci SofiyanaProgram Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan PerpajakanJudul : Analisis Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB-P2 OlehBadan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Provinsi DKI JakartaPembimbing : Dr. Inayati M.Si Tesis ini membahas tentang kebijakan Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB- P2 oleh Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penagihan yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan masih banyak data piutang yang belum valid dan tidak clear, jumlah SDM yang ada masih kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif dikarenakan jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak, serta masih kurang kompeten petugas pajaknya dikarenakan Tupoksi yang tidak jelas pembagiannya dan juga aturan yang ada kurang mendukung pelaksanaan dalam penagihan. Kondisi ini membuat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang optimal. Selain itu penagihan yang dilakukan masih tergolong kedalam penagihan pasif. Kata Kunci: PBB-P2, Implementasi Kebijakan, Penagihan Pencairan Piutang

---

ABSTRACTName Rindi Lestari Suci SofiyanaStudy Program Tax Policy and Administrative ScienceTitle Analysis of Billing Disbursement Implementation of PBB P2Receivables by Regional Tax and Retribution Agency BPRD InDKI Jakarta ProvinceCounsellor Dr. Inayati M.Si The focus of this study is the Implementation Policy of Billing Disbursement of PBB P2 Receivable by Regional Tax and Retribution Agency BPRD in DKI Jakarta Province 2018. This research uses post positivist approach, qualitative method, data collection using in depth interview technique. The results of the analysis in this study states that the implementation of billing policy is done less than the maximum because there are still a lot of data receivables that are not valid and not clear, the number of human resources are still insufficient to be able to carry out billing effectively due to the amount of delinquent and tax object to be billed enough, and still less competent tax officers due to unclear Tupoksi division and also existing rules are less support implementation in billing. This condition makes the performance performed by the local government is less than optimal. In addition, billing is still classified into passive billing. Key words PBB P2, Policy Implementation, Receivables Collection"

"

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan wewenang pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah mengharuskan pemda DKI Jakarta untuk melakukan penagihan hutang pajak PBB-P2 yang menumpuk pada masa kelola pemerintah pusat. Pemda DKI Jakarta berupaya melakukan optimalisasi penerimaan serta memperkecil hutang pajak yang ada dengan membuka program kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak PBB-P2 dilaksanakan setiap tahun oleh pemda DKI Jakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk   membahas kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 yang dilakukan berulangkali oleh pemda DKI Jakarta dan melakukan analisis dampak kebijakan pengampuanan  pajak daerah PBB-P2 terhadap penerimaan dan kepatuhan.  Metode yang dilakukan dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap implementor kebijakan pengampunan pajak PBB-P2, akademisi, wajib pajak, serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemda DKI Jakarta terbukti telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah PBB-P2 dalam jangka pendek namun setiap kali kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 dibuka kembali, penerimaan serta kepatuhan pajak wajib pajak terhadap kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 semakin menurun bergantung terhadap durasi serta fasilitas yang diberikan.  Penurunan kepatuhan pajak juga terjadi pada turunnya kepatuhan wajib pajak terhadap sistem pemungutan PBB-P2 secara umum. Sehingga dalam jangka panjang juga menyebabkan turunnya penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

 

---

In order to maximize tax revenue, the central government of Indonesia has decided to give the authority to collect Property Tax to regional governments. The delegation of authority to the regional government has forced regional government of Jakarta to collect property tax debt that has accumulated during the administration of the central government. To optimize revenue and reduce existing property tax debt, the regional government of Jakarta carried out property tax amnesty policy program. But the tax amnesty policy is implemented annually by the regional government of Jakarta. This research is intended to discuss regional tax amnesty policy which has been repeatedly carried out by the regional government of Jakarta and to analyze the impact of the regional tax control policy on revenue and compliance. The method used in this study uses a qualitative approach through in-depth interviews with the implementers of the property tax amnesty, academics, taxpayers, and literature studies. The results of this study indicate that the property tax amnesty policy carried out by the regional government of Jakarta has proven to increase property tax revenue in the short term but each time property tax amnesty has reopened, the taxpayer's compliance to regional property tax amnesty policy decreases depending on the duration and facilities provided in the regional property tax amnesty program. The decline in tax compliance also occurred in the decrease taxpayer compliance to property tax collection system in general. So not only increasing revenue and compliance in the short term, the regional property tax amnesty policy which is carried out repeatedly also causes a decrease the revenue and taxpayer compliance in the long term. In response to this impact, the regional government of Jakarta make an efforts to enforce the law and update property tax documentation.

"

"ABSTRAKKebijakan pengalihan wewenang pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (selanjutnya disebut BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada PemerintahKabupaten atau Kota telah menimbulkan kendala dalam praktek pelayanan danpenyelesaian BPHTB karena tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturandalam ketentuan peralihan mengenai pihak mana yang berwenang mengelolaBPHTB yang telah diproses selama masa transisi. Masa transisi tersebut dimulaisejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2010 sampai sebelum tanggalefektifnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18Tahun 2010 sebagai dasar hukum pemungutan BPHTB yaitu 31 Desember 2010.Tesis ini membahas pengaturan penyusunan Undang-undang (legal drafting) yangseharusnya mengenai transisi status pemungutan BPHTB sebagai Pajak Daerahdan perlindungan hukum dan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakatsebagai Wajib Pajak dalam masa transisi ini dan bagaimana peran Notaris dalammenyikapinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris)dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankanPemerintah Pusat agar mengamandemen Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar dilaksanakannya ketentuan dalammasa peralihan bagi peraturan-peraturan dibawahnya. Selain itu Kantor PelayananPajak harus memberikan pelayanan konseling mengenai adanya ketentuan ini, dandi masing-masing kantor harus disediakan brosur yang isinya petunjuk bagi WajibPajak untuk mendapatkan penyelesaian bagi pembayaran yang telah dilakukansebelum BPHTB menjadi Pajak Daerah.

---

AbstractPolicy of diversion authorized collection of Land and Building Transfer Tax(hereinafter referred to BPHTB) of the Central Government to the Government ofthe District or the City has caused problems in practice and settlement servicesBPHTB because the absence or lack of clarity regarding the transitionalprovisions of arrangements in which the authority manages BPHTB that havebeen processed during the transition period. The transition period started in theenforcement of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies datedJanuary 1, 2010 until just before the effective date of Provincial Regulation ofSpecial Capital City Region of Jakarta Number 18 Year 2010 as the legal basis ofBPHTB collection on December 31, 2010. This thesis discusses the preparation ofproper legislation setting (legal drafting) about the transition BPHTB status as aRegional Tax collection and legal protection and solutions for problems facingsociety as a Taxpayer in this transition period and how the role of Notaries inreact. This study is an empirical legal research (empirical juridical) with the typeof explanatory and prescriptive research. The results suggest that the CentralGovernment should amend the Transitional Provisions in Law Number 28 of 2009as the basis for the implementation of the provisions in the transitional period forthe regulations under it. In addition the Tax Office should provide counselingabout the existence of this provision, and in each office shall be provided abrochure that gives instructions for Taxpayers to get a settlement for paymentsmade before BPHTB a Regional Tax."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis kebijakan evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang No.34 tahun 2000 dan Undang-Undang No.28 tahun 2009 di bawah rezim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu terdapat kekeliruan yang terjadi pada Undang-Undang No.34 Tahun 2000 terkait masalah wewenang pembatalan Perda, dan temuan tentang perbedaan dari dua Perundang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dampak yang timbul dari perubahan Undang-Undang tersebut.

---

This research discusses about the analysis on evaluation policy of Local Regulations on Regional Taxes and Retribution by the Government. This research use a qualitative approach, data collection techniques in this research is done by indepth interview and literature study. The purpose of this research is to analyze the evaluation policy of Local Regulations on Regional Tax and Retribution Law No. 34 of 2000 and Law No. 28 of 2009 under the regime of Regional Tax and Retribution. Results obtained from this research is that there are mistakes that occur during the time that Law No. 34 of 2000 application that authorized the cancellation of Local Regulations related issues, and findings about the differences of the two Regional Tax and Retribution Law and the impact arising from the change in the law."

"Kualitas pelayanan Otoritas Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) wilayah kecamatan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab terhadap warga Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan perngaruh kualitas pelayanan otoritas pajak daerah terhadap wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali kepulauan seribu. Pendekatan penelitian menggunakan mix methods yaitu metode kualitatif menggunakan metode wawancara semiterstruktur untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif dan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak daerah pada wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Saran penelitian yaitu agar otoritas pajak daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan handal, cepat tanggap, melayani dengan hati dan sikap peduli serta memberikan pendekatan yang lebih persuasif dengan tujuan memajukan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia sehingga publik yang merupakan wajib pajak dengan sukarela menjalani kepatuhan perpajakan sebagai bentuk kontribusi sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

---

The service quality of the DKI Jakarta Provincial Tax Authority is under the authority and responsibility of Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta Province through the Regional Tax Collection Service Unit (UPPPD) in the sub-district of DKI Jakarta Province which has responsibility for the residents of DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the relationship and influence of local tax authority service quality on restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands. The research approach uses mixed methods, namely the qualitative method using the semi-structured interview method to cross-check and help interpret the quantitative results and the quantitative method using a questionnaire that is processed through descriptive statistical tests, regression tests, and coefficient tests. The results of this study indicate that the quality of service by the local tax authority for restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands can provide satisfaction to taxpayers. The research suggests that local tax authorities can maintain and improve service quality reliably, and responsively, serve with a heart and caring attitude and provide a more persuasive approach to advance the Provincial Government of DKI Jakarta and Indonesia so that the public who are taxpayers voluntarily undergo compliance. taxation as a form of contribution as a community living in the DKI Jakarta Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen piutang retribusi pada Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manajemen piutang retribusi belum berjalan secara efektif serta langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar manajemen piutang retribusi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya manajemen piutang retribusi antara lain: keterbatasan kemampuan finansial warga relokasi, kekurangan dalam hal sumber daya manusia (SDM), kurang tegasnya pengelola di lapangan yang menjadikan menurunnya kesadaran penghuni dalam membayar tepat waktu, dan keterbatasan dalam hal penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih terintegrasi dalam manajemen piutang. Terakhir, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas manajemen piutang tersebut.

---

This study aims to analyze the effectiveness of the management of flats-retribution receivables at the Public Housing and Settlement Area Office of the DKI Jakarta Province. Factors contributing to the effectiveness are also elaborated along with the steps that can be taken to improve it. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The factors that contribute to the ineffectiveness of retribution receivables management include: the limited financial capabilities of relocated residents, a shortage of human resources (HR), the laxity of on-field management resulting in a decreased awareness among occupants to pay on time, and limitations in the use of a more integrated information technology system in receivables management. Lastly, this research proposes several recommendations to enhance the effectiveness of the said receivables management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."