Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis tentang upaya serta kendala manajemen pajak yang dilakukan oleh PT XYZ group dari sisi PPN yang dilakukan pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam serta kajian data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PT XYZ dilakukan melalui fungsi manajemen pajak yaitu tax planning, tax organizing, tax actuating dan tax controlling serta menemui beberapa kendala terkait penerapan fungsi tersebut. Peneliti menyarankan perlu adanya evaluasi terkait perlakuan tersebut karena masih ada beberapa aspek yang grey area sehingga dengan adanya evaluasi diharapkan ada opsi manajemen pajak lainnya yang bisa dilakukan agar tidak terjadi dispute penerapan di kemudian hari.

---

This study analyzed the effort and the constraints of tax management conducted by PT XYZ group in terms of VAT conducted in 2015. The research method used in this study includes qualitative research approach. This type of research based on the goal is a descriptive study, based on the merits is pure research, based on the time dimension is a cross sectional study, and the data collection techniques of in depth interviews and review of field data.

The results showed that the efforts made by PT XYZ is done through tax management functions, namely tax planning, organizing tax , tax actuating and controlling as well as meet some obstacles related to the implementation of these functions.

Researchers suggest the need for an evaluation related to such treatment because there are still some aspects that gray area so that the evaluation is expected to have more tax management options that can be done to avoid dispute the application at a later date."

"Skripsi ini membahas mengenai sengketa pajak atas penyerahan jasa warehousing penyimpanan komponen elektronik berupa IC yang membutuhkan treatment khusus dalam hal penyimpanannya. Jasa warehousing tersebut merupakan salah satu jasa dari aktivitas handling barang oleh freight forwarder PT. XYZ yang mana PT. XYZ menganggap bahwa atas jasa penyimpanan tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan jasa tersebut melekat pada barang bergerak untuk tujuan ekspor. Pendekatan analisis dalam skripsi ini dilakukan dengan cara melihat pengenaan PPN berdasarkan peraturan Pajak Pertambahan Nilai secara umum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, peraturan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KITE , peraturan freight forwarding, dan peraturan lain yang berkaitan dengan jasa melekat pada barang untuk tujuan ekspor seperti PMK Nomor 70 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 30 tahun 2011. Terakhir, dengan cara melihat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa ini ditinjau dari asas kepastian dan netralitas pajak.

---

This thesis discussed about tax dispute on warehousing service of an electronic component IC which needed a special treatment handling for its storage warehouse . Warehousing service is one of cargo handling activity that is provided by freight forwarding company to its client PT. ABC . PT. XYZ assumed that its warehousing service is not a subject to Value Added Tax because it is related to goods to be exported KITE .

This thesis analyis was based on Value Added Tax regulation, KITE regulations, freight forwarding regulations, and other regulations that are related to services that attached to goods to be exported such as PMK Nomor 70 Tahun 2010 . This thesis also analyzed through neutrality and certainty principle in taxation. "

"Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tesis ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding pada PT BBTI. Secara umum, jasa freight forwarding dibagi empat segmen yaitu jasa pengurusan transportasi murni (JPT), jasa kepabeanan, jasa trucking dan pergudangan. Dalam prakteknya, perusahaan freight forwarding atau forwarder (PT BBTI) bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan (transportasi darat, laut dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan pelayanan peti kemas. Forwarder disebut sebagai pihak yang mewakili pemilik barang dalam mengurus pengiriman barangnya maupun kewajiban pabeannya dalam rangka ekspor atau impor. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maupun peraturan pelaksananya belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding sehingga forwarder masih kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas jasa freight forwarding sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut forwarder ke konsumen/pemilik barang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu juga dengan jasa lain yang dilakukan diluar dari bisnis utamanya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa forwarder belum sepenuhnya memahami perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas bisnisnya. Hasil penelitian menyarankan agar forwarder mengirimkan surat atau bertanya langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk menjawab permasalahan yang ada dan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan perpajakan mengenai jasa freight forwarding yang dapat memberikan kepastian kepada para forwarder.

---

This thesis about the treatment of value added tax on freight forwarding services at PT BBTI. Generally, freight forwarding services divided into four services which pure freight forwarding service, customs brokers, trucking service, and warehouse service. In practice, freight forwarding company or forwarders (PT BBTI) has relationships with cargo companies (via truck, ship, or air carriers), stevedoring companies. Forwarders act as agent of the owner of goods to manage the delivery of his goods to destination and customs duties when doing export or import. The present value added tax regulations do not rule the treatment of value added tax on freight forwarding services specifically so forwarders are still confuse to calculate value added tax base. The main problem is how to calculate value added tax base in order that value added tax put by forwarders to the owners of goods based on taxation regulations. The conclusion of analysis that forwarders do not know to calculate value added tax base at any transactions. The suggestion for forwarders in order to send a letter to Directorate General of Taxation or make a phone call for a solution and for Directorate General of Taxation in order to create a tax regulation about freight forwarding services that will give a certainty for forwarders."

"PT XYZ merupakan perusahaan yang memproduksi emas dan perak, yang terikat dalam Kontrak Karya Generasi IV. Kontrak Karya seharusnya bersifat mengikat dan telah memuat hak dan kewajiban kedua pihak yang bersepakat, namun yang terjadi justru PT XYZ menghadapi sengketa atas penyerahan ekspor emas batangan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan penyerahan emas batangan yang dilakukan PT XYZ dengan dikaitkan dengan konsep taxable supplies, kemudian mendeskripsikan kelaziman internasional penyerahan emas batangan, dan menganalisis dampak sengketa terhadap cost of collection PT XYZ. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah, penyerahan emas batangan PT XYZ sesuai dengan konsep taxable supplies, secara kelaziman internasional emas batangan bukan merupakan objek PPN, dan mahalnya biaya yang dikeluarkan PT XYZ untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Oleh karena itu perlunya Undang-undang terkait sifat khusus Kontrak Karya, lalu pembuatan kriteria emas batangan yang dikecualikan dari objek PPN di Indonesia, dan terakhir mengubah aturan khusus yang sebelumnya diterbitkan.

---

PT XYZ is a company that producing gold and silver, that bounded with Contract of Work Indonesia Government 4^th Generation. The contract should be binding and already mention rights and obligations for both sides, but in fact PT XYZ face a dispute related to export supplies of gold bar. This research focus to describing gold bar supplies that done by PT XYZ associated to taxable supplies concept, then describing international practice supplies of gold bar, and analyzing dispute effects to compliance cost of PT XYZ This research using quantitative approach, and qualitative data analyzing technique. The results of this research is, PT XYZ gold bar supplies match with taxable supllies concept, the international practice for gold bar supplies is exempt from VAT, and the high compliance cost that paid by PT XYZ to resolve the dispute. Because of that reasons, there should be a public law that state Contract of Work is a lex specialis, then government should make criteria of gold bar that exempted from VAT, last change the private ruling that already issued."

"Tata kelola perusahaan yang baik menuntut agar perusahaan melakukan manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko PPN di PT X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post positivist. Pada proses penelitian ditemukan bahwa terdapat empat risiko PPN berkaitan dengan transactional, operational, compliance, dan financial accounting. Risiko pertama adalah dikenakan sanksi denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran PPN berkaitan dengan pemanfaatan jasa kena pajak dari daerah luar pabean. Kedua, memiliki risiko membayarkan PPN yang seharusnya tidak terutang karena tidak melakukan pembatalan invoice dalam e-faktur. Ketiga, risiko tidak dapat dilakukan pemindahbukuan karena salah penulisan kode jenis setoran pajak di Surat Setoran Pajak. Keempat, risiko sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan penerbitan faktur pajak.

---

Good corporate governance requires companies to carry out risk management. This study aims to analyze the risk of VAT at PT X. This study uses a post-positivist quantitative approach. In the research process it was found that there are four VAT risks related to transactional, operational, compliance, and financial accounting. The first risk is subject to fines and interest for late payment of VAT related to the utilization of taxable services from outside customs areas. Second, there is the risk of paying VAT that should not be payable because you do not cancel the invoice in the e-invoice. Third, the risk of not being able to do the transfer due to the incorrect writing of the code for the type of tax deposit in the Tax Payment Slip. Fourth, the risk of administrative sanctions in the form of fines and interest for late issuance of tax invoices

"

"PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga berkewajiban menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Untuk itu PT. ABC melakukan serangkaian kegiatan manajemen PPN dalam menyampaikan SPT Masa PPN dengan tujuan untuk meminimalisir biaya pajak yang dikeluarkan. Rangkaian kegiatan manajemen PPN yang dilakukan oleh PT. ABC yaitu menyampaikan SPT Masa PPN kurang bayar dalam rangka menghindari pemeriksaan pajak dan mengreditkan faktur pajak masukan dari usaha milik salah satu dari pemegang saham PT. ABC. Dalam meneliti penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah dari Agustus – Desember 2019, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam serta data lapangan. Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen PPN, membahas manfaat, dan konsekuensi yang didapat oleh PT. ABC dari penerapan manajemen PPN tersebut. Hasilnya diketahui atas penerapan manajemen PT. ABC dapat memberikan manfaat saving tax meminimalisir biaya pajak dan menghindari risiko pemeriksaan. Sedangkan konsekuensi dari manajemen PPN yang diterapkan terkait pengkreditan PPN Masukan yang bersumber dari toko berpotensi tax evasion sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 39A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP namun jika pembetulan SPT Masa PPN maka risiko sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

---

PT. ABC is a company engaged in construction services and has been confirmed as a Taxable Entrepreneur so it is obliged to calculate, deposit, and report VAT. For this reason, PT. ABC conducts a series of VAT management activities in submitting the VAT Period VAT with the aim of minimizing the tax costs incurred. The series of VAT management activities carried out by PT. ABC, namely submitting tax returns for the underpaid VAT Period in order to avoid tax audits and credit an input tax invoice from a business owned by one of the shareholders of PT. ABC. In researching the writer uses a qualitative method with a qualitative approach. This type of research based on its purpose is descriptive research, based on the benefits of pure research, based on the time dimension is from August to December 2019, and data collection techniques are in-depth interviews and field data. This study discusses the application of VAT management, discusses the benefits and consequences obtained by PT. ABC of the application of VAT management. The results are known for the application of PT. ABC can provide tax saving benefits to minimize tax costs and avoid inspection risks. While the consequences of the applied VAT management related to crediting VAT Input originating from potential tax evasion stores in accordance with the provisions contained in Article 39A of Law Number 28 Year 2007 concerning KUP, but if the correction of SPT VAT Period then the risk of administrative sanctions in the form of interest of 2% per month from the amount of tax owed."

"Skripsi ini berisi tentang penjabaran aktivitas pengendalian pada siklus pendapatan ekspor pada PT XYZ yang bergerak di bidang freight forwarding. Kegiatan ekspor memiliki kerumitan dalam pelaksanaan prosedur-prosedur yang ada dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, banyaknya pemangku kebijakan yang terkait dalam kegiatan ekspor juga semakin menambah kerumitan. Sehingga, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang dapat memastikan semua pengendalian atas resiko yang terkait dalam kegiatan operasi telah dilaksanakan dengan baik. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa departemen operasional PT XYZ telah melakukan aktivitas pengendaliannya secara baik.

---

This study aims to explain the control activities in revenue cycle on export department of PT XYZ, which operate in freight forwarding industry. Export processes have their own difficulty because the procedures are so complicated and there are many stakeholders to make them more complex. Internal control system is needed to make sure all procedures dan risks have been well mitigated. The study concludes that the operational department of PT XYZ has done control activities properly. "

"Kondisi perusahaan startup identik dengan situasi keuangan perusahaan yang terus merugi. Meskipun dalam kondisi merugi, startup tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan administrasi perpajakannya. Pelaku usaha apapun termasuk startup dapat berpotensi menerima Surat Tagihan Pajak serta sanksi pajak jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi manajemen pajak yang diterapkan oleh PT X agar meminimalisasi pengenaan sanksi pajak dan timbulnya beban pajak atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kegiatan manajemen pajak atas pelaksanaan kewajiban dan hak Pengusaha Kena Pajak terkait PPN pada PT X selama tahun 2020 hingga 2022. Proses evaluasi dihubungkan dengan potensi biaya kepatuhan (compliance cost) yang ditanggung oleh PT X saat menjalankan manajemen perpajakannya dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan triangulasi dengan cara meneliti dokumen terkait PPN milik PT X serta menganalisis wawancara dengan informan yang masih berhubungan terkait pengelolaan pajak PT X. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT X sudah menerapkan manajemen perpajakan atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait Pajak Pertambahan Nilai dengan baik. Namun, PT X dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perpajakannya dengan membuat Standar Operasional Prosedur baku yang tertulis serta menjalankan rekomendasi dalam rangka meminimalisasi permintaan perubahan faktur pajak serta mengatasi faktur pajak masukan yang tidak valid. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis kepada perusahaan startup dalam pengelolaan PPN yang baik sehingga perusahaan dapat bertumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.

---

The current situation of a startup company is the condition of losing money. Even though they are at a loss, startups still should carry out their tax administration. Any business actor, including startups, can receive Notice of Tax Collection and sanctions if they do not fulfill their tax obligations correctly. This research was conducted to evaluate the tax management implemented by PT X to minimize the imposition of tax sanctions and the emergence of a tax burden on the implementation of its obligations and rights related to Value Added Tax (VAT).

The scope of this research is limited to tax management activities for implementing the obligations and rights of Taxable Entrepreneurs related to VAT at PT X from 2020 to 2022. The evaluation process is related to the compliance costs borne by PT X when carrying out its tax management from stages of planning, organizing, implementing, and controlling. Using a qualitative method with a case study approach, this research uses triangulation through examining documents related to the VAT of PT X and analyzing interviews with informants responsible for tax management of PT X.

The results show that PT X has properly implemented tax management to fulfill its VAT obligations. However, PT X can improve the efficiency and effectiveness of its tax management by making written Standard Operating Procedures and strengthening the management of tax invoices to minimize or prevent invalid input tax invoices. This research provides a practical contribution to VAT tax management of startup companies so that this industry can grow faster and sustain."

"

Penelitian ini membahas mengenai Analisis dari implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas transaksi perolehan barang dan  jasa tertentu kepada Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional (Studi Pada PT. X). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas perolehan barang dan/atau jasa tertentu pada PT X. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemberian Fasilitas PPN Terutang tidak dipungut ini sudah cukup baik. Dilihat dari variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, pada variabel komunikasi masih terdapat kekurangan, terutama pada proses transfer informasi dari KPP selaku Implementor kepada PT X. PT X juga mengalami beberapa kendala terkait dengan implementasi pemberian fasilitas PPN tidak dipungut ini. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dari pihak DJP  selaku implementor dan juga lambatnya proses pengajuan izin agar dapat memanfaatkan fasilitas PPN terutang tidak dipungut, hal ini mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha PT X.

---

Development This research discusses about the analysis the implementation of the Value Added Tax not levies on the transaction of the acquisition of certain goods and services to the National Commercial Shipping Company (Study at X Company). The purpose of this research is to analyze the implementation of the Value Added Tax not levies facility for certain goods and / or services at X Company. This research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this research indicate that the implementation of the VAT not levies Facility collection policy is good enough. Based from the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure, the communication variable still lacks, especially in the process of transferring information from the tax office as the Implementer to X company. X company also experienced several obstacles related to the implementation of this VAT facility. picked up this. This is due to the lack of information from the DGT as the implementor and also the slow process of applying for a permit to obtain this VAT facility. This problem can cause a problem at X company business process.

 

"

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."