Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFilm animasi kontemporer Prancis banyak mengangkat tema yang berkaitan dengan masalah keberagaman. Tulisan ini membahas mengenai identitas liyan dalam film animasi Prancis Ernest et Célestine. Tujuan penelitian ini adalah memperlihatkan pembentukan identitas liyan melalui wacana prasangka tentang perbedaan antara dunia beruang dan dunia tikus. Wacana prasangka dan perbedaan menegaskan Ernest, seekor beruang dan Célestine, seekor tikus, sebagai liyan yang tidak hanya berasal dari golongan yang berbeda, tetapi juga identitas liyan mereka di tengah kelompoknya sendiri. Menggunakan metode kajian sinema yang diperkuat dengan konsep liyan menurut Jean-François Staszak, penelitian ini mengungkap bahwa film Ernest et Célestine menawarkan wacana mulikultural yang realistis, sejalan dengan sulitnya mengubah wacana prasangka terhadap liyan dan sulitnya menerima perbedaan yang sudah menjadi bagian dari tradisi sebuah kelompok.ABSTRACTMany contemporary French animated films raise themes related to the issue of diversity. This paper discusses the identities of other in the French animated film Ernest et Célestine. The purpose of this study is to show the formation of other identity through prejudice discourse about the differences between the world of bears and the world of rats. The discourse of prejudice and difference affirms Ernest, a bear and Célestine, a mouse, as others who not only come from different group, but also their other identities in the middle of their own group. Using the method of studying cinema that is reinforced by the concept of otherness according to Jean-François Staszak, this study reveals that the film Ernest et Célestine offers realistic multicultural discourse, in line with the difficulty of changing prejudice discourse against others and the difficulty of accepting differences that have become part of a group's tradition."

"Kerajaan Arab Saudi mempunyai sejarah yang panjang dalam menerapkan hukum Islam sebagai acuan pada kebijakan-kebijakan negara. Modernisasi yang terjadi di Arab Saudi tentunya bersinggungan dengan Wahabisme yang diterapkan sebagai ideologi utama di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian ini membahas tentang modernisasi di Arab Saudi yang digagas oleh Muhammad bin Salman dalam Visi 2030. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process dan teori modernisasi oleh Inglehart dan Welzel. Hasil dalam penelitian ini adalah masa kepemimpinan Raja Salman dan Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan Visi 2030 sebagai bentuk modernisasi oleh Muhammad bin Salman. Terdapat perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Arab Saudi dari masa ke masa. Masyarakat yang dulu dikenal konservatif dapat dengan cepat menerapkan reformasi ekonomi dan sosial yang mulai mengarah pada sistem liberal. Hal tersebut dikarenakan kuatnya kekuasaan yang dipimpin oleh raja dan terjaminnya kesejahteraan negara.

---

The Kingdom of Saudi Arabia has a long history of applying Islamic law as a reference for state policies. The modernization that has taken place in Saudi Arabia is of course intersect with Wahabism which is applied as the main ideology in the Kingdom of Saudi Arabia. This study discusses modernization in Saudi Arabia which was initiated by Muhammad bin Salman in Vision 2030. The research method that the author uses is a qualitative research method with a descriptive analysis approach and uses library data collection techniques. The theory used is the structural functional theory initiated by Talcott Parsons with a decision making process approach and modernization theory by Inglehart and Welzel. The results in this study are the reign of King Salman and the Kingdom of Saudi Arabia who implemented Vision 2030 as a form of modernization by Muhammad bin Salman. There have been significant changes in the government of Saudi Arabia from time to time. Societies that were once known to be conservative were able to quickly implement the economic and social reforms that began to lead to a liberal system. This is due to the strong power led by the king and the guarantee of state welfare."

"The purpose of this research is to examine the relationships of job satisfaction to organizational commitment and turnover intentions. Next, the purpose of this research is to examine whether organizational commitment related to turnover intentions. This research conducted with survey on auditors working on the big audit firms in Jakarta that affiliated to foreign audit firms (The Big Four). Unit analysis are auditors who have non-partner position i.e: junior, senior and manager that concentrated in audit services. The structural equation modeling with AMOS program is used to analized the data. The results of this research suggest that job satisfication has significant positive relationships to organizational to turnover intentions. Next, organizational commitment has significant negative relationship to turnover intentions. This result suggests that job satisfication related to turnover intentions both of direct or through organizational commitment."

"Dunia O'Neill jang kita batja hampir selalu merupakan suatu lukisan jang tidak gembira dari dunia sekelilingnja. Dunia O'Neill ini adalah tempat bagi mereka jang kesepian, penuh frustrasi dan tanpa pegangan - dimana manusia menemui kegagalan untuk mengerti satu sama lain - dimana manusia mendambakan tjinta, pengertian dan simpati dimana manusia adalah korban dari kelemahan2-nja sendiri.Suasana konflik jang tak berkeputusan antara manusia dan alam sekelilingnja, antara sesama manusia dan konflik didalam diri manusia sendiri meliputi drama2-nja. Lianusia didalam karja O'Neill digambarkan sebagai machluk jang tidak berbahagia, selamanja berdjuang untuk mendapatkan suatu tempat jang pasti dan lajak didunia dan berusaha untuk memperoleh ketenteraman batin. Tetapi manusia lemah dalam menghadapi daja2 diluar dirinja dan banjak sedikitnja mereka adalah korban dari konflik2 di_dalam dirinja sendiri.Apakah sebenarnja maksud O'Neill dengan membawakan pada pembatjanja suatu dunia jang suram sebagaimana jang dilukiskan oleh drama2-nja? Apakah O'Neill bermaksud supaja kita menjadari bahwa dunia tiada lain hanja suatu perdjuangan jang sia2 untuk wentjapai kebahagiaan-konflik jang tak henti2-nja dan frustrasi - perdjuangan.

---

The world that Eugene O'Neill has always tried to bring forth to us through his plays is mostly a sad one, a dark and brooding interpretation of the world. It is the world where men suffer from loneliness, frustration and a sense of insecurity - where men often fail to under-stand or communicate with each other - where men are craving for love, sympathy and understanding - where men are victims to their own weakness or flaw of character. The atmosphere of never ending conflicts between Man and Nature, between Man and Man, between Man and himself - the ever present struggle of man to escape the unpleasant realities of his life overwhelms his plays. Man in O'Neill's plays is depicted as an unhappy creature, constantly fighting for a firm stand in the world, striving to gain a feeling of security. But man is weak against the forces working outside him _and he is more or less liable to the forces working in him_his own inner conflicts. What is actually O'Neill's purpose in presenting us such a gloomy world? Does he want to make us see that this world is nothing but futile fighting for happiness - constant conflicts leading to frustration -- desperate struggle to free oneself from the clutch of Fate - that men going through the storm of life are provided with_"

"Visi 2030 Arab Saudi merupakan kebijakan yang diinisiasikan oleh Mohammed Bin Salman (MBS) untuk mendiversifikasi ekonomi negara tersebut. Salah satu sektor yang menjadi fokus pengembangan adalah pariwisata. Kebijakan publik sektor pariwisata Arab Saudi berfungsi sebagai landasan peraturan untuk mencapai visi 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan MBS di bidang pariwisata, jenis wisata baru yang diperkenalkan, pelonggaran hukum syariah yang dilakukan, dan dampak perubahan sosial terhadap masyarakat Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nasucha dan Pasolong, serta metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah mengimplementasikan kebijakan MBS dengan mengembangkan destinasi wisata unik di seluruh negara tersebut. Wisata baru yang diperkenalkan mencakup proyek-proyek inovatif yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pelonggaran hukum syariah dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keagamaan. Dampaknya mencakup perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, dengan peningkatan toleransi dan pemahaman lintas budaya.

---

Saudi Arabia's Vision 2030 is a policy that Mohammed Bin Salman (MBS) initiated to diversify the country's economy. One of the sectors that is the focus of development is tourism. The public policy of Saudi Arabia's tourism sector serves as a regulatory cornerstone to achieve Vision 2030. This study examines the implementation of SBM policies in tourism, new types of tourism introduced, the easing of sharia law carried out, and the impact of social change on Saudi society. This research uses the public policy theory proposed by Nasucha and Pasolong and descriptive qualitative methods. Research findings show that the Saudi Arabian government has implemented SBM policies by developing unique tourist destinations nationwide. The new tours introduced include innovative projects that are a major tourist attraction. The easing of sharia law is carried out to support the development of the tourism sector without compromising religious principles. The impact includes significant changes in people's mindsets and lifestyles, with increased tolerance and cross-cultural understanding."

"Makalah ini memiliki topik tentang ekonomi Arab Saudi yang berjudul “Investasi Jangka Panjang Arab Saudi Dalam Visi Saudi 2030”. Tujuan penelitian makalah ini adalah menjelaskan langkah-langkah Arab Saudi dalam menerapkan investasi jangka pangjang pada Visi Saudi 2030. Dalam makalah ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah teknik penelitian studi pustaka. Makalah ini menjelaskan tentang langkah-langkah Arab Saudi dalam investasi jangka panjang yang telah direncanakan pada Visi Saudi 2030. Terdapat empat poin rencana bidang ekonomi dalam Visi Saudi 2030, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian, melakukan investasi jangka panjang, pembukaan sektor bisnis baru, dan optimalisasi posisi strategis wilaya Arab Saudi.

---

This paper has topic about Saudi Arabia’s Economic that has title is “Long-Term Investment of Saudi Arabia on Saudi Vision 2030”. Purpose of this paper is describe steps of Saudi Arabia to investing for long-term that listed on Saudi Vision 2030. In this paper, the methode that used is qualitative methode. The research technique used in this paper is literature study research techniques. This paper describes steps and strategics of Saudi Arabia to investing for long-term that listed on Saudi Vision 2030. There are four plans economic sector on Saudi Vision 2030: increasing public participation in the economy, making long-term investments, opening new business sectors, and optimizing the Saudi Arabian strategic position."

"Arab Saudi telah membuat Visi 2030 untuk mendiversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor non-migas. Salah satu sektor yang menjadi fokus utama pengembangan adalah pendidikan. Topik penelitian ini adalah reformasi sistem pendidikan di Arab Saudi sebagai strategi mewujudkan Visi 2030. Masalah penelitian ini adalah sistem pendidikan di Arab Saudi sebelum adanya Visi 2030, reformasi sitem pendidikan di Arab Saudi sebagai agenda prioritas dalam implementasi Visi 2030, dan implementasi kebijakan Visi 2030 dalam mereformasi sistem pendidikan di Arab Saudi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teori penelitian yang digunakan adalah teori kebijakan publik. Penelitian ini menemukan bahwa sistem pendidikan di Arab Saudi sebelum adanya Visi 2030 mengalami berbagai masalah, sehingga perlu adanya reformasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, dengan menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh Arab Saudi dalam mereformasi sistem pendidikan untuk mewujudkan Visi 2030.

---

Saudi Arabia has created Vision 2030 to diversify the economy by developing non-oil and gas sectors. One sector that is the main focus of development is education. The topic of this research is the reform of the education system in Saudi Arabia as a strategy to realize Vision 2030. The problem of this research is the education system in Saudi Arabia before Vision 2030, reform of the education system in Saudi Arabia as a priority agenda in the implementation of Vision 2030, and the implementation of Vision 2030 policies in reforming the education system in Saudi Arabia. The research method used is a descriptive qualitative method. The research theory used is public policy theory. This research found that the education system in Saudi Arabia before Vision 2030 faced various problems, so there was a need for reform to create a quality education system, by providing various needs needed to face global needs. It is hoped that the results of this research will provide deeper insight into the strategic steps taken by Saudi Arabia in reforming its education system to realize Vision 2030."

"Balanced scorecard digunakan pertama kali oleh organisasi sektor privat dalam rangka mengukur kinerja proses internal bisnis sebuah perusahaan menghasilkan laba, kemudian organisasi sektor publik mulai menggunakan pendekatan ini dalam rangka mengukur kinerja organisasi melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi sektor publik di Indonesia yang pertama kali menggunakan balanced scorecard adalah Kementerian Keuangan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.01/2009 tentang Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Keuangan pada tanggal 24 Maret 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan balanced scorecard di Kementerian Keuangan pada tahun 2017 setelah delapan tahun balanced scorecard tersebut pertama kali diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga hendak memperbandingkan balanced scorecard tersebut dengan tahun sebelumnya untuk melihat adanya upaya perbaikan atau peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya serta analisis atas tercapainya dan tidak tercapainya masing-masing IKU Menteri Keuangan. Terdapat 12 sasaran strategis Kementerian Keuangan dengan terdiri dari 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 sub IKU yang peneliti evaluasi. 

---

Balanced scorecard was used for the first time by private sector organizations in order to measure the internal business process performance of a company to generate profits, then public sector organizations began to use this approach in order to measure the performance of organizations in order to serving and improving peoples welfare. The public sector organizations in Indonesia that first used the balanced scorecard were the Ministry of Finance with the issuance of Minister of Finance Decree Number 87/KMK.01/2009 concerning Management of Key Performance Indicators in the Ministry of Finance on March 24, 2009. Therefore, this study aimed to evaluate applied balanced scorecard at the Ministry of Finance in 2017 after eight years of balanced scorecard was first applied. In addition, this study also wants to compare the balanced scorecard with the previous year to see any improvement or performance improvement from the previous year and an analysis of achieved and non-achieved of each Minister of Finance KPIs. There are 12 strategic objectives of the Ministry of Finance consisting of 27 Key Performance Indicators (KPI) and 2 sub-KPI which are researchers evaluated."