Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 357 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Grisham, John
"Wall street millionaire Carl Trudeau purchases an unsuspecting Mississippi State Supreme Court judge candidate when a lower court rules against one of his chemical companies for dumping toxic waste into a small town's water supply causing a cancer cluster. A powerful and shocking story of political and legal intrigue, from the master of the legal thriller, John Grisham.In a crowded courtroom in Mississippi, a jury returns a shocking verdict against a chemical company. They have been accused of dumping toxic waste into a small town's water supply, causing the worst "cancer cluster" in history. The company appeals to the Mississippi Supreme Court, whose nine justices will one day either approve the verdict or reverse it.But chemical company owner, Carl Trudeau, decides to try to purchase himself a seat on the Court. Through an intricate web of conspiracy and deceit, his political operatives recruit a young, unsuspecting candidate. They finance him, manipulate him, market him, and mould him into a potential Supreme Court justice. Their Supreme Court justice.The Appeal is a powerful, timely, and shocking story of political and legal intrigue, a story that will leave readers unable to think about the electoral process or judicial system in quite the same way ever again."
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013
813.54 GRI a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Vidya Intani Athfalina
"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi persiapan dokumen dalam rangka persidangan banding pajak yang dilakukan oleh PT OH. Adapun salah satu proses yang dimaksud adalah proses pengajuan banding Pajak Penghasilan Badan dan PPN pada PT SLI dengan fokus pada bagian pembuatan Surat Bantahan hingga persiapan dokumen persidangan pada Pengadilan Pajak. PT SLI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pengeboran lepas pantai. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, PT OH telah melaksanakan pendampingan proses banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik.

This internship report aims to evaluate the process of preparation of documents in the context of a tax appeal hearing conducted by PT OH. One of the processes referred to, is the process of filing an appeal for Corporate Income Tax and VAT at PT SLI with a focus on the making of Rebuttal Letter to the preparation of court documents at the Tax Court. PT SLI is a company engaged in the field of the offshore drilling contractors. Based on evaluation conducted, PT OH has already implemented assistance to the appeal process in accordance with the applicable laws and regulations."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Mairosa Indah Permatasari
"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses Banding pajak PT XCC Indonesia yang ditangani oleh PT ABC Indonesia atas sengketa pajak perusahaan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi, proses dari pengajuan Banding sampai dengan persidangan kelima sudah berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku seperti yang dijelaskan di kerangka konseptual. Akan tetapi, kelengkapan dan kekuatan bukti dalam pembuktian tidak dapat sepenuhnya terpenuhi sampai persidangan kelima perlu dievaluasi. Mengingat proses banding yang masih berjalan, maka putusan atas Banding tersebut belum dapat ditentukan.

This internship report aims to evaluate PT XCC Indonesia`s Tax Appeal process, which was handled by PT ABC Indonesia related to their tax dispute in accordance with applicable law and regulations. PT XCC Indonesia`s main activity is an international standard provider of data center services for local and multinational companies. Based on the evaluation, the process from the Appeal submission to the fifth hearing has proceeded following applicable law and regulation that explained in the conceptual framework. However, the completeness and strength of evidence in verification cannot be fully fulfilled until the fifth hearing needs to be evaluated. Considering that the Appeal process is still ongoing, then the decision on the Appeal has not yet been determined."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Adinda Khoirunisa
"Laporan ini mengevaluasi proses pengajuan banding yang dilakukan oleh KAP ABC Indonesia atas banding PT XYZ Indonesia atas PPN masa Januari s.d. Juni 2016. Permasalahan banding yang diajukan menyangkut PPN masukan dalam negeri dengan konfirmasi `Tidak Ada` dan PPN Jasa Luar Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, KAP ABC Indonesia sudah melakukan pengajuan banding sesuai dengan syarat dan ketentuan pengajuan banding berdasarkan peraturan perpajakan terkait dengan banding. KAP ABC Indonesia juga telah melakukan rekapitulasi terkait detail sengketa banding dengan baik, yang akan memperkuat kedudukan wajib pajak PT XYZ dalam kasus banding yang diajukan.

This report evaluates the appeal process carried out by KAP ABC Indonesia against PT XYZ Indonesia`s appeal of the VAT for January to.d. June 2016. The appeal issue raised concerns domestic input VAT with confirmation of `None` and Overseas Services VAT. Based on the results of evaluations conducted, KAP ABC Indonesia has submitted an appeal in accordance with the terms and conditions of appeal submission based on taxation regulations related to the appeal. KAP ABC Indonesia has also recapitulated the Appeal dispute details properly, which will strengthen the position of PT XYZ taxpayers in the appeal case."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arsuendi Cahyadi
"Kasus sengketa banding koreksi peredaran usaha PT ABC atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasinya. Pemeriksa tidak menyetujui 2 dua dari 5 lima perusahaan yang dijadikan pembanding dalam dokumentasi transfer pricing PT ABC dengan alasan extreme result. Perbedaan penafsiran juga terjadi dalam penentuan nilai rentang interkuartil, dimana rentang interkuartil yang dianggap wajar oleh pemeriksa yaitu berada pada Q1 sementara menurut wajib pajak rentang interkuartil yang dianggap wajar adalah yang berada diantara Q1 sampai dengan Q3. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Untuk dapat mengeluarkan 2 perusahaan pembanding diantara perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai pembanding pemeriksa harus memiliki alasan yang melatarbelakangi perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan yang memiliki extreme results. Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan Majelis Hakim hanya didasari oleh argumentasi antara kedua belah pihak terkait dengan pembuktian extreme result. Dalam menentukan nilai rentang kewajaran, dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan prinsip dan peraturan perpajakan yang berlaku.

The case of such dispute appeal decision of the correction on the dissemination of business PT ABC for a transaction conducted by its affiliation. The examiners did not approve 2 two of the 5 five companies used as a comparison in the documentation of transfer pricing PT ABC for an extreme result reason. The Differences of interpretation also occur in determining the value of the interquartile range, where the reasonable interquartile range considered by the examiner is at Q1 while according to the taxpayer the reasonable interquartile range is among Q1 to Q3. This research used a methodology in qualitative method in form of library research and field study. To be able to issue 2 comparison companies among the companies used as comparison examiner should have a reason behind the company is considered a company that has extreme results. The result of this study shows that the judgement of such case just based on the arguments between the two sides associated with the proof of extreme result. In determining value range reasonableness, considerations of the judges have been in accordance with the principles and tax laws applicable.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gesang Yulianto
"Salah satu hak Wajib Pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menangani keberatan sedangkan Pengadilan Pajak diberi kewenangan untuk menangani banding.
Efisiensi dan efektifitas merupakan saiah satu tolok ukur kesuksesan organisasi termasuk bagi Direktorat Jendera! Pajak dan Pengadilan Pajak.
Dari penelitian terhadap 123 putusan banding Pengadilan Pajak diketahui bahwa keberatan Wajib Pajak Kebanyakan diselesaikan dalam jangka waktu 11 dan 12 bulan. dan 92% keputusan keberatan yang diajukan banding memenangkan Wajib Pajak. Dengan demikian alokasi sumberdaya fiskus untuk menyelesaikan keberatan tidak imbang dengan hasil akhir yang dicapai, artinya tindakan fiskus menyelelesaikan keberatan dalam jangka waktu optimum tidak efisien.
Bila telusuri lebih jauh alasan institusi peradilan memenangkan Wajib Pajak sebagian besar disebabkan Iemahnya daser koreksi pemeriksa dalam tahap pemeriksaan sehingga ketidakefisienan yang terjadi sebenarnya dimulai dari tahap ini.
Sedangkan penyelesaian banding sebagian besar diselesaikan dalam jangka waklu 12 bulan jangka waktu ini lermasuk 3 bulan untuk permintaan Surai Uraian Banding dan 30 hari untuk kelengkapan Surat Bantahan. Walaupun Majelis Pengadilan tidak selalu menyidangkan semua kasus menunggu diterimanya dua dokumen tersebut dari segi pencapaian tujuan yakni memberikan perlindungan Kepada rakyat, kepuasan konstituen yakni Wajib Pajak yang mengajukan banding dapat dikatakan lembaga ini tergolong memenuhi unsur Efisiensi dan efektifitas, karena 92% perkara yang diajukan banding memenangkan Wajib Pajak akibat koreksi pemeriksa yang tidak berdasar.

One of the taxpayer rights is the right to apply an objection and an appeal. According to the tax regulation. Directorate General of Taxes has an authority to proceed taxpayer objection while Tax Court has and authority to proceed tax appeal.
Efficiency and effectiveness are the criteria on measuring successfulness of organization including both Directorate General of Taxes and Tax Court.
From research to 123 Tax Courts appeal decisions, it's known that Taxpayer objections mostly finished within 11 of 12 months and 92 percent of the appeal decision on tax objection was won by the taxpayer. Thereby allocation of the tax office's human resources to proceed taxpayer objection do not balance with the final decision, it means that tax official works inefficiently on tax objection within the optimum period. if it's traced to the reason on tax court institution to win Taxpayer. it's mostly caused by the weakness of tax auditor's corrective bases during audit phase so that inefficiency was started from this phase.
While tax appeal completion mostly finished within 12 months. this period is including both 3 months for the request of Surat Uraian Banding, and 30 days to fulfill Surat Bantahan. Although Tax Court do not always hold meeting on all cases, await receiving both document, from the planed goal that is give protection to people, satisfaction of constituent taxpayer who submit tax appeal. this institute's pertained to fulfill both efficiency and effectiveness element, because 92% of cases won by Taxpayer on the effect of inappropriate tax audit."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22256
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosena Andrianie
"Penyelesaian sengketa pajak dipandang sebagai suatu hal yang signifikan dalam peningkatan integritas Wajib Pajak dan pejabat pajak. Sengketa pajak muncul ke permukaan jika sudah ada keputusan keberatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai proses penyelesaian terhadap perkara sengketa pajak atas Surat Ketetapan Pajak di PT. Dukhan Insan dan proses penyelesaian sengketa pajak yang timbul akibat adanya Surat Keputusan Keberatan di PT. Dukhan Insan. Konsep yang digunakan adalah kekuasaan kehakiman, peradilan administrasi pajak, sengketa pajak, keberatan, banding, hukum pembuktian, keputusan, dan putusan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam.
Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian terhadap perkara sengketa pajak atas Surat Ketetapan Pajak di PT. Dukhan Insan dilakukan dengan mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan karena berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak tidak dinyatakan secara dasar pendapat yang mendukung asumsi pemeriksa dan penyelesaian sengketa pajak yang timbul akibat adanya Surat Keputusan Keberatan di PT. Dukhan Insan dilakukan dengan mengajukan upaya hukum Banding yang membuktikan bahwa adanya asumsi saat pembuatan laporan pemeriksaan. Asumsi ini dilakukan atas perhitungan sisa hasil produksi (waste) dan pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahli dalam bidang tekstil yang independen. Perkara ini masih dalam proses persidangan.

The completion of tax disputes viewed as a thing that significant in an increase of Tax Payer and tax official's integrity. Tax disputes surface if there is a decision of Tax Objections. This study raises the issues of the completion process tax disputes against case of decree's tax in PT. Dukhan Insan and the completion process of tax disputes which arise as a result of decree's tax objection in PT. Dukhan Insan. Concept used is judicial power, judicial tax administration, tax disputes, tax objections, tax appeals, rules of evidence, judgement, and decision. The approach which is taken in this study is a descriptive qualitative approach which use in-depth interviews.
The results of this study is the tax disputes completion of decree's tax in PT. Dukhan Insan is done by filling administration's effort that is tax objections because based on the tax audit report isn't expressed the opinions that support the basic assumption of the tax official and the completion of tax disputes which arise as a result of decree's tax objection in PT. Dukhan Insan is done with filling law's tax appeals effort which is appoving the assumption while the inspection report is made. This assumption is out over the waste and the inspection is done by people who aren't experts in independent textile area. This case is still under trial.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55804
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ignatia Andrea
"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses Sidang Banding Pajak Penghasilan Badan yang berfokus pada proses banding pajak PT BAG, produsen bahan kimia dan bahan industri, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menyusun dokumen pendukung banding Pajak Penghasilan Badan yang diwakili oleh kuasa hukum konsultan KAP AI. Dengan melakukan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kesulitan PT BAG dan mengusulkan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan konsultan pajak PT BAG dan memeriksa dokumen yang relevan. Temuan penelitian BAG mengalami kesulitan mendapatkan dokumentasi yang relevan dari penyedia layanan pihak ketiga dan kebingungan seputar persyaratan khusus untuk setiap dokumen. Laporan ini mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan ini, seperti mengembangkan pedoman yang lebih tepat untuk kompilasi dokumen dan membangun hubungan kerja yang lebih dekat antara konsultan pajak dan penyedia layanan pihak ketiga. Pada akhirnya, laporan ini memberikan wawasan berharga tentang proses banding pajak di Indonesia dan menyoroti pentingnya penyusunan dokumen praktis dalam mencapai hasil banding yang sukses.

This internship report aims to evaluate the Tax Appeal Hearings process of Corporate Income Tax, which focuses on the tax appeal process of PT BAG, a manufacturer of chemicals and industrial materials, and the challenges they faced in compiling supporting documents for their Corporate Income Tax appeal represented by attorneys for KAP AI consultants. By conducting qualitative research methods, the study aims to provide insights into PT BAG's difficulties and propose solutions to overcome them. The research involved interviews with PT BAG's tax consultants and examining relevant documents. The study findings BAG encountered difficulties obtaining relevant documentation from third-party service providers and confusion around the specific requirements for each document. The report proposes several solutions to address these challenges, such as developing more precise guidelines for document compilation and establishing closer working relationships between tax consultants and third-party service providers. Ultimately, the report provides valuable insights into the tax appeal process in Indonesia and highlights the importance of practical document compilation in achieving a successful appeal outcome."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Patricia Devina Anandaputri
"This internship report evaluates the preparation of Documents procedure for the Appeal Submission of PT A's 2020 Appeal Case carried out by PT CAX. The report provides a comprehensive, step-by-step overview of the preparation process, which includes drafting the Appeal Letters, preparing the Supporting Documents for the Appeal Letters, and submitting the Appeal Documents to the Tax Court. Evaluation is undertaken to evaluate whether all preparation procedures undertaken by PT CAX for PT A's Appeal Case align with the relevant Taxation Regulations. Based on these evaluations, it is determined that the preparation of the Appeal Documents and their submission to the Tax Court conform to the requirements delineated in the Tax Court Regulations, Minister of Finance Regulations, and the Circular Letter issued by the Head of the Tax Court and conduct a self-reflection from this evaluation.

eluruh dan langkah demi langkah tentang proses persiapan, yang mencakup penyusunan Surat Banding, persiapan Dokumen Pendukung untuk Surat Banding, dan pengajuan Dokumen Banding ke Pengadilan Pajak. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah semua prosedur persiapan yang dilakukan oleh PT CAX untuk Kasus Banding PT A sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang relevan. Berdasarkan evaluasi tersebut, ditentukan bahwa persiapan Dokumen Banding dan pengajuannya ke Pengadilan Pajak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pengadilan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak, serta membuat refleksi diri berdasarkan evaluasi ini."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fariz Mauldiansyah
"World Trade Organization (WTO) memiliki sistem penyelesaian sengketa yang dalam perkembangannya cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan antar negara anggotanya. Namun sejak tahun 2017 Amerika Serikat terus menerus memblokir penunjukkan anggota Appellate Body. Penolakan tersebut dilakukan atas dasar kinerja anggota Appellate Body yang semakin tidak efisien dalam menangani sengketa. Pada tahun 2020 WTO mengalami krisis penyelesaian sengketa karena WTO secara resmi tidak memiliki Appellate Body yang beroperasi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggota Appellate Body yang dapat menangani proses banding. Dalam upaya untuk mengatasi krisis tersebut, beberapa negara anggota WTO membentuk perjanjian plurilateral yang disebut sebagai Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA). Melalui MPIA, proses banding dilakukan dengan mekanisme arbitrase yang didasari oleh Pasal 25 Dispute Settlement Understanding. Akan tetapi, apakah MPIA dapat dikatakan sebagai solusi untuk mengatasi krisis penyelesaian sengketa yang dialami WTO? Pada penelitian ini, penulis menganalisis kinerja anggota Appellate Body yang dinilai tidak efisien dan implikasinya terhadap sistem perdagangan multilateral. Selain itu, penulis juga menganalisis efektifitas dari pembentukan MPIA sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis penyelesaian sengketa.

The World Trade Organization (WTO) has a dispute settlement system that in its development was quite effective in resolving trade disputes between its members. However, since 2017 the United States has continuously blocked the appointment of members of the Appellate Body. The refusal was made based on the Appellate Body member’s increasingly inefficient performance in handling disputes. In 2020 the WTO experienced a dispute settlement crisis as the WTO officially did not have an operating Appellate Body. This is because there are currently no Appellate Body members who can hear any appeal process. In an effort to overcome the crisis, several WTO members formed a plurilateral agreement known as the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA). Through the MPIA, appeal processes are carried out through an arbitration mechanism based on Article 25 of the Dispute Settlement Understanding. However, can the MPIA be considered a solution to overcoming the dispute settlement crisis of the WTO? In this research, the authors analyze the performance of the previous Appellate Body members which was considered inefficient, and its implications for the multilateral trading system. In addition, the author also analyzes the effectiveness of the MPIA as an effort to resolve the dispute settlement crisis. "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>