Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyrakat yang yang dilayaninya, survei secara periodik melalui suatu alat ukur yang baku. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bulan Februari 204, Mentri Perdayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Keputusan Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tetang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah Kota Bandung."

"Baik buruknya produk layanan masyarakat yang diberikan, lebih banyak bergantung pada sejauh mana tanggapan atau kepuasan penerima pelayanan..."

"Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui jenis pelayanan yang dikeluhkan konsumen dan untuk mengetahui hubungan kinnerja pelayanan yang diberikan PT PLN Unit Bisnis Area Jawa Timur AP. Banyuwangi UPP-TR Rogojampi dengan kepuasan konsumen. Adapun data yang akan diolah untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat diperoleh dari beberapa tahapan antara lain menentukan populasi, menentukan jumlah dan jenis sampel setelah itu diadakan poling melalui teknik kuisioner pada konsumen yang telah memenuhi syarat untuk penarikan sampel."

"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga di wilayah Jabodetabek. Sebanyak 173 sampel yang digunakan bersumber dari Kementerian/Lembaga di Jabodetabek untuk melibatkan variasi yang representatif. Metode Structural Equation Modeling (SEM) digunakan sebagai alat analisis utama, dengan software Smart PLS sebagai instrumen pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelayanan publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja ketika dimediasi oleh kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi. Temuan menarik pada penelitian ini adalah peran mediasi oleh kedua variabel mediator tersebut, yaitu kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi adalah sebagai full mediator. Pada penelitian ini juga menemukan bahwa motivasi pelayanan publik pada karyawan sektor publik belum dapat berpengaruh secara positif atau berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja.

---

This study examines the influence of public service motivation on job satisfaction, mediated by person-organizational fit and organizational commitment among civil servants of Ministry/Agency in Jabodetabek. A total of 173 samples were obtained from Ministries/Agencies in Jabodetabek to ensure representative variation. The Structural Equation Modeling (SEM) method is used as the main analysis tool, with Smart PLS software as the data processing instrument. The research findings indicate that public service motivation has a significant positive effect on job satisfaction when mediated by person-organization fit and organizational commitment. An interesting aspect of this study is the mediating role of the two mediator variables, person-organization fit and organizational commitment, as full mediators. Additionally, this study unable to provide evidence that public service motivation among public sector employees has a directly positive impact on job satisfaction."

"The quality of health service can be viewed from the sides of the health service provider such as hospital or health service center, and the patient as the service user, and the patient as the service user. The quality of service according to the patient is reflected in the patient satisfaction. The patient satisfaction is essential information for hospital or other health service center to design strategy to improve performance for survival under strict competition. The purpose of this research was to determine the influence of the service quality according to the patient, in terms of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and emphaty, on patient satisfaction. The research was conducted at Dental Hospital, University of Jember from September 2005 to February 2006. The research was applied to the multi-visit patients, who were handled by professional level students. This observational research was carried out by using cross sectional approach, in which data was collected using questionnaire. The sample included 150 people, and the data were subsequently analyzed using double regression analysis on the influence of the service quality toward patient satisfaction. The results showed that tangibility, reliability, responsiveness, assurance and emphaty factors simultaneously influence the patient satisfaction with R2 value of 0.809. The partial correlation coefficients were for tangibility 0.198, reliability 0.207, responsiveness 0.197, assurance 0.440, and emphaty 0.192. The study concluded that the service quality comprises of all five factors of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and emphaty influencing the patient satisfaction, with assurance as the most influential factor."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas pelayanan prima pada Satpas SIM Polresta Bekasi Kota melalui survey kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, berdasarkan data yang dihimpun dari responden. Pengumpulan data primer melalui kuesioner dengan penentuan sample menggunakan ukuran sampel didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP- 25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang mensyaratkan sampel minimal adalah jumlah unsur + 1 x 10 dengan jumlah 100 sampel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis bantuan Program SPSS versi 19. Penelitian menunjukan bahwa secara kumulatif, skor IKM pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh Satpas SIM Polresta Bekasi Kota adalah sebesar 68.94 yaitu berada pada interval Baik (B), dengan skor relatif rendah pada unsur penanganan pengaduan dan kompetensi sedangkan skor yang masih di bawah rata-rata meliputi petugas, tarif, serta sikap dan perilaku petugas. Oleh sebab itu disarankan agar di lakukan terobosan yang inovativ guna meningkatkan efektivitas secara keseluruhan unsur yang diperlukan guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di wilayah hukum Polresta Bekasi.

---

This study aims to measure the effectiveness of excellent service to the city of Bekasi Police SIM Satpas through community satisfaction survey. This study uses a quantitative approach, based on data collected from respondents. The collection of primary data through questionnaires with the determination of sample using a sample size based on the Decree of the Minister of State for Administrative Reform No. KEP-25 / M.PAN / 2/2004 dated February 24, 2004 on Guidelines for Preparation of Public Satisfaction Index Services Unit Government Agencies requiring minimal sample is the number of elements + 1 x 10 with 100 samples. The method used is the method of analysis assistance program SPSS version 19.

Research shows that cumulatively, scores of SMEs on the quality of services provided by the city of Bekasi Police SIM Satpas amounted to 68.94 which are at intervals of Good (B), with relatively low scores on the handling of complaints and competency elements while still score below the average include officers, fare, as well as the attitudes and behavior of officers. Therefore it is suggested that in order to do terebosan which inovativ increase the overall effectiveness of the necessary elements in order to provide the best service to the public in Bekasi City Police jurisdiction."

"Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah (land tenure and land right) lembaga yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk tingkat pusat sedangkan untuk tingkat daerah adalah Kantor Pertanahan sebagai organisasi publik yang berhak menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan.Berdasarkan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan melalui partisipasi masyarakat yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan German Technical Cooperation (GTZ), telah ditemukan beberapa masalah pelayanan yang dialami oleh masyarakat pengguna layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Hal ini tertuang dalam survey pengaduan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan GTZ yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Adanya kesenjangan antara persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, menyebabkan adanya perasaan puas atau tidak puas dari masyarakat.Oleh karena itu, perlu dilaksanakan penelitian mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Indikator yang paling sesuai untuk mengukur kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang akan digunakan penulis dalam penelitiann ini mengacu pada Prinsip Pelayanan Publik berdasarkan Kep.MenPan No.63 Tahun 2003 yang terdiri dari 10 dimensi, yaitu : Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan atau Keramahan dan Kenyamanan. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa indikator ketidakpuasan masyarakat serta prioritas perbaikan indikator yang direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.

---

In terms of implementation of land management, particularly related to management control and rights over land (land tenure and land rights) is the regulating authority of the Republic of Indonesia National Land Agency (BPN RI) for the central level, while for the regional level is the Land Office as an organization public has the right to organize land management and providing services to the public in the area of land.Based on service quality improvement activities through community participation which have been carried out by Gorontalo City Land Office in cooperation with the Ministry of Administrative Reform and the Germany Technical Cooperation (GTZ), has found some problems experienced by public service users of land in the Land Office in Gorontalo city. This was stated in a survey of public complaints against the service at the Land Office in Gorontalo city conducted by the Ministry of PAN and GTZ which was held on February 10, 2009 until February 28, 2009. The existence of the gap between public perception about the quality of service with the actual quality of service expected by the community, causing a feeling satisfied or not satisfied from the community.Therefore, it is necessary to implement research on the quality of services provided by the Land Office Gorontalo City. The most appropriate indicators to measure service quality Gorontalo City Land Office to be used in this study the authors refer to the Principles of Public Service under Kep.MenPan No.63 of 2003 which consists of 10 dimensions, namely: Simplicity, Clarity, Certainty Time, Accuracy, Safety, Responsibility, Completion Services and Tools, Easy Access, Discipline, Courtesy, or Hospitality and Leisure. From the research, found several indicators of dissatisfaction with society and the improvement of priority indicators that recommended several policies that can be applied by the Land Office in Gorontalo city in an attempt to improve the quality of land services."

"Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, beserta aparatur pemangku kepentingan, untuk terciptanya produk layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, mengukur tingkat kepuasan masyarakat, dan memberikan saran perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi, serta teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dan kualitatif menggunakan Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat pada Disdukcapil Kota Bandung sudah baik. Namun, terdapat beberapa aspek prioritas untuk diperbaiki. Pada penelitian ini diberikan beberapa masukan terhadap tiga indikator, yaitu waktu pelayanan; kompetensi pelaksana; penanganan pengaduan; saran; serta masukan. Hal yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada Disdukcapil Kota Bandung, yaitu membuat pelayanan terpadu satu pintu guna mengatasi penumpukan antrean yang kerap kali terjadi dan menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada bagian pelayanan"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan, kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, budaya organisasi, dan kualitas pelayanan publik akibat kekosongan kepemimpinan puncak di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Data diperoleh dari hasil survei dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil survei dianalisis secara deskriptif dan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, sajian data, dan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah pasca kekosongan kekuasaan cenderung kurang efektif dan kurang stabil karena sering terjadi konflik internal dalam proses pengambilan kebijakan. Kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado bersifat legal formal, karena lebih banyak diselenggarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja. Peran kepemimpinan di tingkat unit kerja cukup menonjol dalam terselenggarnya pelayanan publik, sehingga kekosongan pimpinan tingkat atas tidak akan memiliki pengaruh yang nyata terhadap kinerja dari pelayanan publik pada masing-masing lembaga. Budaya organisasi yang terbentuk di dalam organisasi Pemerintah Daerah Kota Manado adalah budaya birokrasi formal yang cenderung kaku.Inisiatif individu dan toleransi resiko berada pada tingkat yang rendah atau tidak berkembang. Dalam kondisi ini, rutinitas menjadi nilai yang dipegang dan dijunjung tinggi. Sementara terkait dengan kondisi kualitas pelayanan publik pasca kekosongan jabatan secara umum tidak ada hambatan. Masyarakat umumnya menilai bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Manado kualitasnya memuaskan, baik menyangkut dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka perlu peningkatan kompetensi kepemimpinan di masing-masing instansi pemerintah daerah kota Manado agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Pemerintah Daerah Kota Manado juga perlu mengembangkan sistem koordinasi antar instansi yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas koordinasi di tiap-tiap lingkungan instansi. Selain itu, juga perlu pembenahan infrastuktur jalan untuk menopang kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan pembangunan Kota Manado.

---

The objective of this research is to analyzed the government implementation, leadership in each organizational level, organizational culture, and public service quality after the absence of top leadership in the Local Government of Manado City. The research using quantitative-descriptive and qualitative approach. The data obtained from survey and in depth interview with key informant. The survey result analyzed descriptively and interview result analyzed qualitatively through data reduction, data display, and conclusion stages.The result of this research showing that the government implementation after the absence of top leadership tend to not effective and not stable. It is caused by often occur the internal conflict in decision making process. The leadership in the Local Government of Manado City characterized by legal formal, because more implemented based on basic task and function from work unit. The eldership role in the work unit level more dominant in implementation of public service, so that the absence of top leadership not affected significantly to public service performance at each institution. The organizational culture that was formed in the Local Government of Manado City is formal bureaucracy culture that more rigid.Individual initiative and risk tolerance on the bottom level or not growth. In this condition, routinely to be the value that hold and upheld by officer. While relate to public service quality after the absence of top leadership generally not have the obstacle. Public in generally assessed that public service quality implemented by the Local Government of Manado City is satisfied, as well as relate to tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy.Based on this research result, then needed to improvement the leadership competence in each local government institution at Manado City, so that can accomplishing the task effectively and efficient. The Local Government of Manado City also need to developing the coordination system among the agency. Beside that, needed to improvement the road infrastructure to support the public economy activity and accelerate the development of Manado City."