Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan RSIA JMB Keluarga Ibu menjadi rumah sakit umum sebagai upaya merespon kebutuhan masyarakat kota Tangerang membutuhkan acuan perencanaan strategi yang tepat. Melalui wawancara mendalam dan Consensus Decision Making Group (CDMG), penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjadi Rumah Sakit Umum JMB Tangerang, perlu mengembangkan produk layanan sebagai rumah sakit kelas D dan perlu memenuhi standar kriteria rumah sakit kelas D dalam 5 tahun ke depan, dengan prioritas penyempurnaan poliklinik rawat jalan penyakit dalam dan bedah.

---

The transformation of JMB Keluarga Ibu Children and Women?s Hospital into a general hospital as an attempt to respond the needs of the community at Tangerang city requires a accurate development plan strategy. Through an in-depth interview and Consensus Decision Making Group (CDMG), this research is an operational research with a qualitative analysis approach. The research result indicates that to be a JMB Tangerang General Hospital, it is essential to develop a product service as a type D hospital and meeting the standard criteria of class D hospital in the next five years prioritizing in the excellence of internal medicine and surgery outpatient clinic."

"Tesis ini membahas kelayakan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan standar pelayanan, SDM, peralatan dan sarana dan prasarana yang dimiliki RSU Kota Tangerang Selatan saat ini telah melebihi standar RS kelas C. Pesatnya pembangunan di Kota Tangerang Selatan dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Banten, dengan pertumbuhan penduduk 3.04 % pertahun, pertumbuhan ekonomi 3.75%, pendapatan perkapita yang tinggi dan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021 akan ada pembangunan dua RS kelas C di Kota Tangerang Selatan dan RSU Kota Tangerang Selatan akan menjadi RS Rujukan dan rencana peningkatan menjadi Kelas B dibutuhkan studi kelayakan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data sekunder yang dilakukan di RSU Kota Tangsel dengan menggunakan data sekunder selama 3 tahun (2017-2019). Kelayakan Peningkatan Kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi rumah sakit Kelas B menggunakan self Assesment berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2020 dan menggunakan analisis SWOT pada faktor internal dan eksternal.Dari hasil analisis pemenuhan standar pelayanan, SDM, Bangunan dan Prasarana, dan Peralatan sudah sangat memenuhi standar rumah sakit umum kelas B, hanya pemenuhan standar minimal tempat tidur rumah sakit kelas B yang belum terpenuhi, berdasarkan situasi faktor internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT mendapatkan nilai EFE 3.54 dan IFE 3.21, berada pada sel I yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi rumah sakit Kelas B.Kelayakan Peningkatan Kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B berdasarkan Self Assessment pemenuhan standar permenkes 3/2020 dan analisis SWOT (faktor eksternal dan internal) layak untuk diimplementasikan

---

This thesis discusses the feasibility of the South Tangerang General Hospital with the service standards, human resources, equipment and infrastructure currently owned by South Tangerang General Hospital that have exceeded the standards of Class C hospitals. Rapid development in South Tangerang City with the highest human development index in Banten Province, with a population growth of 3,04% per year, 3.75% economic growth, high per capita income and with a growing population, based on the 2016-2021 South Tangerang City RPJMD there will be the construction of two class C hospitals in South Tangerang City and South Tangerang General Hospital will become Referral hospital and quality improvement to Class B required a feasibility study.

This research is a case study research with a quantitative approach with secondary data analysis methods conducted at South Tangerang General Hospital using secondary data for 3 years (2017-2019). Increasing Class Upgrading of South Tangerang General Hospital to become a Class B hospital using self-assessment based on Permenkes No. 3/2020 and using a SWOT analysis on internal and external factors.

From the results of the analysis of the fulfillment of service standards, human resources, buildings and infrastructure, and equipment, it has met the standards of a class B public hospital, only the fulfillment of the minimum standard for class B hospital beds has not been fulfilled, based on the situation of internal and external factors using SWOT analysis to get a value EFE 3.54 and IFE 3.21, are in cell I which supports the growth and upgrading of the South Tangerang City Hospital class into a Class B hospital.

Feasibility of Class Upgrading South Tangerang General Hospital to be Class B General Hospital based on the Self-Assessment of the fulfillment of Permenkes 3/2020 standards and SWOT analysis (external and internal factors) is feasible to implement."

"Mengenai pembagian harta dari adanya perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif karena adanya proses perceraian. Faktor dari pihak suami maupun istri akan mempermasalahkan prihal harta gono-gini atau dikenal dengan harta bersana pada saat masih berstatus kawin. Karena selama masa ikatan perkawinan banyak pihak suami istri berfokus untuk mengumpulkan harta tersebut, dalam artian memenuhi kebutuhan yang akan datang, namun apabila telah terjadinya perceraian maka suami istri itu pula yang akan mempermasalahkan harta yang telah dikumpulkan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan pula prihal pembagian harta bersama itu, namun dalam hal ini dijelaskan bahwa apabila pihak suami-istri tersebut telah berpisah secara negara tetap dijelaskan jika harta atau suatu objek yang dibeli pada saat masih dalam berstatus perkawinan maka objek tersebut menjadi harta bersama, dan dapat dibuktikan pada saat transaksi jual beli tersebut dibuat atas nama siapa. Sehingga dengan begitu dapat kita lihat pula objek yang termasuk dalam harta bersama atau tidak. Dalam hal ini terlihat jelas apabila adanya salah satu pihak yang berniat ingin merugikan pihak lain, maka tidak akan bisa, karena akan tunduk pada aturan yang berlaku dan dengan beberapa bukti pendukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila tetap ada salah satu pihak merasa dirugikan prihal harta bersama ini maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan kembali pada pengadilan setempat.

---

Regarding the distribution of assets from a marriage is something that is very sensitive because of the divorce process. Factors from the husband and wife will make an issue regarding the property of the gono-gini or known as the property while still being married. Because during the period of the marriage bond, many husband and wife focus on collecting these assets, in the sense of meeting future needs, but if there is a divorce then the husband and wife will also take issue with the assets that have been collected. Based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it has also been explained about the distribution of joint assets, but in this case it is explained that if the husband and wife have separated according to state, it is still explained if the property or object that was purchased while still in the status of marriage then the object becomes joint property, and it can be proven when the sale and purchase transaction was made on whose behalf. So that we can also see the objects that are included in joint property or not. In this case, it is clear that if one party intends to harm the other party, it will not be able to, because it will be subject to the applicable rules and with some supporting evidence. So it can be concluded that if there is still one of the parties who feels aggrieved regarding this joint property, the party who feels aggrieved can submit it again to the local court."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan di RS. X Tangerang bertujuan untuk menganalisa situasi internal dan eksternal, mengetahui strategi yang diperoleh berdasar pendekatan BSC dan mengetahui program kerja yang dapat dikembangkan sesuai dengan startegi terpilih tersebut. Jenis penelitian ini merupakan Action Research dengan analisa data kualitatif, melalui telaah dokumen, wawancara mendalam dan Concensus Decision Making Group (CDMG) terhadap manajemen RS. X Tangerang. Hasil positioning RS. X Tangerang berada di Kuadran II yaitu Internal Fix-It Quadran dan Sel V Hold and Maintain. Strategi alternatif yang menjadi prioritas yaitu pengembangan Product Development dengan contoh program Pengembangan Instalasi Rawat Khusus (UGD, VK, ICU, HCU, PERISTI-Perinatal Resiko Tinggi dan Kamar Operasi) dengan melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit lain sebagai mitra rujukan.

---

ABSTRACT

This study was conducted at Hospital X Tangerang aims to analyze the internal and external situation, knowing the strategy obtained based on the BSC approach and know the work program that can be developed in accordance with the chosen strategy. This type of research is Action Research with qualitative data analysis, through document analysis, in-depth interviews and Consensus Decision Making Group (CDMG) to the management of the Hospital X Tangerang. Results positioning X Tangerang Hospital is in Quadrant II, namely the Internal Fix-It Quadran and Cells V Hold and Maintain. The alternative strategy is a priority is the development of Product Development with examples of programs Development Special Care Installation (ER, VK, ICU, HCU, PERISTI-High Risk Perinatal and Operating Rooms) through cooperation with other hospitals as referral partners."

"Putusnya perkawinan atau perceraian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, yakni pembagian harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan. Hukum positif di Indonesia menetapkan bahwa apabila terjadi perceraian, masing-masing suami dan istri berhak mendapatkan separuh bagian dari harta bersama. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab suami untuk mencari nafkah, sementara istri yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab sebagaimana dimuat dalam hukum positif telah mengalami pergeseran. Saat ini, sebagian istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga turut serta bekerja mencari nafkah. Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/2010 tersebut dinilai cukup penting untuk dijadikan rujukan oleh para hakim di Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa harta bersama, khususnya dalam hal suami tidak bekerja terlebih suami juga tidak berupaya memberikan kontribusi apapun dalam rumah tangga. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.JMB seharusnya lebih mempertimbangkan pada aspek social justice, yakni mengenai kontribusi atau usaha dari para pihak, dimana Majelis Hakim tidak secara langsung membagi rata bagian yang diberikan untuk para pihak, tetapi Majelis Hakim dapat menilai terlebih dahulu bagaimana keadaan masing- masing pihak serta usaha para pihak dalam rumah tangganya. Selain itu, Majelis Hakim seharusnya membagi harta bersama sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/2010, yang menetapkan bahwa suami mendapatkan bagian harta lebih kecil daripada bagian milik istri, yakni 1⁄4 bagian berbanding 3⁄4 bagian harta bersama. Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/2010 juga tampak bahwa Mahkamah Agung telah berupaya untuk menyeimbangkan asas keadilan dalam pembagian harta bersama atas dasar adanya suatu keadaan khusus yang apabila tetap diterapkan pembagian 50 : 50 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI, justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan antara para pihak. Tulisan ini membahas mengenai pembagian harta bersama perkawinan dalam hal suami tidak bekerja menurut doktrin dan putusan pengadilan dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif, khususnya pada pertimbangan hukum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.JMB dan Putusan Nomor 266K/AG/2010.

---

The dissolution of marriage or divorce will have legal consequences for the parties involved, namely the division of joint assets. Joint assets refer to the property acquired by the husband and wife during the marriage. Indonesian positive law stipulates that in the event of divorce, each husband and wife is entitled to receive half of the joint assets. This provision is based on the husband's responsibility to provide for the family's livelihood, while the wife is responsible for managing the household. However, the allocation of responsibilities as stated in positive law has undergone a shift. Currently, some wives not only play the role of a homemaker but also contribute by working to earn a living. The existence of Supreme Court Jurisprudence Number 266K/AG/2010 is considered significant and serves as a reference for judges in Indonesia in resolving disputes over joint assets, especially when the husband is not employed and does not contribute in any way to the household. The panel of judges in case number 161/Pdt.G/2020/PN.JMB should have considered the aspect of social justice, which includes the contributions or efforts made by each party. The judges should not directly divide the assets equally between the parties but should assess the circumstances and the efforts made by each party in their respective households. In addition, the judges should divide the joint assets in accordance with Supreme Court Jurisprudence Number 266K/AG/2010, which establishes that the husband receives a smaller share of the assets compared to the wife, namely one-fourth (1⁄4) versus three-fourths (3⁄4) of the joint assets. The existence of Supreme Court Jurisprudence Number 266K/AG/2010 also shows that the Supreme Court has attempted to balance the principle of justice in the division of joint assets based on the presence of specific circumstances. If the equal division of assets (50:50) as stated in Article 128 of the Civil Code and Article 97 of the Islamic Law Compilation were applied, it would actually result in injustice between the parties. This paper discusses the division of joint marital assets when the husband is not employed according to legal doctrine and court decisions, using a juridical-normative analysis method, particularly focusing on the legal considerations applied in Case Number 161/Pdt.G/2020/PN.JMB and Supreme Court Jurisprudence Number 266K/AG/2010."

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian perdarahan antepartum pada ibu hamil di RSU Kabupaten Tangerang tahun 2012. Salah satu penyebab kematian pada ibu hamil di Kabupaten Tangerang tahun 2011 adalah perdarahan antepartum sekitar 4%. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui faktor penyebab kejadian perdarahan antepartum pada ibu hamil. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara menganalisa data rekam medik. Hasil Penelitian menemukan bahwa pendidikan, usia, frekuensi hamil, dan kadar Hb berhubungan dengan kejadian perdarahan antepartum.

---

This study analyzed factors related to the incidence of antepartum haemorrhage in pregnant women at the General Hospital Tangerang district in 2012. One of the causes of death in pregnant women in Tangerang regency in 2011 was antepartum haemorrhage as big as 4%. We would like to determine the reasons the incidence of antepartum haemorrhage in pregnant women. This study uses a quantitative method by analyzing medical records. Research found that education, age, frequency of pregnancy, and Hb levels associated with the incidence of antepartum haemorrhage."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pengembangan prototipe aplikasi pelaporan rumah sakit di RSIA Kemang Medical Care pada tahun 2014. Pengembangan sistem ini merupakan salah satu bentuk pengembangan office automation system untuk mendukung pekerjaan petugas pelaporan di unit rekam medis dalam mengerjakan laporan-laporan rumah sakit. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, serta telaah dokumen untuk pengumpulan data. Untuk pengembangan aplikasi, penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), di mana pengembangan aplikasi yang dilakukan memberdayakan komponen-komponen yang telah ada pada sistem informasi yang sedang berjalan saat ini. Dengan dikembangkannya aplikasi pelaporan rumah sakit, dampak yang diharapkan dapat terjadi adalah pengerjaan laporan internal dan eksternal yang lebih cepat, serata pengurangan beban kerja petugas pelaporan rekam

---

ABSTRACTThis thesis discuss about prototype development of hospital reporting application in Kemang Medical Care Women and Children Hospital in 2014. The system development is an office automation system development to support the reporting staffs of medical record departement in finishing hospital reports. This study is a qualitative study conducted with the observation, in-depth interviews, and document review to collect the data. For application development, Rapid Application Development (RAD) is used, in which the development of application is using components that already exist in the information systems used in the hospital now. The expected impact to occur after the development of this hospitals reporting application is that internal and external hospital reports can be done faster than before, and also to reduce the workload of reporting staff of medical records departement."

"Penelitian untuk tesis ini difokuskan pada penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia sebagaimana ditemukan dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 127/Pdt.G/2019/Pn-Jmb. Sengketa di dalam perkara tersebut adalah berkaitan dengan beralihnya utang jaminan fidusia kepada debitur baru. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum yang terjadi apabila debitur dalam perjanjian fidusia meninggal dunia. Selain itu juga peran notaris dalam penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif di mana data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil analisis secara kualitatif menemukan bahwa perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok kredit beralih maka perjanjian fidusianya pun akan ikut berpindah kepada debitur baru. Apabila debitur tersebut meninggal dunia maka jaminan fidusia menjadi jaminan kebendaan yang akan mengikuti kepada siapa yang memilikinya, sehingga dapat beralih kepada ahli waris yang menerima harta dari pewaris selaku debitur. Adapun peran notaris dalam konteks penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia adalah tidak hanya berperan dalam pembuatan akta fidusia, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum tentang pemberian utang jaminan fidusia ke pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

The research for this thesis is focused on the settlement of fiduciary guarantee debts to debtors who died as found in the case of the Jambi District Court Decision Number 127/Pdt.G/2019/Pn-Jmb. The dispute in this case is related to the transfer of the fiduciary guarantee debt to the new debtor. Therefore, the problem raised in this study is about the legal consequences that occur when the debtor in the fiduciary agreement dies. In addition, the role of the notary in the settlement of fiduciary guarantee debts to the deceased debtor. The form of this research is normative juridical where secondary data is collected through literature study. The results of the qualitative analysis found that the fiduciary agreement follows the principal agreement, so that if the credit principal agreement is switched, the fiduciary agreement will also be transferred to the new debtor. If the debtor dies, the fiduciary guarantee becomes a material guarantee that will follow to those who own it, so that it can be transferred to the heirs who receive the assets from the heir as the debtor. The role of a notary in the context of the settlement of a fiduciary guarantee debt to a deceased debtor is not only to play a role in making a fiduciary deed, but also to provide legal counseling regarding the provision of fiduciary guarantee debt to third parties in accordance with statutory provisions."

"Kematian merupakan risiko yang ditanggung dalam asuransi jiwa dan perusahaan asuransi wajib membayar dana asuransi kepada ahli waris yang ditunjuk sebagai penerima manfaat jika terjadi kematian. Namun, permasalahan muncul ketika ada ahli waris menurut hukum perdata merasa berhak memiliki dana asuransi padahal dirinya bukan penerima manfaat. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan studi kasus putusan dan bertujuan untuk mengkaji kedudukan penerima manfaat. Adapun permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimana pengaturan ahli waris menurut hukum perdata, bagaimana kedudukan penerima manfaat secara hukum kewarisan, dan perlindungan hukum terhadap ahli waris dan penerima manfaat apabila terjadi pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil analisis, dana asuransi hanya berhak dimiliki oleh ahli waris yang ditunjuk menjadi penerima manfaat dan mempunyai insurable interest dengan tertanggung. Tidak semua ahli waris menurut hukum perdata merupakan penerima manfaat. Oleh karena itu, dana asuransi bukan bagian dari harta warisan. Dengan demikian, jika tertanggung meninggal dan terjadi pembagian harta warisan, ahli waris menurut hukum perdata hanya berhak atas harta kekayaan tertanggung yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

---

The death of an individual is a risk covered by a life insurance agreement. In the event of this risk occurring, the insurance company is obligated to pay a certain amount of compensation or insurance proceeds to the designated heirs who are beneficiaries of the insurance. However, complications arise when legal heirs feel entitled to insurance funds despite not being the designated beneficiaries. This study, employing a normative juridical approach and utilizing case studies, aims to examine the position of beneficiaries. The issues addressed include the legal status of heirs in civil law, the legal position of beneficiaries concerning inheritance, and legal protection for both heirs and beneficiaries during inheritance distribution. The analysis concludes that insurance funds rightfully belong only to heirs specifically designated as beneficiaries, possessing an insurable interest with the insured party. Not all legal heirs according to civil law qualify as beneficiaries. Consequently, insurance funds do not constitute part of the inheritance. Hence, in the event of the insured's demise and subsequent inheritance distribution, legal heirs under civil law are entitled solely to the insured's wealth regulated according to the applicable inheritance laws."