Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2016 untuk sektor pariwisata berakibat pada persaingan bebas tenaga kerja pariwisata, sehingga perlu adanya penguatan daya saing tenaga kerja pariwisata Indonesia melalui sertifikasi. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi masih sangat rendah. Guna mengatasi hal tersebut, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata. Dalam implementasinya program tersebut masih menghadapi permasalahan seperti ketidaksesuaian realisasi dengan rencana program, keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pariwisata yang tidak merata, dan kesadaran industri pariwisata masih rendah. Skripsi ini membahas implementasi program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata oleh Bidang Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Kementerian Pariwisata. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip implementasi kebijakan model Van Meter & Van Horn.

---

ABSTRACTAsean Economic Community enforcement in 2016 in the tourism sector resulting labour free competition in tourism industry, makes it necessary to strengthen the competitiveness of the Indonesian tourism professionals through certification. However, the number of certified tourism professionals so far is still very low. To overcome this, the Tourism Ministry held a competency certification program. But in the implementation of the program is still facing problems such as incompatibility between plan and realization of the program, location of Lembaga Sertifikasi Profesi is uneven and industry awareness of the importance of certification is still low. This thesis discusses about the implementation of competency certification program for tourism professionals by Facilitation Competence Certification Division of Tourism Ministry. This study is done in Post Positivist model with a descriptive design. The results of this study show that the implementation of this program is not entirely based on Van Meter & Van Horn policy implementation model."

"ABSTRAKSertifikasi kompetensi merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan antara demand dan supply terkait tenaga kerja di Indonesia. Namun proses sertifikasi kompetensi yang saat ini telah berjalan memiliki beberapa permasalahan seperti inkonsistensi hasil penilaian yang disebabkan SDM asesor yang terbatas, perbedaan sudut pandang terkait bukti, reliability asesor, bahkan minimnya aturan penilaian sertifikasi secara detail dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Penelitian ini mengembangkan decision support guna membantu menyelesaikan permasalahan inkonsistensi yang terjadi pada proses penilaian sertifikasi kompetensi. Decision support yang dikembangakan mengintegrasikan data model ontologi karena mempertimbangkan keragaman data yang diolah pada proses penilaian sertifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah metode pengembangan ontologi yang berdasarkan pada penggabungan metode TOVE, Methontologi dan YAMO dengan langkah preparation phase, conceptual phase, dan formalization phase. Hasil evaluasi kecocokan antara ontologi yang dihasilkan dan pertanyaan kompetensi yang digunakan oleh validator memiliki kesesuaian sebesar 74%. Selanjutnya, untuk hasil konsistensi penerapan ontologi pada decision support untuk penilaian sertifikasi kompetensi sebesar 75% dari 35 jumlah asesi yang diuji.

---

ABSTRACT

Competency certification is government effort to solve demand and supply problem regarding labor in Indonesia. However, the certification processes that occur have problems such as inconsistency in the assessment results. These inconsistencies due to limited assessor, difference in the assessor perspective about the competency, assessor reliability, and limited policy from BNSP (National Certification Agency). This research developed decision support in order to solve inconsistencies occurred in the competency certification assessment. The Decision support developed using ontology data model. Ontology data model used because the data diversity in the assessment process. The results of this research are ontology development method based on TOVE, Methontology, and YAMO merger. The merger steps are preparation phase, conceptual phase, and the last is formalization phase. The results of the evaluation of the match between the ontology produced and the questions of competence used by the validator have a suitability of 74%. The consistency of the assessment result is 75% from 35 assessments."

"Peran pemerintah dalam pemberian sertifikasi kompetensi terhadap pekerja sangat dibutuhkan oleh pekerja dikarenakan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja sebagai sarana meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Sistem sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing sekaligus dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu. Tesis ini menjelaskan dan menganalisis berkaitan dengan pengaturan sertifikasi kompetensi, pelaksaanan sertifikasi kompetensi dalam rangka peningkatan professionalitas pekerja dan pelaksaanaan pengaturan sertifikasi kompetensi berkaitan dengan professionalitas pekerja. Metode penelitian yang digunakan didalam tesis ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa beragamnya pengaturan berkaitan dengan sertifikasi kompetensi kemudian mengakibatkan ketidakpaduannya pelaksanaan sertifikasi kompetensi di tataran implementasi. Salah satu masalah yang muncul adalah besarnya biaya sertifikasi kompetensi bahwa sertifikasi kompetensi bukan sebatas formalitas melainkan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bisnis. Dengan adanya sertifikasi kompetensi pekerja memahami standar melakukan pekerjaan yang baik sesuai bidangnya. Dikarenakan sebelum mendapatkan sertifikat kompetensi kerja pekerja tersebut harus mengikuti pelatihan bekerja dengan baik dan professional sehingga melalui sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan profesionalitas pekerja dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi seharusnya diwajibkan kepada pekerja serta wajib didukung oleh pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi dikarenakan dalam menghadapi persaingan global sertifikasi kompetensi sangat dibutuhkan oleh pekerja.

---

The role of the government in providing competency certification to workers is needed by workers because of the importance of work competency certification as a means of increasing the competitiveness of the workforce in Indonesia. The competency certification system can be used as a means to improve the competitiveness of Indonesian workers so that they can compete with foreign workers as well as can be used as a means to increase industry appreciation for workers with certain competency qualifications. This thesis explains and analyzes related to competency certification arrangements, the implementation of competency certification in order to improve worker professionalism and the implementation of competency certification arrangements related to worker professionalism. The research method used in this thesis is a normative research method that refers to legal rules and regulations. The results of this thesis show that various arrangements related to competency certification then result in incompetency certification implementation at the implementation level. One of the problems that arises is the high cost of competency certification that competency certification is not just a formality but aims to improve business competence. With the certification of competence, workers understand the standards of doing a good job according to their fields. Because before getting a work competency certificate, these workers must attend training to work well and professionally so that through competency certification they can improve the professionalism of workers and can achieve the goals set by the company. The implementation of competency certification should be mandatory for workers and must be supported by the government through the National Professional Certification Agency and Professional Certification Bodies because in the face of global competition, competency certification is needed by workers."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor penyebab ketidaklulusan uji kompetensi untuk sertifikasi tenaga kesehatan diploma tiga keperawatan. Penelitian yang dilakukan guna mendukung penyusunan tesis ini meliputi peserta uji kompetensi untuk sertifikasi tenaga kesehatan, pimpinan institusi pendidikan diploma tiga keperawatan dan para pejabat lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan uji kompetensi untuk sertifikasi tenaga kesehatan yang berada di wilayah Kota DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan ketidaklulusan dalam uji kompetensi untuk sertifikasi tersebut meliputi faktor eksternal yaitu alat belajar meliputi soal uji kompetensi dan waktu serta faktor internal yang mencakup kecakapan nyata, sikap kedisiplinan dan penyesuaian diri.

---

This thesis discusses about the factors that cause unsuccessful test of competence for certification of health workers diploma 3 of nursing. Research carried out to support this thesis include participants competency tests for certification of health workers, leaders of institution diploma 3 of nursing and agency officials involved in the implementation of the competency test for certification of health workers who are in the city of Jakarta. The study was conducted using postpositivist approach with qualitative methods. The results showed some of the factors that lead to failure in the competency test for certification include external factors is a learning tool covering about a competency test and time as well as internal factors that include real skill, discipline and attitude adjustment."

"Proses pengarsipan sediaan apus darah tepi (SADT) dan sertifikasi diagnosis mikroskopis di U.S.NAMRU-2 telah berjalan. Masalah utamanya adalah basis data yang memuat posisi penyimpanan SADT belum tersedia dan pemanfaatan kembali SADT yang telah dikumpulkan belum optimal. Penyimpanan dan pengolahan data pada proses sertifikasi belum terintegrasi dan masih dilakukan secara manual, sehingga informasi yang dihasilkan memerlukan waktu lama. Tujuan pengembangan sistem MC4 adalah membangun manajemen basis data pengarsipan SADT dan standarisasi proses sertifikasi kompetensi diagnosis mikroskopis malaria. Untuk mendukung tujuan dan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah, dikernbangkan juga komputerisasi basis data berupa rancang bangun (prototype) MC4. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi observasi. Pengembangan sistem menghasilkan rancang bangun (prototype) MC4 dengan basis data relasional. Uji cobs rancang bangun menunjukkan berhasilnya operasional sistem berdasarkan indikator input, proses dan output yang telah ditetapkan.

---

System Development of The Microscopy Competency Certification and Collection Center (MC4) In U.S.NAMRU-2, Jakarta Archiving process of blood smear and certification process of microscopic diagnosis of malaria in US NAMRU-2 has been running. The main problems are unavailability of database that contains blood smear archiving position and re-use of the collected blood smears. Data saving and processing in certification process is not yet integrated and has been done manually, so it takes long time to acquire the information needed.

MC4 system development is purposed to build data base management system for archiving process of malaria blood smear and standardization procedure for competency certification in microscopic diagnosis of malaria. To support these goals, the MC4 prototype as a computerized database is also developed.

This system development used in depth interview and observation study as data collection methods. Final result of this activity is MC4 prototype with relational database. Prototype trial study shows the success of system operational, based on determined indicator of input, process and output."

"Tesis ini mengusulkan kerangka keamanan informasi untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan di Indonesia. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah telah diterapkan sejak tahun 2008 dan beralih ke sertifikasi berbasis komputer pada tahun 2015. Namun penggunaan teknologi informasi telah menimbulkan masalah keamanan informasi yang perlu dibenahi seperti akses ilegal dan praktek perjokian melalui akses secara remote terhadap aplikasi ujian berbasis komputer. SMM yang ada saat ini belum memuat secara khusus tentang area keamanan informasi dalam proses sertifikasi PBJ. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sebuah kerangka kerja keamanan informasi yang komprehensif. Dalam studi ini, dilakukan perbandingan antara SMM Sertifikasi dengan Standar ISO 27001:2022 untuk mengembangkan kerangka khusus yang dapat diimplementasikan dalam pembaruan SMM Sertifikasi selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11 kontrol pada ISO 27001:2022 yang sudah tertuang pada SMM Sertifikasi, 24 kontrol yang sudah diimplementasikan namun belum tertuang pada SMM Sertifikasi, 13 kontrol yang tidak perlu dimasukkan dalam SMM karena berada di luar kewenangan Direktorat Sertifikasi Profesi pada Lembaga XYZ, dan sebanyak 45 kontrol pada ISO 27001:2022 yang belum terdapat pada SMM Sertifikasi. Banyaknya kontrol yang tidak ada ini menjadi penyebab kurangnya keamanan informasi dan terjadinya masalah keamanan siber dalam pelaksanaan sertifikasi PBJ. Berdasarkan temuan ini, dikembangkan kerangka kerja khusus pada area keamanan informasi dalam pelaksanaan sertifikasi PBJ. Kerangka kerja yang direkomendasikan bertujuan untuk memfasilitasi penerapan keamanan informasi pada sertifikasi kompetensi PBJ oleh Lembaga XYZ sebagai lembaga pembuat regulasi dan pelaksana sistem sertifikasi pengadaan.

---

This thesis proposes an information security framework for Quality Management System (QMS) Competency Certification of Human Resources for Procurement in Indonesia. The Government's Goods/Services Procurement Certification (PBJ) has been implemented since 2008 and switched to computer-based certification in 2015. However, the use of information technology has created information security problems that need to be addressed, such as illegal access and the practice of jockeying through remote access to application-based exams. computer. The existing QMS does not specifically contain the area of information security in the PBJ certification process. To address this challenge, a comprehensive information security framework is needed. In this study, a comparison is made between Certification QMS and ISO Standard 27001:2022 to develop a specific framework that can be implemented in the next Certification QMS renewal. The results showed that there were 11 controls on ISO 27001:2022 that had been included in the QMS for Certification, 24 controls that had been implemented but not included in the QMS for Certification, 13 controls that did not need to be included in the QMS because they were outside the authority of the XYZ Institute, and as many as 45 controls on ISO 27001:2022 which are not yet available in the Certification QMS. The number of controls that do not exist is the cause of the lack of information security and the occurrence of cybersecurity problems in the implementation of PBJ certification. Based on these findings, a special framework was developed in the area of information security in implementing PBJ certification. The recommended framework aims to facilitate the implementation of information security in PBJ competency certification by XYZ institute as the regulatory body and implementer of the procurement certification system."

"Tesis ini membahas Implementasi Kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan pelatihan, serta kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkannya adalah menerapkan standar dan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi terhadap institusi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.Implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan telah dilakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003, akan tetapi masih banyaknya pelatihan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi disebabkan karena berbagai hal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan, antara lain: kurangnya kompetensi para pelaksana kebijakan dari unit penyelenggara pelatihan dan unit program dan lebih meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan serta membuat usulan kepada pemerintah untuk meningkatkan kebijakan tingkat Keputusan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses the implementation of Training Certification and Accreditation Policy in the Health Sector. In order to improve the quality, professionalism and competence of health personnel required numerous attempts through education and training. One of the efforts taken by the Ministry of Health in order to improve the quality of education and training institutions, and the resulting quality of health workers is to apply and implement the standards of accreditation and certification of education and training institutions in the health sector.

Implementation of policies of accreditation and certification training in the health sector have been carried out based on the Decree of the Minister of Health No. 725 of 2003, but still much training in the health field that is not accredited due to various things. The design of this study is qualitative explanatory.

The results showed that there are still weaknesses in the implementation of the Accreditation and Certification Training in the Field of Health, among others: competence of the executive policy of the unit operator and unit training programs are still lacking and further improve coordination between central and local governments. Advised to authorities to be improvements in policy implementation accreditation training and certification in health and make a proposal to the government to improve policy level ministerial decision shall become government regulation."

"Pengelolaan pegawai secara individu dalam ekosistem organisasi pembelajar dan pengelolaan pengetahuan untuk pencapaian karakter unggul berbasis teknologi informasi sangat penting dilakukan di sebuah perusahaan. Pada PT Semen Indonesia perlu dibuat aplikasi Sidilearn dan E-LSP yang dibangun untuk mengembangkan kompetensi karyawan agar mampu bersaing dengan kompetitor baik lokal maupun global. Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi aplikasi membutuhkan fitur yang meliputi pengembangan user interface/user experience, informasi yang dapat ditampilkan pada sistem, informasi dashboard individu dan konfigurasi. Peningkatan pada kedua aplikasi tersebut bertujuan agar kedua aplikasi tersebut memberikan manfaat bagi karyawan dan perusahaan. Oleh karena itu pada praktek keinsinyuran ini bertujuan untuk mengerjakan project pengerjaan aplikasi Sidilearn dan E-LSP pada PT Semen Indonesia. Posisi penulis pada proyek ini adalah sebagai project manager. Hasil dari praktek keinsinyuran ini adalah terciptanya aplikasi Sidilearn dan E-LSP yang telah diterapkan pada lingkungan PT Semen Indonesia untuk proses pembelajaran dan sertifikasi secara online.

---

Individual employee management in the learning organization ecosystem and knowledge management for achieving superior character based on information technology are very important in a company. At PT Semen Indonesia, it is necessary to make Sidilearn and E-LSP applications that are built to develop employee competencies so that they are able to compete with competitors both locally and globally. Based on the results of the study and evaluation, the application requires features that include the development of a user interface / user experience, information that can be displayed on the system, individual dashboard information and configuration. The increase in both applications is intended so that both applications provide benefits for employees and the company. Therefore, in this engineering practice, the aim is to work on a project to work on the Sidilearn and E-LSP application at PT Semen Indonesia. The author's position on this project is as a project manager. The result of this engineering practice is the creation of the Sidilearn and E-LSP applications which have been applied to the PT Semen Indonesia environment for the online learning and certification process."

"Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran proses asesmen berbasis kompetensi yang dilakukan di LSP FPM, teknik yang digunakan dalam mengasesmen kompetensi, serta realitas kinerja Community Worker yang dinyatakan kompeten di lapangan. Latar belakang penelitian ini dipilih adalah adanya fenomena yang dihadapi oleh Community Worker yang akhir-akhir ini. Selama kurun waktu sepuluh tahun yang lalu, banyak program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang merekrut para Community Worker dan sekarang jumlahnya telah mencapai puluhan ribu orang. Namun masa depan pekerjaan sosial mengalami tantangan karena kebijakan dan UU Ketenagakerjaan menuntut setiap profesi yang bekerja harus mampu menunjukkan kompetensinya sesuai standar kompetensi yang diakui nasional dan dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus proses asesmen kompetensi di LSP FPM. Jenis sampel penelitian ini adalah Non-probability sampling dimana sampel ditentukan tidak secara acak (non-random sampling). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi/pengamatan. Dari hasil analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa teknik proses asesmen kompetensi membutuhkan persiapan dan tahapan yang terstruktur dengan penggunaan teknik asesmen yang tepat serta acuan standar yang sesuai dengan peta fungsi dan peran Community Worker. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa para Community Worker yang dinyatakan kompeten dari proses asesmen terbukti memiliki kinerja yang baik dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugas fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Program.

---

This research aims to illustrate the process of competency-based assessment conducted at the LSP FPM which is also a technique used in both testing competence as well as in testing Community's Workers actual performance. The chosen background of the research was the recent phenomenon faced by the Community Workers. In the last decade, many community empowerment programs in Indonesia have recruited abundance Community Workers and they have reached tens of thousands of people. However, the future of social work is facing some challenges due to some policies and labour law that demand every profession should be able to demonstrate its competence according to the national standard in the form of Certificate of Competence.

This study used a qualitative approach with a descriptive type. The type of research is the case study of competency assessment process at the LSP FPM. The research sample type is Non-probability sampling which the sample is determined not randomly selected (non-random sampling). The data collection techniques used are literature and documentation studies, in-depth interviews and observation/observation.

The result, from the data analysis, shows that competency assessment requires preparation and stages structured with the use of appropriate assessment techniques as well as standard reference in accordance with the function mapping and the role of Community Worker. In addition, the research also shows that Community Workers who are competent according to the assessment process are proven to have good performance and are quilified in carrying out community empowerment facilitation tasks established by Program."

"Pemerintahan elektronik E-Government dilakukan untuk memenuhi tata pemerintahan yang baik. Kementerian Pariwisata Kemenpar telah menerapkan E-Government, meskipun belum sesuai harapan karena capaian nilai Pemeringkatan E-Government Indonesia PeGI menurun dan berpredikat Kurang. Nilai PeGI Kemenpar 2014 adalah 2.47, menurun di 2015 menjadi 2.04. Penurunan ini memengaruhi tata laksana pemerintahan dan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan Kemenpar menghadapi hambatan dalam implementasi E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang menghambat implementasi tersebut. Pendekatan kuantitatif dengan kuisioner dan analisis regresi linier dilakukan untuk menemukan faktor penghambat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi E-Government di Kemenpar meliputi belum terdapat tujuan dan strategi untuk implementasi, kolaborasi dan koordinasi di dalam internal Kemenpar yang belum baik, teknologi belum terintegrasi, portal layanan tidak tersedia sehingga keinginan menggunakan layanan rendah, tingkat kepercayaan terhadap informasi digital yang masih rendah, serta kegagalan penggunaan portal layanan sehingga menyebabkan tingkat keamanan penyimpanan data rendah.

---

Electronic Government E Government was implemented in order to achieve the good governance. The Ministry of Tourism Kemenpar has implemented E Government, even though its implementation does not meet the expectation yet because the performance value of PeGI The ranking of E Government of Indonesia has declined and ranged as Low category. Kemenpar s PeGI in 2014 was 2.47, and has decreased to 2.04 in 2015. This declining value affects the governance and the quality of public service. This shows that, there were obstacles encountered by Kemenpar in order to implement E Government. The purpose of this study is to find factors which were inhibit the implementation of E Government. Quantitative approach with questionnaire and linear regression analysis will be conducted in order to find the factors. The results find that factors inhibited the implementation of E Government in Kemenpar include lack of objectives and strategies for implementation, lack of collaboration and coordination within Kemenpar, the technology has not integrated, the E Government service frequently unavailable and resulted to low levels of intention to use, lack of confidence in digital information, and the failure when using the service resulted to low levels of data storage security."