Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka mendorong perekonomian nasional, pada pasal 16 B UU PPN No.42 Tahun 2009 mengatur tentang fasilitas PPN yaitu PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis latar belakang kebijakan PN atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan pada perusahaan pelayaran niaga nasional serta menganalisis perbandingan kebijakan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut pada perusahaan pelayaran niaga nasional studi kasus PT X. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang fasilitas PPN adalah untuk mendorong industri dalam negeri seperti industri galangan kapal. Dibandingkan dengan kebijakan PPN tidak dipungut, kebijakan PPN dibebaskan berimplikasi pada total cost yang lebih besar

---

ABSTRACTIn order to boost the national economic growth, Article 16 of the VAT Law 42 Year 2009 regulates the VAT facilities consisting of VAT exempt and non-collectible VAT policies. The purpose of this research is to analye the policy background of VAT on imports and supplies of certain transportation and the taxable service associated with the transportation equipment of national commercial shipping company as weel as to analyze the comparison between VAT exemption and non-collectible VAT Policy on national commercial shipping company (study case of PT X). The study is conducted with a qualitative approach and in depth interview as data collection tchnique. The result of this study suggests thah the background of the VAY facility is to boost domestic industries such as shipbuilding industry. In comparison to the non-collectible VAT policy, the VAT exempt policy implies for larger total cost."

"

Penelitian ini membahas mengenai Analisis dari implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas transaksi perolehan barang dan  jasa tertentu kepada Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional (Studi Pada PT. X). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas perolehan barang dan/atau jasa tertentu pada PT X. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemberian Fasilitas PPN Terutang tidak dipungut ini sudah cukup baik. Dilihat dari variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, pada variabel komunikasi masih terdapat kekurangan, terutama pada proses transfer informasi dari KPP selaku Implementor kepada PT X. PT X juga mengalami beberapa kendala terkait dengan implementasi pemberian fasilitas PPN tidak dipungut ini. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dari pihak DJP  selaku implementor dan juga lambatnya proses pengajuan izin agar dapat memanfaatkan fasilitas PPN terutang tidak dipungut, hal ini mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha PT X.

---

Development This research discusses about the analysis the implementation of the Value Added Tax not levies on the transaction of the acquisition of certain goods and services to the National Commercial Shipping Company (Study at X Company). The purpose of this research is to analyze the implementation of the Value Added Tax not levies facility for certain goods and / or services at X Company. This research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this research indicate that the implementation of the VAT not levies Facility collection policy is good enough. Based from the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure, the communication variable still lacks, especially in the process of transferring information from the tax office as the Implementer to X company. X company also experienced several obstacles related to the implementation of this VAT facility. picked up this. This is due to the lack of information from the DGT as the implementor and also the slow process of applying for a permit to obtain this VAT facility. This problem can cause a problem at X company business process.

 

"

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN atas impor/penyerahan kapal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih berlaku terkait PPN atas impor/penyerahan kapal, menganalisis implementasi kebijakan PPN dibebaskan atas impor/penyerahan kapal, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan PPN Dibebaskan atas impor/penyerahan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih digunakan atas impor/penyerahan kapal adalah PPN DTP dan PPN Dibebaskan. Implementasi kebijakan PPN Dibebaskan lebih banyak dimanfaatkan pada impor kapal dibanding penyerahan kapal dalam negeri. Hambatan utama dari implementasi kebijakan ini adalah Surat Keterangan Bebas PPN.

---

This study discusses the implementation of VAT policies on the import/delivery of the vessels in Indonesia. The research objectives are to analyze the VAT policy that once and/or still valid on the import/delivery of the vessels, to analyze the implementation of VAT exemption policy on the import/delivery of the vessels, and to analyze the factors inhibiting the implementation of the VAT Exemption for import/delivery of the vessels. This study is a qualitative descriptive research design.

The study concludes that the VAT policies that once and/or is used for import/delivery of the vessels are VAT borne by government and VAT Exemption. The implementation of VAT exemption policy more widely used on vessels imported than domestic delivery. The main barrier of implementation of policy on the VAT Exemption import/delivery of the vessels is certificate free of VAT."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan kereta api barang. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang yang berlaku di Indonesia, implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012, dan alternatif kebijakan PPN dalam rangka mendorong perkembangan industri perkeretaapian Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan dalam teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 1983 kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang mengalami perubahan-perubahan. Masalah muncul ketika tahun 2006, di mana terjadi ketidaksetaraan perlakuan PPN antara jasa angkut kereta api dengan jasa angkut menggunakan angkutan di jalan. Untuk menyempurnakan kebijakan jasa angkutan umum akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK No. 80 Tahun 2012. Dengan dikeluarkannya PMK No. 80 Tahun 2012 diharapkan dapat mengingkatkan daya saing transportasi nasional dan menurunkan biaya logistik.

---

This thesis discusses the policy of the Value Added Tax (VAT) on transport services of freight trains. This thesis is raising three issues namely VAT policy on the delivery of transport services of freight trains which applies in Indonesia, the implications of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012 and the policy alternatives in order to encourage the development of the rail industry of Indonesia. Methods his study used a qualitative approach, with descriptive object and the techniques of data collection through field studies and literature studies.

The results showed that from 1983 the VAT policy on the transfer of freight freight trains experienced changes. The problem arises when the year 2006, where there is inequality between the VAT treatments of freight by rail freight transport on road use. To improve public transport services policies the government has issued a Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012. With the release of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012is expected to enhances competitiveness of national transport and reduce logistics costs."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kebijakan PPN atas Jasa Pengangkutan Muatan Ekspor dan Impor dengan Menggunakan Angkutan Laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengangkutan muatan ekspor dan impor di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya PMK Nomor 80/PMK.03/2012. Selain itu, berbeda dengan Indonesia, Singapura dan Filipina sudah mengatur secara khusus PPN atas jasa pengangkutan di jalur internasional. Kedua negara tersebut memberikan fasilitas PPN atas penyerahan jasa pengangkutan di jalur Internasional. Indonesia dapat mengacu pada kebijakan yang digunakan negara lain dalam hal penerapan alternatif kebijakan PPN yang sesuai atas jasa pengangkutan muatan ekspor dan impor dengan angkutan laut.

---

ABSTRACTThis study discusses about the policy of Value Added Tax (VAT) on transportation services of export and import cargo with sea transport in Indonesia (comparative study with Singapore and Philippines). This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. The research concluded that there are differences between the prior and post establishment of Minister of Finance Regulation Number 80/PMK/2012. Moreover, in contrast to Indonesia, Singapore and the Philippines have set up a special VAT of transportation services on international routes. Both countries are giving the benefit of VAT on international routes service transaction to the related corporates. Thus, Indonesia can refer to foreign policies in terms of implementation of alternatives appropriate policy on VAT of export and import cargo by sea transport."

"Perkembangan teknologi memengaruhi sektor jasa keuangan. Berdasarkan Survei Literasi Keuangan Nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2019, jumlah inklusi keuangan masyarakat di Indonesia khususnya pada sektor pasar modal tidak diikuti oleh kenaikan literasi keuangan. Pertumbuhan investor pasar modal membutuhkan alternatif yang terjangkau dan mudah diakses salah satunya salah satunya adalah robo-advisor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi penyerahan robo-advisor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pungumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas robo-advisor dapat beragam dari objeknya hingga mekanisme pemungutannya tergantung dari model bisnis robo-advisor dalam penyerahannya. Lebih lanjut, penyerahan robo-advisor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 sebagai penyerahan jasa, namun setelah dianalisis lebih lanjut berdasarkan proses bisnisnya menunjukkan bahwa robo-advisor dapat dikenakan PPN sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak maupun Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Selain itu, perbandingan kebijakan atas pengenaan pajak atas konsumsi robo-advisor antara Indonesia dengan Amerika Serikat dapat dilihat persamaan karakterisasi objek robo-advisor berdasarkan proses bisnisnya.

---

The development of ICT affects every aspect and sector of life including financial service. According to National Survei on Finansial Literacy by OJK, the financial inclusion growth in Indonesia is not followed by finansial literacy especially in capital market sector. The investors needs assistance to achieve their personal investement goals using robo-advisor as a helpful tools. This study analyzes the Value Added Tax (VAT) policy on robo-advisors supplies based on their transcation schemes and business models. This research condecuted using qualitative approach. Data used in this research collected through in-depth interview and literature study. The analysis carried out by breaking down each business model occurs on the supplies of robo-advisors and analyzed according Indonesia VAT regulation, then compared to consumption tax treatment on robo-advisor in the United States. The result of this study shows that VAT levied on robo-advisor can vary from the object and the administrative mechanism depends on the business model used when supplies occurred. Furthermore, even under current regulation namely Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 robo-advisor’s VAT levied as supply of service, but after being analyzed using related theory and regulations upon its business model, it shows that robo-advisor’s supplies are consisted of supplies of service and intangible good. This research also shows that the comparation between the policy in Indonesia and United States has the similarity in criteria in determining robo-advisor as consumption tax object

"

"Fasilitas perpajakan untuk alat angkutan tertentu yang diterbitkan pada tahun 2015 yang telah dicabut dan digantikan dengan PP 50/2019 pada dasarnya mengubah fasilitas PPN dari dibebaskan menjadi tidak dipungut. Studi ini mengevaluasi implementasi kebijakan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas impor, penyerahan barang dan jasa pada Perusahaan Pelayaran Nasional (PT. X) dengan kriteria evaluasi William Dunn. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dari PT. X. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deskriptif, isi, dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan fasilitas sudah efisien dengan mekanisme daring, PT. X maupun pemerintah juga responsif dengan perkembangan zaman, dan fasilitas ini sudah tepat untuk meningkatkan daya saing PT. X. Efektivitas penggunaan fasilitas sudah baik untuk transaksi jasa dan impor/penyerahan kapal, namun tidak untuk impor/penyerahan suku cadang, sehingga belum memenuhi kriteria kecukupan. Dan dari sisi kesamaan tidak terpenuhi, karena tidak semua jenis kapal dapat memanfaatkan fasilitas.

---

The tax facility for specific means of transportation issued in 2015, revoked and replaced by PP 50/2019, changes the VAT facility from exempted to not-collected. Based on William Dunn's evaluation criteria, this study evaluates the implementation of the Free VAT facility policy on imports and delivery of goods and services at the National Shipping Company (PT. X). The research approach used is qualitative with case studies. Data collection techniques used are interviews and documentation from PT. X. The analysis technique uses descriptive, content, and thematic analysis techniques. The results showed that the use of the facility was efficient with the online mechanism, PT. X and the government are also responsive to the times, and this facility is appropriate to increase the competitiveness of PT. X. The effectiveness of the use of the facility is suitable for service transactions and ship import/delivery, but not for the import/delivery of spare parts, so it does not meet the adequacy criteria. And in terms of similarity is not fulfilled because not all types of ships can take advantage of the facilities.

"

"Kepastian hukum pajak merupakan hal penting dalam upaya menjalankan hak dan kewajiban bagi PKP Ekspor Perikanan. Seperti yang diketahui juga bahwa ekspor perikanan merupakan sektor penting bagi perekonomian Indonesia sehingga keberlangsungan sektor perikanan harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan sektor perikanan adalah kebijakan perpajakan yaitu kebijakanPajak Pertambahan Nilai (PPN) atas ekspor BKP Produk Perikanan. Dalam perpajakan terdapat produk perikanan yang merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis. Dalam implementasi kebijakan PPN atas Ekspor BKP ProdukPerikanan pernah dianggap sebagai penyerahan atas BKP Produk Perikanan meskipun termasuk kedalam Ekspor BKP tertentu yang bersifat strategis tetap dianggap ekspor BKP yang dikenakan tarif 0% sehingga berpengaruh terhadap Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang nantinya akan berpengaruh terhadap arus kas PKP tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait implementasi kebijakan PPN atas ekspor dan penyerahan BKP produk perikanan serta melihat kepastian kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivis dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kebijakan PPN 0% atas ekspor BKP Produk Perikanan memiliki efek domino yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan baik bagi eksportir ataupun perekonomian Indonesia. Dalam hal birokrasi restitusi, untuk PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud dapat mengajukan permohonan menjadi PKP berstatus risiko rendah dengan syarat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, untuk kebijakan PPN atas penyerahan di dalam daerah pabean dianggap tidak sesuai dengan spirit pemberian fasilitas pembebasan PPN. Dikarenakan Pajaka Masukan atas PPN dibebaskan menjadi komponen tambahan biaya yang melekat di produk perikanan sehingga menambah harga jualproduk perikanan. Dilihat dari asas kepastian, sebenarnya baik dari kepastian hukum pajak materil dan hukum pajak formil telah memiliki kepastian. Namun terdapat perbedaan interpretasi definisi dari penyerahan dan ekspor yang memiliki pengenaan PPN yang berbeda. Meskipun ekspor BKP Strategis, namun untuk pengenaan PPN tetap tarif 0%.

---

Certainty of tax law is an important thing in the effort to carry out the rights and obligations for Fishery Export VAT Enterprise. As it is well known that fishery exports are an important sector for the Indonesian economy, so the sustainability of the fisheries sector must be an important concern for the Indonesian government. One of the factors that affect the fisheries sector is the policy of Value Added Taxation (VAT) on Taxable Goods Export. In the taxation of fishery products which are certain strategic taxable goods. In the implementation of VAT on on Taxable Goods Export Fishery Products, it was once considered as on Taxable Goods for Fisheries Products even though it was included in certain strategic Taxable Goods Exports, it was still considered Taxable Goods exports which were subject to a 0% rate so that it affected the flow of creditable taxes which would later affect for industry cash flow. This study was conducted to analyze the implementation of the VAT policy Taxable Goods Export Fishery Products and to see the two policies. This research was conducted using an post positivist approach and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this study are the 0% VAT policy on Taxable Goods Export Fishery Products has a domino effect that has a significant economic impact on both exporters and the Indonesian economy. In terms of working with restitution for VAT Enterprise, it seems that you can apply to become a VAT Enterprise provided that you meet the existing requirements. Furthermore, for the VAT policy on what is considered not in accordance with the spirit of providing facilities in VAT. This is because the input tax on VAT is exempted from being an additional component of costs attached to fishery products, thereby increasing the selling price of fishery products. Judging from certainty, in fact, both material tax law and formal tax law have certainty. However, there are different interpretations of the definition between submission and exports which have different VAT impositions. Despite the BKP's export strategy, the imposition of VAT remains at 0%"

"Skripsi ini membahas mengenai sengketa pajak atas penyerahan jasa warehousing penyimpanan komponen elektronik berupa IC yang membutuhkan treatment khusus dalam hal penyimpanannya. Jasa warehousing tersebut merupakan salah satu jasa dari aktivitas handling barang oleh freight forwarder PT. XYZ yang mana PT. XYZ menganggap bahwa atas jasa penyimpanan tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan jasa tersebut melekat pada barang bergerak untuk tujuan ekspor. Pendekatan analisis dalam skripsi ini dilakukan dengan cara melihat pengenaan PPN berdasarkan peraturan Pajak Pertambahan Nilai secara umum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, peraturan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KITE , peraturan freight forwarding, dan peraturan lain yang berkaitan dengan jasa melekat pada barang untuk tujuan ekspor seperti PMK Nomor 70 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 30 tahun 2011. Terakhir, dengan cara melihat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa ini ditinjau dari asas kepastian dan netralitas pajak.

---

This thesis discussed about tax dispute on warehousing service of an electronic component IC which needed a special treatment handling for its storage warehouse . Warehousing service is one of cargo handling activity that is provided by freight forwarding company to its client PT. ABC . PT. XYZ assumed that its warehousing service is not a subject to Value Added Tax because it is related to goods to be exported KITE .

This thesis analyis was based on Value Added Tax regulation, KITE regulations, freight forwarding regulations, and other regulations that are related to services that attached to goods to be exported such as PMK Nomor 70 Tahun 2010 . This thesis also analyzed through neutrality and certainty principle in taxation. "

"PT X merupakan sebuah entitas yang mempunyai 2 (dua) segmen kegiatan usaha yaitu perdagangan bahan baku susu dan manufaktur botol plastik. Sebagian besar barang dagangan dan bahan baku manufaktur diperoleh dari impor yang berasal dari vendor luar negeri. Pada tahun 2012, dikeluarkan sebuah peraturan dari Kementerian Perdagangan yang tidak memperkenankan satu entitas untuk memiliki 2 (dua) Angka Pengenal Impor. Oleh karena itu, PT X selaku perusahaan induk memutuskan untuk melakukan restrukturisasi bisnis berupa pemisahan usaha dengan mendirikan PT Y sebagai entitas baru yang akan menjalankan bisnis manufaktur. Atas dasar tersebut, PT X melakukan penyerahan barang berupa persediaan bahan baku bijih plastik yang akan digunakan sebagai bahan produksi botol minuman kepada PT Y dan tidak melakukan pemungutan PPN yang didasarkan pada ketentuan pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Pada saat proses Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menilai jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y tidak memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga penyerahan tersebut dikategorikan sebagai penyerahan yang terutang PPN. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai treatment pemenuhan kewajiban PPN yang dilakukan oleh PT X atas transaksi penyerahan restrukturisasi bisnis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai penyerahan barang yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y apakah telah memenuhi ketentuan bukan penyerahan barang kena pajak sesuai pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis unsur kepastian hukum atas penerapan ketentuan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan PPN.

---

PT X is an entity that engages in two business segments, trading in dairy raw materials and manufacturing plastic bottles. Most of its traded goods and manufacturing raw materials are sourced from imports from foreign vendors. In 2012, a regulation from the Ministry of Trade was issued, disallowing a single entity to hold two Importer Identification Numbers (Angka Pengenal Impor). Consequently, PT X, as the parent company, decided to restructure its business by separating its operations and establishing PT Y as a new entity to handle the manufacturing business. Based on this decision, PT X transferred inventory of plastic raw materials, intended for the production of beverage bottles, to PT Y without charging Value Added Tax (VAT) under the provisions of Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. During a tax inspection, the Directorate General of Taxes assessed that PT X's transfer to PT Y did not meet the requirements stipulated in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, thus categorizing the transfer as subject to VAT. The purpose of this study is to analyze the treatment of VAT obligations by PT X regarding this business restructuring transaction. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews and literature review. The study aims to analyze whether the transfer of goods from PT X to PT Y complies with the conditions for non-taxable transfers as per Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. Additionally, it seeks to examine the legal certainty aspects of applying these provisions. The research concludes that the transfer made by PT X to PT Y indeed meets the conditions specified in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, hence VAT should not be levied on this transaction."