ABSTRAKDalam rangka mendorong perekonomian nasional, pada pasal 16 B UU PPN No.42 Tahun 2009 mengatur tentang fasilitas PPN yaitu PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis latar belakang kebijakan PN atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan pada perusahaan pelayaran niaga nasional serta menganalisis perbandingan kebijakan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut pada perusahaan pelayaran niaga nasional studi kasus PT X. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang fasilitas PPN adalah untuk mendorong industri dalam negeri seperti industri galangan kapal. Dibandingkan dengan kebijakan PPN tidak dipungut, kebijakan PPN dibebaskan berimplikasi pada total cost yang lebih besar

---

ABSTRACTIn order to boost the national economic growth, Article 16 of the VAT Law 42 Year 2009 regulates the VAT facilities consisting of VAT exempt and non-collectible VAT policies. The purpose of this research is to analye the policy background of VAT on imports and supplies of certain transportation and the taxable service associated with the transportation equipment of national commercial shipping company as weel as to analyze the comparison between VAT exemption and non-collectible VAT Policy on national commercial shipping company (study case of PT X). The study is conducted with a qualitative approach and in depth interview as data collection tchnique. The result of this study suggests thah the background of the VAY facility is to boost domestic industries such as shipbuilding industry. In comparison to the non-collectible VAT policy, the VAT exempt policy implies for larger total cost.