Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai masalah tunggakan pajak hotel yang cukup tinggi di Kabupaten Badung. Pajak Hotel merupakan sumber PAD terbesar di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah tunggakan Pajak Hotel di Kabupaten Badung. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung untuk mengurangi tunggakan Pajak Hotel di Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan pajak hotel di Kabupaten Badung dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak dan faktor administrasi pajak. Di samping itu strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam upaya mengurangi tunggakan pajak hotel tersebut meliputi strategi secara preventif dan represif. Strategi secara preventif yaitu sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, serta penggunaan tapping box. Sedangkan strategi secara represif yaitu upaya penegakan hukum dan pelaksanaan penagihan sesuai dengan aturan.

---

ABSTRACTThis study discusses the problem of hotel tax receivable were high in the Badung regency. Hotel tax is the biggest revenue source in Badung. Therefore, this study analyzes the factors that lead to a high number of hotel tax receivable in Badung. Furthermore, this study also discusses the strategy undertaken by the ?Dispenda? Badung to reduce hotel tax receivable in Badung. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in the study of literature and in-depth interviews. The results of this study stated that the factors that led to high hotel tax receivable in Badung influenced by factors taxpayer compliance and tax administration. In addition, the strategy undertaken by the ?Dispenda? Badung in an effort to reduce hotel tax receivable include preventive and repressive strategies . A preventive strategies that is socialization , guidance and supervision , and the use of tapping box . While repressive strategies that is attempts to law enforcement and the billing in accordance with the rules."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai masalah tunggakan pajak air tanah yang tinggi di Kabupaten Badung. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Air Tanah dan strategi mengurangi tunggakan Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung adalah faktor yang berasal dari wajib pajak dan faktor administrasi pajak. Strategi untuk menyelesaikan permasalahan ini ada yang sudah dilaksanakan yaitu sosialisasi, pembayaran pajak dengan sistem online, penagihan dengan surat teguran, dan penambahan dan pembinaan anggota penagihan baru. Strategi yang masih menjadi rencana adalah penegakan hukum, menentukan target penagihan utang pajak air tanah, bekerja sama dengan banjar, dan memperketat perizinan usaha

---

ABSTRACTThis study discusses the problem of high groundwater tax receivable in Badung regency. The purpose of this study are to describe factors that cause high groundwater tax receivable and strategy to reduce the amount groundwater tax receivable in Badung regency. This study uses a qualitative approach with deep interviews and literature studies as data collection methods. The results of this study indicate the factors that cause high of groundwater tax receivable in Badung regency is a factor derived from taxpayers and tax administration factors. Strategies to solve this problem have been implemented that is socialization, payment of taxes with the online system, billing with letters of reprimand, and the addition and fostering of new billing members. The strategies that are still being planned are law enforcement, setting the target for collecting the groundwater tax receivable, working with the banjar, and tightening business licensing."

"ABSTRAKPajak hotel di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu pajak yang potensinya sedang digali oleh Pemerintah Daerah, mengingat korelasinya dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk menjadikan Wonosobo sebagai kota pariwisata dan lebih meningkatkan pendapatan daerah. Namun selama ini implementasi pajak terkait sektor pariwisata khususnya pajak hotel belum terpungut secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hotel dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah. Isu yang paling menonjol dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi, struktur birokrasi dan penegakan hukum.

---

ABSTRACT

Hotel tax in Wonosobo Regency is one of the taxes which its potential is highly being explored by Local Government, considering the correlation of hotel tax with the growth of the tourism sector. The local government has a purpose to make Wonosobo as a tourism city and further to increase local revenue. However, during the tax implementation related to tourism sector, especially hotel tax has not been collected optimally. The purpose of this research is to analyze the implementation of hotel tax collection and problems faced by Local Government. This research adopted a quantitative approach to qualitative data analysis technique through in-depth interviews and literature study. As result, the implementation of hotel tax collection policy has not been fully in accordance with the goal of Local Government. The most prominent issues in the policy implementation are communications, bureaucratic structures and law enforcement."

"ABSTRACTPariwisata di Kabupaten Garut memiliki potensi yang sangat baik. Potensi tersebut sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga Kabupaten Garut diharapkan dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional. Perkembangan pariwisata tersebut dilengkapi dengan perkembangan pembangunan hotel yang ada. Hotel merupakan salah satu objek pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Garut. Dengan potensi pariwisata yang ada, diharapkan pajak hotel dapat menjadi penopang pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2017 penerimaan Pajak Hotel menurun dan tidak mencapai target. Tentu kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Garut. Penelitian ini memfokuskan pada penetapan target pajak hotel dan implementasi kebijakan pajak hotel di Kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitan deksriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan target melibatkan beberapa pihak dan implementasi kebijakan Pajak Hotel di Kabupaten Garut dilakukan dengan dua upaya untuk memudahkan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Garut dalam melakukan implementasi Pajak Hotel di Kabupaten Garut.

---

ABSTRACTTourism in Garut Regency has a very good potential. The potential is being developed by the local government and central government, so is expected to become a leading tourism destination in West Java Province and national level. The development of tourism is complemented by the development of existing hotel. Hotel is one of the object local taxes collected by the government of Garut Regency. With the existing tourism potential, it is hoped that hotel tax can become the regional revenue support. This research focuses on the determination of hotel tax target and the implementation of hotel tax policy in Garut Regency. This study uses qualitative approach with descriptive design by compiling all the collected data which was done through in depth interviews and literature study. The result of this study shows that target setting involves several participants and the implementation of hotel tax policy in Garut Regency is done in two ways to facilitate the Hotel Taxpayer in fulfilling their tax obligations. In addition to that, there are some obstacles faced by Garut Regency in implementating the hotel tax policy in Garut Regency. "

"Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perencanaan di bidang keuangan daerah akan menjadi bidang yang memperoleh perhatian yang utama tanpa mengabaikan bidang-bidang lainnya. Hal ini beralasan karena dengan dilimpahkannya otonomi daerah secara nyata ke kabupaten dan kota maka urusan pemerintahan, pembangunan dan jenis pelayanan kepada masyarakat ada ditangan pemerintah kabupaten dan kota akan semakin banyak. Keadaan ini akan diperlukan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah. Otonomi daerah di bidang keuangan hendaknya diartikan sebagai pemberian keleluasaan kepada daerah dalam menggali dan membelanjakan dananya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian labs BUMN, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan mampu memberi warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah. Pendapatan ini dapat digunakani bebas oleh daerah, artinya penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan.Sumber penerimaan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung berasal dari pajak daerah yang rata-rata pertahunnya sebesar 83 % dari tahun 1985 - 2000, bahkan dari tahun 1994-2000 mencapai rata-rata diatas 90 % terhadap PAD. Penerimaan pajak yang paling besar kontribusinya terhadap PAD adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebesar 89 % rata-rata per tahun.Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh adanya pengaruh positif dan nyata antara PHR terhadap PAD, antara PHR dengan APBD, dan antara PHR dengan PDRB Kabupaten Badung, hal ini dapat diketahui dari masing-masing koefisien determinasinya (R2) sebesar 0,996, 0,954 dan 0,605.Variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PHR ditihat dari hasil analisis regresi berganda adalah variabel dummy yang menggambarkan tahun krisis ekonomi terjadi, jumlah wisatawan manca negara yang menginap di Kabupaten Badung, serta jumlah restoran yang ada di Kabupaten Badung. Hasil analisis regresi ini menjelaskan kondisi PHR didasarkan atas data-data yang digunakan dalam analisis bukan dijelaskan oleh kondisi yang ada. Dalam analisis regresi ini dibuktikan bahwa Adjusted R Square sebesar 0,788 yang mendekati 1, sehingga semua variabel di atas berpengaruh cukup besar terhadap variabel PHR. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik, baik secara individu masing-masing variabel ataupun secara bersama-sama variabel independen tersebut terhadap variabel PHR.Potensi PHR masih memungkinkasn untuk dikembangkan. Terjadinya perbedaan antara penghitungan potensi dengan penerimaan PUR diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam auditing data potensi PHR, yang tanpa disadari Kabupaten Badung akan kehilangan pajak tiap tahun.Upaya-upaya peningkatan penerimaan PHR dapat dilakukan dengan: pertama, intensifikasi yaitu memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pendataan, penyuluhan, meningkatkan pengawasan, penerapan sanksi dan peningkatan kualitas SDM yang lebih baik; kedua, ekstensifikasi yaitu peningkatan dengan menggali atau menjaring wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdata.Penerimaan PHR sangat tergantung dari sektor pariwisata, dimana sektor pariwisata sensitivitasnya sangat tinggi terhadap faktor keamanan baik di luar maupun di dalam negeri, issue lingkungan dan penyakit, untuk itu pemerintah daerah harus benarbenar menjaga dan memperhatikan hal tersebut."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Perkembangan industri perhotelan di Kabupaten Blora, tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: implementasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora dan faktor penghambat pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora mengalami beberapa kendala diantaranya adalah penerapan sistem self assessment tidak berjalan sesuai ketentuan, kepatuhan wajib pajak hotel masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, dan sanksi yang masih belum tegas oleh otoritas pajak setempat.

---

This research discusses about the implementation of hotel tax collection in Blora Regency. The hotel industries are growing significantly in Blora Regency but the receipts in hotel tax is less contribute to the local revenues. The research problems are the implementation of hotel tax collection in Blora Regency and the factors that hinder in implementing the hotel tax collection. This research uses a qualitative approach.

The result of this study presents that implementation of hotel tax collection in Blora Regency still have some problems including self assessment system which is not correctly implemented according to tax regulations, low tax compliance, lack of human resources, and weak in imposition of sanctions by the local tax authorities."

"Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok dan strategi yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah terdapat empat faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yaitu data tidak akurat, kesulitan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Sumber Daya Manusia tidak memadai dan kurangnya partisipasi Wajib Pajak. Sementara strategi untuk mengurangi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan meliputi strategi yang sudah diimplementasikan dan strategi yang belum diimplementasikan.

---

Rural and urban property tax arrears in Depok is quite high and has increased considerably every year. This caused the rural and urban property tax revenue in Depok is not optimal. This study aims to analyze the factors causing the high rural and urban property tax arrears in Depok and the strategies undertaken to reduce rural and urban property tax arrears.

This research uses qualitative approach with in depth interviews data collection techniques. The results are, there are four factors causing high rural and urban property tax arrears which are inaccurate data, difficulties of distributing notification of property tax payable, insufficient human resources and lack of taxpayer participation. Meanwhile the strategies undertaken to reduce rural and urban property tax arrears include strategies that have been implemented and strategies that have not been implemented."

"Tesis ini mengenai upaya pajak, penghitungan potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 serta efektifitas pajak hotel dan restoran tahun 2007 di Kabupaten Kudus. Dari hasil penghitungan data kuisioner penelitian, didapat setimasi potensi penerimaan pajak hotel tahun 2008 adalah Rp 1.053.749.466,- sedangkan estimasi potensi pajak restoran tahun 2008 adalah Rp. 11.323168.786,- sehingga total potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 adalah Rp. 12.376.918.252,-. Upaya pajak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai tambah PDRB sub sektor hotel dan restoran, sedangkan tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2007 adalah sangat tidak efektif.

---

This thesis concerning of tax effort, the potency counting on hotel and restaurant in 2008, and effectively the hotel and restaurant tax in 2007 in Kudus regency. The counting result from researcher questioner data, achievement estimated of the revenue is a hotel tax in 2008 Rp 1.053.749.466,- whereas estimated of the revenue is a restaurant tax in 2008 is Rp 11.323.168.786,- with the result that total of potency hotel and restaurant tax in 2008 is Rp 12.376.918.252,-. Tax effort to be done by Kudus Government still very low compared with value added RGDP sub sector hotel and restaurant, whereas effectively level the revenue tax of hotel and restaurant in 2007 was very uneffectively."

"Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi dan meringankan beban pelaku usaha perhotelan baru di Kota Jayapura membuat kebijakan pembebasan Pajak Hotel terhadap hotel baru di Kota Jayapura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini menumbuhkan perekonomian di Kota Jayapura dan telah meringankan beban para pelaku usaha. Kemudian terdapat hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Jayapura yaitu tentang belum adanya regulasi turunan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel kepada Peraturan Walikota secara spesifik yang mengatur teknis kebijakan ini, kepatuhan hotel dalam memungut pajak hotel selama masa pemberlakuan kebijakan berlangsung, dan perbedaan opini antara pengusaha hotel dan Pemerintah Kota Jayapura dalam pemasangan sistem pengecekan pendapatan hotel.

---

The Government of Jayapura City attempted to promote economic growth and lessen the burden of the new hoteliers in the City of Jayapura through enforcing a Hotel Tax Exemption Policy for the new hotels in Jayapura City. This research used a descriptive qualitative method by collecting literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the policy has grown the economy and has relieved the burden on business actors. Furthermore, the obstacles faced by the government include the absence of further legalization of the policy from Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 concerning the Hotel Tax Policy on the Mayor Regulations that specifically oversee the technicality of the policy, hotel's compliance in paying taxes, and conflicting opinions between the business actors and the Government on the tax checking system at the hotel"